NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Malik Mahmud Al-Haythar bersama BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah I membahas peningkatan mutu serta perluasan akses layanan kesehatan di Aceh.
Pertemuan tersebut berlangsung pada Selasa (3/2/2026) di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar.
Dalam pertemuan itu, Wali Nanggroe menyoroti kondisi Aceh pascabencana yang dinilai membutuhkan perhatian serius, khususnya di sektor kesehatan. Ia mengingatkan potensi munculnya penyakit di tengah masyarakat setelah bencana, sehingga perlu langkah konkret dalam memperluas akses serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
“Diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan mutu layanan pada fasilitas kesehatan di Aceh secara maksimal. Apalagi saat ini kondisi Aceh telah mengalami masa konflik dan bencana alam hidrometeorologi yang berdampak pada psikologis dan kesehatan masyarakat. Harapannya masyarakat yang terdampak bencana harus mendapatkan layanan kesehatan mudah dan cepat, oleh karena itu diperlukan perluasan akses layanan pada fasilitas kesehatan,” jelas Wali Nanggroe.
Ia didampingi Staf Khusus Wali Nanggroe M. Raviq dan Anggota Majelis Tuha Peut Sulaiman Abda.
Sementara itu, Asisten Deputi Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah I, Neni Fajar, bersama Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan Rasinta Ria Ginting menyatakan dukungan terhadap upaya perluasan akses pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat terdampak bencana.
“BPJS Kesehatan siap mendukung apa yang telah disampaikan oleh Wali Nanggroe untuk memperluas pelayanan di fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terutama bagi masyarakat yang berdampak pada bencana. Kemudian peningkatan mutu layanan kesehatan juga menjadi hal penting untuk diberikan kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal,” ungkap Neni.
Terkait pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), BPJS Kesehatan menegaskan dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh agar program tersebut yang terintegrasi dengan JKN dapat terus berlanjut.
Selain itu, BPJS Kesehatan berharap Aceh mampu mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) Kategori Utama dari sisi kepesertaan.
Neni menyebut, sepanjang 2025 tercatat rata-rata 46.000 warga setiap hari mengakses layanan kesehatan di Aceh, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit.
“Tidak hanya dari peserta JKA namun semua segmen peserta. Kemudian untuk keberlangsungan Program JKA, BPJS Kesehatan mendukung setiap keputusan Pemerintah Aceh untuk terus dapat memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat Aceh. Apalagi dari sisi kepesertaan sejak tahun 2010 terus mendapatkan Predikat Universal Health Coverage (UHC) Kategori Utama artinya Pemerintah Aceh terus konsisten untuk memberikan perlindungan dibidang kesehatan,” kata Neni.
