Beranda blog Halaman 719

Luhut Usulkan Family Office Dibentuk Februari 2025

0
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan bakal mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar family office segera dibentuk pada Februari 2025. (Foto: CNN Indonesia)

NUKILAN.id | Jakarta — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan berencana mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar family office segera dibentuk pada Februari 2025. Usulan ini merupakan kelanjutan dari rencana yang pertama kali mencuat saat pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Lanjut, harus lanjut, presiden setuju mengenai itu, tinggal kita tangani lagi,” ujar Luhut saat ditemui di Gedung IDN, Rabu (15/1/2024).

Luhut menyatakan bahwa family office perlu segera dijalankan karena memiliki berbagai manfaat strategis bagi Indonesia. Menurutnya, konsep ini akan membantu memperkuat investasi dan stabilitas pasar keuangan di dalam negeri.

“Kita mau cepat. Kalau saya ketemu presiden, kalau saya boleh usul, bulan depan boleh kita jadikan. Kita sudah lama studi,” jelasnya.

Family office, yang telah diterapkan di sejumlah negara seperti Singapura, Abu Dhabi, dan Hong Kong, berfungsi sebagai lembaga yang mengelola kekayaan keluarga besar sekaligus menarik lebih banyak investasi. Luhut menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang lebih ramah agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara tetangga.

“Kita nggak mau kalah dari negara tetangga kita. Alur berpikir kita harus dibalik, jangan ngitung untung saya aja, untungmu juga harus dipikir, investor ya,” terangnya.

Ia menyoroti kebijakan di Indonesia yang selama ini dinilai hanya berfokus pada keuntungan domestik tanpa mempertimbangkan insentif menarik bagi investor. Sebagai contoh, Malaysia dinilai lebih kompetitif dalam menawarkan insentif sehingga lebih menarik bagi penanam modal asing.

“Mereka kasih insentif yang sangat kompetitif. Kita harus (kasih insentif menarik juga). Kalau nggak, kita kalah,” pungkas Luhut.

Editor: Akil

BPKP Aceh Audit Perusahaan Sawit, Fokus pada Perizinan HGU

0
Ilustrasi kebun kelapa sawit terbesar di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan. (Sinar Mas Agribusiness and Food)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh tengah mengaudit perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Aceh. Audit ini mencakup perusahaan dengan Hak Guna Usaha (HGU) resmi maupun yang beroperasi tanpa HGU. Langkah tersebut diambil untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perizinan lahan.

Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Supriyadi, SE, MM, menyampaikan bahwa proses audit dimulai sejak awal 2024 dan masih berlangsung hingga kini.

“Untuk saat ini kami melakukan sampling audit terhadap tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit baik perusahaan yang beroperasi tanpa HGU maupun yang memiliki sertifikat HGU. Audit kami lakukan sejak awal tahun 2024 sampai saat ini,” ujar Supriyadi saat dikutip dari KabarTamiang.com pada Kamis (16/1/2025).

Menurut Supriyadi, pihaknya berharap audit terhadap tiga perusahaan yang menjadi sampel tersebut dapat diselesaikan pada 2025.

“BPKP bersama Pemda menghimbau agar seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit dan yang punya perkebunan untuk melengkapi seluruh perizinan sesuai peraturan. Jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh, M. Shafik Ananta Inuman, ST, MUM, mengungkapkan bahwa 23 dari 537 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh tidak memiliki HGU.

“Ada 23 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Aceh tanpa memiliki HGU,” ujar Shafik singkat, tanpa merinci nama-nama perusahaan tersebut.

Audit yang dilakukan oleh BPKP Aceh dan pengungkapan data oleh BPN Provinsi Aceh menjadi bagian dari upaya meningkatkan tata kelola perkebunan sawit yang lebih baik di wilayah tersebut. Hak Guna Usaha merupakan syarat penting dalam legalitas pengelolaan lahan untuk keperluan komersial, termasuk perkebunan kelapa sawit.

Regulasi perizinan yang lengkap tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi perusahaan, tetapi juga menghindari potensi konflik lahan dan sanksi hukum di masa depan. Pemerintah daerah bersama BPKP terus mendorong pelaku usaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

Sementara itu, laporan terkait nama-nama perusahaan yang belum memiliki HGU serta langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kepatuhan akan menjadi perhatian publik yang terus ditunggu kelanjutannya.

