Beranda blog Halaman 756

Polisi Tangkap Dua Pelaku TPPO Asal Bireuen yang Jual Korban ke Laos

Penulis
Redaksi
-
0
Polisi Tangkap Dua Pelaku TPPO Asal Bireuen yang Jual Korban ke Laos. (Foto: Detik.com)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dua pria asal Bireuen, Aceh, berinisial RH dan JS, ditangkap polisi atas dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Keduanya ditangkap oleh tim gabungan dari Polda Aceh dan Polres Bireuen di lokasi terpisah pada Jumat (20/12/2024). Penangkapan ini didukung oleh kerjasama DPD RI, BP2MI, dan Dirintelkam Polda Aceh.

Dirreskrimum Polda Aceh Kombes Ade Harianto menjelaskan, kedua tersangka mengiming-imingi korban pekerjaan sebagai staf penjualan di Laos dengan gaji tinggi dan bonus besar. Para korban diberangkatkan dari Riau menuju Malaysia sebelum akhirnya dibawa ke Laos.

“Di Malaysia, semua identitas korban disita oleh agen lain yang merupakan kelompok pelaku RH. Korban diberitahu bahwa mereka telah dijual ke bos di Laos seharga Rp 10 juta,” ujar Ade pada Senin (23/12/2024).

Setibanya di Laos, para korban dipaksa bekerja sebagai admin love scamming dengan target tertentu. Mereka yang gagal memenuhi target diancam akan dijual ke Myanmar atau bahkan dibunuh jika mencoba melarikan diri.

Saat ini, polisi masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap jumlah korban dan asal-usul mereka. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Imigran serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Ancaman hukuman yang dikenakan adalah tiga hingga 15 tahun penjara.

Ade Harianto juga mengimbau masyarakat, terutama remaja dan mahasiswa yang memiliki kemampuan di bidang komunikasi serta teknologi informasi, agar tidak tergoda oleh tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji tinggi.

“Jangan sampai terlibat dalam pekerjaan yang bertentangan dengan hukum dan aturan negara lain,” tegasnya.

Editor: Akil

Ratusan Prajurit Korem 011/Lilawangsa Jalani Tes Urine Mendadak, Hasilnya Negatif

Penulis
Redaksi
-
0
Ratusan Prajurit Korem 011/Lilawangsa Jalani Tes Urine Mendadak, Hasilnya Negatif. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Lhokseumawe – Ratusan prajurit TNI dari Korem 011/Lilawangsa dan satuan Dinas Jawatan mengikuti tes urine mendadak yang digelar di Gedung KNPI Korem 011/Lilawangsa, Kota Lhokseumawe, pada Senin (23/12/2024) pagi. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan militer.

Tes urine tersebut dilaksanakan setelah apel gabungan yang diikuti dengan sosialisasi terkait Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Lhokseumawe.

Danrem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan jajaran TNI di Korem 011/Lilawangsa bersih dari narkoba.

“Tes urine ini dilakukan secara mendadak untuk memastikan tidak ada anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. TNI harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam pemberantasan narkoba,” ujar Danrem.

Kolonel Ali juga menegaskan bahwa pemeriksaan urine dilakukan untuk seluruh prajurit tanpa terkecuali, termasuk PNS di lingkungan Korem 011/Lilawangsa, mulai dari level bawah hingga perwira.

“Pencegahan dini sangat penting mengingat penyalahgunaan narkoba bisa terjadi di berbagai instansi. Kami ingin memastikan pengawasan internal berjalan optimal,” tambahnya.

Proses pengambilan sampel urine diawasi ketat oleh tim provost dan staf Intel Korem. Hasil tes menunjukkan bahwa seluruh prajurit dan PNS yang mengikuti pemeriksaan dinyatakan negatif narkoba.

“Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas hingga pemecatan akan diberlakukan,” tegas Danrem.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kasi Intel Korem 011/Lilawangsa Mayor Kav Wahyu Fredi, Katim Pencegahan BNN Kota Lhokseumawe Iqbal, dan Dandenpom IM/1 Lhokseumawe Letkol Cpm Darwin Nasution, serta ratusan personel yang turut hadir.

