Beranda blog Halaman 994

IDAI Sebut Bukan Susu UHT Penyebab Diabetes dan Gagal Ginjal pada Anak

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi susu UHT. (Foto: Shutterstock)

NUKULAN.id | Jakarta – Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr Piprim Basarah Yanuarso, SpA(K), meluruskan kutipan viral yang mengaitkan diabetes dan gagal ginjal pada anak dengan konsumsi susu UHT. Ia menegaskan bahwa penyebab utama meningkatnya kasus diabetes tipe 2 pada anak adalah gaya hidup tidak sehat, bukan susu UHT.

“Yang dimaksud adalah diabetes tipe 2 yang mulai banyak terjadi pada anak remaja disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, termasuk pola makan yang banyak asupan ultra processed food (UPF), tinggi gula, dan zat tambahan lainnya,” jelas dr Piprim dalam klarifikasinya yang disampaikan melalui akun Instagram pada Senin (5/8/2024).

Lebih lanjut, dr Piprim menyarankan agar memperbanyak konsumsi makanan segar seperti ikan, unggas, daging, dan telur. Ia juga mengingatkan agar tidak menganggap susu sebagai superfood sehingga memberikan anak terlalu banyak susu setiap hari.

“Susu jangan dianggap superfood, sehingga ada yang memberi anaknya susu 8-10 botol sehari. Batasi saja 200 ml sehari,” tambahnya.

Mengenai kutipan yang viral, dr Piprim mengaitkannya dengan wawancara pada sebuah acara. Dalam perayaan Hari Anak Nasional 2024 di Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024), dr Piprim memang sempat menyinggung kenaikan kasus diabetes serta gagal ginjal pada anak.

“Naik 70 persen. Masalah diabetes (anak) tipe 1 memang ada kenaikan, salah satu penyebabnya adalah deteksinya bagus,” ujar dr Piprim dalam wawancara tersebut.

Ia juga menambahkan bahwa peningkatan diabetes tipe 2 disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat.

“Kalau tipe 2 (meningkat) karena lifestyle. Tidak dipungkiri sekarang ini kejadian obesitas meningkat pada anak-anak. Sekitar 80 persen anak diabetes itu disertai obesitas,” sambungnya.

Terkait susu kemasan, dr Piprim menjawab pertanyaan yang mengaitkannya dengan risiko diabetes pada anak. Ia menekankan pentingnya mengurangi konsumsi ultra processed food pada anak.

“Susu (kemasan) mungkin komplementer saja, pelengkap saja. Tidak menjadi superfood,” ujar dr Piprim di kantor IDAI, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Dr Piprim juga mengingatkan orang tua agar tidak membiasakan anak-anak dengan makanan ultra processed sejak dini.

“Jangan dibiasakan anak-anak itu dengan ultra processed food sejak awal. Apalagi junk food, itu nanti macam-macam dampak kesehatannya, termasuk yang sekarang lagi heboh itu kena ginjal dan sebagainya. Saya kira kita mesti aware pada pemberian makanan pada anak-anak,” tutup dr Piprim.

Dengan penjelasan ini, dr Piprim berharap masyarakat lebih memahami penyebab utama diabetes dan gagal ginjal pada anak sehingga dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat.

Editor: Akil

Gibran Rakabuming: Menu Makan Bergizi Gratis Tiap Daerah Bervariasi

Penulis
Redaksi
-
0
Gibran memantau uji coba makan bergizi gratis SD di Tangerang. (Foto: detik.com)

NUKILAN.id | Tangerang – Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan bahwa menu makan bergizi gratis di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ia menegaskan, makanan bergizi tidak harus selalu berupa nasi setiap hari.

Pernyataan tersebut disampaikan Gibran saat mengunjungi uji coba program makan bergizi gratis di SDN 4 Tangerang, Kota Tangerang, Senin (5/8/2024). Menurut Gibran, variasi menu tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak.

