Pakar Hukum: Kalau DPR tidak Berkonsultasi, DPRA Bisa Ajukan Pembatalan ke MK
Nukilan.id – Polemik waktu penyelenggaraan pilkada di Aceh antara tahun 2022 atau 2024 yang kini tengah berlangsung mestinya diselesaikan dari aspek hukum. Pendapat itu disampaikan pakar hukum Universitas…


