Beranda blog Halaman 983

Wacana Perubahan Kecamatan Menjadi Mukim, Masyarakat Aceh Beri Beragam Tanggapan

Penulis
Redaksi
-
0
Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. (Foto: Disbudpar Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Rencana revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006 yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024 DPR RI menuai beragam reaksi dari masyarakat. Salah satu poin penting dalam draft revisi tersebut adalah perubahan istilah kecamatan menjadi mukim sebagai bagian dari upaya memperkuat kekhususan dan keistimewaan Aceh.

Dari informasi yang diterima Nukilan.id, dalam draft yang sedang disusun oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), daerah administratif tingkat III yang selama ini dikenal sebagai kecamatan akan diganti menjadi mukim. Misalnya, Kecamatan Baiturrahman nantinya akan berubah menjadi Mukim Baiturrahman jika usulan ini disetujui oleh DPR RI.

Untuk melihat bagaimana respons masyarakat terkait usulan ini, Nukilan.id melakukan liputan lapangan di Banda Aceh. Hasilnya, tanggapan masyarakat terbelah antara pro dan kontra.

Sebagian masyarakat menilai bahwa perubahan nama kecamatan menjadi mukim tidak menjawab kebutuhan mendesak rakyat Aceh. Salah satu warga Banda Aceh, Kaidir, menyatakan bahwa fokus pemerintah seharusnya pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Kebutuhannya apa? Bukan itu yang rakyat Aceh butuhkan. Rakyat Aceh butuh lapangan kerja, akses pendidikan dan pengobatan yang terjangkau, serta kebutuhan pokok yang murah. Bukan penggantian nama-nama,” kata Kaidir kepada Nukilan.id, Minggu (11/8/2024).

Senada dengan Kaidir, Yusnidar, juga menyatakan ketidaksetujuannya. Ia mengungkapkan bahwa, kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi Aceh jauh lebih penting untuk dipikirkan oleh Pemerintah dan DPRA.

“Kesejahteraan, keadilan atas hukum, infrastruktur, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran ekonomi Aceh jauh lebih penting ketimbang cuma pergantian nama atas dasar simbolis semata,” ungkapnya.

Selain itu, muncul juga kekhawatiran mengenai dampak administratif dan anggaran. Yusnidar menyoroti potensi pemborosan anggaran jika perubahan ini diberlakukan. Ia juga mempertanyakan bagaimana koordinasi di tingkat nasional, mengingat nomenklatur kecamatan berada di bawah Kementerian Dalam Negeri .

“Jika dalam satu kecamatan ada dua atau tiga mukim, berarti jabatan setingkat camat di daerah akan bertambah. Dengan kata lain, bertambahnya pejabat, bertambah pula gaji dan tunjangan yang melekat. Ini bisa dikatakan sebagai pemborosan, mengingat tunjangan tersebut ditanggung langsung oleh Pemda,” ujar Yusnidar.

Meski begitu, tidak semua masyarakat menentang usulan ini. Beberapa warga melihat perubahan nama kecamatan menjadi mukim sebagai langkah penting dalam mengembalikan identitas dan tradisi Aceh yang kaya akan sejarah.

Zulfikar, seorang mahasiswa Pendidikan sejarah di salah satu perguruan tinggi, mendukung penuh langkah ini.

“Mukim adalah bagian dari warisan budaya kita. Mengganti kecamatan menjadi mukim adalah upaya untuk memperkuat identitas lokal yang telah lama hilang. Ini adalah langkah maju untuk membangun kembali rasa kebanggaan sebagai orang Aceh,” katanya.

Zulfikar menambahkan bahwa langkah ini dapat menjadi awal yang baik untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan lokal.

“Dengan mengembalikan mukim, kita juga bisa meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Ini bukan hanya soal simbol, tapi soal memperkuat demokrasi dan partisipasi publik,” ujarnya.

Rencana perubahan nama kecamatan menjadi mukim dalam revisi UUPA No. 11 Tahun 2006 ini memang menuai berbagai tanggapan dari masyarakat Aceh. Di satu sisi, ada kekhawatiran tentang efektivitas dan prioritas kebijakan ini, sementara di sisi lain, ada harapan bahwa langkah ini dapat mengembalikan identitas dan tradisi Aceh yang khas.

Keputusan akhir tentu saja berada di tangan DPR RI, namun suara-suara dari masyarakat ini seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi para pembuat kebijakan dalam menentukan arah masa depan pemerintahan Aceh. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

Kenapa USA Disebut Amerika Serikat di Indonesia?

