NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran pemulihan bencana di Aceh. Meski pemerintah menyampaikan adanya penyerapan anggaran, masyarakat dinilai masih kesulitan mengakses informasi mengenai realisasi dan hasil pekerjaan di lapangan.
Koordinator MaTA, Alfian, mengatakan keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan anggaran pemulihan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
“Pemerintah Aceh selalu melemparkan bahwa sudah ada terserap, misalnya 43 persen. Nah, realisasinya bagaimana?” kata Alfian dalam diskusi publik yang diselenggarakan Aceh Book Party bersama Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana di Warkop Sirnagalih, Batoh, Banda Aceh, Minggu (18/10/2026) sebagaimana dilansir Nukilan dari akun Instagram LBH Banda Aceh, Senin (19/10/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan Ketua Program Studi Magister Kebencanaan Universitas Syiah Kuala (USK), Yunita Idris, dan Abdurrahman Addakhil dari LBH Banda Aceh.
Alfian mengatakan, informasi mengenai realisasi anggaran perlu dibuka secara terperinci agar masyarakat dapat mengetahui lokasi pekerjaan, jumlah anggaran yang digunakan, dan hasil yang telah dicapai.
Ia mencontohkan program pemulihan sektor perkebunan yang disebut telah mencapai 40 persen. Namun, menurut dia, masyarakat masih kesulitan memperoleh informasi mengenai lokasi dan hasil pelaksanaan program tersebut.
“Realisasi budget-nya itu tidak bisa kita akses sampai hari ini,” ujarnya.
Alfian juga menyoroti pembangunan sumur bor di Kabupaten Bireuen yang disebut memiliki anggaran sekitar Rp4 miliar. Ia mengaku belum mengetahui secara pasti lokasi pembangunan sumur bor tersebut.
Selain itu, ia membandingkan biaya pembangunan satu sumur bor yang disebut mencapai Rp170 juta dengan informasi pembanding yang diperolehnya mengenai pembangunan sumur bor lengkap dengan fasilitas pendukung seharga sekitar Rp100 juta.
Menurut Alfian, perbedaan biaya tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan kewajaran anggaran dan kesesuaian fasilitas yang dibangun.
“Dana-dana kebencanaan itu potensi korup. Tidak hanya dalam konteks bencana ini, sebelumnya juga demikian,” katanya.
Ia mengingatkan, pengawasan anggaran diperlukan karena penanganan bencana melibatkan banyak kementerian dan pemerintah daerah.
Dalam pemaparannya, Alfian menyebut Pemerintah Aceh mengelola anggaran sekitar Rp824 miliar, sedangkan pemerintah kabupaten/kota mengelola sekitar Rp116 miliar secara keseluruhan.
Ia menilai besarnya anggaran tersebut harus diikuti keterbukaan informasi mengenai penggunaannya, sehingga masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan program pemulihan.
MaTA mendorong masyarakat sipil dan media terus mengawal penggunaan anggaran bencana. Menurut Alvian, pengawasan publik penting agar pemulihan tidak berhenti pada laporan penyerapan anggaran, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak. []
Reporter: Sammy
