Beranda blog Halaman 884

Pemkab Aceh Timur Salurkan Bantuan untuk Zulkifli, Penderita Lumpuh di Indra Makmu

Penulis
Redaksi
-
0
Pemkab Aceh Timur Salurkan Bantuan untuk Zulkifli, Penderita Lumpuh di Indra Makmu. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Idi Rayeuk – Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Dinas Sosial memberikan bantuan kepada Zulkifli (36), seorang warga Desa Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmu, Aceh Timur, yang menderita lumpuh sejak lima tahun terakhir. Bantuan tersebut diharapkan dapat sedikit meringankan beban yang dialami Zulkifli dalam kesehariannya.

“Bantuan diserahkan melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Aceh Timur. Bantuan berupa peralatan mandi, baju kaos, uang tunai, dan sejumlah kebutuhan lainnya,” ujar Juru Bicara Pemkab Aceh Timur, Muntasir Ramli, Selasa (24/9).

Menurut Muntasir, bantuan awalnya direncanakan akan diantar langsung kepada Zulkifli yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Zubir Mahmud, Aceh Timur. Namun, karena Zulkifli sudah diperbolehkan pulang beberapa hari yang lalu, bantuan tersebut kemudian disalurkan melalui TKSK Indra Makmu.

“Kami berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan beban yang dihadapi Zulkifli dan keluarganya,” tambah Muntasir.

Lebih lanjut, Muntasir menjelaskan bahwa terkait kebutuhan kursi roda untuk Zulkifli, pihaknya masih menunggu proses pengiriman. Begitu kursi roda tersedia, Dinas Sosial akan segera mengantarkannya ke rumah Zulkifli.

Sementara itu, Ketua Forum Keuchik Indra Makmu, Romi Syahputra, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Aceh Timur dalam membantu Zulkifli. Menurut Romi, Zulkifli yang kini tinggal bersama orang tuanya dan seorang anak sangat membutuhkan kursi roda agar dapat beraktivitas dengan lebih mudah.

“Saat ini, Zulkifli dirawat oleh orang tuanya bersama seorang anaknya. Kursi roda sangat dibutuhkan agar ia bisa lebih mandiri,” tutur Romi.

Romi berharap bantuan ini menjadi langkah awal dalam upaya memberikan perhatian lebih kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya mereka yang mengalami keterbatasan fisik dan memerlukan bantuan agar bisa beraktivitas dengan lebih layak.

Editor: Akil

Dahlan Iskan Ajak Karyawan PT PEMA “Memindahkan Ufuk” dan Keluar dari Zona Nyaman

Penulis
Redaksi
-
0
ahlan Iskan, mantan Menteri BUMN, memberikan motivasi kepada para karyawan dan karyawati PT PEMA dalam kunjungannya ke Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN, memberikan motivasi kepada para karyawan dan karyawati PT PEMA dalam kunjungannya ke Aceh, Kamis (3/9/2024). Dalam acara yang bertajuk “Town Hall Motivasi Kerja oleh Dahlan Iskan” dengan tema “Peran Anak Muda dalam Transformasi BUMD: Mewujudkan Inovasi dan Kepemimpinan Masa Depan”, Dahlan mengajak para karyawan untuk “memindahkan ufuk” dan keluar dari zona nyaman.

Dahlan menyampaikan bahwa karyawan harus berani bekerja lebih keras dari yang dilakukan saat ini, serta menekankan pentingnya melakukan hal-hal di luar kemampuan diri agar dapat berkontribusi lebih pada peningkatan kinerja perusahaan.

“Kerja keras dan melakukan hal-hal di atas kemampuan kita bukan saja akan berkontribusi kepada peningkatan kinerja perusahaan, namun juga membuat kita akan menemukan kemampuan dan keahlian baru,” ujar Dahlan.

Ia menggambarkan konsep “memindahkan ufuk” dengan analogi sederhana. Saat seseorang berada di Indonesia, ia akan melihat ufuk di India. Namun ketika berpindah ke India, ufuk tampak berada di Yordania, dan seterusnya hingga Eropa. Dengan konsep ini, Dahlan mengajak karyawan PT PEMA untuk terus memperluas cakrawala dan wawasan, baik secara pribadi maupun profesional.