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi bendera Amerika Serikat (Foto: CNN Indonesia)

NUKILAN.id | Jakarta – Sebutan “Amerika Serikat” untuk United States of America (USA) sudah begitu familiar di telinga masyarakat Indonesia. Meski terkesan sederhana, ternyata ada sejarah panjang yang melatarbelakangi penamaan ini, hingga menjadi istilah resmi yang digunakan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia.

USA merupakan negara federasi yang terdiri dari lima puluh negara bagian dan sebuah distrik federal, terletak di antara Samudra Pasifik di barat dan Samudra Atlantik di timur. Namun, mengapa Indonesia menyebut negara adidaya ini dengan istilah “Amerika Serikat”?

Dari perspektif terminologi, istilah United States of America secara harfiah berarti “negara-negara bagian Amerika yang bersatu.” Istilah “Amerika” sendiri mengacu pada benua Amerika, yang dinamai berdasarkan penjelajah dan kartografer Italia, Amerigo Vespucci, yang disebut sebagai orang pertama yang mencapai benua ini.

Namun, pada awal berdirinya, negara ini tidak serta-merta dikenal sebagai “Amerika”. George Washington, Presiden pertama Amerika Serikat, lebih sering menyebut negara ini sebagai United States atau Union, untuk menegaskan persatuan dari berbagai negara bagian yang membentuk federasi tersebut. Kata “Amerika” pada waktu itu, lebih banyak merujuk pada Labrador dan Paraguay serta penduduk asli mereka.

Setelah perang melawan Spanyol pada 1898, yang membuat USA mencaplok koloni Spanyol seperti Filipina, Puerto Rico, dan Guam, serta wilayah non-Spanyol seperti Hawaii dan Samoa Amerika, pandangan terhadap USA pun berubah. Negara ini mulai dipandang sebagai sebuah kekaisaran, sehingga muncul berbagai usulan nama baru seperti “Kekaisaran Amerika” atau “Republik Raya”. Namun, nama yang telah melekat kuat adalah “Amerika Serikat.”

Di Indonesia, sebutan “Amerika Serikat” juga punya cerita tersendiri. Pada masa Perang Dingin, Indonesia mengenal dua negara besar yang berformat federasi: USA dan Uni Soviet (Soviet Union). Keduanya terdiri dari berbagai negara bagian yang bersatu dalam sebuah federasi, di mana masing-masing negara bagian memiliki otonomi dalam mengurus urusan internalnya.

Untuk membedakan kedua negara tersebut, Indonesia memilih istilah “Amerika Serikat” untuk merujuk USA, sementara Uni Soviet tetap disebut “Uni Soviet.” Penyebutan ini terus digunakan hingga sekarang, meski Uni Soviet telah bubar sejak 1991.

Istilah “Amerika Serikat” kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kosa kata sehari-hari masyarakat Indonesia, mencerminkan kekuatan persatuan dari negara yang berada di seberang samudra sana.

Editor: Akil

Sempat Diisukan Jadi Rival, Haji Uma Kini Dukung Mualem di Pilgub Aceh 2024

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf bersama Senator Aceh, Surdirman Haji Uma. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Aceh, Haji Uma, secara resmi menyatakan dukungannya kepada H. Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, untuk maju sebagai Calon Gubernur Aceh dalam Pilkada 2024 yang akan digelar pada November mendatang.

Dukungan ini disampaikan Haji Uma dalam pertemuan dengan Mualem yang berlangsung di salah satu hotel di Jakarta pada Minggu, 11 Agustus 2024. Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pengurus Partai Aceh (PA) dan Komite Peralihan Aceh (KPA), yang menjadi saksi atas pernyataan dukungan tersebut.

Dalam momen yang diabadikan dan kemudian tersebar di media sosial, terlihat Haji Uma dan Mualem bersalaman komando, simbol yang sering digunakan untuk menunjukkan solidaritas dan komitmen bersama. Haji Uma tampak mengenakan baju batik dalam pertemuan tersebut.

Muntasir Age, Juru Bicara KPA Wilayah Peureulak, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengapresiasi langkah yang diambil Haji Uma.

“Haji Uma juga siap naik panggung berkampanye untuk Mualem. Kita sangat apresiasi keputusan yang diambil oleh senator asal Aceh ini,” ujar Muntasir Age, dikutip dari PIKIRANACEH.COM, Minggu (11/8/2024).

