NUKILAN.ID | JANTHO – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mulai merumuskan roadmap kebudayaan dan sejarah daerah sebagai upaya memperkuat identitas masyarakat serta menjaga keberlangsungan adat, bahasa, dan warisan budaya.
Perumusan tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Roadmap Kebudayaan dan Sejarah Aceh Besar Tahap I yang dibuka Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar Bidang Tata Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat, Farhan AP, di Dekranasda Aceh Besar, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Besar itu melibatkan 60 peserta dari berbagai unsur, di antaranya Majelis Adat Aceh (MAA), Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI), Himpunan Mahasiswa Aceh Besar (HIMAB), Masyarakat Peduli Sejarah Aceh (MAPESA), Dewan Kesenian Aceh (DKA), BKPRMI, ICMI, dan sejumlah lembaga lainnya.
Farhan mengatakan penyusunan roadmap kebudayaan dan sejarah merupakan langkah awal untuk membangun komitmen bersama dalam menjaga warisan budaya Aceh Besar agar tetap lestari dan dapat diteruskan kepada generasi berikutnya.
Ia meminta para peserta menyampaikan gagasan dan masukan mengenai adat istiadat, kebudayaan, serta bahasa daerah yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Aceh Besar.
Menurutnya, Aceh Besar memiliki posisi penting dalam sejarah Aceh serta kekayaan budaya yang perlu dipertahankan di tengah perkembangan zaman.
“Bahasa, adat, dan budaya merupakan warisan yang harus kita jaga bersama. Kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikannya, siapa lagi? Jangan sampai generasi mendatang hanya mengenal sejarah dan budaya Aceh melalui cerita, sementara dalam kehidupan sehari-hari mereka sudah tidak lagi menggunakannya,” tegas Farhan.
Ia turut menyoroti keberagaman bahasa Aceh, mulai dari kosakata hingga dialek yang berbeda di setiap wilayah. Kekayaan linguistik tersebut, kata dia, menjadi salah satu identitas masyarakat yang harus dijaga keberlangsungannya.
Farhan juga mengkhawatirkan semakin berkurangnya penggunaan bahasa Aceh dalam komunikasi sehari-hari, termasuk di lingkungan keluarga dan gampong. Ia menilai kondisi tersebut dapat mengancam keberadaan bahasa daerah jika masyarakat tidak lagi membiasakan penggunaannya.
Karena itu, ia mendorong orang tua untuk memperkenalkan dan menggunakan bahasa Aceh kepada anak-anak sejak dini agar bahasa ibu tetap menjadi bagian dari kehidupan generasi muda.
“Jangan sampai kita justru merasa asing menggunakan bahasa sendiri. Bahasa Aceh memiliki banyak dialek dan kekayaan istilah yang tidak dimiliki bahasa lain. Ini harus kita rawat, mulai dari keluarga, gampong, hingga lingkungan pemerintahan,” ujarnya.
Selain pelestarian bahasa dan adat, Farhan menilai kebudayaan juga dapat menjadi potensi dalam pengembangan daerah, khususnya sektor pariwisata. Aceh Besar dinilai memiliki beragam kekayaan sejarah, tradisi, kuliner, dan alam yang dapat diperkenalkan kepada masyarakat luas maupun wisatawan.
Ia menyebut pengembangan pariwisata tidak harus berorientasi pada hiburan modern. Wisata religi, sejarah, kuliner, serta keindahan alam yang terintegrasi dengan adat dan tradisi lokal juga dapat menjadi daya tarik tersendiri.
Peninggalan sejarah, makam ulama, tradisi masyarakat, dan kekayaan budaya yang tersebar di Aceh Besar, menurutnya, memiliki potensi untuk dikembangkan secara terarah. Selain memperkuat identitas daerah, pengelolaan potensi tersebut juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Kita memiliki kekayaan sejarah, makam-makam ulama, pemandangan alam yang luar biasa, adat istiadat, serta kuliner khas. Semua itu merupakan potensi yang bisa kita kembangkan. Karena itu, kebudayaan jangan hanya dipandang sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai kekuatan untuk membangun daerah ke depan,” katanya.
Farhan berharap hasil diskusi tersebut dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan kebudayaan dan sejarah Aceh Besar secara berkelanjutan. Ia juga mendorong keterlibatan Disdikbud, Majelis Adat Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), akademisi, komunitas sejarah, dan masyarakat dalam proses penyusunannya.
Masukan dari berbagai pihak, lanjutnya, perlu dihimpun agar dapat menjadi landasan kebijakan yang lebih kuat, termasuk kemungkinan penyusunan Peraturan Bupati maupun qanun terkait adat dan kebudayaan Aceh.
Ia turut mengingatkan bahwa adat dan budaya Aceh memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai syariat Islam. Oleh sebab itu, pelestarian kebudayaan harus tetap berlandaskan ajaran Al-Qur’an dan hadis yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat Aceh.
“Adat dan budaya Aceh memiliki landasan nilai yang kuat. Hadih maja tentang adat dan syariat menjadi pengingat bahwa kehidupan masyarakat harus berjalan sesuai tuntunan agama. Ini merupakan kekuatan yang harus terus kita pertahankan,” ungkapnya.
Farhan mengapresiasi para narasumber dan peserta yang terlibat dalam FGD tersebut. Ia berharap pembahasan berlangsung serius serta menghasilkan gagasan konstruktif untuk memperkuat penyusunan roadmap kebudayaan dan sejarah Aceh Besar.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, Fakhrurrazi, S.E., M.M., menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Ia mengatakan FGD tersebut menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi mengenai berbagai program pemajuan kebudayaan di Aceh Besar, sekaligus memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah, komunitas budaya, lembaga adat, akademisi, serta masyarakat.
“Tujuan akhir kegiatan ini adalah mempersatukan seluruh pemangku kebudayaan. Kita ingin menghimpun berbagai masukan dan pemikiran sehingga ke depan dapat terbangun arah pengembangan kebudayaan Aceh Besar yang lebih baik dan terencana,” ujar Fakhrurrazi.
Sebanyak 60 peserta dari berbagai organisasi dan unsur masyarakat mengikuti kegiatan tersebut. Keterlibatan lintas lembaga diharapkan dapat memperkaya pembahasan dan memastikan roadmap kebudayaan yang disusun sesuai dengan kekayaan serta kebutuhan masyarakat Aceh Besar.
Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Aceh Besar, Cut Jarita Susanti, S.Pd., serta sejumlah tokoh dan pemerhati adat, budaya, dan sejarah Aceh Besar.
Melalui FGD tahap pertama tersebut, Pemkab Aceh Besar berharap roadmap kebudayaan dan sejarah dapat menjadi pedoman dalam menjaga warisan leluhur, memperkuat identitas daerah, serta mempertahankan keberlangsungan adat, bahasa, dan budaya di tengah perubahan zaman. (XRQ)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News





