NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kabupaten Gayo Lues menjadi salah satu daerah di Aceh yang mengalami peningkatan angka kemiskinan secara signifikan. Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur dan berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Agus Andria, menyebut kerusakan akibat bencana menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan meningkatnya kemiskinan di sejumlah wilayah, termasuk Gayo Lues.
Hal tersebut disampaikan Agus dalam wawancara dengan Nukilan.id pada Kamis (15/10/2026), menyusul data BPS yang mencatat tingkat kemiskinan Aceh pada Maret 2026 mencapai 12,34 persen.
Angka tersebut meningkat 0,12 poin dibandingkan September 2025. Jumlah penduduk miskin di Aceh tercatat sebanyak 713,78 ribu orang, bertambah sekitar 10,40 ribu orang dalam periode yang sama.
“Peningkatan angka kemiskinan pada Maret 2026 mengalami kenaikan sekitaran 0,12 poin terhadap September 2025, sehingga total angka kemiskinan sekarang menjadi 12,34 persen,” kata Agus.
Agus menjelaskan, penentuan status kemiskinan mengacu pada garis kemiskinan yang dihitung berdasarkan pengeluaran masyarakat. Penduduk dengan pengeluaran di bawah batas tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Ia mengatakan kenaikan harga berbagai kebutuhan setelah bencana turut menambah beban pengeluaran masyarakat. Kondisi ini berpotensi meningkatkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
Selain berdampak pada infrastruktur, bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh sejak November 2025 juga memengaruhi sektor pertanian. Kerusakan sarana pertanian dapat menghambat aktivitas masyarakat dalam menggarap lahan dan memperoleh pendapatan.
Berdasarkan data BPS Aceh, produktivitas padi pada Februari 2026 tercatat sebesar 39,01 kuintal per hektare. Angka tersebut turun 0,82 kuintal per hektare dibandingkan September 2025 yang mencapai 39,83 kuintal per hektare.
Penurunan produktivitas juga dilaporkan terjadi pada tanaman hortikultura dan sejumlah komoditas perkebunan.
Untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat terdampak, Agus mengimbau seluruh pemangku kepentingan mempercepat perbaikan sarana pertanian agar warga dapat kembali bekerja dan menggarap lahan.
Ia menyebut progres penyelesaian pemulihan telah mencapai 50 persen. Menurutnya, percepatan realisasi pemulihan diperlukan agar aktivitas ekonomi masyarakat kembali berjalan dan pendapatan mereka berangsur stabil.
“Kita menghimbau kepada semua stakeholder pemangku kepentingan untuk segera memperbaiki sarana lahan pertanian, supaya masyarakat bisa beraktivitas kembali kepersawahan untuk kembali bekerja sehingga bisa keluar dari kemiskinan. Secara progres penyelesaian sudah 50 persen. Kita meminta untuk segera direalisasikan, sehingga pendapatan masyarakat kembali stabil,” pungkasnya. (xrq)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
