Beranda blog Halaman 842

Tema Debat Kedua Cagub Aceh: Fokus Kesejahteraan dan Pelayanan Publik

0
Ketua KIP Aceh, Agusni AH, saat menyampaikan kata sambutan dalam debat perdana cagub Aceh. (Foto: KiP Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah menetapkan tema untuk debat kedua Calon Gubernur yang akan diselenggarakan di Hotel The Pade, Aceh Besar, pada Jumat 1 Oktober malam.

Ketua KIP Aceh, Agusni AH, menjelaskan bahwa tema debat kali ini akan berfokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di Aceh.

“Debat kedua ini terbagi dalam dua topik besar, yaitu Menuju Aceh yang Sejahtera dan Mandiri serta Mewujudkan Pelayanan Publik yang Unggul dan Berkelanjutan,” kata Agusni kepada Nukilan, Kamis (31/10/2024).

Dijelaskannya, pada topik kesejahteraan, para kandidat diharapkan mampu memaparkan gagasan mereka dalam hal investasi, peningkatan ekonomi rakyat, optimalisasi pendapatan Aceh, dan pengembangan lingkungan sosial, budaya, serta olahraga.

“Sementara topik pelayanan masyarakat akan mengangkat berbagai isu terkait perdamaian dan reformasi hukum, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan Satu Data Aceh,” jelasnya.

Untuk mendukung kualitas debat, KIP Aceh juga telah menunjuk sembilan panelis di antaranya Dr. Effendi Hasan, MA; Prof. Dr. Ir. Amhar Abubakar, MS; Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, MT; Prof. Dr. T. Zulfikar, M.Ed; Prof. Dr. Marwan, S.Si, M.Si; Teuku Zulkarnaen, SE, MM, PhD; Dr. Marwan, M.Pd; Dr. M. Gaussyah, SH, MH, CPM; dan Riswati, S.Pd.I, M.Si.

Reporter: Rezi

Silaturahmi ke Abu Mudi, Dek Fadh Minta Restu untuk Maju di Pilgub Aceh

0
Dek Fadh Bersilaturahmi ke Abu Mudi, Minta Restu untuk Maju di Pilgub Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Bireuen — Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, calon Wakil Gubernur Aceh, mengunjungi kediaman ulama kharismatik Aceh, Tgk H. Hasanul Basri atau Abu Mudi, yang merupakan pimpinan Dayah Mudi Mesra di Samalanga, Bireuen, pada Jumat, 1 November 2024. Kunjungan ini bertujuan mempererat silaturahmi serta meminta doa dan nasihat untuk pencalonannya dalam Pilgub Aceh mendatang.

Dek Fadh yang datang bersama H. Ruslan Daud, anggota DPR RI, dan beberapa tokoh masyarakat lainnya, disambut hangat oleh Abu Mudi. Dalam kesempatan tersebut, Dek Fadh mengungkapkan rasa syukurnya dapat bertemu langsung dengan ulama terkemuka Aceh itu.

“Alhamdulillah, kami diberi kesempatan bertemu Abu Mudi. Sebagai anak beliau, tentu saya meminta doa dan nasihat untuk langkah ke depan,” ujar Dek Fadh.

Abu Mudi memberikan banyak pesan kepada Dek Fadh terkait pelaksanaan syariat Islam, pembangunan dayah, dan peningkatan ekonomi masyarakat, terutama para petani dan nelayan. Dalam perbincangan itu, Dek Fadh menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan alokasi 20 persen APBA bagi pendidikan umum dan dayah, sebagai ciri khas Aceh yang berbeda dengan daerah lain.

“Urusan dayah dan pendidikan umum adalah kewajiban pemerintah Aceh. Kami berkomitmen untuk menjadikannya prioritas,” tegas Dek Fadh.

Mahfudz Y Loethan, Juru Bicara Dek Fadh, menyebutkan bahwa kunjungan ini merupakan langkah penting untuk menunjukkan komitmen pasangan Mualem-Dek Fadh dalam membangun komunikasi dengan para ulama yang berpengaruh di Aceh.

