NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh terus menggenjot pemulihan sektor pertanian dan perkebunan yang terdampak bencana. Hingga 21 Oktober 2026, realisasi anggaran untuk pemulihan sawah di Aceh telah mencapai 59,6 persen.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Distanbun Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP, MP, mengatakan waktu efektif untuk menuntaskan berbagai pekerjaan pemulihan hanya tersisa sekitar dua bulan. Selain keterbatasan waktu, kondisi cuaca yang mulai memasuki musim hujan juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
“Kita terus memacu pekerjaan di sisa waktu yang ada, baik untuk pertanian maupun perkebunan. Kita bersama kabupaten/kota terus mendorong berbagai pekerjaan di lapangan, baik kegiatan yang menjadi kendali provinsi, balai maupun pusat,” kata Azanuddin di selasela memimpin Pra Sidang Usulan Pala Unggul Nasional dengan Ditjenbun dan BRIN, serta memimpin rapat evaluasi penataan Hak Guna Usaha (HGU), Jumat (23/10/2026).
Ia menjelaskan, percepatan pemulihan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf saat kegiatan panen padi di Aceh Tamiang. Arahan serupa juga disampaikan Wakil Gubernur Aceh Fadhullah dan Pj Sekda Aceh Taufik dalam rapat percepatan pemulihan pascabencana.
“Kita diminta terus memacu pekerjaan di sisa waktu yang ada, baik untuk sektor pertanian maupun perkebunan,” ujarnya.
Pemulihan 40.852 Hektare Sawah
Distanbun Aceh menargetkan pemulihan 40.852 hektare sawah dengan kategori rusak ringan dapat diselesaikan sesuai rencana.
Untuk mencapai target tersebut, Azanuddin meminta dinas pertanian kabupaten/kota terus melakukan pendampingan terhadap kelompok tani bersama TNI agar pekerjaan di lapangan berjalan maksimal sebelum kondisi cuaca semakin sulit.
“Kami terus mengimbau dinas kabupaten/kota untuk mendampingi dan memacu kelompok tani serta pihak TNI agar dapat bekerja semaksimal mungkin di tengah kemungkinan datangnya musim hujan,” jelasnya.
Program pemulihan sawah tersebut dibagi dalam dua tahap. Pada tahap pertama, penanganan meliputi optimalisasi lahan (oplah) seluas 23.818 hektare untuk sawah rusak ringan dan rehabilitasi 4.393 hektare sawah rusak sedang. Total luas penanganan tahap ini mencapai 28.211 hektare.
Untuk kegiatan oplah tahap I, pekerjaan konstruksi telah mencapai sekitar 18.034 hektare atau 68 persen. Sementara itu, pengolahan lahan mencapai 8.539 hektare atau 50 persen, penanaman 4.468 hektare atau 18,75 persen, dan panen 1.160 hektare atau 4,8 persen.
Adapun rehabilitasi sawah tahap I telah menyelesaikan pekerjaan konstruksi seluas 4.393 hektare atau 100 persen. Progres pengolahan lahan mencapai 3.477 hektare atau 79,1 persen, penanaman 1.522 hektare atau 34,6 persen, serta panen 428 hektare atau 9,74 persen.
Sementara itu, tahap kedua mencakup optimalisasi lahan seluas 3.253 hektare dan rehabilitasi 9.388 hektare, dengan total keseluruhan mencapai 12.641 hektare.
Pada tahap ini, konstruksi oplah telah terealisasi seluas 1.157 hektare atau 35,5 persen dan masih dalam proses kontrak konstruksi. Sedangkan rehabilitasi mencapai 7.452 hektare atau 79,6 persen, yang juga masih berada dalam tahap kontrak konstruksi dan belum memasuki pengerjaan pengolahan lahan.
Pembangunan Infrastruktur Pertanian Dipercepat
Selain memulihkan lahan persawahan, pemerintah turut mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur penunjang sektor pertanian.
Realisasi pembangunan irigasi perpompaan yang tersebar di 16 kabupaten/kota sebanyak 641 unit telah mencapai 78,6 persen secara keuangan. Adapun progres fisiknya telah menyelesaikan 256 unit atau 39,8 persen.
Untuk irigasi perpipaan, dari total 149 unit yang tersebar di 13 kabupaten/kota, realisasi keuangan mencapai 88 persen. Sementara pengerjaan fisik telah terealisasi sebanyak 128 unit atau 85 persen.
Selanjutnya, pembangunan 45 unit bangunan konservasi di lima kabupaten/kota mencatat realisasi keuangan 81 persen, dengan progres fisik sebanyak 16 unit atau 35 persen.
Pada pembangunan jaringan irigasi tersier, sebanyak 300 unit yang tersebar di 13 kabupaten/kota telah mencapai realisasi keuangan 100 persen. Sementara pengerjaan fisiknya telah mencapai 212 unit atau 70,6 persen.