Dahlan juga menekankan bahwa tantangan dan pekerjaan yang sulit adalah kunci untuk mendorong kreatifitas. Ia mengimbau para pimpinan di PT PEMA untuk selalu memberikan pekerjaan yang berat dan sulit kepada bawahan, karena hal tersebut akan memacu karyawan untuk melahirkan inovasi dan menemukan potensi terbaik mereka.

Dalam kesempatan tersebut, Dahlan juga mengapresiasi PT PEMA yang kini telah mandiri secara finansial, tanpa lagi bergantung pada dana Pemerintah Aceh untuk operasionalnya. Bahkan, perusahaan milik daerah ini sudah mampu memberikan kontribusi berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Aceh.

Dahlan menyatakan optimisme melihat mayoritas karyawan PT PEMA yang berasal dari generasi muda.

“Kebanyakan inovasi berasal dari anak-anak muda, stamina masih oke, dan kaya akan ide-ide kreatif,” tambah Dahlan.

Dahlan menantang PT PEMA untuk mengukir sejarah baru dan tidak bergantung pada pihak lain. Ia menilai bahwa perusahaan harus memaksimalkan sumber-sumber yang ada di Aceh dan tidak hanya menjadi pengikut, melainkan pelopor dalam inovasi dan pengembangan bisnis.

Acara yang berlangsung di kantor PT PEMA itu diikuti oleh seluruh karyawan dan dipandu oleh Humas PT PEMA, Cut Nanda Risma Putri. Turut hadir Direktur Umum dan Keuangan, Lukman Age, serta Direktur Pengembangan Bisnis PT PEMA, Faisal Ilyas.

Dahlan berharap agar PT PEMA dapat menjadi contoh BUMD yang sukses melakukan transformasi dan membawa kemajuan bagi daerahnya.

Editor: Akil

Jelang HUT ke-79 TNI, Danrem Lilawangsa Serahkan Dua Rumah untuk Warga Pedalaman Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Danrem Lilawangsa Serahkan Dua Rumah untuk Warga Pedalaman Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Lhokseumawe – Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran meresmikan dua unit rumah layak huni untuk warga kurang mampu di Gampong Tanjung Dalam, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Kamis (3/10/2024). Kedua rumah tersebut diserahkan kepada Hindon (60) dan Aminah Majid (70), seorang lansia yang menderita lumpuh.

Ali Imran mengatakan, bantuan rumah layak huni ini merupakan bagian dari aksi kemanusiaan untuk membantu sesama, sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-79 TNI yang jatuh tahun ini.

“Aksi kemanusiaan berupa bantuan rumah ini dilakukan karena kondisi rumah warga yang sebelumnya tidak layak huni. Rumah milik Hindon dan Aminah Majid yang sudah lapuk dan tidak aman untuk ditempati, kami bongkar dan bangun ulang sebagai bentuk solidaritas menyambut HUT ke-79 TNI,” ujar Ali Imran.

Ali Imran menyebut bahwa kondisi rumah kedua warga tersebut sebelumnya sudah sangat memprihatinkan. Selain bangunannya tidak kokoh, beberapa bagian dinding rumah tampak bolong dan lapuk.

“Bangunan sudah lapuk dan rawan ambruk. Sebagian dinding juga bolong-bolong. Ibu Aminah bahkan tidur beralaskan tikar di lantai tanah. Setelah saya melihat kondisi tersebut, saya memutuskan untuk membongkar dan membangun ulang rumahnya. Selain dari dana pribadi, pembangunan ini juga dibantu oleh rekan-rekan,” ungkapnya.

Ali Imran yang baru ditunjuk sebagai Danrem 011/Lilawangsa oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa ia ingin membangun daerahnya. Sebagai putra asli Aceh, ia merasa terpanggil untuk membantu masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, khususnya di pedalaman Aceh.