“Pertemuan ini adalah wujud penghormatan kepada ulama serta bukti keseriusan pasangan Mualem – Dek Fadh untuk mendengarkan aspirasi masyarakat melalui pandangan para tokoh agama. Doa dan nasihat Abu Mudi akan menjadi panduan berharga bagi pasangan ini untuk mewujudkan Aceh yang lebih baik,” jelas Mahfudz Y Loethan.

Silaturahmi ini memperlihatkan keinginan pasangan Mualem-Dek Fadh untuk menjalin hubungan erat dengan tokoh-tokoh penting di Aceh, serta menyerap masukan untuk langkah mereka dalam membangun provinsi yang religius, adil, dan sejahtera.

Editor: Akil

Disdik Aceh Gandeng Kejati Gelar Penyuluhan Hukum untuk Cegah Pelanggaran

0
Disdik Aceh bekerja sama dengan Kejati Aceh mengadakan penyuluhan dan penerangan hukum. (Foto: Disdik Aceh/Humas)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Dinas Pendidikan Aceh (Disdik Aceh) bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Aceh (Kejati Aceh) mengadakan penyuluhan hukum untuk mendorong pemahaman hukum di lingkungan pendidikan. Kegiatan yang digelar pada Kamis (31/10) di Kantor Disdik Aceh ini dihadiri oleh Kepala Bidang, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Kepala Cabang Dinas, staf Disdik, serta Kepala SMA dan SMK di Banda Aceh.

Acara penyuluhan ini menghadirkan pemateri utama dari Kejati Aceh, yaitu Ali Rasab Lubis, S.H., Kasi Penerangan Hukum; Amanto, S.H., M.H., Jaksa Fungsional; dan Firmansyah Siregar, S.H., M.H., Kasi Sosial Kebudayaan dan Kemasyarakatan. Dalam pemaparannya, Ali Rasab menekankan pentingnya memahami batasan hukum bagi setiap insan pendidikan guna menghindari risiko pelanggaran.

“Program ini adalah bagian dari upaya preventif untuk mengenalkan hukum di kalangan dinas dan instansi pemerintah. Kami berharap seluruh elemen di Disdik Aceh semakin paham dan berhati-hati dalam menjalankan tugas, serta memanfaatkan pendampingan hukum yang telah diatur dalam MoU dengan Kejati Aceh,” ujar Ali.

Ia juga menambahkan bahwa program penyuluhan serupa telah dilaksanakan di instansi lain, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh. “Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum serta meminimalisir terjadinya pelanggaran di berbagai bidang,” jelasnya.

Kepala Disdik Aceh, Martunis, S.T., D.E.A., menyambut baik program ini sebagai langkah edukasi hukum bagi para pengambil kebijakan di lingkungan pendidikan.

“Kami berharap penyuluhan ini bisa memberikan pemahaman dan pengingat untuk menghindari pelanggaran demi kebaikan pribadi maupun negara,” ucap Martunis.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kejati Aceh yang terus mendukung upaya preventif di lingkungan pemerintahan.

Dengan adanya penyuluhan ini, Disdik Aceh berharap dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan tenaga pendidik dan pengelola pendidikan, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih taat hukum dan berintegritas.

Editor: Akil

Gempa Magnitudo 4,4 Guncang Aceh Tamiang

0
20 Gempa Terbesar
Ilustrasi Gempa. (Foto: Antara)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Gempa bumi berkekuatan magnitudo (m) 4,4 mengguncang Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada Jum’at 1 November 2024 pagi.

Dikutip Nukilan.id dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui inatews.bmkg.go.id, bahwa gempa tersebut terjadi pukul 10.00 WIB.

Lebih lanjut, BMKG melaporkan pusat gempa berada di lokasi 4.39 LU dan 98.10 Bujur Timur, tepatnya berada di darat 8 kilometer timur laut Kabupaten Aceh Tamiang.

