NUKILAN.id | Banda Aceh — Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi guna membahas penyediaan lahan bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Rapat ini berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Jumat (12/7/2024).
Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa pengadaan lahan untuk mantan kombatan GAM menjadi prioritas Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
“Dalam rapat ini kita membahas prosedur legalitas pengalihan lahan hutan menjadi lahan produktif yang dapat dimanfaatkan oleh mantan kombatan,” ujar Dalu dalam siaran persnya.
Menurut Dalu, lokasi lahan yang akan diberikan berada di Kabupaten Aceh Timur dengan luas mencapai 22.000 hektar. Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat segala tahapan yang diperlukan guna memastikan legalitas penyediaan lahan tersebut.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Azwardi, menyampaikan bahwa Pemprov Aceh siap mempercepat proses pengadaan tanah dan menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh Kementerian ATR/BPN.
“Kami siap untuk menyiapkan seluruh dokumen yang diminta Kementerian ATR/BPN,” katanya.
Penyediaan lahan bagi mantan kombatan merupakan salah satu komitmen penting dalam MoU Helsinki dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Langkah ini bertujuan untuk membantu mantan kombatan beralih ke kehidupan sipil, meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga, serta mendukung proses perdamaian di Aceh.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan; Staf Khusus Menteri ATR/BPN; Wali Nanggroe Aceh; perwakilan Komite Peralihan Aceh; DPRA; serta unsur Pemerintah Aceh lainnya. Pj Sekda Aceh, Azwardi, dan Pj Bupati Aceh Timur, Mahyuddin, mengikuti rapat secara virtual dari Kantor Bupati Aceh Timur.
Editor: Akil