Editor: Akil

Bea Cukai Aceh Dorong Perekonomian Melalui Fasilitas Kepabeanan dan Cukai

0
Bea Cukai Aceh Dorong Perekonomian Melalui Fasilitas Kepabeanan dan Cukai. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh terus memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sepanjang 2024, Bea Cukai Aceh memfasilitasi sektor industri dengan memberikan berbagai insentif kepabeanan dan cukai yang secara langsung mendorong investasi dan kelancaran usaha di wilayah tersebut.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pembebasan bea masuk dan pembebasan pajak untuk kegiatan eksplorasi hulu minyak dan gas bumi di blok Andaman. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Aceh, Leni Rahmasari, menjelaskan bahwa sepanjang tahun lalu, sebanyak 14 permohonan dari perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) yang berkolaborasi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah diproses.

“Fasilitas ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan seperti PT. Pertamina EP, Mubadala Energy (South Andaman) RSC Ltd, dan Medco E & P Malaka untuk mendukung kegiatan eksplorasi hulu minyak dan gas bumi,” ujar Leni, Rabu (15/1/2025). Total nilai pabean yang difasilitasi mencapai USD 5.766.290,92.

Ia menambahkan, pemberian fasilitas tersebut tidak hanya bertujuan memacu investasi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mendukung peningkatan ekspor minyak dan gas serta menambah penerimaan negara.

Bea Cukai Aceh turut memberikan insentif fiskal langsung untuk sektor logistik dan manufaktur. Sejumlah perusahaan seperti PT. Trans Continent, PT. Perta Arun Gas, dan PT. Aceh Makmur Bersama menjadi penerima manfaat, dengan tujuan utama mempermudah kegiatan usaha di Aceh dan menjaga kelancaran arus kas perusahaan melalui penangguhan bea masuk.

“Fasilitas yang diberikan kepada industri ini berdampak positif bagi perekonomian lokal, dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan sektor pendukung seperti rumah makan dan transportasi di sekitar lokasi fasilitas,” tambah Leni.

Komitmen Bea Cukai Aceh juga terlihat dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada 2024, 70 persen dari 24 UMKM binaan berhasil melakukan ekspor, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan ekonomi nasional.

Bea Cukai Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mendukung perekonomian daerah dan nasional melalui pemberian berbagai fasilitas kepabeanan, cukai, serta insentif fiskal kepada para pelaku usaha. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional.

Editor: Akil

Temuan Kasus PMK di Aceh Selatan, Peternak Diminta Tingkatkan Kewaspadaan

0
Aktivis Mahasiswa Aceh Selatan, Tonicko Anggara. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak kembali mencuat di Kabupaten Aceh Selatan. Sebanyak enam kasus telah terdeteksi di wilayah tersebut, dengan rincian dua kasus di Ujung Padang Rasian, Pasie Raja, dan empat kasus di Gelumbuk, Kluet Selatan. Temuan ini memicu kekhawatiran di kalangan peternak dan mendorong aktivis mahasiswa untuk menyerukan langkah-langkah pencegahan.

Tonicko Anggara, seorang aktivis mahasiswa asal Aceh Selatan, meminta para peternak untuk lebih waspada dan segera melaporkan jika mendapati gejala PMK pada ternak mereka.

“Kami mendapatkan informasi atas temuan PMK pada ternak di Aceh Selatan. Oleh karenanya kami menghimbau kepada seluruh peternak di Aceh Selatan untuk waspada dan melaporkan bila mana terdapat gejala-gejala PMK pada ternak nya langsung ke Dinas Pertanian Aceh Selatan dan Puskeswan-puskeswan di Aceh Selatan agar segera di tindaklanjuti,” ujarnya.

Ia juga memaparkan gejala PMK yang harus diwaspadai oleh peternak, di antaranya adalah demam tinggi, pincang, produksi air liur yang berlebihan, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, produksi susu menurun, getaran pada bibir, dan mulut berbusa. Informasi tentang gejala ini diharapkan dapat memudahkan peternak dalam melakukan deteksi dini dan pelaporan kepada pihak berwenang.

Selain menyerukan kewaspadaan, Tonicko menegaskan pentingnya penanganan serius dari pihak Dinas Pertanian Aceh Selatan dan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.