“Ya di tiap daerah beda-beda ya menunya ya, mungkin tidak semuanya nasi. Tidak harus setiap hari nasi, mungkin ada mie, ada jagung, nggak apa-apa, nggak masalah, asalkan sekali lagi, kebutuhan nutrisi, gizi, setiap hari terpenuhi,” ujar Gibran setelah uji coba tersebut.

Pada uji coba di SDN 4 Tangerang, susu yang diberikan adalah susu putih tawar, sesuai masukan dari ahli gizi dan pihak terkait. Gibran menekankan pentingnya evaluasi dan mendengarkan masukan untuk keberhasilan program ini.

“Tiap hari kita evaluasi, tiap hari kita mendengarkan masukan dari semua pihak, yang paling penting anak-anaknya senang,” tambahnya.

Libatkan UMKM

Gibran juga menyatakan bahwa pelaksanaan program ini akan melibatkan UMKM agar lingkungan sekitar sekolah merasakan dampak positif dari program makan bergizi tersebut.

“Pasti, kalau di tiga tempat terakhir kan ada UMKM yang kita libatkan tiap UMKM mendapat orderan 100 pak. Jadi UMKM sekitar sekolah juga bisa menikmati program ini, jadi multiplier effect-nya luar biasa,” ujarnya.

Menu Susu dan Makanan Bergizi

Pada uji coba di SDN 4 Tangerang, susu diberikan pada waktu yang berbeda dengan makanan. Gibran menjelaskan bahwa susu diberikan saat istirahat pertama untuk memberikan jeda dengan makan siang. Selain itu, pengemasan makanan juga diperhatikan agar ramah lingkungan.

“Susunya diberikan di jam istirahat pertama, jadi ada jeda antara susu dan makan siang. Lalu kemarin juga banyak sekali masukan dari para pemerhati lingkungan terkait packaging. Nah ini packaging-nya mereka pakai, bawa kayak bekel gitu ya. Jadi nanti bisa dicuci, besok dibawa lagi. Jadi tidak ada plastik,” katanya.

Harga Menu Bervariasi

Pada uji coba di SDN 4 Tangerang, harga menu makanan ditetapkan Rp 15.000. Namun, Gibran menyatakan bahwa setiap daerah kemungkinan akan memiliki harga yang berbeda.

“(Harga makanan) sama, sama. 15 (ribu rupiah) pas ya, Pak,” kata Gibran.

Ia menambahkan bahwa meskipun harga bisa berbeda di tiap daerah, kebutuhan gizi dan nutrisi anak-anak akan tetap menjadi prioritas.

“Di tiap daerah kemungkinan harganya lain. Tapi kita pastikan kebutuhan gizi, nutrisi di tiap hari itu tercapai, jadi alhamdulillah hari ini di Tangerang sesuai, sesuai masukan dari ahli gizi, susu sama makan siangnya diberikan jeda, lalu tempat makannya bawa sendiri,” ucapnya.

Program Siap Dijalankan

Gibran meyakini bahwa program makan bergizi telah siap dijalankan. Terkait anggarannya, ia menyebut telah berbicara dengan Menteri Keuangan.

“Insyaallah siap. Kita kemarin bicara juga dengan Bu Menteri Keuangan intinya semua anggaran siap. Ini challenge-nya adalah bagaimana mengeksekusi program ini dengan baik,” tuturnya.

Menu makanan yang dibagikan pada uji coba tersebut mencakup nasi, telur dadar yang dicampur sayuran, capcay, susu putih, dan buah. Makanan tersebut dibagikan ke tiap anak dengan tempat makan yang bisa digunakan kembali.

Editor: Akil Rahmatillah

Megawati Buka-bukaan Soal Hubungannya dengan Presiden Jokowi

Penulis
Redaksi
-
0
Jokowi dan Megawati Soekarnoputri (Foto: detikcom)

NUKILAN.id | Jakarta – Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa hubungannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baik-baik saja. Pernyataan ini disampaikan Megawati dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada kepala daerah se-Indonesia di Balai Samudera, Jakarta, Senin (5/8/2024).