Editor: Akil

Faisol Riza Sarankan Uji Materi Penerapan PPN 12 Persen ke MK

Penulis
Redaksi
-
0
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Faisol Riza. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.id | Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Faisol Riza, menyarankan masyarakat untuk mengajukan uji materi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika tidak sepakat dengan penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang akan mulai diberlakukan pada Januari 2025.

Riza memberikan tanggapan ini sebagai respons terhadap pro dan kontra yang muncul terkait kebijakan tersebut.

“Kalau memang keberatan dengan pemberlakuan PPN 12 persen sesuai dengan UU HPP, masyarakat sebaiknya menguji melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (23/12/2024).

Riza juga menyoroti sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang sempat mendukung pengesahan UU HPP di DPR RI namun kini mengkritik kebijakan tersebut.

“PDI-P kan ikut menyetujui saat pengesahan, silakan teman-teman PDIP berargumentasi kembali dalam sidang JR di MK kenapa dulu menyetujui lalu sekarang menolak,” tambahnya.

Meski demikian, Riza berharap masyarakat memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan kebijakan ini demi mendukung stabilitas fiskal nasional dan berbagai subsidi yang disiapkan untuk rakyat.

“Pajak kembalinya juga tetap kepada rakyat melalui belanja pemerintah, seperti bansos atau subsidi listrik, elpiji, dan BBM. Masa PDIP sekarang lebih setuju pencabutan subsidi untuk rakyat?” ujar Riza.

Menurut Riza, sebagai negara besar yang menjadi bagian dari G-20 dan G-8, Indonesia wajar untuk memperbesar pendapatan negara dari sektor pajak. Ia yakin, peningkatan pendapatan dari PPN 12 persen akan membantu mendanai program kesejahteraan rakyat, termasuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan pelayanan publik.

“Kalau kita tidak menambah pajak, dari mana kita akan membiayai gaji guru, pembangunan sekolah, dan berbagai program kesejahteraan rakyat?” tambahnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa tarif PPN akan naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan bahwa tarif baru ini hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat dengan pengeluaran menengah ke atas.

Editor: Akil

Saldi Isra dan Arief Hidayat Dilaporkan ke MKMK, Diminta Mundur dari Penanganan Gugatan Pilkada 2024

Penulis
Redaksi
-
0
Hakim Konstitusi, Saldi Isra. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.id | Jakarta – Dua hakim konstitusi, Saldi Isra dan Arief Hidayat, dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dengan dugaan pelanggaran etik terkait dugaan afiliasi dengan partai politik tertentu. Laporan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Centrum Muda Proaktif, Onky Fahcrur Rozie, yang meminta kedua hakim untuk tidak menangani sengketa Pilkada 2024.

Onky menjelaskan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan potensi pelanggaran kode etik hakim konstitusi, khususnya terkait dengan dissenting opinion yang diungkapkan kedua hakim tersebut saat pembacaan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Selain itu, Onky juga menilai bahwa kedua hakim tersebut berpotensi mengalami conflict of interest akibat dugaan afiliasi politik.

“Sebagai lembaga yang peduli pada konstitusi, kami telah mengajukan permohonan peninjauan atas dugaan adanya pelanggaran etik yang diucapkan oleh kedua hakim saat sidang putusan, serta dugaan konflik kepentingan yang menyertainya,” ujar Onky dikutip dari Kompas.com, Senin (23/12/2024).

Laporan tersebut mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang MKMK, serta Peraturan MK Nomor 9 Tahun 2006 mengenai kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Onky meminta agar Saldi Isra dan Arief Hidayat segera dinonaktifkan sementara dari penanganan sengketa Pilkada 2024, yang menurutnya banyak terkait dengan partai politik tertentu.

Sofyan Sauri, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Centrum Muda Proaktif, menambahkan bahwa dugaan conflict of interest terhadap Saldi Isra muncul dari keterlibatannya dalam uji materi terhadap UU Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020. Selain itu, Saldi Isra juga pernah dicalonkan sebagai bakal calon wakil presiden oleh PDIP Sumatera Barat.

