NUKILAN.ID | TAKENGON – Konflik lahan antara masyarakat Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan PT Tusam Hutani Lestari (THL) kembali mencuat. Warga menilai keberadaan perusahaan kehutanan tersebut telah menimbulkan persoalan berkepanjangan terkait status lahan, akses pemanfaatan hasil hutan, hingga minimnya kontribusi terhadap pembangunan desa.
Kepala Koordinator Relawan Kecamatan Bintang, Wedy Sastra Yoga, mengatakan sejumlah desa di kawasan Bintang, terutama Desa Serule masih menghadapi persoalan kepastian hak atas tanah yang selama puluhan tahun ditempati masyarakat.
Menurutnya, sebagian wilayah permukiman warga saat ini masuk dalam area yang diklaim sebagai kawasan perusahaan, sementara banyak warga belum memiliki sertifikat kepemilikan lahan.
“Rumah masyarakat sudah puluhan tahun berdiri, tetapi banyak yang belum memiliki sertifikat. Di sisi lain, lahan itu masuk dalam wilayah yang diklaim perusahaan. Ini yang menjadi sumber konflik sampai hari ini,” kata Wedy kepada Nukilan, Sabtu (20/6).
Ia menjelaskan, persoalan lain yang dikeluhkan masyarakat adalah pungutan terhadap hasil getah pinus yang selama ini menjadi salah satu sumber penghasilan warga.
Menurut Wedy, warga harus mengeluarkan biaya setiap kali membawa hasil getah melewati pos perusahaan. Bahkan, besaran pungutan disebut mengalami kenaikan.
“Masyarakat masih menggantungkan ekonomi dari getah pinus. Tetapi ketika hasil getah dikeluarkan, ada biaya yang harus dibayar. Sementara masyarakat merasa belum melihat kontribusi nyata perusahaan terhadap desa,” sebutnya.
Wedy mengungkapkan pemerintah desa bersama tokoh masyarakat dan pemuda dijadwalkan menggelar pertemuan dengan pihak THL dalam waktu dekat untuk membahas berbagai persoalan yang selama ini menjadi keluhan warga.
Pertemuan itu diharapkan menghasilkan kesepahaman terkait status lahan masyarakat, akses pemanfaatan hasil hutan, serta tanggung jawab sosial perusahaan terhadap desa-desa yang berada di sekitar area konsesi.
“Kami membuka ruang dialog. Yang diinginkan masyarakat adalah kejelasan dan solusi yang adil bagi semua pihak,” katanya.
Selain konflik lahan, masyarakat juga menyoroti kondisi lingkungan di wilayah Bintang yang belakangan kerap dilanda longsor dan kerusakan jalan saat musim hujan. Wedy menilai persoalan lingkungan dan tata kelola kawasan harus menjadi perhatian serius agar bencana yang terus berulang tidak semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat setempat. []
Reporter: Sammy
