Nukilan.id – Ketua Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Drs. Abdurrahman Ahmad menyatakan, mustahil terjadi jika target pemerintah Aceh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 Rp. 0,-.
“Itu tidak mungkin terjadi, paling hanya sekitar 25% lagi anggaran bisa terserap,” tegas Abdurahman kepada Nukilan.id di sela Rapat Paripurna DPRA tentang pembahasan Rancangan APBA tahun 2022 di Banda Aceh, Selasa (30/11/2021).
Sementara itu, Abdurrahman juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kinerja pemerintah Aceh saat ini, terutama dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2021.
“Kita prihatin dengan kinerja pemerintah Aceh dalam hal realisasi anggaran yang telah kita sahkan pada 30 November tahun 2020 lalu. Sampai hari ini realisasinya baru 48% dan kita hanya memiliki waktu 1 bulan lagi, sedangkan anggaran yang belum terealisasi 51%. Kita pesimis ini dapat direalisasikan,” ungkap Abdurahman kepada Nukilan.id di sela Rapat Paripurna DPRA tentang pembahasan Rancangan APBA tabun 2022 di Banda Aceh, Selasa (30/11/2021).
Ia mengatakan, ada beberapa target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh tidak tercapai, diantaranya seperti Pendapatan Asli Aceh (PAA) sebesar Rp 3 Trilliun lebih, kemudian rumah layak huni sebanyak 30.000 unit.
“Tapi sekarang PAA kita masih 2,5 T dan rumah layak huni yang baru dibangun 8.800 unit, kalau nanti tahun 2022 akan dibangun 7000 berarti jumlah hanya 13.800 unit. Dan ini jelas tidak sampai 50% dari target RPJM,” ujar Abdurrahman.
Selain itu, kata Politisi partai Gerindra ini, pertumbuhan ekonomi Aceh juga belum tercapai dan beberapa aspek yang tidak tercapai termasuk pembangunan jalan dan hal-hal lainnya.
“Disini jelas ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan target RPJM. Padahal ini adalah tahun terakhir pemerintah Irwandi-Nova. Kalaupun katanya dapat direalisasikan dengan anggaran yang masih tersisa 51% lagi dalam jangka 1 bulan, ini jelas tidak mungkin. Karena maksimal anggaran yang bisa diserap hanta 5 miliar, tidak boleh lebih,” jelasnya.
Oleh karena itu, Abdurrahman mengingatkan Pemerintah Aceh kedepan harus membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara terukur dan terperinci.
“Ini harus menjadi catatan agar pemerintah Aceh tidak mengulangi hal yang sama. Dan kita berharap ditahun 2022 nanti anggaran bisa terserap dengan baik dan bisa dinikmati oleh masyarakat,” tuturnya.
Reporter: Hadiansyah