“Dinas terkait yang dalam ini adalah Dinas Pertanian Aceh Selatan melalui Puskeswan-puskeswan di Aceh Selatan harus serius dan totalitas dalam temuan kasus ini agar hewan ternak di Aceh Selatan dapat terbebas dari PMK dan hewan ternak yang sudah terinfeksi virus PMK ini dapat diobati segera sehingga dapat mengurangi potensi kematian pada hewan ternak yang berdampak langsung pada peternak kita di Aceh Selatan,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Tonicko juga mendesak pemerintah daerah untuk segera mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan PMK di wilayah tersebut. Menurutnya, dukungan anggaran yang memadai dapat mempercepat langkah-langkah pengendalian penyakit.

“Kita mendesak pemerintah daerah untuk menganggarkan anggaran terkait penanggulangan dan pencegahan PMK di Aceh Selatan melalui Dinas Pertanian Aceh Selatan agar ternak-ternak di Aceh Selatan dapat terbebas dan sembuh dari PMK yang kini menghantui,” tutupnya.

Kasus PMK yang terus bertambah ini menjadi tantangan serius bagi sektor peternakan di Aceh Selatan. Diperlukan sinergi antara peternak, pemerintah, dan masyarakat untuk menekan penyebaran penyakit serta melindungi perekonomian lokal yang sangat bergantung pada hasil peternakan.

Editor: Akil

Ribut Tanah di Aceh Barat, Seorang Warga Bacok Leher Tetangga

0
Ribut Tanah di Aceh Barat, Seorang Warga Bacok Leher Tetangga. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Meulaboh — Perselisihan soal tanah berujung tragis di Desa Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat. TH (54), seorang warga setempat, nekat membacok leher tetangganya, Syafruddin (43), dengan sebilah golok hingga terluka parah, Selasa (14/1/2025). Peristiwa tersebut bermula saat korban memprotes pembersihan lahan yang diklaim sebagai miliknya.

Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana menyatakan bahwa pelaku berhasil ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian.

“Pelaku TH kita tangkap pada Rabu (15/1) jelang dini hari sekira pukul 00.30 WIB di rumah abang kandungnya di Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat,” kata Andi Kirana kepada wartawan, Rabu siang.

Setelah melakukan penyerangan, TH sempat melarikan diri ke hutan. Namun, berkat kerja cepat petugas, ia berhasil diringkus dan kini menjalani proses hukum di Mapolres Aceh Barat.

Insiden berdarah ini dipicu oleh sengketa batas tanah. Saat kejadian, Syafruddin sedang memeriksa lahannya di Dusun Musalla, Gampong Pante Cermin, yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya. Di sana, ia menemukan TH bersama istrinya tengah membersihkan lahan dengan parang dan golok.

Syafruddin memperingatkan TH bahwa mereka telah melewati batas tanah yang sah. Namun, klaim tersebut ditolak oleh TH, yang berujung pada adu mulut.

“Saat terjadi perdebatan, pelaku TH mendekati korban sambil mengayunkan parang/golok tersebut ke arah leher korban,” ungkap Andi Kirana.

Akibat serangan itu, Syafruddin mengalami luka serius. Lehernya terluka parah hingga bagian tenggorokan terlihat. Korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh untuk mendapatkan pertolongan medis. Tim medis harus memberikan 28 jahitan untuk menutup luka tersebut.

Setelah kejadian, TH sempat bersembunyi di hutan sebelum akhirnya diringkus polisi di rumah saudaranya. Saat ini, pelaku telah diamankan di Mapolres Aceh Barat untuk penyelidikan lebih lanjut.

Kapolres Andi Kirana memastikan pelaku akan dikenai Pasal 351 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan berat. Ancaman hukumannya mencapai lima tahun penjara.

“Saat ini telah diamankan di Mapolres Aceh Barat guna proses penyelidikan lebih lanjut,” ujar Kapolres.

Kasus ini menambah daftar panjang sengketa tanah yang memicu tindak kekerasan di Aceh, mengingat banyak persoalan terkait kepemilikan lahan yang belum terselesaikan dengan tuntas.