BMKG juga menyampaikan, gempa yang terjadi di kedalaman 9 kilometer tersebut tidak berpotensi tsunami.

Meskipun demikian, BMKG mengimbau kepada masyarakat, agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.

“Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi,” demikian peringatan yang dikeluarkan BMKG dalam situs resminya.

Reporter: Rezi

78 Persen Warga Aceh Tercover Jaminan Kesehatan Pemerintah

0
Kadinsos Aceh Dr. Muslem Yacob. (Foto: Dinsos Aceh/Humas)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Sebanyak 78,07 persen warga Aceh atau sekitar 4,3 juta jiwa telah terdaftar sebagai penerima layanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat di tahun 2024. Jaminan kesehatan ini didanai melalui skema Jaminan Kesejahteraan Aceh (JKA) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Kepala Dinas Sosial Aceh, Dr. Muslem Yacob, dalam diskusi Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan pada Kamis (31/10/2024), mengungkapkan bahwa program ini dirancang untuk melindungi penduduk, terutama bagi 14,23 persen warga Aceh yang berada dalam kondisi miskin. Jumlah penduduk miskin yang dibiayai melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau PBI-JK mencapai 792.675 jiwa.

“Secara keseluruhan, 78,07% atau 4.348.902 warga Aceh sudah terlindungi jaminan kesehatan melalui APBN dan APBA,” ujar Muslem.

Skema jaminan kesehatan ini, menurut Muslem, dirancang dengan sistem yang fleksibel. Jika ada peserta PBI-JK yang dikeluarkan dari program karena ketidaklayakan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), otomatis mereka akan dialihkan ke skema JKA. Sebaliknya, warga yang berhasil didaftarkan sebagai PBI-JK akan mengurangi beban peserta JKA.

“Skema saling berbanding terbalik ini membantu Pemerintah Aceh dalam mengelola anggaran yang terbatas,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa PBI-JK merupakan jaminan kesehatan yang ditujukan bagi fakir miskin dan warga tidak mampu yang pembayarannya ditanggung oleh pemerintah. Penghapusan warga dari skema PBI-JK dilakukan sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 yang mengatur persyaratan dan tata cara perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

Diskusi ini juga dihadiri oleh sejumlah narasumber, termasuk Kadis DRKA Dr. Syarbaini, Kadis Kesehatan Aceh dr. Munawar, Kepala BKA Abdul Qahar, serta perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Acara diikuti oleh peserta dari Bappeda, DPMG, Dinsos, dan Apdesi dari empat kabupaten/kota yaitu Banda Aceh, Pidie, Aceh Besar, dan Sabang.

Dengan skema ini, Pemerintah Aceh berharap jaminan kesehatan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sekaligus mempertahankan efektivitas anggaran kesehatan di tengah keterbatasan keuangan.

Editor: Akil

Fitriana Mugie Resmi Jabat Ketua DPRK Aceh Tengah Periode 2024-2029

0
Fitriana Mugie Resmi Jabat Ketua DPRK Aceh Tengah Periode 2024-2029. (Foto: RRI)

NUKILAN.id | Takengon – Fitriana Mugie resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah untuk periode 2024-2029, Kamis (31/10/2024). Pelantikan ini berlangsung di ruang sidang DPRK Aceh Tengah dan dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon, Rahma Novatyiana, S.H. Pelantikan juga menetapkan H. Hamdan, S.H. sebagai Wakil Ketua I dan Susilawati sebagai Wakil Ketua II sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.1.4.2/1232/2024 yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh Safrizal ZA.

Dalam pidatonya, Fitriana menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memajukan pembangunan di Aceh Tengah. Ia juga berharap dukungan dari masyarakat agar dapat bersama-sama menciptakan pemerintahan yang lebih baik.

“Kami berharap mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Aceh Tengah, agar bersama-sama kita bisa membangun kabupaten ini menjadi lebih baik lagi,” ujar Fitriana.

