NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Penyempitan ruang sipil dan menurunnya dukungan pendanaan dari lembaga donor internasional menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia. Situasi tersebut membuat sejumlah organisasi perlu mencari alternatif pendanaan agar kegiatan dan advokasi tetap berjalan.
Perubahan lanskap pendanaan internasional dalam beberapa tahun terakhir turut berdampak terhadap aktivitas organisasi masyarakat sipil. Berkurangnya bantuan dari lembaga donor dikhawatirkan menghambat berbagai program, khususnya yang berfokus pada pendampingan perempuan, perlindungan kelompok rentan, serta perjuangan kesetaraan gender.
Menanggapi kondisi tersebut, Nukilan.id mewawancarai Public Education Lead International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Intan Kusumaning Tiyas, pada Kamis (19/11/2026).
Dalam wawancara tersebut, Intan menjelaskan sejumlah langkah yang perlu ditempuh pemerintah, lembaga donor, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan keberlanjutan OMS di Indonesia, terutama dalam menjalankan perannya sebagai bagian dari negara demokrasi.
Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah konkret dengan mendorong pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kerja-kerja advokasi yang dilakukan organisasi masyarakat sipil juga bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, Intan berharap lembaga donor internasional tidak hanya menjadikan data pemerintah sebagai satu-satunya acuan dalam melihat perkembangan Indonesia. Ia menilai, kondisi masyarakat sipil perlu dilihat secara lebih mendalam berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan.
“Sebab, kondisi riil masyarakat sipil dinilai masih jauh dari gambaran yang ditampilkan melalui data-data pemerintah untuk menunjukkan citra positif Indonesia di dunia internasional,” ungkapnya.
Intan juga berharap lembaga donor tetap memberikan dukungan pendanaan bagi organisasi masyarakat sipil, meskipun mekanisme penyalurannya dapat disesuaikan. Salah satu alternatif yang dapat diterapkan ialah skema co-financing, yakni pola pendanaan bersama dengan melibatkan kontribusi organisasi masyarakat sipil nasional dalam pembiayaan program.
Sementara itu, dari sisi internal, organisasi masyarakat sipil perlu memperkuat kemandirian dengan memperluas sumber pendanaan. Diversifikasi pendanaan dinilai penting agar keberlangsungan program organisasi tidak sepenuhnya bergantung pada satu sumber bantuan.
“OMS juga dituntut lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan alternatif agar tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah maupun lembaga donor,” pungkasnya. (xrq)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News





