NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Angka kemiskinan di Aceh meningkat pada Maret 2026 menjadi 12,34 persen, bertambah 0,12 poin dibandingkan September 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 713,78 ribu orang, atau bertambah sekitar 10,40 ribu orang dalam periode tersebut.
Kepala BPS Aceh, Agus Andria, mengatakan kenaikan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh sejak November 2025. Bencana tersebut turut memengaruhi sektor pertanian dan perekonomian masyarakat.
“Peningkatan angka kemiskinan pada Maret 2026 mengalami kenaikan sekitaran 0,12 poin terhadap September 2025, sehingga total angka kemiskinan sekarang menjadi 12,34 persen,” kata Agus Andria Kepala BPS Aceh dalam wawancara Nukilan.id pada Kamis (15/10/2026).
Agus menjelaskan, penentuan status kemiskinan mengacu pada garis kemiskinan yang dihitung berdasarkan pengeluaran masyarakat. Penduduk dengan pengeluaran di bawah batas tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Menurutnya, kenaikan harga berbagai kebutuhan setelah bencana turut menambah beban pengeluaran masyarakat dan berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin.
Dampak bencana juga terlihat pada sektor pertanian. Berdasarkan data BPS Aceh yang dirilis pada Kamis (15/10/2026), produktivitas padi pada Februari 2026 tercatat sebesar 39,01 kuintal per hektare. Angka tersebut turun 0,82 kuintal per hektare dibandingkan September 2025 yang mencapai 39,83 kuintal per hektare.
Selain padi, produktivitas tanaman hortikultura dan sejumlah komoditas perkebunan juga terdampak bencana hidrometeorologi.
Agus menyebut Kabupaten Gayo Lues sebagai salah satu daerah yang mengalami peningkatan angka kemiskinan secara signifikan. Kondisi tersebut berkaitan dengan bencana banjir dan tanah longsor yang menyebabkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur.
Untuk mengatasi dampak bencana terhadap perekonomian masyarakat, Agus mengimbau seluruh pemangku kepentingan agar mempercepat pemulihan sarana pertanian. Perbaikan tersebut diperlukan agar masyarakat dapat kembali menggarap lahan dan memperoleh penghasilan.
Ia menyebut progres penyelesaian pemulihan telah mencapai 50 persen. Agus meminta proses tersebut segera direalisasikan agar masyarakat dapat kembali bekerja dan pendapatan mereka berangsur stabil.
“Kita menghimbau kepada semua stakeholder pemangku kepentingan untuk segera memperbaiki sarana lahan pertanian, supaya masyarakat bisa beraktivitas kembali kepersawahan untuk kembali bekerja sehingga bisa keluar dari kemiskinan. Secara progres penyelesaian sudah 50 persen. Kita meminta untuk segera direalisasikan, sehingga pendapatan masyarakat kembali stabil,” pungkasnya. (xrq)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
