NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al-Haythar, menerima audiensi Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas), Otto Hasibuan, di Pendopo Nanggroe, Banda Aceh, Minggu (31/5/2026).
Pertemuan tersebut merupakan agenda pembuka dalam rangkaian kunjungan kerja hari kedua Otto Hasibuan di Provinsi Aceh. Audiensi dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan Aceh sekaligus membahas berbagai isu strategis, mulai dari sejarah, pembangunan daerah, hingga penguatan hukum.
Dalam pertemuan itu, Wali Nanggroe menyampaikan apresiasi atas kunjungan Otto Hasibuan beserta rombongan. Ia juga memaparkan sejarah panjang Aceh, asal-usul lembaga Wali Nanggroe, serta peran penting Aceh dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Selain mengulas sejarah, Teungku Malik Mahmud Al-Haythar turut menekankan besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Aceh. Menurutnya, kekayaan alam tersebut perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami menyambut baik kunjungan Bapak Wamenko Kumham Imipas ke Aceh. Pertemuan seperti ini penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah pusat dengan Aceh dalam mendorong pembangunan, menjaga komunikasi, serta mengoptimalkan potensi daerah yang kami miliki,” ujar Teungku Malik Mahmud Al-Haythar.
Menanggapi hal tersebut, Otto Hasibuan menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan Wali Nanggroe serta kesempatan berdialog langsung mengenai sejarah dan perkembangan Aceh.
“Saya sangat senang dapat berkunjung ke Aceh dan mendengar langsung berbagai cerita sejarah dari pelaku sejarah Aceh. Ini menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk memahami perjalanan daerah yang memiliki kontribusi besar bagi bangsa Indonesia,” ujar Otto.
Dalam dialog yang berlangsung hangat itu, Otto juga menyinggung sejumlah tantangan pembangunan yang masih dihadapi Aceh, termasuk persoalan banjir di sejumlah wilayah. Ia menilai diperlukan langkah mitigasi, evaluasi, dan koordinasi yang berkesinambungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif.
Otto juga menilai Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan berpeluang menjadi salah satu motor penggerak pembangunan nasional apabila dikelola secara baik.
“Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa, termasuk yang dimiliki Aceh. Karena itu, diperlukan penguatan tata kelola dan aspek hukum agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.
Audiensi tersebut juga membahas berbagai isu strategis lainnya, meliputi pembangunan daerah, penguatan hukum dan hak asasi manusia, optimalisasi potensi sumber daya alam, hingga upaya menjaga keberlanjutan pembangunan di Aceh. Pertemuan itu diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Aceh dalam mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