Fitriana juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada masyarakat, khususnya warga di Daerah Pemilihan (Dapil) Empat, yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin DPRK Aceh Tengah. Amanah ini, menurutnya, adalah tanggung jawab besar yang akan diemban dengan sepenuh hati demi kemajuan daerah.

“Saya sangat berterima kasih kepada masyarakat Aceh Tengah, terutama di Dapil Empat. Berkat mereka, saya diberi kepercayaan ini. Insya Allah, saya akan menjalankan program-program terbaik untuk Aceh Tengah,” ujarnya.

Fitriana juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Aceh Tengah. Ia berkomitmen untuk bersama-sama mengoreksi berbagai permasalahan yang ada, sehingga Aceh Tengah dapat mencapai kemajuan yang lebih baik.

Editor: Akil

Kosabangsa UUI Adakan Workshop Pengembangan UMKM Makjun Tradisional di Klieng Meuria

0
Kosabangsa UUI Adakan Workshop Pengembangan UMKM Makjun Tradisional di Klieng Meuria. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Tim Kolaborasi Sosial Membangun Masyarakat (Kosabangsa) dari Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI) menggelar workshop bertajuk “Pengembangan UMKM Makjun Sebagai Ramuan Tradisional Aceh untuk Pemulihan Pasca Melahirkan” di Desa Klieng Meuria, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar. Workshop ini dilaksanakan selama dua hari, pada 25-26 Oktober 2024, dengan dukungan tim pendamping dari Universitas Syiah Kuala (USK) yang diketuai oleh Dr. Zumaidar, M.Si.

Ketua Tim Kosabangsa UUI, Dr. Mutiawati, S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung pengembangan usaha kecil di Aceh yang berbasis ramuan tradisional, khususnya UMKM Makjun.

“Kami berharap kegiatan ini mampu menggerakkan UMKM lokal sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian, khususnya bagi perempuan di Aceh,” ujarnya.

Makjun sendiri dikenal sebagai ramuan herbal khas Aceh yang dipercaya mampu mempercepat pemulihan pasca melahirkan. Produk ini menggunakan bahan baku alami dan diolah dengan teknik tradisional, namun tetap mengacu pada standar kesehatan modern. Dalam workshop ini, Tim Kosabangsa memberikan pemaparan mengenai pengolahan Makjun, termasuk pemilihan bahan-bahan, proses produksi, dan teknik penyajian dalam bentuk Teh Makjun yang praktis.

Workshop ini juga melibatkan tim pendamping dari Universitas Syiah Kuala (USK), yakni Dr. Drh. Nuzul Asmalia, M.Si., dan Prof. Dr. Hafasnuddin. Selain itu, dua anggota Tim Kosabangsa UUI, Eva Rosdiana, SST., MKM., dan Rulia Meilina, S.Farm., M.Si., turut hadir untuk berbagi pengetahuan kepada masyarakat.

Pada hari pertama workshop, Tim Kosabangsa UUI memfokuskan materi pada pengembangan dan pengolahan UMKM Makjun bagi warga Desa Klieng Meuria. Sedangkan pada hari kedua, pelatihan difokuskan pada cara pembuatan dan pemanfaatan Teh Makjun, yang dianggap memiliki kandungan antioksidan, penguat stamina, dan pelancar ASI.

“Kami berharap para peserta dapat memahami khasiat dan cara pengolahan Teh Makjun sehingga bisa menjadi alternatif pemulihan bagi ibu pasca melahirkan,” tambah Mutiawati.

Kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat Desa Klieng Meuria, termasuk kepala desa dan perangkat gampong yang turut hadir dalam workshop tersebut. Para peserta mengaku mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan ini, terutama terkait pemanfaatan ramuan tradisional dalam kehidupan sehari-hari.

Workshop yang digelar Kosabangsa UUI ini diharapkan bisa menguatkan UMKM lokal dalam mengembangkan Makjun sebagai salah satu produk unggulan Aceh di sektor kesehatan tradisional.