“Hal ini sangat berpotensi menimbulkan keraguan terhadap independensi kedua hakim dalam menangani sengketa Pilkada yang seringkali melibatkan kepentingan politik,” ujar Sofyan.

Editor: Akil

Wacana Sertifikasi Penceramah Agama, Apa Pendapat Masyarakat?

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Sertifikasi Penceramah Agama. (Foto: Mojok.co)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kasus yang melibatkan Miftah Maulana Ibrahim, mantan Utusan Khusus Presiden yang belakangan dianggap menghina pedagang es teh, memunculkan wacana baru terkait pentingnya sertifikasi penceramah agama di Indonesia. Wacana tersebut dilontarkan oleh sejumlah anggota DPR, yang menilai sertifikasi ini bisa menjadi cara untuk memastikan para pendakwah memiliki kapasitas yang memadai dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat.

Namun, meski mendapat dukungan dari berbagai kalangan, pertanyaan mengenai dampak buruk dari sertifikasi penceramah agama pun muncul. Sebagian pihak khawatir bahwa sertifikasi ini bisa mengarah pada pembatasan kebebasan berpendapat, serta mengekang keberagaman dalam menyampaikan ajaran agama.

Di sisi lain, isu ini bukanlah hal baru bagi Kementerian Agama (Kemenag). Sejak beberapa tahun belakangan, sertifikasi penceramah agama memang sudah dibahas secara intensif, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dakwah dan menghindari penyebaran ajaran yang meresahkan masyarakat.

Menanggapi wacana ini, Nukilan.id melakukan wawancara dengan warga Banda Aceh, yang mayoritas menganggap sertifikasi penceramah agama sebagai langkah yang penting. Menurut mereka, penceramah agama memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat, sehingga perlu ada jaminan bahwa mereka memiliki kapasitas yang memadai.

“Penting ya, karena yang namanya pemuka agama itu kan pasti bakal jadi panutan banyak orang. Jadi masyarakat kita tuh kalau emang udah suka sama itu orang, mau dia salah mau dia enggak, itu pasti dibela,” ujar Naila, warga yang ditemui pada Senin (23/12/2024).

Selain itu, Wildan, warga lainnya juga berpendapat bahwa sertifikasi penceramah dapat membantu menyaring konten-konten yang tidak pantas atau menyesatkan bagi masyarakat.

“Penting sih, dengan sertifikasi ini bisa menyaring sekiranya konten-konten yang tidak pantas untuk masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa sertifikasi bagi penceramah agama sangatlah relevan.

“Soalnya kan guru sekolah aja harus punya sertifikasi, apalagi guru soal urusan akhirat,” tambahnya.

Pendapat lainnya mengusulkan agar sertifikasi penceramah agama tidak hanya berbentuk pelatihan, tetapi juga berstandar dan bersanad.

“Ya sebaiknya sertifikasi seperti dosen dan dapat tunjangan sertifikasi. Sertifikasi bersanad dan menguasai beberapa kitab tertentu,” tambah Ilma.

Sertifikasi penceramah agama, jika diterapkan dengan baik, diharapkan dapat mengarahkan dakwah yang lebih berkualitas dan terhindar dari penyebaran paham radikal. Namun, tentu saja, perlu diwaspadai agar proses sertifikasi tidak mengekang kebebasan berpendapat dan penyebaran ajaran agama yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

Menara Air Taman Sari, Jejak Kolonial Belanda yang Memikat Wisatawan

Penulis
Redaksi
-
0
Menara Air Taman Sari. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Menara Air Taman Sari atau yang dikenal dengan nama Colonial Water Toren, sebuah peninggalan bersejarah dari masa kolonial Belanda, kini menjadi salah satu objek wisata yang menarik perhatian. Terletak di tepi jalan Balai Kota, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, menara ini tak hanya menawarkan panorama arsitektur kolonial, tetapi juga menyimpan kisah penting tentang sistem pengairan pada masa penjajahan.