“Sebelum ke sini, ada yang mengatakan bahwa saya tidak akur dengan Presiden. Loh, enaknya loh dia ngomong kayak gitu. Saya sama Presiden baik-baik saja. Emangnya kenapa?” ujar Megawati.

Megawati menjelaskan bahwa isu tentang hubungan buruk dengan Jokowi muncul karena perbedaan pandangan terkait perpanjangan masa jabatan presiden dan wacana presiden tiga periode. Megawati menegaskan bahwa hal tersebut adalah wilayah tata negara.

“Hanya karena saya dikatakan tidak mendukung tiga periode atau perpanjangan masa jabatan, saya tahu hukum kok. Itu kan ranahnya konstitusi,” ujar Megawati.

Dalam pidatonya, Megawati juga menyebut bahwa yang berwenang menentukan masa jabatan presiden adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurutnya, hasil diskusi dengan ahli tata negara menunjukkan bahwa keputusan MPR masih membatasi masa jabatan presiden menjadi dua periode.

“Saya tidak punya hak untuk mengatakan boleh atau tidak, itu harus MPR. Karena waktu reformasi, Tap MPR mengubah presiden seumur hidup menjadi dua periode. Saya tanya ahli tata negara, apakah Tap MPR tersebut masih berlaku? Yes, ada yang mau nyanggah?” imbuh Megawati.

Sebelumnya, dalam acara pengambilan sumpah pengurus DPP di Sekolah Partai pada Juli lalu, Megawati sempat menyebut nama Jokowi dalam pidatonya. Hal ini menjadi momen perdana Megawati menyebut nama Jokowi setelah Pilpres 2024, di tengah isu hubungan mereka yang retak karena perbedaan dukungan di Pilpres 2024.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai bahwa penyebutan nama Jokowi oleh Megawati adalah dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI. “Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai Presiden Republik Indonesia, komitmen partai juga pada negara, sehingga hal-hal tersebut disampaikan dalam kapasitas beliau, misalnya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, BRIN,” ujar Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Megawati juga mengungkapkan bahwa dia memegang tanggung jawab besar di BPIP dan BRIN, meskipun terdapat tantangan seperti masalah gaji di BRIN. “Saya kan pegang BPIP-BRIN, ternyata yang BRIN nggak digaji,” ungkapnya.

Dengan klarifikasi ini, Megawati berharap isu tentang hubungan buruk dengan Jokowi dapat mereda dan masyarakat dapat memahami posisi dan pandangannya terkait isu konstitusi dan masa jabatan presiden.

Editor: Akil

Kontroversi PP No 28 Tahun 2024: Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Pelajar

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi. (Foto: CNN Indonesia)

NUKILAN.id | Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2024 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, termasuk ketentuan terkait pemberian alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja. Langkah ini menuai kontroversi di kalangan masyarakat dan parlemen.

Pasal 103 dalam PP tersebut menekankan pentingnya edukasi kesehatan reproduksi untuk anak usia sekolah dan remaja. Edukasi ini mencakup pemahaman tentang sistem, fungsi, dan proses reproduksi, serta perilaku seksual berisiko dan akibatnya. Anak-anak juga diharapkan mengetahui pentingnya keluarga berencana dan kemampuan melindungi diri dari hubungan seksual atau menolak ajakan tersebut.

“Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar di sekolah dan kegiatan lain di luar sekolah,” demikian bunyi PP yang diteken Jokowi pada Jumat (26/7/2024).

Lebih lanjut, pasal 103 ayat 4 juga mencakup pelayanan kontrasepsi, seperti deteksi dini penyakit, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi.

Namun, kebijakan ini menuai protes. Anggota DPR RI Komisi IX, Netty Prasetiyani, menilai bahwa pemberian alat kontrasepsi pada anak usia sekolah dan remaja dapat menimbulkan kesalahpahaman bahwa hubungan seksual di luar pernikahan diperbolehkan.

