NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal memaparkan strategi pemerintah kota dalam memperkuat ketangguhan menghadapi bencana melalui tata kelola pemerintahan, pembangunan berbasis mitigasi, pemanfaatan ilmu pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Illiza saat menjadi narasumber dalam kegiatan U-DARE 4.0 bertajuk “Building a Disaster-Resilient City: Banda Aceh’s Leadership, Governance, and Community Preparedness in the Era of Extreme Weather” di Auditorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Syiah Kuala (USK), Kamis (15/10/2026).
Illiza mengatakan, pengalaman tsunami pada 2004 menjadi pelajaran penting bagi Banda Aceh untuk membangun kota yang lebih siap menghadapi bencana. Menurutnya, ketangguhan tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur, tetapi juga kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi risiko sebelum bencana terjadi.
“Bagi kami, persoalan ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Banda Aceh pernah mengalami tsunami yang membawa dampak sangat besar. Setelah itu, kami membangun kembali kota ini, sekaligus belajar bagaimana mengurangi risiko dan mempersiapkan masyarakat menghadapi kemungkinan risiko bencana di masa depan,” ujar Illiza.
Ia menjelaskan, risiko bencana yang dihadapi Banda Aceh tidak terbatas pada gempa bumi dan tsunami. Kota tersebut juga menghadapi ancaman banjir, cuaca ekstrem, banjir rob, hingga abrasi di kawasan pesisir.
Karena itu, pengalaman menghadapi bencana perlu menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, membangun infrastruktur yang sesuai, serta meningkatkan kesiapan masyarakat.
Empat Prinsip Kota Tangguh Bencana
Illiza memaparkan empat prinsip yang menjadi landasan pembangunan kota tangguh bencana, yakni Honoring Memory, Inclusive Reconstruction, Building Back Better, dan Preparedness as a Culture.
Prinsip Honoring Memory menekankan pentingnya menjaga ingatan kolektif tentang tsunami sebagai pembelajaran bagi generasi mendatang. Museum Tsunami Aceh dan Kuburan Massal Tsunami menjadi sarana edukasi agar masyarakat memahami risiko bencana serta mengetahui tindakan yang perlu dilakukan dalam keadaan darurat.
Selanjutnya, Inclusive Reconstruction menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pembangunan kembali. Pengetahuan warga mengenai kondisi lingkungan, akses, dan kebutuhan di wilayah masing-masing perlu dipertimbangkan dalam penyusunan rencana pembangunan.
Prinsip Building Back Better mengedepankan pembangunan kembali dengan memperhitungkan risiko bencana. Penerapannya antara lain melalui penyediaan infrastruktur mitigasi, gedung evakuasi vertikal, sistem peringatan dini tsunami, serta perencanaan kawasan yang mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana.
Sementara itu, Preparedness as a Culture menekankan bahwa kesiapsiagaan perlu dibangun menjadi kebiasaan sehari-hari, bukan hanya ketika ancaman bencana muncul.
“Kita tidak ingin masyarakat baru memikirkan bencana ketika sirene berbunyi. Kesiapsiagaan harus menjadi kebiasaan sehari-hari,” tegasnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Illiza menilai pendidikan kebencanaan, simulasi evakuasi berkala, pengujian sistem peringatan, dan keterlibatan masyarakat perlu terus diperkuat agar warga memahami langkah yang harus dilakukan ketika situasi darurat terjadi.
Infrastruktur Mitigasi dan Perlindungan Kelompok Rentan
Dalam pemaparannya, Illiza menyebutkan Banda Aceh memiliki tujuh gedung evakuasi vertikal, tiga sistem peringatan dini tsunami, serta enam titik pemantauan banjir dan hidrometeorologi.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa ketersediaan infrastruktur harus disertai pemeliharaan dan pengujian secara berkala. Sistem peringatan juga harus mampu menyampaikan informasi dengan cepat agar masyarakat dapat mengambil tindakan yang tepat.
Pemerintah Kota Banda Aceh turut memperkuat perencanaan penanggulangan bencana, pemetaan risiko, rencana kontingensi banjir, serta prosedur penanganan darurat. Upaya tersebut juga mencakup perlindungan kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
Selain dukungan infrastruktur, kesiapsiagaan berbasis masyarakat menjadi salah satu perhatian pemerintah. Penguatan peran gampong dilakukan melalui pengenalan risiko, pemahaman jalur evakuasi, pemeliharaan akses menuju tempat aman, dan pelaksanaan latihan secara berkala.
Illiza mencontohkan Gampong Deah Glumpang dan Gampong Jawa yang memperoleh pengakuan UNESCO-IOC Tsunami Ready pada 2024. Pengakuan tersebut menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan perlu dijaga melalui edukasi, koordinasi, dan latihan yang berkelanjutan.
Kolaborasi Pemerintah, Kampus, dan Masyarakat
Illiza juga menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan media melalui pendekatan pentahelix untuk memperkuat ketahanan daerah.
Perguruan tinggi dan lembaga penelitian berperan menyediakan data serta kajian ilmiah sebagai dasar penyusunan kebijakan. Masyarakat dan relawan berkontribusi melalui pengetahuan lokal dan keterlibatan dalam kegiatan kesiapsiagaan, sedangkan media berperan menyampaikan informasi serta edukasi risiko kepada publik.
Menurut Illiza, hasil penelitian perlu dimanfaatkan secara langsung dalam penyusunan program, penentuan prioritas anggaran, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya menjadi dokumen akademik.
“Kolaborasi bukan sekadar mempertemukan banyak pihak dalam satu kegiatan. Yang perlu dipastikan adalah setiap pihak dapat berkontribusi sesuai perannya, dan hasil kerja sama tersebut bisa diterapkan untuk membantu masyarakat,” ungkapnya.
Untuk periode 2027–2030, Pemerintah Kota Banda Aceh merencanakan sejumlah langkah penguatan, meliputi pengembangan infrastruktur evakuasi, penguatan kelembagaan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam perencanaan, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
Banda Aceh juga diarahkan menjadi living laboratory kebencanaan, yaitu ruang pembelajaran dan kolaborasi bagi pemerintah, perguruan tinggi, peneliti, serta mitra internasional untuk mengembangkan pendekatan penanggulangan bencana dan cuaca ekstrem.
Illiza berharap forum U-DARE 4.0 dapat memperluas pertukaran pengetahuan sekaligus memperkuat kerja sama dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana.
“Kita dapat saling belajar dan bekerja bersama untuk melindungi masyarakat dan generasi mendatang,” tutupnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Pusat TDMRC USK Prof. Dr. Muksin, S.Si., M.Si., M.Phil.; Wakil Rektor III USK Prof. Dr. Rina Suryani Oktari yang mewakili Rektor USK; perwakilan Geo USK Ria Ervilita; Pembina UKM FASTANA Ibnu Rusydy, S.Si., M.Sc., yang juga menjabat Ketua Program Studi Teknik Geologi; serta Kepala Seksi Pengembangan Kompetensi Calon Lulusan Tri Prastiwi Prasetyo Ningsih, S.E., M.Si. Adapun pemateri dalam kegiatan tersebut adalah Prof. Dr. Ir. Ela Meilianda.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
