Nukilan.id – Aktivis Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, T. Enda Mahendra mengatakan bahwa, keputusan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sangat bertolak belakang dengan apa yang diinginkan masyarakat dan dianggap tidak ideal terhadap dunia usaha di Aceh.
Hal itu disampaikannya untuk menanggapi kebijakan Pemerintah Aceh kembali memperpanjang PPKM berbasis mikro LV 4, LV 3 dan LV 2 serta mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat gampong untuk pengendalian penyebaran Covid-19, yang ditetapkan di Banda Aceh tanggal 7 September hingga 20 September 2021.
Kebijakan perpanjangan PPKM ini, kata dia, sangat berdampak buruk bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), seharusnya pemerintah juga memikirkan bagaimana solusi ekonomi bagi mereka ketika di tetapkan PPKM lanjutan ungkap.nya
“Jika PPKM terus dilanjutkan, maka akan ada beberapa dampak ekonomi, dan ini berpotensi menekan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh sendiri. Jadi Gubernur Aceh jangan hanya menetap PPKM, tapi juga harus memikirkan bagaimana roda ekonomi masyarakat bisa berputar dengan kebijakan-kebijkan yang diberikan pemerintah sendiri,” kata Enda kepada Nukilan.id, Rabu (8/9/2021).
Menurutnya, jika PPKM diperpanjang hingga 20 September 2021, dan tidak ada solusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, maka ditakutkan jumlah pengangguran semakin bertambah banyak.
“Karena seperti diketahui, banyak UMK menampung para pekerja yang mampu menekan angka pengangguran khususnya di Aceh dan Indonesia umumnya,” pungkas Enda.
Reporter: Hadiansyah
 Ar-Raniry, T. Enda Mahendra mengatakan bahwa, keputusan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sangat bertolak belakang dengan apa yang diinginkan masyarakat dan dianggap tidak ideal terhadap dunia usaha di Aceh.){kind=link}