“Aneh kalau anak usia sekolah dan remaja mau dibekali alat kontrasepsi. Apakah dimaksudkan untuk memfasilitasi hubungan seksual di luar pernikahan?” ujar Netty pada Minggu (4/8/2024).

Senada dengan Netty, Direktur Institut Sarinah, Eva Kusuma Sundari, juga mengkritisi kebijakan ini. Menurutnya, pembagian alat kontrasepsi tanpa pendidikan kesehatan reproduksi yang memadai akan menimbulkan salah persepsi.

“Kebijakan pembagian alat kontrasepsi itu akan menjadi sangat aneh jika kemudian para pelajar tidak dikenalkan dengan pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Jika tiba-tiba dibagikan (kontrasepsi) bisa saja akan jadi salah paham,” katanya.

Eva menegaskan bahwa edukasi kesehatan reproduksi harus diutamakan untuk memberikan pemahaman kepada remaja tentang bagaimana mengelola alat reproduksi dengan bijak.

Menanggapi kontroversi ini, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, dr Siti Nadia Tarmizi, menegaskan bahwa pelayanan kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan khusus bagi mereka yang menikah dan perlu menunda kehamilan.

“Kondom tetap untuk yang sudah menikah. Usia sekolah dan remaja tidak perlu kontrasepsi. Mereka harusnya abstinensi atau tidak melakukan kegiatan seksual,” jelas dr Nadia kepada detikcom pada Senin (5/8/2024). “Aturan lebih detail akan tercantum dalam Permenkes,” sambungnya.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan Jakarta akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mempelajari PP No 28 Tahun 2024 tersebut. Plt Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Budi Awaludin, menyatakan akan ada sosialisasi kepada siswa dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk implementasi kebijakan ini.

“Nanti akan kami pelajari dan kami akan coba terapkan. Nanti di Dinas Pendidikan dan juga kami akan koordinasi dengan Dinas Kesehatan,” kata Budi kepada wartawan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2024). “Ya sementara nanti ya tentunya perlu ada sosialisasi kepada siswa-siswa dan kami akan koordinasi dengan kesehatan,” pungkasnya.

Kebijakan kontroversial ini masih terus menjadi perbincangan hangat di masyarakat, dengan berbagai pihak berharap agar kebijakan ini bisa dijalankan dengan lebih bijaksana dan tidak menimbulkan salah persepsi di kalangan remaja.

Editor: Akil

DPR Aceh Usul Uji Baca Al-Quran Calon Kepala Daerah Dilakukan Terbuka

Penulis
Rezi
-
0
Ketua Komisi I DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengusulkan agar ujian baca Al-Quran bagi calon kepala daerah di Aceh dilakukan secara terbuka. Usulan ini disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, Senin (5/8/2024)

Menurut Iskandar, ujian yang bersifat wajib bagi seluruh pasangan calon beragama Islam di Aceh ini sebaiknya dilaksanakan di Masjid Agung masing-masing daerah.

“Prosesnya harus terbuka, tidak tertutup. Misalnya di Masjid Agung masing-masing kabupaten, sedangkan untuk calon Gubernur dilakukan di Masjid Raya Baiturrahman,” ujarnya kepada Nukilan.

Lebih lanjut, Iskandar juga menyarankan agar ujian baca Al-Quran tersebut disiarkan menggunakan pengeras suara agar dapat disaksikan langsung oleh masyarakat. 

“Ini penting agar masyarakat bisa melihat langsung sosok calon pemimpin yang mereka dukung,” tegasnya.

Ujian baca Al-Quran, lanjut Iskandar, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah di Aceh sesuai dengan regulasi yang berlaku pada Pilkada 2024.

Berdasarkan keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 7 Tahun 2024, ujian baca Al-Quran akan digelar pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang.