Editor: Akil

Ketua DPRA Serahkan Pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih kepada Mendagri

0
Ketua DPRA Serahkan Pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih kepada Mendagri. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.id | Jakarta — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadli, bertemu dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, di Gedung B Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa (15/1). Pertemuan ini bertujuan untuk menyerahkan hasil paripurna DPRA terkait penetapan gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih dalam Pilkada 2024 serta keputusan mengenai jadwal pelantikan yang direncanakan pada 7 Februari 2025.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Pj Gubernur Aceh Safrizal, pimpinan DPRA, ketua-ketua fraksi, serta Sekretaris DPRA. Dalam pertemuan, Zulfadli menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen DPRA untuk memastikan transisi kepemimpinan berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.

“Langkah ini menunjukkan komitmen kami dalam memastikan proses pelantikan berjalan sesuai ketentuan dan waktu yang telah disepakati, yakni 7 Februari 2025,” ujar Zulfadli kepada media usai pertemuan.

Pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih tketua dpraersebut didasarkan pada Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mengatur bahwa pelantikan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden di hadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah dalam rapat paripurna istimewa DPRA. Acuan hukum lainnya adalah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 yang secara khusus menetapkan tanggal pelantikan.

“Kejelasan tanggal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan pelantikan dan menjamin kelancaran transisi kepemimpinan di Aceh,” tambah Zulfadli.

Politisi yang dikenal dengan panggilan Abang Samalanga tersebut berharap pelantikan berjalan lancar dan mendapat dukungan penuh dari Presiden, sehingga proses transisi dapat membawa stabilitas politik serta mempercepat pembangunan di Aceh.

“Kami berharap Presiden mendukung pelantikan ini agar berjalan sesuai jadwal dan ketentuan. Stabilitas politik dan percepatan pembangunan daerah bergantung pada proses transisi yang mulus,” tegasnya.

Dengan persiapan yang matang dan dukungan regulasi yang kuat, pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh diharapkan menjadi momentum penting untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat Aceh di masa mendatang.

Editor: Akil

Bertemu Wamendagri, Pj Gubernur Aceh: Pilkada Berjalan Lancar Tanpa Gugatan

0
Penjabat Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si dan Ketua DPR Aceh, Zulfadli A.Md bersama pimpinan DPRA melakukan audiensi dengan Wakil Menteri (Wamen), Bima Arya Sugiarto di ruang kerja Gedung B Kementerian Dalam Negeri. (Foto: HUMAS BPPA)

NUKILAN.id | Jakarta — Penjabat Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si., bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadli A.Md. dan pimpinan lainnya, bertemu dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Gedung B Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Rabu (15/1/2025). Pertemuan tersebut membahas proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh yang baru saja selesai dilaksanakan.

Dalam audiensi tersebut, Safrizal menyampaikan bahwa Pilkada di Aceh berlangsung aman, damai, dan tanpa gugatan hukum. “Alhamdulillah, Pilkada Aceh berjalan lancar dan baik, Pak Wamen,” kata Safrizal dengan didampingi Zulfadli dan jajaran DPRA.

Safrizal juga menyinggung rencana pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih yang dijadwalkan akan dilaksanakan di Gedung Paripurna DPRA di Banda Aceh, mengikuti tradisi pelantikan sebelumnya.

Menanggapi laporan tersebut, Wamendagri Bima Arya menyambut baik kabar dari Aceh. Ia menyebutkan bahwa pemerintah pusat masih dalam tahap pembahasan jadwal pelantikan bersama Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Hingga saat ini, kami masih mendiskusikan tanggal pelantikan,” ujar Bima Arya. Ia menambahkan, proses penyesuaian agenda Mahkamah Konstitusi juga perlu dipertimbangkan, terutama jika terdapat potensi sengketa hasil pemilihan. “Namun, sampai sekarang situasi terlihat baik, jadi kita tunggu saja perkembangan lebih lanjut,” imbuhnya.

Pertemuan yang berlangsung penuh kehangatan itu mencerminkan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan pusat dalam menjaga stabilitas demokrasi di Aceh. Dengan Pilkada yang berjalan tanpa hambatan, langkah selanjutnya akan difokuskan pada proses transisi kepemimpinan yang diharapkan membawa perubahan positif bagi Aceh.

Editor: Akil

Kemenag Aceh Wajibkan Sesi Baca Al-Qur’an 15 Menit di Madrasah

0
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Aceh, Azhari. (Foto: Dok. Kanwil Kemenag Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Komitmen untuk meningkatkan literasi Al-Qur’an di kalangan pelajar terus dipacu oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Drs. H. Azhari, M.Si., mendorong seluruh madrasah di Aceh untuk menerapkan sesi membaca Al-Qur’an selama 15 menit sebelum memulai proses belajar-mengajar.

