NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) RI bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar Riset Baseline Komunikasi Publik Pascabencana Sumatera Tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sistem komunikasi kebencanaan agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
Riset yang dilaksanakan sejak Agustus hingga akhir November 2026 tersebut berfokus pada pemetaan berbagai persoalan komunikasi publik di kawasan terdampak bencana. Hasilnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi komunikasi pemerintah, baik selama masa tanggap darurat maupun proses pemulihan pascabencana.
Melalui Direktorat Komunikasi Publik dan Sekretariat Direktorat Jenderal Komunikasi Publik, KOMDIGI berupaya mendapatkan data faktual terkait pola komunikasi masyarakat, kepercayaan terhadap sumber informasi, akses kanal komunikasi, serta hambatan distribusi informasi di lapangan.
Perwakilan KOMDIGI, Norvan dan Rudy, menegaskan bahwa data dasar sangat diperlukan sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan komunikasi publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Riset ini diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi saluran informasi yang efektif, memahami kebutuhan masyarakat, serta merancang strategi untuk mencegah kesimpangsiuran informasi saat terjadi bencana.
Ketua Pelaksana Riset, Maimun, mengatakan penelitian tersebut dilaksanakan di lima kabupaten di Aceh, meliputi Aceh Tengah, Bireuen, Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Nagan Raya.
“Sebanyak 11 peneliti dari FISIP USK dilibatkan dalam kegiatan ini. Mereka berasal dari disiplin Ilmu Komunikasi, Sosiologi, Ilmu Pemerintahan, dan Ilmu Politik. Kami juga melibatkan mahasiswa untuk memperkuat proses pengumpulan data sekaligus memberikan pengalaman penelitian secara langsung di tengah masyarakat,” ungkap Maimun.
Dalam pelaksanaannya, tim peneliti mengumpulkan data melalui survei terhadap lebih dari 500 responden, wawancara mendalam dengan sekitar 100 informan, serta observasi langsung terhadap kondisi dan ketersediaan fasilitas komunikasi di setiap wilayah penelitian.
Maimun menjelaskan, pendekatan tersebut digunakan untuk melihat secara menyeluruh proses komunikasi kebencanaan, mulai dari cara pemerintah menyampaikan informasi hingga bagaimana masyarakat menerima, memahami, mempercayai, dan memberikan respons terhadap informasi tersebut.
“Persoalan komunikasi di daerah bencana tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan jaringan atau teknologi. Ada aspek kepercayaan masyarakat, ketepatan pesan, kecepatan informasi, koordinasi antarlembaga, hingga kesesuaian saluran komunikasi dengan kondisi sosial dan geografis masyarakat. Semua aspek ini menjadi perhatian dalam penelitian,” jelasnya.
Ia berharap hasil penelitian tersebut dapat memberikan manfaat bagi KOMDIGI dalam merumuskan kebijakan komunikasi publik, terutama terkait peningkatan efektivitas penyampaian informasi dan efisiensi penggunaan sumber daya komunikasi di wilayah terdampak bencana.
Sejumlah rekomendasi juga diharapkan dapat dihasilkan melalui riset ini. Di antaranya pemetaan ekosistem komunikasi kebencanaan, peningkatan koordinasi antarlembaga, identifikasi saluran informasi yang dipercaya masyarakat, penanganan misinformasi, serta penyusunan model komunikasi publik yang mampu merespons kebutuhan kelompok masyarakat terdampak.
Kerja sama antara KOMDIGI dan FISIP USK tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi bersama pemerintah dalam menghasilkan kebijakan publik yang berlandaskan bukti ilmiah (evidence-based policy).
Melalui kolaborasi ini, komunikasi kebencanaan diharapkan tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi, tetapi juga memastikan informasi dapat diterima masyarakat secara tepat, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung keselamatan dan percepatan pemulihan masyarakat setelah bencana.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