Reporter: Rezi

UTU Raih Penghargaan dari KPPN Meulaboh

Penulis
Redaksi
-
0
UTU Raih Penghargaan dari KPPN Meulaboh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Meulaboh – Universitas Teuku Umar (UTU) kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan. Kali ini pengakuan tersebut diterima dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh.

Hal itu ditandai dengan pemberian Anugerah Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Tahun 2024 oleh KPPN Meulaboh kepada Universitas Teuku Umar sebagai Satker dengan transaksi kartu Kredit Pemerintah (KKP) terbesar Semester 1 tahun anggaran 2024.

Penghargaan diberikan oleh Kepala KPPN Meulaboh Linggo Supranggono yang diterima langsung oleh  Rektor UTU Prof. Dr. Ishak Hasan, M.Si dalam acara STAKEHOLDERS DAY pada Senin (5/8/2024) di aula kantor KPPN Meulaboh. Acara ini juga diikuti oleh segenap satuan kerja berkinerja terbaik lainnya yang juga mendapatkan penghargaan.

Rektor Prof. Ishak dalam kesempatannya memberikan apresiasi atas dukungan KPPN Meulaboh, dalam memberikan pendampingan pengelolaan keuangan. UTU telah menunjukkan hasil yang sangat signifikan.

“Ini adalah buah dari kerja keras tim, buah kerja bersama dan kerja cerdas yang selama ini telah kami terapkan” kata Prof. Ishak kepada Nukilan.id, Senin (5/8/2024).

Lebih lanjut disampaikan, UTU juga berhasil menjadi yang terbaik dalam pelaksanaan pembangunan dengan dana bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2021 dan 2022. Dana tersebut untuk pembangunan Gedung Kuliah Terintegrasi. Capaian ini salah satunya tidak lepas dari pendampingan pengelolaan keuangan dari KPPN Meulaboh.

“Kita berharap dengan penghargaan ini menjadi tambahan energi, pemicu untuk berbuat yang lebih baik lagi. Selalu berusaha yang terbaik agar pengelolaan keuangan di UTU sehat, patuh terhadap regulasi, dan memberikan benefit yang sebesar-besarnya bagi seluruh sivitas akademika di UTU bahkan kemudian memberikan manfaat juga kepada lingkungan serta masyarakat,” harap Prof. Ishak

Atas raihan prestasi yang membanggakan ini, Prof. Ishak menyampaikan selamat kepada segenap jajaran Universitas Teuku Umar. Dirinya berharap agar jajarannya tidak cepat berpuas diri atas prestasi yang telah diraih. Melainkan terus meningkatkan kinerja agar dapat meraih penghargaan yang lebih bergengsi lagi di masa depan.

“Tentunya kami harap bisa terus meningkatkan prestasi yang membanggakan ini,” pesan Prof. Ishak

Pemberian Anugrah Penghargaan Satker Terbaik Tahun 2024 bidang keuangan ini tidak hanya menjadi momen untuk mengapresiasi prestasi dalam pengelolaan keuangan. Tetapi juga untuk memotivasi satuan kerja lainnya untuk terus berupaya meningkatkan kualitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan.

Sebelumnya, Linggo Supranggono dalam sambutannya mengingatkan para hadirin untuk terus meningkatkan budaya anti korupsi dan budaya integritas dalam pengelolaan keuangan di masing-masing satuan kerja.

Penilaian kinerja Satker didasarkan pada Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang mengukur efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Satker-satker yang berhasil meraih penghargaan telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam hal perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pencapaian output atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan.

Linggo Supranggono, menyampaikan capaian kinerja APBN di wilayah kerjanya pada semester I tahun 2024 yang sangat positif. Penyerapan anggaran mencapai Rp 2,43 triliun dengan pencapaian IKPA yang sangat baik.

“Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh Satker untuk terus meningkatkan kinerjanya. Kami juga berharap sinergi antara KPPN dan seluruh Satker dapat semakin erat sehingga pengelolaan keuangan negara dapat semakin efektif dan efisien,” ujar Linggo.