Menurut Muntasir, dukungan dari berbagai tokoh dan partai politik terus mengalir untuk mendukung pencalonan Mualem sebagai Gubernur Aceh.

“Insya Allah, dengan semakin banyaknya tokoh yang bergabung, akan menambah daya gedor kerja pemenangan di lapangan,” tambahnya.

Pertemuan ini berlangsung menjelang pendaftaran resmi calon gubernur Aceh ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang dijadwalkan pada 27 Agustus mendatang. Dengan dukungan dari berbagai pihak, langkah Mualem menuju kursi gubernur semakin mantap.

Editor: Akil

PDIP Wajibkan Kader Calon Kepala Daerah Komitmen pada Isu Lingkungan

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Peduli Lingkungan (Foto: freepik.com/jcomp)

NUKILAN.id | Jakarta – Pada peringatan Hari Konservasi Alam Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menetapkan aturan baru bagi kadernya yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2024. PDIP mewajibkan semua calon kepala daerah dari partai ini untuk memiliki komitmen jelas terhadap isu lingkungan hidup.

Ketua DPP PDIP, MY Esti Wijayanti, mengungkapkan ketegasan partai dalam pernyataan yang disampaikan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Esti menegaskan bahwa komitmen terhadap lingkungan kini menjadi salah satu syarat utama bagi setiap calon yang diusung oleh PDIP.

“Semua calon kepala daerah dari PDIP harus memiliki komitmen yang jelas terkait dengan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah,” ujar Esti usai acara.

Pernyataan ini menegaskan komitmen PDIP untuk memasukkan isu lingkungan ke dalam Dasa Prasetya partai, yang secara tegas mengharuskan semua kader untuk aktif dalam pelestarian lingkungan.

Esti menjelaskan bahwa dalam peringatan Hari Konservasi Alam Nasional ini, PDIP tidak hanya menekankan tanggung jawab terhadap lingkungan tetapi juga menyoroti masalah sosial yang berhubungan dengan profesi pemulung. Menurutnya, pemulung, yang seringkali terabaikan, perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.

“Saat ini tidak ada satu provinsi pun yang sepenuhnya bebas dari masalah sampah,” tambah Esti, merujuk pada data Kementerian Lingkungan Hidup yang menunjukkan bahwa 35 persen sampah di Indonesia belum memiliki solusi pengolahan yang memadai.

Esti juga menyoroti ketimpangan dalam program kesejahteraan bagi pemulung, yang hingga kini belum sepenuhnya terjangkau oleh program pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sebagai langkah konkret, PDIP memberikan bantuan kepada para pemulung dari DKI Jakarta sebagai bagian dari kepedulian sosial mereka. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan kader partai, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat yang kurang beruntung.

Dengan kebijakan baru ini, PDIP berusaha memperkuat posisinya sebagai partai yang peduli terhadap isu lingkungan dan kesejahteraan sosial, serta mempersiapkan kader-kadernya untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan berkomitmen pada pelestarian lingkungan hidup.

Editor: Akil

Turki Buka Blokir Instagram Setelah Negosiasi Panjang

Penulis
Redaksi
-
0
Logo Instagram. (Foto: Liputan6)

NUKILAN.id | Jakarta – Turki resmi membuka blokir Instagram pada Sabtu malam, 10 Agustus 2024, setelah sembilan hari platform media sosial tersebut terputus. Pembukaan akses ini menyusul hasil negosiasi antara pemerintah Turki dan perwakilan Instagram.

Menteri Transportasi dan Infrastruktur Turki, Abdulkadir Uraloglu, mengungkapkan keputusan ini melalui akun X-nya.

“Kami memutuskan untuk membuka blokir mulai pukul 21.30 waktu setempat setelah Instagram setuju untuk memenuhi tuntutan kami,” jelas Uraloglu.

Ia menegaskan bahwa sejak awal, pihaknya menginginkan platform media sosial tersebut untuk menghormati hukum Turki.

Akses Instagram secara bertahap mulai pulih setelah pengumuman tersebut. Pihak pemerintah Turki memblokir akses ke Instagram pada 2 Agustus lalu dengan alasan yang tidak dijelaskan secara rinci. Namun, Direktur Komunikasi Presiden Recep Tayyip Erdogan, Fahrettin Altun, menuduh Instagram telah menghapus pesan belasungkawa untuk Ismael Haniyeh, pemimpin politik Hamas dan sekutu Erdogan, yang tewas di Iran bulan lalu.