Dilansir dari berbagai sumber, menara air ini dibangun pada awal abad ke-20, tepatnya sekitar tahun 1903. Menara Air Taman Sari berdiri megah bersebelahan dengan Taman Sari dan tidak jauh dari Masjid Raya Baiturrahman. Diresmikan oleh Pemerintah Hindia-Belanda, menara ini awalnya berfungsi sebagai tempat penampungan dan distribusi air untuk keperluan pemerintahan serta masyarakat Banda Aceh pada masa itu.

Nukilan.id melihat arsitektur menara ini memang mencerminkan ciri khas kolonial dengan detail simetris, berwarna putih, dan atap berbentuk kubah yang terbuat dari seng. Pada bagian atas, terdapat puncak berbentuk segi enam yang semakin menambah keunikan bangunan ini. Bagian atas menara lebih lebar dan terbuat dari kayu, dihiasi dengan ukiran khas Belanda yang sederhana namun elegan.

Menara ini bukan sekadar objek wisata, namun juga bagian penting dari sejarah kota Banda Aceh. Air yang diolah di menara ini berasal dari pegunungan Glee Taron di Aceh Besar dan didistribusikan ke berbagai kebutuhan, mulai dari kepentingan militer hingga pengawasan sipil di Kutaradja (Banda Aceh). Pembangunan menara ini, bersama dengan pusat pengolahan air yang dibangun pada 1904, merupakan salah satu upaya pemerintah kolonial Belanda untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kota yang saat itu berkembang pesat.

Menara ini dibangun dengan prinsip untuk mencukupi kebutuhan air bagi penduduk Banda Aceh pada masa itu. Menara air ini lebih tinggi dari bangunan-bangunan lain di kota, sehingga air bisa mengalir dengan bantuan gravitasi ke tempat yang lebih rendah. Meski ketinggiannya tidak terlalu mencolok, menara ini tetap menunjukkan kehebatan sistem pengairan yang digunakan pada zaman itu.

Kini, Menara Air Taman Sari menjadi salah satu situs budaya yang sering dikunjungi wisatawan. Keberadaannya tak hanya menambah nilai sejarah, tetapi juga memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat pada masa penjajahan Belanda. Keberadaan menara ini pun menunjukkan betapa pentingnya sistem pengairan dalam perkembangan kota Banda Aceh pada masa itu.

Menara Air Taman Sari adalah bukti konkret dari sejarah panjang peradaban Aceh yang terus hidup dan dikenang. Sebagai peninggalan kolonial yang kini menjadi ikon wisata, menara ini tetap berdiri tegak, membawa kisah masa lalu yang penuh makna bagi generasi sekarang dan mendatang. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

T. Muhammad Arfan Terpilih sebagai Ketua Taekwondo Aceh Barat 2024-2028

Penulis
Redaksi
-
0
T. Muhammad Arfan Terpilih sebagai Ketua Taekwondo Aceh Barat 2024-2028. (Foto: RRI)

NUKILAN.id | Meulaboh – T. Muhammad Arfan resmi terpilih sebagai Ketua Pengurus Cabang Taekwondo Indonesia (Pengcab TI) Aceh Barat untuk periode 2024-2028. Pemilihan ini berlangsung melalui musyawarah di Meulaboh, Sabtu (21/12/2024), dan menetapkan Arfan sebagai ketua secara aklamasi.

Dalam sambutannya, Arfan memaparkan visi besar untuk mengembangkan taekwondo di Aceh Barat dengan menjunjung tinggi sportivitas, membentuk kepribadian yang tangguh, menanamkan disiplin, dan mendorong peningkatan prestasi atlet.

“Kami optimistis dapat membawa perubahan signifikan bagi olahraga taekwondo di Aceh Barat,” ujar Arfan.

Arfan juga menjabarkan sejumlah misi strategis, termasuk membangun kedisiplinan anggota, membina atlet berprestasi di berbagai dojang, meningkatkan kualitas pelatih melalui pelatihan, dan menyelenggarakan turnamen terbuka baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Ia menegaskan kesiapan timnya untuk segera memulai program kerja setelah menerima Surat Keputusan (SK).

