NUKILAN.id | Banda Aceh – Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem resmi dilantik sebagai Gubernur Aceh periode 2025-2030 dalam rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Rabu (12/2/2025). Ia dilantik bersama Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh.
Pelantikan ini berlangsung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mengatur bahwa pelantikan Gubernur Aceh digelar dalam rapat paripurna istimewa DPRA dan tidak serentak dengan provinsi lain di Indonesia.
Perjalanan Karier Muzakir Manaf
Dihimpun Nukilan.id dari berbagai sumber, Muzakir Manaf merupakan sosok yang memiliki pengaruh besar dalam perjalanan politik dan sejarah Aceh. Sebelum terjun ke dunia pemerintahan, ia pernah menjabat sebagai Panglima Perang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sejak 1986. Setelah perjanjian damai Helsinki pada 2005, ia memainkan peran penting dalam transisi politik Aceh dengan menjadi Ketua Komite Peralihan Aceh.
Perjalanan politiknya terus berlanjut dengan menduduki sejumlah posisi strategis, di antaranya:
- Ketua Umum Partai Aceh (2007)
- Ketua Umum Pramuka Aceh (2013)
- Ketua Umum KONI Aceh (2015)
- Wakil Gubernur Aceh (2012-2017)
- Waliyul ‘Ahdi Lembaga Wali Nanggroe Aceh (sejak 27 Desember 2022)
Pria kelahiran Aceh Timur, 3 April 1964, ini dikenal sebagai pemimpin dengan karakter tegas dan komitmen kuat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Aceh.
Gebrakan Awal: Minta Hapus Sistem QR Code di SPBU
Dalam pidato perdananya usai resmi menjabat sebagai Gubernur Aceh, Muzakir Manaf mengejutkan tamu undangan dengan pernyataan tegas terkait kebijakan bahan bakar minyak (BBM) di Aceh. Ia mengumumkan bahwa selama masa kepemimpinannya, sistem QR Code untuk pengisian BBM di SPBU seluruh Aceh akan dihapus.
“Yang perlu digarisbawahi adalah, karena sesuai dengan sumpah tadi, kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. PR hari ini, semua SPBU di Aceh tidak ada lagi istilah barcode. Mohon digarisbawahi,” tegasnya.
Menurutnya, sistem QR Code dalam pembelian BBM telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Bahkan, ia menyebut ada warga yang marah dan mengancam membakar SPBU akibat kebijakan tersebut.
“Maka saya ambil kesimpulan untuk menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU di Aceh,” katanya.
Pernyataan itu sontak disambut tepuk tangan meriah dari para pendukungnya. Kebijakan ini menjadi gebrakan awal yang menunjukkan komitmen Mualem dalam menata kebijakan ekonomi dan sosial di Aceh.
Dengan berbagai pengalaman dan latar belakangnya, banyak pihak menaruh harapan besar pada kepemimpinan Muzakir Manaf dan Fadhlullah untuk membawa Aceh keluar dari berbagai permasalahan, termasuk kemiskinan dan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. (XRQ)
Reporter: Akil