Erdogan mengkritik keras Meta, pemilik Instagram, menuduh perusahaan tersebut melakukan ‘fasisme digital’ dengan menghapus konten yang berkaitan dengan Palestina. Meta membantah tuduhan tersebut dan menyatakan telah menghapus hampir 2.500 unggahan berdasarkan permintaan otoritas Turki dalam paruh pertama tahun ini.

Menurut Emre Ekmekci, Wakil Presiden Asosiasi E-commerce Turki, Instagram memiliki sekitar 60-70 persen dari total populasi 85 juta penduduk Turki sebagai penggunanya. Selain itu, sekitar US$57 juta transaksi bisnis dilakukan setiap hari melalui platform tersebut.

Pembukaan blokir ini diharapkan dapat memulihkan aktivitas bisnis dan komunikasi yang terganggu selama periode pemblokiran.

Editor: Akil

Bantah Isu Jadi Cawagub, Aminullah Usman Tegaskan Fokus Maju sebagai Wali Kota Banda Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Mantan Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman, (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Mantan Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, kembali menjadi perbincangan hangat jelang Pilkada Banda Aceh 2024. Meski sempat santer dikabarkan akan maju sebagai calon Wakil Gubernur Aceh berpasangan dengan Bustami Hamzah, Aminullah dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tetap fokus untuk kembali mencalonkan diri sebagai Wali Kota Banda Aceh.

Dalam wawancara terbaru, Aminullah menegaskan bahwa isu pencalonannya sebagai Wakil Gubernur Aceh bukan berasal dari dirinya, melainkan merupakan aspirasi dari masyarakat.

“Isu itu bukan datang dari saya, tapi memang ada keinginan dari masyarakat yang muncul berdasarkan hasil jejak pendapat,” ujar Aminullah.

Aminullah menegaskan bahwa saat ini fokus utamanya adalah melanjutkan kepemimpinannya di Banda Aceh.

“Saya tetap berkomitmen untuk maju sebagai calon Wali Kota Banda Aceh. Fokus saya adalah melanjutkan pembangunan yang telah saya rintis, terutama dalam bidang pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi syariah,” tegasnya.

Selama menjabat sebagai Wali Kota Banda Aceh periode 2017-2022, Aminullah mencatatkan berbagai prestasi, terutama di sektor ekonomi. Di bawah kepemimpinannya, jumlah UMKM di Banda Aceh meningkat signifikan, dari 8.900 unit pada 2016 menjadi 17.300 unit pada akhir masa jabatannya pada Juli 2022. Keberhasilan ini menjadi salah satu motivasi kuat bagi Aminullah untuk melanjutkan perjuangannya.

“Pemberdayaan UMKM adalah kunci untuk meningkatkan perekonomian lokal. Saya ingin memastikan pencapaian ini terus berlanjut dan berkembang lebih baik lagi,” katanya.

Selain itu, Aminullah juga berkomitmen untuk menjadikan Banda Aceh sebagai pusat ekonomi syariah yang unggul di Indonesia.

“Banda Aceh memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah, dan saya bertekad untuk mewujudkannya,” tambahnya.

Dukungan masyarakat Banda Aceh terhadap Aminullah juga terlihat kuat. Berbagai survei menunjukkan popularitasnya yang tinggi, dengan mayoritas masyarakat berharap Aminullah dapat melanjutkan pembangunan berkelanjutan yang telah dirintisnya.

Meskipun isu pencalonan sebagai Wakil Gubernur Aceh sempat mencuat, Aminullah menegaskan bahwa ia tidak pernah memiliki niat untuk meninggalkan Banda Aceh.

“Saya fokus pada Banda Aceh. Itu komitmen saya, dan saya siap untuk melanjutkan apa yang telah kita mulai,” katanya lagi.

Dalam beberapa bulan terakhir, Aminullah aktif melakukan pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat di Banda Aceh untuk mendengarkan aspirasi mereka. Dukungan penuh terus mengalir dari masyarakat yang berharap Aminullah kembali mencalonkan diri sebagai Wali Kota Banda Aceh.

“Ini adalah tanggung jawab besar, dan saya siap untuk melaksanakannya dengan penuh dedikasi,” pungkasnya.

Editor: Akil

Wali Nanggroe Aceh Bahas MoU Helsinki dan Isu Lingkungan dengan Anggota Wantimpres

Penulis
Redaksi
-
0
Wali Nanggroe Aceh Bahas MoU Helsinki dan Isu Lingkungan dengan Anggota Wantimpres. (Foto: InfoPublik)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Wali Nanggroe Aceh, Paduka yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, menerima kunjungan kerja Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Agung Laksono, beserta rombongan di Meuligoe Wali Nanggroe, Jumat (9/8/2024).

Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, termasuk implementasi MoU Helsinki, kesiapan Aceh menyambut Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024, pengurangan pajak melalui zakat sesuai amanah Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), serta perlindungan kawasan hutan Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Nanggroe menyoroti meningkatnya penebangan liar di kawasan hutan Aceh, yang menurutnya semakin meresahkan.

“Hutan Aceh sewaktu konflik tidak ada yang berani tebang liar, tapi sekarang semakin banyak penebangan liar,” ujar Tgk. Malik Mahmud Al Haythar.

Menanggapi hal tersebut, Agung Laksono menegaskan pentingnya menjaga komunikasi yang intens dengan Wali Nanggroe, khususnya terkait implementasi MoU Helsinki dan pembangunan Aceh secara umum.

“Aceh adalah daerah yang potensial, yang tentunya juga sama dengan daerah-daerah lain, merupakan tanggung jawab dari pimpinan negara,” kata Agung Laksono.

Agung juga menyampaikan komitmennya untuk meneruskan semua masukan dan permintaan yang disampaikan Wali Nanggroe kepada Presiden Republik Indonesia.

“Komunikasi dengan Wali Nanggroe intens kita lakukan, kapan saja, dan mudah-mudahan berkelanjutan, untuk kepentingan Aceh khususnya dan bangsa Indonesia secara keseluruhan,” tambahnya.

Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Aceh, khususnya dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Editor: Akil

Perpustakaan Wilayah Aceh Tetap Ramai Dikunjungi di Akhir Pekan

Penulis
Redaksi
-
0
Potret pengunjung di Perpustakaan Wilayah Aceh. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Meski hari Minggu, Perpustakaan Wilayah (Puswil) Aceh tetap menjadi destinasi favorit masyarakat. Terhitung hingga pukul 10.00 WIB, lebih dari 100 pengunjung telah memadati perpustakaan tersebut. Jumlah ini cukup mencengangkan, mengingat perpustakaan baru dibuka satu jam sebelumnya, yaitu pukul 09.00 WIB.

Peningkatan jumlah pengunjung ini tidak terlepas dari minat baca masyarakat yang semakin tinggi. Selain itu, fasilitas yang tersedia di Perpustakaan Aceh turut menjadi daya tarik. Setiap ruangan di perpustakaan dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung, serta koleksi bahan bacaan yang terus diperbarui dan diperbanyak.

Salah satu pengunjung, Rina, seorang mahasiswa, mengungkapkan bahwa kenyamanan dan kelengkapan fasilitas di perpustakaan membuatnya lebih mudah untuk belajar dan menyelesaikan tugas kuliah.

“Perpustakaan saat ini sangat nyaman. Fasilitasnya lengkap, jadi saya dan teman-teman sering ke sini untuk belajar atau mengerjakan tugas,” ungkap Rina kepada Nukilan.id, Minggu (11/8/2024).

Pengunjung lain, Yanti, mengungkapkan bahwa perpustakaan menjadi tempat pilihan utama untuk menyelesaikan tugas kuliah daripada kafe atau warung kopi.

“Kami rutin ke puswil. Setiap ada tugas pasti kami ke sini. Kalau di warkop kan ribut dan nggak ada fasilitas bukunya,” kata Yanti sambil tertawa.

Sementara itu, Nisa, seorang pekerja kantoran, mengatakan bahwa perpustakaan menjadi alternatif tempat nongkrong yang nyaman di tengah cuaca hujan.

“Beberapa hari ini kan cuaca hujan, jadi nggak bisa healing. Makanya meski hari Minggu, mending ke Puswil biar nggak suntuk di rumah,” kata Nisa.

Perpustakaan Wilayah Aceh terus berupaya meningkatkan pelayanan demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat yang nyaman untuk membaca dan belajar. Tidak heran jika perpustakaan ini tetap ramai dikunjungi, bahkan di akhir pekan. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

PDIP Resmi Usung Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut, Berikut Instruksi Tegas Partai

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun membacakan surat tugas dari partainya untuk Edy Rahmayadi maju ke Pilkada Sumatera Utara, di Deliserdang. (Foto: CNN Indonesia)

NUKILAN.id | Deliserdang — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah secara resmi mengusung mantan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, sebagai bakal calon Gubernur Sumut untuk Pilkada 2024. Penunjukan ini diumumkan dalam sebuah acara yang digelar di Lapangan Astaka, Deliserdang, Sabtu (10/8/2024). PDIP juga memberikan tiga instruksi khusus yang harus dipenuhi Edy dalam persiapan menuju pemilihan mendatang.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, yang membacakan surat tugas partai untuk Edy, mengungkapkan bahwa tugas pertama yang harus segera dilakukan oleh Edy adalah mencari calon wakil gubernur yang akan mendampinginya.