Reporter: Aduwina Pakeh

Heboh Transgender Aceh Menang Kontes di Jakarta, SAPA Desak untuk Diusut dan Diproses Hukum

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua Umum SAPA, Fauzan Adami. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Provinsi Aceh kembali menjadi sorotan setelah seorang transgender atau waria memenangkan sebuah kontes di Jakarta dan menjadi viral di media sosial. Kemenangan ini dianggap memalukan Aceh dan mencoreng syariat Islam, yang diterapkan secara ketat di wilayah tersebut.

Menanggapi kejadian ini, Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mengeluarkan pernyataan resmi yang mendesak agar insiden ini segera diusut tuntas dan diproses hukum. SAPA menilai bahwa tindakan ini tidak hanya meresahkan masyarakat tetapi juga mencoreng nama baik Aceh.

“Kami dari SAPA sangat prihatin dan mengutuk keras kemenangan transgender dalam kontes tersebut. Tindakan ini tidak hanya mencoreng syariat Islam yang menjadi landasan hukum di Aceh, tetapi juga memalukan nama baik Aceh di mata publik,” kata Ketua Umum SAPA, Fauzan Adami dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Nukilan.id, Selasa (6/8/2024).

“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan tegas dan memproses hukum para pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aceh, sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, harus dijaga kehormatannya,” tegasnya.

Fauzan juga menekankan pentingnya penerapan qanun (peraturan daerah) yang telah ditetapkan di Aceh terkait perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam.

“Aceh memiliki aturan yang jelas tentang perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam. Kami mendesak agar aturan ini ditegakkan dengan tegas tanpa pandang bulu,” lanjutnya.

SAPA mengingatkan Aceh menerapkan syariat Islam yang diatur dalam berbagai qanun (peraturan daerah), termasuk Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

Qanun ini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, termasuk perilaku yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Pelanggaran terhadap qanun ini dapat berakibat pada sanksi hukum yang ketat.

  • Pasal 23 ayat (1) Qanun No. 11 Tahun 2002 menyatakan bahwa setiap orang wajib berperilaku sesuai dengan norma-norma agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.
  • Pasal 25 menyebutkan bahwa tindakan yang bertentangan dengan norma-norma tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Aceh.

SAPA mendesak Pj Gubernur Aceh untuk bersikap dan bertindak tegas dalam menangani ini.

“Gubernur Aceh harus menunjukkan kepemimpinan yang kuat dengan bersikap dan bertindak tegas dalam menyikapi peristiwa ini. Langkah nyata dari pemimpin daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan ketertiban dan menjaga nilai-nilai syariat Islam di Aceh,” tegas Fauzan Adami.

Editor: Akil

Pj Wali Kota Banda Aceh Pastikan Ketersediaan Pangan Jelang PON

Penulis
Rezi
-
0
Pj Wali Kota Banda Aceh saat melakukan kunjungan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin, pada Senin 5 Agustus 2024. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh, Ade Surya, melakukan inspeksi langsung ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka persiapan menyambut Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024.

Dalam peninjauannya, Ade Surya mengecek langsung harga sejumlah komoditas penting seperti cabai, bawang, minyak goreng, beras, dan daging. Hasilnya, harga-harga tersebut masih terpantau stabil dan berada dalam kisaran normal.

“Alhamdulillah, hingga saat ini semua bahan kebutuhan pokok masih terkendali,” ujar Ade Surya kepada Nukilan, Senin (5/8/2024).

Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan selama penyelenggaraan PON. Mengantisipasi lonjakan permintaan, Pemko telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, seperti operasi pasar dan subsidi biaya transportasi.

“Operasi pasar dengan memberikan subsisi harga komoditi pokok siap kita laksanakan. Begitu juga dengan subsidi biaya jasa transportasi untuk mereduksi harga agar tidak mengalami kenaikan,” jelas Ade.

Selain itu, Pemko juga telah bekerja sama dengan Bulog, BPS, BI, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan pasokan pangan tetap terjaga. Bahkan, kerja sama dengan daerah penyuplai bahan pokok hingga ke Sumatera Utara telah dilakukan.