“Niat saya ditugaskan di Aceh adalah untuk membangun daerah ini. Untuk apa saya menjadi komandan jika masyarakat saya masih banyak yang kesulitan. Insya Allah, saya akan terus berupaya membantu masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Dalam acara penyerahan rumah tersebut, Kolonel Ali Imran didampingi oleh istrinya, Ny. Dini Imran, yang juga Ketua Persit KCK Koorcab Rem 011 PD. Keduanya adalah pasangan asal Aceh yang memiliki komitmen kuat untuk membantu masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan itu Dandim 0103/Aceh Utara Letkol Kav Makhyar, Kasi Intel Rem 011/LW Mayor Inf Abdul Hadi, Camat Langkahan, serta sejumlah warga setempat yang menyaksikan penyerahan rumah tersebut.

Penyerahan rumah layak huni ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian TNI terhadap masyarakat di daerah terpencil dan sekaligus sebagai upaya untuk terus mengabdi dan berkontribusi pada negeri, sejalan dengan semangat peringatan HUT ke-79 TNI.

Editor: Akil

Demo ke DPR Aceh, Mahasiswa Desak Reforma Agraria Sejati

Penulis
Rezi
-
0
Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Peduli Agraria di depan Kantor DPR Aceh, pada Jum'at 4 September 2024. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Agraria (AMPA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Jumat (4/10/2024). 

Aksi tersebut ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap berbagai permasalahan agraria yang masih membelit masyarakat Aceh, khususnya para petani.

Koordinator aksi, M Thoriq Achyar mengatakan salah satu tuntutannya adalah pelaksanaan reforma agraria sejati sesuai dengan UUD 1945 dan UUPA 1960. Pihaknya meminta agar pemerintah segera meredistribusikan tanah kepada petani gurem, buruh tani, dan perempuan petani. 

Selain itu, Thoriq mendesak agar seluruh konflik agraria yang masih berlangsung dapat diselesaikan secara adil dan tuntas.

“Kami menuntut agar negara menjamin ketersediaan modal, teknologi tepat guna, benih, pupuk, infrastruktur pertanian, pendidikan, dan pasar yang berkeadilan bagi para petani,” tegas Thoriq.

AMPA juga menyoroti pentingnya reformasi kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria. Mereka mengusulkan agar fungsi pertanahan, tata ruang, dan geospasial diintegrasikan dalam satu kementerian. 

Lebih lanjut, Thoriq menilai pembentukan Dewan Pertimbangan Reforma Agraria Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden sangat penting untuk memastikan keberhasilan program reforma agraria.

Tuntutan lainnya yang disampaikan oleh para mahasiswa adalah pencabutan sejumlah regulasi yang dianggap merugikan petani, seperti UU Cipta Kerja. Mereka juga meminta agar praktik-praktik korupsi dan mafia tanah diusut tuntas.

“Kami mendesak pemerintah untuk menghentikan impor pangan dan melindungi wilayah pesisir dari ancaman investasi yang merusak lingkungan,” pungkas Thoriq.

Reporter: Rezi

Akademisi UIN Ar-Raniry Dorong Pendekatan Ramah Anak untuk Cegah Kekerasan di Pesantren

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi anak pesantren. (Foto: Repro).

NUKILAN.id | Banda Aceh — Kekerasan di pesantren menjadi isu yang semakin mengemuka di tengah masyarakat. Hal ini bermula pada kasus kekerasan di salah satu pesantren di Aceh Barat menjadi sorotan publik setelah seorang santri mengalami kekerasan fisik.

Korban diduga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh seorang perempuan berinisial NN, yang diketahui merupakan istri dari Pimpinan Pesantren. Kekerasan tersebut disebut sebagai sanksi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan korban di lingkungan pesantren.

Menanggapi fenomena ini, Aklima, S.Fil. I., M.A., Akademisi FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, mengungkapkan perlunya upaya strategis dari pemerintah dan institusi pendidikan untuk mencegah kekerasan terhadap santri.

Saat diubungi oleh Nukilan.id, Aklima menekankan pentingnya membangun kesadaran di kalangan pesantren mengenai prinsip ramah anak.

“Pemerintah harus menguatkan tata nilai positif di pesantren dengan melibatkan sumber daya asli seperti ustad dan ustazah. Mereka harus diberikan pelatihan dan penguatan capacity building,” katanya pada Jumat, (4/10/2024).

Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPD KNPI Aceh ini juga mendorong setiap pesantren untuk memiliki satuan pengawasan atau satgas yang diisi oleh senior santri yang dianggap memiliki kualitas dan kapasitas yang bisa diandalkan. Hal ini, menurutnya, dapat menjadi salah satu langkah preventif untuk menangani pelanggaran aturan tanpa harus menggunakan kekerasan.

“Metode belajar yang ramah anak sangat penting untuk dikembangkan. Pesantren diharapkan dapat mengaktualisasikan metode ini dalam pembelajaran, agar potensi spiritual keagamaan santri dapat berkembang sesuai dengan amanat UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2013 dan peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI nomor 8 tahun 2014,” tambahnya.

Aklima menegaskan, penghargaan terhadap hak-hak anak dan perlindungan mereka dari kekerasan, diskriminasi, serta perlakuan yang menyimpang harus menjadi prioritas.

“Pendekatan pembelajaran tematik dapat diterapkan, di mana proses belajar tidak hanya terfokus pada hafalan, tetapi juga melibatkan pengamatan, komunikasi, dan uji coba,” imbuhnya.

Dengan langkah-langkah preventif dan pendekatan ramah anak ini, diharapkan pesantren dapat menjadi lingkungan yang aman dan kondusif bagi pengembangan potensi santri. Sejalan dengan harapan tersebut, pemerintah dan lembaga pendidikan diharapkan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam setiap aspek layanan pendidikan di pesantren. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

KIP Banda Aceh Terima 686 Kotak Suara untuk Pilkada Serentak

Penulis
Rezi
-
0
Proses penerimaan kotak suara. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh telah menerima 686 kotak suara sebagai persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak. Kotak suara tersebut nantinya akan didistribusikan ke 335 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Banda Aceh.

Menurut Sekretaris KIP Kota Banda Aceh, Erminzal, setiap TPS akan dilengkapi dengan dua kotak suara. Satu kotak suara akan digunakan untuk pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Aceh, sementara satu kotak suara lainnya akan digunakan untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh.

“Untuk surat suara, kami masih menunggu kedatangannya. Proses penandatanganan kontrak dengan penyedia baru saja selesai hari ini. Kami perkirakan surat suara akan tiba dalam waktu dekat, mungkin pada bulan Oktober ini,” ujar Erminzal kepada Nukilan, Jum’at (4/10/2024).

Erminzal menambahkan, proses penerimaan surat suara akan dilakukan dengan sangat hati-hati. Surat suara akan melalui proses sortir dan lipat sebelum didistribusikan ke TPS. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kerusakan atau kekurangan jumlah surat suara.

Selain kotak suara, KIP Kota Banda Aceh juga telah menerima sejumlah perlengkapan pemungutan suara lainnya, seperti bilik suara, tinta, segel plastik, dan segel kertas. Semua perlengkapan tersebut telah diterima secara lengkap.

Meskipun demikian, KIP Kota Banda Aceh akan tetap melakukan pengecekan dan pelaporan secara berkala kepada KPU terkait kekurangan atau kerusakan perlengkapan yang ada.

Reporter: Rezi

Akademisi UIN Ar-Raniry: Pemberian Hukuman Fisik pada Santri Sudah Tidak Relevan

Penulis
Redaksi
-
0
aklima
Akademisi UIN Ar-Raniry, Aklima, S.Fil. I., M.A. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Aklima, S.Fil. I., M.A., Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, menyatakan bahwa penerapan hukuman berupa kekerasan fisik dalam pendidikan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Hal ini disampaikan Aklima saat mengomentari kasus santri di Kabupaten Aceh Barat, yang diduga mengalami kekerasan setelah disiram air cabai oleh istri pimpinan pesantren. Kekerasan tersebut dianggap sebagai hukuman bagi santri yang dianggap melanggar aturan di lingkungan pesantren.

“Pemberian hukuman dalam bentuk kekerasan fisik adalah metode pembelajaran yang sudah usang. Kita perlu mendorong metode belajar dan pengasuhan yang lebih humanis,” kata Aklima kepada Nukilan.id, Jumat (4/10/2024).