“Itu akan dibicarakan lebih lanjut antara Pak Edy dan partai,” ujar Komarudin.

Selain itu, PDIP juga menugaskan Edy untuk mencari dukungan tambahan dari partai politik lain.

“Pak Edy ditugaskan untuk mempersiapkan koalisi dengan partai-partai lain yang bersedia berjuang bersama. Jika ada partai yang ingin bergabung, tentu akan kita terima dengan baik,” jelas Komarudin.

Surat tugas bernomor 3211/ST/TPP/VIII/2024 tertanggal 8 Agustus 2024 itu juga mengharuskan Edy melaksanakan konsolidasi pemenangan bersama seluruh elemen PDIP di Sumut.

“Dalam waktu dua minggu sejak surat tugas diterima, Edy harus menggelar konsolidasi dengan DPD, DPC, PAC, ranting, dan anak ranting PDIP di Sumut,” tegas Komarudin.

Edy juga diminta untuk menyiapkan koalisi partai pendukung yang dapat memenuhi syarat pendaftaran calon gubernur di KPU Sumut. PDIP menekankan pentingnya kekuatan koalisi ini dalam menghadapi Pilkada 2024 yang penuh tantangan.

“Jika partai lain sudah ‘diborong’, PDIP siap berjuang dengan kekuatan sendiri,” kata Komarudin.

Instruksi ketiga dari PDIP adalah membuat pemetaan politik untuk memenangkan Pilgub Sumut tanpa menggunakan pendekatan yang bersifat targeting spesifik. Pemetaan ini akan menjadi dasar strategi pemenangan yang lebih luas.

Komarudin menegaskan bahwa pelaksanaan instruksi ini akan menjadi salah satu syarat dikeluarkannya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari PDIP.

“Jika instruksi ini tidak dilaksanakan, PDIP tidak segan untuk melakukan evaluasi dan mempertimbangkan kembali surat penugasan ini,” tutup Komarudin.

Dengan demikian, Edy Rahmayadi kini memikul tanggung jawab besar untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Pilkada Sumut 2024, di bawah bendera PDIP yang telah memberikan dukungan penuh, namun dengan syarat-syarat yang ketat dan instruksi yang jelas.

Editor: Akil

Airlangga Hartarto Dikabarkan Mundur dari Ketua Umum Partai Golkar

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. (Foto: jambiekspres)

NUKILAN.id | Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya. Informasi ini diperoleh dari seorang pengurus teras Partai Golkar yang menyebutkan bahwa surat pengunduran diri tersebut telah ditandatangani pada Sabtu malam, 10 Agustus 2024.

“Airlangga mundur,” kata seorang pegurus teras partai beringin tersebut, dikutip dari Tempo, Munggu (11/8/2024).

Pengurus itu juga mengungkapkan bahwa Partai Golkar akan segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 25 Agustus mendatang untuk memilih pemimpin baru. Hingga proses pemilihan selesai, Partai Golkar disebut telah menyiapkan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.

“Agus Gumiwang akan menjadi Plt Ketua Umum Golkar sampai Munaslub selesai dan terpilih ketua umum yang baru,” jelasnya.

Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, belum memberikan pernyataan resmi terkait kabar pengunduran dirinya ini. Sementara itu, berbagai spekulasi berkembang di kalangan internal partai mengenai alasan di balik keputusan ini.

Partai Golkar sendiri saat ini tengah menghadapi sejumlah tantangan politik menjelang Pemilu 2024. Pengunduran diri Airlangga disebut-sebut sebagai bagian dari strategi partai untuk menghadapi dinamika politik ke depan.

Rencananya, Munaslub pada 25 Agustus akan menjadi ajang penting bagi Partai Golkar untuk menentukan arah baru dan memilih pemimpin yang diharapkan mampu membawa partai ini tetap kuat dan solid menghadapi Pemilu 2024.

Editor: Akil

1...982983984...2,551Halaman 983 dari 2,551

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id