NUKILAN.ID | JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian melalui PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad, dengan total nilai kontrak mencapai Rp14,7 miliar sepanjang 2024 hingga 2026.
Temuan tersebut disampaikan ICW dalam laporan yang diterbitkan pada Senin (9/11/2026), berdasarkan penelusuran data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dihimpun Nukilan dari laporan tersebut, ICW mencatat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengadakan lima paket pada 2024, sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengadakan tiga paket pada 2025 hingga 2026. Total nilai delapan paket pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002.
Pengadaan itu mencakup penayangan konten melalui akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan.
Pada 2024, Kemendikbudristek melalui Museum dan Cagar Budaya mengalokasikan Rp452,7 juta untuk penayangan video di YouTube RANS Entertainment, Rp205,9 juta untuk Instagram Reels, Rp575,7 juta untuk Instagram Story, dan Rp144,4 juta untuk TikTok.
Selain itu, terdapat paket pengadaan jasa menghadiri acara atau event attendance senilai Rp2,52 miliar. Secara keseluruhan, nilai lima paket pengadaan kementerian tersebut mencapai sekitar Rp3,9 miliar.
Sementara itu, KKP tercatat mengadakan dua paket jasa influencer pada 2025 dengan nilai masing-masing Rp3,59 miliar dan Rp3,6 miliar.
Pada 2026, KKP kembali mengadakan paket jasa publikasi influencer untuk Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, senilai Rp3,6 miliar. Dengan demikian, total nilai kontrak KKP dengan PT Rans Animasi Indonesia mencapai sekitar Rp10,8 miliar.
ICW mengkritik pengadaan tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang turut menyasar pelayanan publik dan transfer ke daerah.
“Efisiensi anggaran dilakukan secara besar-besaran, bahkan menyasar sektor pelayanan publik dasar dan pembangunan strategis,” demikian pernyataan ICW dalam siaran pers tersebut.
ICW juga mempertanyakan manfaat pengadaan jasa influencer mengingat kementerian telah memiliki unit hubungan masyarakat, fasilitas komunikasi, dan kanal media sosial resmi yang dibiayai melalui anggaran negara.
“Kementerian membeli jasa yang manfaat dan dampaknya tidak dapat diukur secara jelas dan terbuka,” tulis ICW.
Menurut ICW, keterbukaan dokumen pengadaan diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran tersebut benar-benar mendukung kebutuhan komunikasi pemerintah.
ICW menyoroti belum terbukanya kerangka acuan kerja, laporan pelaksanaan, serta indikator keberhasilan dari paket pengadaan tersebut.
“Tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja (KAK), laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan pengadaan tersebut, publik sulit menilai kontribusi belanja tersebut terhadap kebutuhan komunikasi pemerintah,” demikian pernyataan ICW.
Atas temuan tersebut, ICW mendesak KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, termasuk kontrak, harga perkiraan sendiri, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.
ICW juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama inspektorat jenderal kementerian terkait melakukan audit terhadap kewajaran harga dan kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan instansi. []
Reporter: Sammy
