NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp153,3 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Iya benar, Pemerintah Aceh telah menyampaikan dokumen R3P kepada pemerintah pusat melalui BNPB pada 3 Februari 2025,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, di Banda Aceh, Minggu.
Menurut MTA, dokumen R3P tersebut memuat kebutuhan anggaran pemulihan Aceh pascabencana secara menyeluruh dengan total nilai Rp153,3 triliun. Anggaran itu dibagi berdasarkan kewenangan masing-masing pihak.
Berdasarkan rekapitulasi, kebutuhan anggaran kementerian/lembaga pusat mencapai Rp41,8 triliun, Pemerintah Provinsi Aceh Rp22 triliun, pemerintah kabupaten/kota Rp60,43 triliun, serta kewenangan masyarakat dan dunia usaha sebesar Rp29 triliun.
Dirinya menjelaskan, R3P Aceh memuat seluruh data kerusakan, kerugian, serta rencana pemulihan pascabencana yang dihimpun dari semua level pemerintahan, mulai dari kementerian/lembaga pusat hingga pemerintah daerah.
“Secara khusus, Tim Bappenas RI sudah ke Aceh melakukan rapat koordinasi dengan tim pemerintah Aceh dalam rangka penyelarasan dokumen R3P tersebut,” ujarnya.
Saat ini, BNPB tengah melakukan verifikasi terhadap dokumen R3P yang telah diterima. Proses tersebut akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual ke lapangan sesuai dengan data yang diajukan.
“Setelah verifikasi faktual dilakukan, BNPB akan meneruskan kepada Bappenas RI dalam rangka persiapan Rehab-Rekon pascabencana,” katanya.
Ia menegaskan, upaya pemulihan terus dilakukan oleh seluruh unsur pemerintahan, baik pusat maupun daerah. “
Gubernur Aceh selalu berharap agar semua komponen untuk terus bersatu demi Aceh lebih baik, bangkit dari bencana ini,” demikian Muhammad MTA. (xrq)