Cabang Taekwondo Aceh Barat mencatat prestasi gemilang sepanjang tahun 2024, di antaranya meraih 2 medali emas dan 1 perunggu dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Aceh Timur, serta 2 emas dan 2 perak di turnamen Triguna Darma Medan. Tak hanya itu, pada ajang Bapomi Sumatera Utara, para atlet juga berhasil membawa pulang 1 emas, 2 perak, dan 3 perunggu.

Saat ini, Pengcab TI Aceh Barat membina 150 atlet yang terdiri dari pelajar SMP, SMA, dan kategori umum. Latihan rutin dilakukan empat kali dalam seminggu di Aula Muhammadiyah dan Mess Atlet, dengan bimbingan dari 3 pelatih bersertifikat nasional dan 10 pelatih lokal.

Sebagai program unggulan, Arfan memperkenalkan Pekan Taekwondo Aceh Barat, sebuah ajang pencarian bakat sekaligus untuk memperkuat solidaritas antar-dojang.

“Kami ingin menjadikan taekwondo kebanggaan Aceh Barat yang mampu bersaing di level nasional hingga internasional,” kata Arfan penuh semangat.

Dengan kepemimpinan baru, Taekwondo Aceh Barat diharapkan terus mencetak prestasi dan menjadi kekuatan penting dalam dunia olahraga Indonesia.

Editor: Akil

Pemprov Aceh Anggarkan Rp 1,2 Miliar untuk Rehabilitasi Rumah Dinas Kapolda

Penulis
Redaksi
-
0
Kantor Gubernur Aceh (Foto: Agus Setyadi/detikSumut)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,2 miliar untuk rehabilitasi rumah dinas Kapolda Aceh. Informasi ini terungkap dari situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Aceh.

Proses tender dengan kode RUP 53445016 tersebut telah selesai setelah dibuat pada 14 November 2024. Proyek ini berada di bawah kendali Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.

“Nilai pagu paket Rp 1.265.000.000, nilai HPS paket Rp 1.264.989.000,” tertulis dalam LPSE Aceh.

Pemenang tender adalah CV Mitra Cahaya Mandiri, sebuah perusahaan yang beralamat di Dusun Jataleb, Gampong Lamjamee, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh. Lokasi pengerjaan proyek berada di Kota Banda Aceh.

Proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperbaiki fasilitas rumah dinas pejabat untuk mendukung tugas dan fungsinya di Aceh.

Editor: Akil

Kenaikan PPN 2025, Pelaku Usaha Beras di Aceh Khawatirkan Dampak ke Biaya Produksi

Penulis
Redaksi
-
0

NUKILAN.id | Banda Aceh – Rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 mendapat tanggapan serius dari pelaku usaha beras di Aceh. Ketua DPD Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Aceh, Dr. Darmawan, menilai kenaikan ini berpotensi menambah beban biaya produksi, meski beras tetap dibebaskan dari PPN.

“Kenaikan PPN ini akan mempengaruhi biaya operasional penggilingan, mulai dari pengangkutan hingga penyimpanan,” ujar Dr. Darmawan, Minggu (22/12/2024).

Ia menjelaskan, meskipun beras tidak dikenakan PPN, lonjakan tarif pajak tersebut tetap berdampak pada komponen biaya lainnya, seperti transportasi, perawatan mesin, dan pergudangan. Saat ini, harga beli gabah dari petani sudah berada di angka Rp6.600 per kilogram, atau 10 persen di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

“Biaya produksi bisa meningkat 3-5 persen akibat kenaikan PPN. Dengan margin usaha yang sudah tipis, hal ini cukup signifikan, terutama bagi penggilingan padi skala kecil,” katanya.

Dr. Darmawan juga menyoroti potensi ketimpangan harga jual beras akibat persaingan dengan Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dari pemerintah. Kondisi ini, menurutnya, bisa memukul pendapatan pengusaha kecil di sektor penggilingan padi.

“Kami memahami upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara, tapi kebijakan ini seharusnya mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pangan yang strategis,” tutupnya.