Menjelang PON dan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, Ade mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah berupaya maksimal untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. 

“Masyarakat tidak perlu panik, pemerintah sudah menyanggupi untuk memenuhi kebutuhan barang pokok selama event besar ini,” ujarnya.

Ade juga mengingatkan bahwa peningkatan konsumsi selama PON justru akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat. “Selama satu bulan, konsumsi pasti meningkat dan ada sedikit kenaikan harga. Tapi itu juga meningkatkan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Reporter: Rezi

Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan di Berbagai Provinsi dari Aceh hingga Jakarta

Penulis
Redaksi
-
0
Kantor bersama Samsat Banda Aceh. (Foto: X/Samsat)

NUKILAN.id | Jakarta – Sejumlah pemerintah daerah kembali mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini memberikan kesempatan kepada para pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak untuk melunasinya tanpa membayar denda. Mengutip situs resmi Polri, Minggu (4/8/2024), ada enam provinsi yang melaksanakan program pemutihan pajak pada semester kedua tahun ini, yakni Aceh, Bengkulu, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau.

Pemutihan Pajak di Provinsi Aceh

Pemerintah Provinsi Aceh menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) dari 18 Desember 2023 hingga 31 Desember 2024. Penyelenggaraan program ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh No. 40 Tahun 2023 tentang Pembebasan Pajak Progresif dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor. Pemutihan pajak ini meliputi pembebasan pajak progresif dan denda pajak kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan hanya perlu membawa STNK asli dan KTP asli sesuai nama pada STNK untuk memanfaatkan program ini.

Pemutihan Pajak di Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu juga melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan sejak 4 Juni 2024 sampai 30 November 2024. Program ini mengacu pada Keputusan Gubernur Bengkulu No. E290.BPKD.2024 dan digelar di seluruh SAMSAT di Bengkulu. Program ini meliputi pembebasan tunggakan PKB, denda PKB, serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II.

Pemutihan Pajak di Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah menjalankan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 20 Mei 2024 hingga 19 Desember 2024. Program dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah ini dilakukan dalam beberapa periode:

  • Pembebasan BBNKB II: 20 Mei 2024 – 19 Desember 2024
  • Diskon Pajak Tahun Berkala: 20 Mei 2024 – 19 Desember 2024
  • Pembebasan Biaya Pajak Progresif: 20 Mei 2024 – 19 Desember 2024
  • Keringanan Tunggakan PKB: 20 Mei 2024 – 20 Agustus 2024

Pemutihan Pajak di Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor seperti yang diinformasikan oleh situs resmi Bapenda Jawa Barat. Program ini berlangsung dari 1 April 2024 hingga 23 Desember 2024. Keringanan pembayaran pajak terbatas pada diskon sebesar 10% untuk pajak kendaraan bermotor dan hanya berlaku untuk pembayaran di SAMSAT Digital Terminal Leuwipanjang. Berikut syarat dan ketentuannya:

  1. Diskon 10% pajak kendaraan bermotor 1 tahunan, khusus kendaraan yang terdaftar di wilayah hukum Polda Jabar. Syaratnya:
    • E-KTP atas nama pribadi
    • STNK dan SKKP asli (bukan foto)
    • Pembayaran dilakukan melalui QRIS, Virtual Account, atau debit EDC (GPN).
  2. Diskon 10% pajak kendaraan bermotor 5 tahunan bagi kendaraan yang terdaftar di wilayah Bandung | Pajajaran. Syaratnya:
    • Melakukan reservasi di aplikasi Sapawarga
    • KTP atas nama pribadi
    • BPKB, STNK, dan SKKP asli
    • Membawa kendaraan untuk dicek fisik

Pemutihan Pajak di DKI Jakarta

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta juga menggelar kebijakan relaksasi pajak yang dimulai dari 11 Juni 2024 hingga 31 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta Nomor 426 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi secara Jabatan untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pemutihan pajak ini meliputi penghapusan sanksi administrasi untuk PKB dan BBNKB, tetapi Bapenda tetap memungut biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemutihan Pajak di Provinsi Kepulauan Riau

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor dari 5 Agustus 2024 hingga 5 Oktober 2024. Program ini meliputi pengurangan pokok tunggakan PKB dengan diskon sebesar 50 persen, pembebasan sanksi administrasi PKB, pembebasan denda SWDKLLJ selain tahun berjalan, dan bebas BBNKB II.