Menurut Aklima, masih banyak pihak yang membiarkan kekerasan berlangsung dengan alasan pendisiplinan. Ia menjelaskan bahwa sistem pendidikan yang berlandaskan ideologi dan kultur hierarkis seringkali menciptakan kesenjangan dan dominasi kekuasaan.

“Pihak yang memiliki kuasa merasa berhak untuk mendominasi dan mengontrol bawahannya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPD KNPI Aceh ini juga menyoroti pandangan masyarakat yang masih menganggap kekerasan sebagai bagian dari proses pendidikan.

“Budaya ini perlu diubah karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga akan memengaruhi masa depan mereka,” tegasnya.

Dampak psikologis akibat kekerasan fisik dapat terjadi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Aklima menjelaskan, dalam jangka pendek, korban berisiko mengalami trauma psikis, dengan gejala seperti kecemasan berlebihan atau kesulitan untuk berkomunikasi.

“Sedangkan dampak jangka panjangnya, anak-anak yang pernah menjadi korban kekerasan berpotensi menjadi pelaku kekerasan ketika mereka dewasa, terutama jika mereka berperan sebagai ustaz di lingkungan yang sama,” jelasnya.

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk menghentikan kekerasan dalam dunia pendidikan, terutama di lingkungan pesantren. Pendidikan yang berlandaskan prinsip humanis dan menghormati hak anak dinilai sebagai kunci untuk mencetak generasi penerus yang berkualitas dan berkarakter. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

Aceh Besar Gelar Rakor Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala Bappeda Aceh Besar Rahmawati S. Pd memimpin Rakor Percepatan Pensasaran Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim di aula Bappeda Aceh Besar. (Foto: MC Aceh Besar)

NUKILAN.id | Jantho – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menggelar rapat koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, bertempat di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Besar, Kota Jantho, Kamis (3/10/2024).

Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari Kepala Seksi Kesejahteraan Kecamatan hingga perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang bertugas sebagai verifikator dan validator pemutakhiran data Percepatan Pensasaran Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Kepala Bappeda Aceh Besar, Rahmawati S.Pd M.Si, dan bertujuan untuk monitoring, evaluasi, serta verifikasi dan validasi data terbaru mengenai kemiskinan ekstrem di wilayah Aceh Besar.

Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten (Sekdakab) Aceh Besar, HM Ali S.Sos M.Si, yang mewakili Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM, mengingatkan pentingnya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

“Presiden telah menginstruksikan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dari 4% pada tahun 2021 menjadi 0% pada tahun 2024,” ujar Ali.

Ali menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan pemerintahan gampong (desa) dan melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta.

“Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah daerah, tetapi juga pemerintahan gampong dan sektor swasta. Sinergi ini sangat penting agar program yang direncanakan dapat berjalan dengan maksimal,” katanya.

Kepala Bappeda Aceh Besar, Rahmawati, mengungkapkan bahwa pada tahun 2023 lalu, tingkat kemiskinan ekstrem di Aceh Besar masih mencapai 2,75%. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih kuat untuk menurunkannya hingga 0%.

“Kita harus yakin, dengan kerja keras dan sinergi, kita bisa mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem ini seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik,” jelas Rahmawati.

Ia juga menekankan pentingnya penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar bantuan langsung.

“Kita akan mendorong adanya Peraturan Bupati terkait penggunaan dana desa untuk program pemberdayaan, agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sesuai potensi daerah masing-masing,” imbuhnya.

Rahmawati berharap, dengan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, desa, dan berbagai pihak lainnya, target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai di Aceh Besar.

Editor: Akil

Pj Wali Kota Banda Aceh: Lembaga Amil Zakat Wajib Terdaftar di Baitul Mal Kota

Penulis
Redaksi
-
0
Wali Kota Banda Aceh Sebut Lembaga Amil Zakat Wajib Terdaftar di Baitul Mal Kota. (Foto: Diskominfo BNA)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Wali Kota Banda Aceh menetapkan bahwa seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang beroperasi di wilayah Kota Banda Aceh harus terdaftar dan berkoordinasi dengan Baitul Mal Kota. Hal ini sesuai dengan Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 422 Tahun 2024 tentang Pola Koordinasi Lembaga Amil Zakat di Banda Aceh, yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengumpulan serta penyaluran zakat antara Baitul Mal Kota, Baitul Mal Gampong, dan LAZ.

Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh, Wahyudi, S.STP, M.Si, mengungkapkan bahwa keputusan ini menegaskan posisi Baitul Mal Kota sebagai koordinator utama dalam pelaksanaan koordinasi antar Lembaga Amil Zakat.

“Posisi Baitul Mal Kota Banda Aceh di sini adalah sebagai koordinator dalam pelaksanaan koordinasi Lembaga Amil Zakat di Kota Banda Aceh,” ujar Wahyudi dalam kegiatan pembinaan Baitul Mal Gampong (BMG), Kamis (3/10/2024).

Wahyudi menjelaskan, mekanisme koordinasi tersebut mencakup pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala, pelaporan kegiatan, dan keuangan LAZ setiap enam bulan melalui sistem informasi yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal Kota.

“Selanjutnya, akan ada koordinasi lebih lanjut untuk berbagi data muzakki dan mustahik guna memastikan penyaluran zakat dapat dilakukan secara merata dan tepat sasaran untuk kesejahteraan para penerima zakat,” tambahnya.

Langkah ini diharapkan dapat memaksimalkan peran zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan golongan mustahik di Banda Aceh.

Editor: Akil

KIP Aceh Tetapkan Debat 3 Kali, Mualem-Dek Fadh Siap Tampil

Penulis
Redaksi
-
0
Pasangan Mualem-Dek Fadh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem dan Fadhlullah (Dek Fadh), menyatakan kesiapan mereka untuk tampil dalam debat kandidat yang akan digelar Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Debat tersebut rencananya akan dilaksanakan pada pertengahan Oktober hingga November 2024.

Juru Bicara Badan Pemenangan Aceh Mualem – Dek Fadh, Mahfudz Y Loethan, mengungkapkan bahwa kedua kandidat sudah siap mengikuti seluruh rangkaian debat yang akan digelar, termasuk berbagai persiapan yang dilakukan guna menghadapi acara ini.

“Insya Allah, Mualem dan Dek Fadh sangat siap mengikuti gelaran debat yang dilaksanakan KIP Aceh. Semua rangkaian Pilkada yang ditetapkan penyelenggara tentu akan kami ikuti dengan seksama, sesuai yang ditetapkan, bagaimanapun pola dan formatnya,” ujar Mahfudz di Banda Aceh, Jumat (4/10/2024).

Amatan Nukilan.id, Mahfudz juga mengingatkan publik tentang penampilan Mualem – Dek Fadh saat menyampaikan visi dan misi di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada 25 September 2024 lalu. Ia menyebutkan bahwa penampilan mereka pada saat itu dipersiapkan dengan baik, termasuk bahan presentasi dan visualisasi yang menarik.

“Ingat saat penyampaian visi dan misi Mualem – Dek Fadh di DPRA, bagaimana penampilan Mualem – Dek Fadh yang prima didukung bahan presentasi yang baik serta visualisasi yang sempurna. Apalagi di debat antar calon, tentu kami akan bersiap tampil lebih baik lagi,” tambah Mahfudz.

KIP Aceh sendiri telah menetapkan jumlah debat yang akan diikuti oleh para calon gubernur dan wakil gubernur Aceh sebanyak tiga kali. Dari ketiga debat tersebut, satu akan disiarkan melalui televisi nasional, sementara dua lainnya melalui televisi lokal Aceh. Namun, KIP Aceh belum menetapkan jadwal pasti untuk debat kandidat tersebut.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat KIP Aceh, Hendra Darmawan, mengatakan bahwa debat direncanakan akan berlangsung mulai pertengahan Oktober hingga minggu ketiga November 2024.

“Untuk penentuan tanggalnya akan kami putuskan dalam rapat pleno nantinya,” tutup Hendra. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

1...883884885...2,550Halaman 884 dari 2,550

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id