Dalam pernyataannya pada Rabu (15/1/2025), Azhari menegaskan bahwa kebiasaan membaca Al-Qur’an ini akan dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal adalah membimbing siswa agar mampu membaca secara tartil, yaitu sesuai dengan kaidah tajwid. Setelah mahir, siswa akan dilatih membaca Al-Qur’an dengan irama tilawatil Qur’an yang lebih melibatkan estetika.

“Membaca Al-Qur’an dengan baik adalah keterampilan yang harus dimiliki setiap siswa madrasah. Limit 15 menit membaca ini juga diharapkan meningkatkan kemampuan guru dalam melafalkan Al-Qur’an,” kata Azhari.

Ia menekankan bahwa tanggung jawab mendidik siswa dalam membaca Al-Qur’an bukan hanya berada di pundak guru agama semata. Semua guru di madrasah, apa pun mata pelajaran yang mereka ajarkan, wajib memiliki kemampuan membaca Al-Qur’an yang baik dan turut serta dalam membimbing siswa.

“Semua guru madrasah harus mampu membaca Al-Qur’an. Ini menjadi bagian dari tanggung jawab moral kita dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia,” tegas Azhari.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung visi dan misi Kementerian Agama dalam memperkuat pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Selain penerapan sesi membaca Al-Qur’an, Azhari mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenag Aceh untuk menginternalisasi lima nilai budaya kerja Kementerian Agama: integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan.

Program ini disambut baik oleh sejumlah pihak. Menurut Rahmawati, seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lhokseumawe, penerapan sesi membaca Al-Qur’an memberikan dampak positif dalam membangun suasana religius di sekolah

. “Siswa lebih disiplin, dan ada peningkatan rasa cinta terhadap Al-Qur’an. Para guru juga lebih terpacu untuk terus belajar dan memperbaiki bacaan mereka,” ujarnya.

Dengan kebijakan ini, Kemenag Aceh berharap menciptakan generasi madrasah yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga memiliki fondasi spiritual yang kuat.

Editor: Akil

Angka Kemiskinan di Aceh Turun 1,59 Persen, Penurunan Terbesar dalam Empat Tahun

0
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Ahmadriswan Nasution. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat penurunan signifikan tingkat kemiskinan di provinsi ini pada September 2024 dibandingkan Maret 2024. Data terbaru menunjukkan persentase penduduk miskin di Aceh menurun dari 14,23 persen menjadi 12,64 persen. Dengan demikian, angka kemiskinan turun sebesar 1,59 persen dalam enam bulan terakhir.

Penurunan ini menjadi capaian terbesar dalam kurun waktu empat tahun terakhir sejak Maret 2019. Kepala BPS Aceh, Ahmadriswan Nasution, menekankan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras berbagai pihak dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan yang lebih terarah dan terintegrasi.

“Ini pencapaian tertinggi dari pengamatan catatan kita selama 4 tahun terakhir sejak Maret 2019. Bahwa penurunan kemiskinan Aceh pada September 2024 ini turun sebanyak 1,59 persen,” kata Ahmadriswan dalam konferensi pers rilis resmi BPS, Rabu (15/1/2025).

Penurunan Lebih Signifikan di Perdesaan

Data BPS juga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di perdesaan mengalami penurunan lebih tajam dibandingkan wilayah perkotaan. Di desa, angka kemiskinan turun sebesar 1,76 persen, dari 16,75 persen pada Maret 2024 menjadi 14,99 persen pada September 2024. Sementara di perkotaan, penurunan kemiskinan tercatat sebesar 1,23 persen, dari 9,60 persen menjadi 8,37 persen.

“Hal ini menandakan bahwa masyarakat perdesaan yang selama ini menjadi fokus utama program pengentasan kemiskinan semakin merasakan dampak positif dari kebijakan yang telah diimplementasikan,” jelas Ahmadriswan.

Meski demikian, tantangan masih besar. BPS mencatat masih ada sekitar 718,96 ribu orang yang berada di bawah garis kemiskinan di Aceh.

“Dan ini masih menjadi tantangan bagi kita semua, karena masih ada sebanyak 718,96 ribu orang agar bisa dientaskan keluar dari tingkat kemiskinan,” tambah Ahmadriswan.

Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Turun

Selain penurunan angka kemiskinan, BPS juga mencatat perbaikan pada Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan yang menggambarkan seberapa jauh rata-rata pendapatan penduduk miskin dari garis kemiskinan, turun dari 2,260 pada Maret 2024 menjadi 1,953 pada September 2024.

“Penurunan ini mencerminkan bahwa bukan hanya jumlah penduduk miskin yang berkurang, tetapi juga jarak pendapatan (didekati dengan konsumsi) rumah tangga miskin dari garis kemiskinan semakin kecil,” jelas Ahmadriswan.

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan, yang menunjukkan distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, turun dari 0,712 menjadi 0,470. Penurunan ini menunjukkan distribusi bantuan atau program pengentasan kemiskinan yang semakin merata dan efektif.

“Ini merupakan sinyal positif untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Ahmadriswan.

Editor: AKil

Komunitas Aceh Flora dan Fauna Ajak Siswa di Langsa Jaga Lingkungan untuk Indonesia Emas 2045

0
Komunitas AF2 melakukan penanaman pohon di SMPN 7 Langsa. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Langsa — Komunitas Flora dan Fauna Aceh (AF2) menggelar kegiatan edukasi lingkungan hidup di sejumlah sekolah menengah di Kota Langsa. Mengusung tema “Seni Menjaga Lingkungan Hidup Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan tersebut juga diisi dengan aksi penanaman bibit pohon di area sekolah.

Ketua AF2, Iqbal Fachrul Razzy yang akrab disapa Ayong, mengatakan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini kepada para siswa. Menurutnya, siswa di Aceh, khususnya Langsa, harus memahami pentingnya menjaga lingkungan hidup agar mereka dapat menjadi bagian dari pendorong perubahan menuju Indonesia yang lebih sehat dan bersih.

“Kami ingin siswa di Aceh, terutama di Langsa, menjadi motor penggerak gerakan menuju Indonesia Emas 2045 melalui lingkungan hidup yang bersih dan sehat,” ujar Ayong saat dihubungi Nukilan.id pada Rabu (15/2/2024).

Ia menyebutkan bahwa kegiatan tersebut telah berlangsung di beberapa sekolah menengah di Kota Langsa dan mendapatkan antusiasme luar biasa dari para siswa. Tidak hanya dari siswa, sejumlah guru juga menyatakan harapan agar AF2 dapat lebih terlibat dalam program-program peduli lingkungan di masa depan.

“Kemarin kami mengadakan kegiatan di SMPN 7 Langsa, dan besok pagi akan dilanjutkan ke SMPN Manyak Payet serta SMAN Patra Nusa. Alhamdulillah, sambutannya sangat positif. Para guru berharap kegiatan ini bisa terus dilanjutkan, baik melalui aksi penanaman pohon maupun gerakan kebersihan,” tambahnya.

Dalam kegiatan ini, AF2 menggandeng berbagai instansi dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk mendukung pengadaan bibit pohon, suvenir, serta pemateri. Beberapa mitra kolaborasi AF2 di antaranya Aceh Wetland Foundation (AWF), Forum Konservasi Leuser (FKL), dan Kami Sahabat Leuser (KSL).

“Selain itu, kegiatan ini turut didukung oleh komunitas Bintang Sekorong, Forum Taman Belajar Kota Langsa, dan Isarah Kota Langsa,” ungkapnya.

Ayong menjelaskan bahwa setelah sosialisasi, banyak sekolah berharap program ini dapat berlanjut dalam bentuk pendampingan untuk membangun konsep green school atau sekolah hijau.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberi kontribusi positif dan mendukung lembaga besar seperti HAkA, FKL, BKSDA, dan AWF yang terus bekerja keras sesuai tupoksi mereka untuk menghijaukan Aceh. Semoga inisiatif kami di sekolah mampu melahirkan generasi muda Aceh yang peduli lingkungan,” tuturnya.

AF2 meyakini bahwa kesadaran lingkungan harus dibangun dari kalangan muda. Kegiatan edukasi dan penanaman pohon ini merupakan langkah konkret untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap alam. Dengan semakin banyaknya sekolah yang ingin bergabung dalam program tersebut, langkah kecil yang diambil hari ini dapat menjadi gerakan besar di masa depan. (XRQ)

Reporter: Akil