Editor: Akil

Ketua PMI Banda Aceh Belajar Kesiapsiagaan Bencana di Jepang

0
Ketua PMI Banda Aceh Belajar Kesiapsiagaan Bencana di Jepang. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banda Aceh, Ahmad Haeqal Asri, melakukan kunjungan ke Blood Center Nagoya, Jepang, atas undangan Palang Merah Jepang (Red Cross Japan) pada Kamis (31/10/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari kesiapan Jepang dalam menghadapi bencana dan menjaga kualitas darah yang didistribusikan ke masyarakat.

“Ini kunjungan kedua saya ke Jepang, kali ini khusus ke Red Cross Japan. Kami belajar mengenai standar kualitas darah, kesehatan, dan juga manajemen bencana,” ujar Haeqal. “Aceh dan Jepang sama-sama rentan bencana. Jepang punya pengalaman panjang menghadapi gempa besar, seperti di Kobe pada 1995, dan mereka berhasil membangun kesiapsiagaan luar biasa.”

Dalam kunjungannya, Haeqal melihat bagaimana Jepang melibatkan masyarakat dari segala usia untuk siap menghadapi bencana. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, setiap individu dilatih dan dipupuk kesadarannya akan tanggung jawab bersama dalam menjaga keselamatan.

“Kesiapan Jepang menghadapi bencana bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal budaya dan karakter. Mereka menanamkan pola pikir tanggap bencana sejak dini,” jelasnya. Selain kesiapan infrastruktur, kesadaran dan disiplin masyarakat Jepang, terutama dalam menjaga kebersihan, menjadi hal yang menarik perhatian Haeqal.

Ia menyebut, meski Jepang merupakan negara padat penduduk dengan jumlah warga mencapai 150 juta jiwa, kondisi kebersihannya tetap terjaga tanpa sampah berserakan. Hal ini, menurutnya, adalah cerminan kuatnya kecintaan masyarakat terhadap negeri.

“Masyarakat Jepang begitu disiplin dan cinta pada negaranya. Kebersihan sudah menjadi budaya yang ditanamkan sejak kecil, dan ini tanpa aturan ketat atau paksaan. Ini patut kita teladani di Aceh,” ungkap Haeqal.

Selain itu, Haeqal mencatat bagaimana Jepang sangat menjaga kualitas produk dalam negeri, khususnya bahan pangan. Produk-produk terbaik seperti daging diprioritaskan untuk konsumsi dalam negeri, menunjukkan bentuk patriotisme masyarakat Jepang.

“Jika ingin mencicipi kualitas terbaik, harus menikmatinya di Jepang. Mereka benar-benar menjaga standar produk dalam negeri,” tambahnya.

Haeqal berharap Aceh bisa meniru beberapa aspek yang dilihatnya di Jepang, termasuk kesiapan menghadapi bencana, kedisiplinan, dan kecintaan pada lingkungan. Menurutnya, penerapan nilai-nilai ini akan memperkuat karakter masyarakat dan menjadikan Aceh lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan.

“Budaya cinta tanah air dan kesiapsiagaan di Jepang adalah bukti bahwa karakter harus dibangun sejak dini. Di Aceh, kita perlu mulai menanamkan kecintaan terhadap negeri dalam pendidikan anak-anak. Dengan begitu, mereka akan lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan memiliki peran aktif dalam membangun masyarakat yang tangguh,” pungkasnya.

Editor: Akil

Respon Kedatangan Pengungsi Rohingya, Pj Gubernur Aceh: Sudah Keterlaluan

0
Puluhan pengungsi rohingya mendarat di Aceh Timur. (Foto: Kiriman warga)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Safrizal, meminta aparat penegak hukum bertindak tegas jika ada indikasi penyelundupan orang. Hal ini disampaikan Safrizal menanggapi kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh Timur.

“Ini terindikasi ada aktifitas mafia human trafficking, tentu dari aspek kemanusiaan kita prihatin dengan peristiwa migrasi dari Rohingya, tapi di satu sisi yang lain ini aktivitas human trafficking sudah keterlaluan,” ujar Safrizal kepada Nukilan, Kamis (31/10/2024).

