NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG – Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terus menyiapkan lahan untuk mendukung pembangunan 2.212 hunian tetap (huntap) tahap pertama yang direncanakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pembangunan tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada Oktober 2026.
Selain program pemerintah, pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak juga mendapat dukungan dari mitra. Di Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, pembangunan 50 unit huntap bantuan Caritas saat ini sedang berlangsung.
Pemkab Aceh Tamiang diminta mempercepat penyelesaian administrasi lahan sekaligus pembersihan lokasi. Kesiapan tersebut diperlukan agar proses mobilisasi dan pekerjaan konstruksi dapat dimulai sesuai jadwal.
Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi di Kantor Bupati Aceh Tamiang yang dilanjutkan dengan peninjauan ke Desa Babo pada Rabu (23/9/2026).
Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera turut mendorong sinkronisasi kebutuhan daerah dengan program kementerian dan lembaga.
“Kementerian PKP berencana memulai konstruksi tahap I sebanyak 2.212 unit pada Oktober. Pemkab harus segera menyelesaikan seluruh proses administrasi penyediaan lahan,” tulis Ketua Tim Monev Aceh-2 Brigjen TNI (Mar) Guslin Kamase dalam keterangan tertulis, Minggu (27/9/2026).
Selain pembangunan hunian, pemulihan infrastruktur penghubung juga menjadi perhatian. Warga Desa Babo saat ini masih harus menggunakan jalur alternatif melalui kawasan perkebunan sawit setelah akses jembatan terputus.
Guslin menyebut percepatan penanganan sejumlah jembatan diperlukan untuk mendukung aktivitas masyarakat.
“Karena itu, kepastian jadwal penanganan Jembatan Lubuk Sidup, Durian, dan Baling Karang perlu segera dituntaskan,” ungkapnya.
Jembatan Lubuk Sidup disebut telah memasuki tahap kontrak sehingga mobilisasi pekerjaan perlu segera dilakukan. Sementara penanganan Jembatan Durian dan skema pembangunan Jembatan Baling Karang masih membutuhkan kejelasan bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
Pemulihan fasilitas kesehatan juga masuk dalam kebutuhan penanganan kawasan terdampak. Puskesmas Babo telah kembali melayani masyarakat setelah proses pembersihan. Namun, bangunan tersebut masih membutuhkan rehabilitasi karena mengalami kebocoran dan berpotensi tergenang ketika hujan.
Pemkab Aceh Tamiang mengusulkan agar rehabilitasi Puskesmas Babo yang sebelumnya direncanakan pada 2028 dapat dipercepat menjadi 2027 melalui pemutakhiran Rencana Induk.
Di sektor pendidikan, pembangunan SDN 1 Babo masih berlangsung melalui dukungan CSR PT Inalum dan pengerjaan oleh jajaran TNI Angkatan Darat. Fasilitas ruang kelas sementara juga telah tersedia bagi kegiatan belajar mengajar.
Pemkab juga perlu menyelaraskan daftar rencana relokasi dari Kemendikdasmen dengan pembangunan yang sudah berjalan. Langkah tersebut diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan di lapangan.
Hasil peninjauan lapangan selanjutnya menjadi bahan untuk menyusun usulan pemutakhiran Rencana Induk tahun anggaran 2027. Usulan tersebut tidak hanya mencakup rehabilitasi Puskesmas Babo dan sejumlah jembatan, tetapi juga penanganan jalan, pemulihan sawah yang mengalami kerusakan berat, serta dukungan listrik untuk irigasi pompa.
Pengajuan kebutuhan dari kementerian dan lembaga ditargetkan selesai paling lambat 15 Oktober 2026.
“Pemkab Aceh Tamiang bersama kementerian dan lembaga terkait didorong menyelesaikan kebutuhan yang menentukan kelanjutan pekerjaan, dengan dukungan koordinasi Satgas PRR,” tutupnya.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
 tahap pertama yang direncanakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pembangunan tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada Oktober 2026.){kind=link}