Editor: Akil
Sumber: CNBC Indonesia

Notam Berlaku Saat Pembukaan PON XXI 2024 Aceh-Sumut

Penulis
Redaksi
-
0
Suasana pertunjukan kembang api saat pembukaan PON Papua di Stadion Lukas Enembe, Sentani, Papua tahun 2021. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Medan – Otoritas Bandara Wilayah II Medan memberlakukan notice to airmen (Notam) bagi pesawat terbang yang melintasi wilayah pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 Aceh-Sumut. Langkah ini diambil untuk memastikan keselamatan penerbangan selama acara berlangsung.

“Kami belum selesai koordinasi penggunaan kembang api yang rencana untuk pembukaan PON,” ujar Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah II Medan, Sokhib Al Rokhman, di Deli Serdang, Sumut, Senin (5/8/2024).

Pihaknya terus berkoordinasi dengan Panitia Besar (PB) PON 2024 Aceh-Sumut, baik di wilayah Aceh maupun Sumut, serta PT Angkasa Pura II, PT Angkasa Pura Aviasi, AirNav Indonesia, dan maskapai penerbangan di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh dan Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang.

Notam adalah pemberitahuan melalui peralatan telekomunikasi yang berisi informasi mengenai penetapan, kondisi, atau perubahan di setiap fasilitas aeronautika, pelayanan, prosedur, atau kondisi berbahaya yang bersifat penting untuk diketahui oleh personel operasi penerbangan.

“Kembang api pembukaan PON itu, kurang lebih lamanya berapa lama?. Misalnya 10 menit agar penerbangan tidak terganggu, maka kita akan terbitkan Notam,” jelas Sokhib.

Otoritas Bandara Wilayah II Medan akan memberlakukan sistem buka tutup jalur penerbangan di wilayah udara pembukaan PON di area kedua bandara internasional tersebut.

Pelaksanaan PON XXI 2024 Aceh-Sumut dibuka pada 8 September 2024 di Aceh oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup pada 20 September 2024 di Sumut oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Dilansir laman Kementerian Pemuda dan Olahraga, pelaksanaan PON di Aceh akan mempertandingkan 33 cabang olahraga, 42 disiplin cabang olahraga, 510 nomor pertandingan, serta diikuti oleh 5.636 atlet dan 2.752 ofisial. Sementara, pelaksanaan PON di Sumatera Utara akan mempertandingkan 34 cabang olahraga, 46 disiplin cabang olahraga, 602 nomor pertandingan, serta diikuti oleh 6.281 atlet dan 3.140 ofisial.

“Begitu proses kembang api berjalan, kita hold dulu penerbangan. Tapi itu, sudah kita beritahukan jauh-jauh hari dan kita masih menunggu rapat koordinasi intens dengan panitia PON,” tambah Sokhib.

Koordinasi ini penting untuk memastikan jadwal pembukaan PON XXI 2024 Aceh-Sumut tepat waktu dan tidak mengganggu jadwal penerbangan. Acara ini akan diikuti oleh para atlet, pelatih, dan official dari 38 provinsi, termasuk daerah otonom baru, serta kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Biar kita tahu jadwal jam berapa diterbitkan Notam. Di Aceh pembukaan PON, tapi di sini Sumut juga ada pembukaan dan kembang api,” tutup Sokhib.

Editor: Akil

1...993994995...2,551Halaman 994 dari 2,551

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id