Safrizal menambahkan, sebelumnya pihak Kepolisian Daerah Aceh juga telah berhasil membongkar sindikat penyelundupan orang di Aceh Selatan. Oleh karena itu, pihaknya meminta aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum terhadap kegiatan penyelundupan orang yang kembali terjadi di Aceh Timur.

“Prosedur ini, pengungsi ini, dimonitor juga oleh Kementerian Polhukam, Imigrasi, serta dari pihak UNHCR,” jelasnya.

Safrizal mengakui, secara pembagian kewenangan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan untuk menangani kasus ini. Namun, dari aspek kemanusiaan, pihaknya berempati dan membantu, namun hukum tetap harus ditegakkan terhadap tindakan penyelundupan.

Terkait lokasi penampungan, Safrizal menyatakan pihaknya telah melakukan pemantauan di lapangan. Tim sudah ada di lokasi, namun secara resmi belum memperoleh laporan dari lapangan karena sebagian pengungsi telah melarikan diri di semak-semak.

“Pihak keamanan sedang bekerja, jika sudah berkumpul, kita antar ke tempat penampungan orang asing tanpa dokumen ini, sama seperti proses di Aceh Selatan,” pungkas Safrizal.

Reporter: Rezi

Prabowo Deklarasikan Gerakan Solidaritas Nasional, Apa yang Membuatnya Menarik?

0
Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (kanan) memeriksa pasukan pada upacara pisah sambut di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024) (Foto: Antara/Sigid Kurniawan/wpa)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dalam langkah yang dinanti-nanti, Presiden Prabowo Subianto siap meluncurkan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) pada Sabtu, 2 November 2024. Acara deklarasi ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menyatukan berbagai kekuatan, gagasan, dan sumber daya demi mencapai tujuan bersama: masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Ketua Umum GSN, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa visi GSN adalah merekatkan seluruh rakyat Indonesia.

“Kami akan menampung dan mewujudkan gagasan-gagasan besar menjadi solusi konkret bagi kehidupan masyarakat dan kemajuan bangsa,” jelasnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Salah satu inisiatif menarik yang diusung GSN adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang telah dirumuskan dalam waktu singkat pasca Pemilihan Presiden 2024. Rosan menjelaskan bahwa gagasan tersebut merupakan hasil dialog mendalam antara para ahli dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

“Ini adalah langkah nyata untuk membebaskan jutaan petani dan nelayan dari utang yang membebani mereka selama bertahun-tahun,” tambahnya.

Misi GSN tak sekadar berbicara tentang ide-ide, tetapi juga berkomitmen untuk merealisasikan resolusi yang bermanfaat secara langsung bagi masyarakat. Rosan menegaskan, “Kami ingin memastikan manfaatnya dirasakan cepat oleh masyarakat.”

Sekretaris Jenderal (Sekjen) GSN, Bobby Gafur Umar, juga menjelaskan pentingnya gerakan ini dalam menyebarkan solidaritas secara nasional.

“Peluncuran GSN di Indonesia Arena akan dihadiri oleh lebih dari 15.000 peserta,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menolak untuk berkomentar mengenai posisi Prabowo di GSN, tetapi menekankan bahwa pembentukan GSN adalah atas perintah langsung dari Prabowo. Di Maret 2024, Prabowo telah mencetuskan ide untuk mengubah tim kampanyenya menjadi GSN.

“Paguyuban ini tidak boleh bubar. Mari kita berikan nama Gerakan Solidaritas Nasional,” serunya saat itu.

Dengan deklarasi ini, Prabowo Subianto dan timnya menunjukkan komitmen untuk bergerak dari proses kampanye menuju aksi nyata demi kemajuan masyarakat Indonesia. Semua mata kini tertuju pada acara peluncuran yang dijadwalkan berlangsung dengan meriah, menandai langkah baru dalam upaya bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Editor: Akil