Kenaikan tarif PPN ini diperkirakan akan memberikan tantangan baru bagi rantai distribusi beras, sekaligus menjadi ujian bagi keberlanjutan usaha kecil di sektor perberasan.

Editor: Akil

Peran Gajah Sumatera dalam Evakuasi Tsunami Aceh: Sebuah Kenangan yang Terlupakan

Penulis
Redaksi
-
0
Replika saat gajah membantu evakuasi tsunami Aceh di pamerah temporer Gajah di Museum Tsunami Aceh. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Dua puluh tahun lalu, pada 26 Desember 2004, Aceh diterjang oleh tsunami yang meluluhlantakkan hampir seluruh wilayah pesisirnya. Setelah gempa besar berkekuatan magnitudo 9,3 mengguncang kawasan tersebut, ombak raksasa melanda, menghancurkan rumah, bangunan, dan menewaskan ribuan orang.

Dalam situasi yang penuh kepanikan dan keterbatasan, Aceh yang terisolasi dari dunia luar, menerima bantuan dunia dengan bantuan internasional yang berbondong-bondong menawarkan bantuan, namun keterbatasan akses menghambat kedatangan mereka. Namun, di tengah perjuangan penuh tantangan ini, ada pahlawan tak terduga yang berperan dalam evakuasi korban, yaitu gajah Sumatera.

Dilansir dari berbagai sumber, sebelum alat berat dan bantuan internasional tiba, gajah-gajah yang terlatih dari Conservation Response Unit (CRU) Saree di Aceh Besar turun tangan. Gajah-gajah ini, seperti Midok, Lia, dan Amoy, menjadi garda terdepan dalam membersihkan puing-puing, mengangkat pohon tumbang, dan membuka jalur untuk mempercepat proses evakuasi korban.

Gajah, yang sejak zaman dahulu dikenal sebagai hewan pekerja keras, memegang peranan penting di masa bencana tersebut. Keahlian mereka dalam membawa beban, kemampuan berenang dan bertahan di medan sulit, serta kedekatannya dengan manusia membuat mereka menjadi alat bantu yang sangat efektif dalam situasi darurat. Dengan menggunakan sepatu pelindung pada kaki mereka, gajah-gajah ini mampu menavigasi medan berat yang sulit dijangkau oleh manusia atau mesin.

Nukilan.id melihat di Museum Tsunami Aceh, sebuah pameran temporer yang diberi nama “Gajah, Sang Penolong” digelar untuk mengenang kontribusi besar gajah-gajah Sumatera dalam proses evakuasi tersebut. Pameran ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat, terutama generasi muda, akan peran gajah yang sering terlupakan di balik bantuan besar dari berbagai negara. Melalui foto-foto, video, dan replika bangunan yang hancur, pengunjung dapat merasakan kembali suasana dan situasi sulit saat tsunami melanda Aceh.

Pameran ini membuka mata masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana. Banyak yang tidak tahu tentang kontribusi gajah dalam evakuasi tsunami. Pameran ini memberikan informasi penting bagi kita semua, terutama generasi muda, agar lebih peduli dan siap menghadapi bencana.

Saat ini, Midok, salah satu gajah yang aktif dalam evakuasi, berusia 40 tahun. Meskipun beberapa gajah yang terlibat dalam evakuasi telah meninggal, kontribusi mereka tetap dikenang. Di konservasi, Midok hidup bersama gajah-gajah lainnya, termasuk gajah Thailand. Keberadaan mereka tetap menjadi simbol dari perjuangan tak kenal lelah di saat-saat terberat dalam sejarah Aceh.

Pameran ini menjadi pengingat penting bahwa selain bantuan internasional, keberadaan gajah-gajah Sumatera dalam proses evakuasi tsunami Aceh adalah salah satu kisah heroik yang perlu dikenang dan dihargai. Sebagai makhluk yang telah berperan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, keberadaan gajah harus tetap dijaga untuk masa depan, terutama jika mereka kembali diperlukan di masa depan. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

1...755756757...2,547Halaman 756 dari 2,547

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id