Falevi Kirani Soal Tambang Ilegal di Pidie, Pj Gubernur: Ini Tanggungjawab Saya, Bukan Sekda

Share

Nukilan.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, M Rizal Falevi Kirani meminta pemerintah Aceh serius menindak pertambangan ilegal yang berada di kawasan Geumpang, Pidie. Menurutnya, pemerintah abai dalam menindak pertambangan ilegal.

“Pemerintah Aceh lemah dalam hal sensitifitas dan tidak peka pada rakyat. Akan tetapi saudara Sekretaris Daerah (Sekda) hanya mendengar saja ocehan-ocehan kami. Kami harap Pj Gubernur dapat mengantikan sekta atau kembali. Karena
yang kami sampaikan ini adalah fakta yang ada di lapanan,” kata anggota DPRA M. Rizal Falevi Kirani dalam interupsinya saat sidang paripurna DPRA, Jumat (14/07/2022).

Katanya, hingga saat ini DPR Aceh tidak mengetahui apakah tim terpadu sudah terbentuk atau belum. Namun yang tim tersebut tidak ada di lapangan.

“Disinilah lemahnya saudara Sekda Aceh sehingga beberapa program yang menyentuh langsung terhadap masyarakat itu tidak booming,” katanya.

Menurutnya, tambang itu kerap memakan korban jiwa. Kita harus memberikan perhatian penuh terhadap terjadinya beberapa masalah, karena nyawa manusia melayang di pertambangan ilegal yang ada di lokasi.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie hingga saat ini tidak mampu menangani persoalan tambang ilegal tersebut. Karena banyak mafia yang bermain di sana.

Dijelaskannya, akibat dari pertambangan ilegal itu mengakibatkan terjadinya abrasi hingga menyebabkan bencana banjir bandang.

“Kami sejak awal telah meminta Pemerintah Aceh agar segera membentuk tim terpadu untuk menangani persoalan tambang ilegal itu melalui Sekda,” ujar Rizal Falevi.

Menjawab anggota Fraksi Partai Nanggroe Aceh itu, Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki, mengatakan apa yang disampaikan pihak legislatif Aceh sudah ada dalan pikirannya.

“Yang bapak sampaikan itu sudah ada dipikiran saya, karena saya pernah menjadi Pangdam (Panglima Kodam) disini,” kata Pj Gubernur.

Achmad Marzuki menyebutkan bahwa itu semua merupakan tanggungjawabnya sebagai Gubernur Aceh, bukan tanggungjawab Sekretaris Daerah Aceh,” katanya.

“Semuanya sebenarnya bukan tanggungjawab Sekda tapi tanggungjawab saya. Nanti saya akan bertanggungjawab semua,”

Pj Gubernur juga berharap dalam waktu dekat semua bisa kita eksekusi dengan harapan dirinya didukung oleh anggota DPR Aceh. []

Reporter: Hadiansyah

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Read more

Local News