Adapun pembangunan jalan usaha tani sebanyak 106 unit di 13 kabupaten/kota mencatat realisasi keuangan sebesar 72 persen, dengan progres fisik 60 unit atau 56,6 persen.
“Apa yang kita lakukan ini selain untuk pemulihan pascabencana juga untuk mendukung ketahanan dan swasembada pangan,” kata Azanuddin.
Ia menyebutkan, upaya tersebut sejalan dengan salah satu misi Pemerintah Aceh, yakni membangun kemandirian masyarakat melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru secara berkelanjutan.
“Kami yakin, insyaallah dengan kolaborasi yang intens dan izin Allah tentunya, kita dapat menyelesaikan pekerjaan ini tepat waktu,” ujarnya.
60.438 Hektare Perkebunan Terdampak Bencana
Di sektor perkebunan, Distanbun Aceh mencatat luas lahan yang terdampak bencana mencapai sekitar 60.438 hektare di seluruh Aceh. Dari jumlah tersebut, sekitar 40.968 hektare sedang mendapatkan fasilitasi dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
Fasilitasi pemulihan itu mencakup sejumlah komoditas, yakni kopi seluas 30.189 hektare di lima kabupaten, kakao 9.054 hektare di 10 kabupaten, kelapa 1.230 hektare di tujuh kabupaten, serta karet seluas 495 hektare di dua kabupaten.
“Untuk saat ini ada yang masih dalam proses CPCL, pembibitan, dan ada juga yang sudah penyaluran,” jelas Azanuddin.
Selain pemulihan lahan, Pemerintah Aceh juga melakukan evaluasi penataan Hak Guna Usaha (HGU) pada 2026. Distanbun Aceh telah menggelar evaluasi untuk menentukan langkah lanjutan terkait penataan tersebut.
“Kita akan jalan terus sampai pertengahan Desember 2026,” katanya.
Dorong Pala Aceh Menjadi Varietas Unggul Nasional
Di tengah upaya pemulihan sektor pertanian dan perkebunan, Distanbun Aceh juga melanjutkan pengembangan komoditas unggulan daerah. Salah satunya melalui pengusulan pala asal Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya untuk ditetapkan sebagai varietas unggul nasional.
Azanuddin menyampaikan, proses pengusulan pala tersebut telah berlangsung hampir delapan tahun. Saat ini, tahapan yang dijalani memasuki proses prasidang bersama Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Kita sudah hampir delapan tahun berproses untuk mengusulkan pala di Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya bisa lulus seleksi melalui sidang yang insyaallah akan dilaksanakan di Bogor pada November nanti,” ujarnya.
Ia berharap pengajuan tersebut dapat memperoleh hasil sesuai harapan sehingga pala Aceh diakui sebagai varietas unggul nasional dan memberikan dampak positif bagi petani.
“Kami mengharapkan doa kita semua agar pala kita bisa menjadi pala unggul nasional. Bila lolos dan bisa unggul nasional, insyaallah banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan, terutama bagi petani pala itu sendiri,” kata Azanuddin.
Selain pala, Pemerintah Aceh juga mengusulkan peningkatan status Durian Jhonson dan Durian Jantong Sukarimbun asal Aceh Tenggara menjadi varietas unggul nasional.
Kepala UPTD BBHTPP Aceh, Ahmad Zaini, mengatakan kedua jenis durian tersebut telah terdaftar di Kementerian Pertanian dan saat ini sedang didorong untuk mendapatkan pengakuan sebagai varietas unggul nasional.
“Hal ini selain untuk menjaga plasma nutfah Aceh juga akan bisa menambah pendapatan petani,” kata Ahmad.
Percepatan Penyaluran Bantuan Bibit
Pada sektor hortikultura, pemerintah juga sedang memproses bantuan bibit sayuran, termasuk cabai merah dan sejumlah komoditas lainnya.
Pembahasan bersama Direktorat Jenderal Hortikultura dan pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan dijadwalkan berlangsung pada 28–29 Oktober 2026 di Banda Aceh.
Selain itu, Kementerian Pertanian turut menyiapkan bantuan bibit untuk lahan optimalisasi, rehabilitasi, maupun program cetak sawah.
Azanuddin menjelaskan, sebagian besar proses bantuan tersebut masih berada pada tahap Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL). Lahan yang telah selesai diverifikasi akan segera dikirimkan ke BBRMP untuk kemudian diteruskan kepada pemerintah pusat.
“Untuk proses percepatan, kami pakai strategi, mana yang sudah selesai verifikasi langsung kita kirim. Jadi tidak harus menunggu semua siap. Ini bagian dari proses percepatan,” ujarnya.
Menurutnya, percepatan penyaluran bantuan dan pemulihan lahan perlu dilakukan karena Oktober telah memasuki masa tanam kembali.
“Kita berharap seluruh proses ini bisa selesai sesuai target sehingga petani dan pekebun kita bisa segera pulih secepatnya,” pungkas Azanuddin.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
