Beranda blog Halaman 717

Komisaris PT Pelni Aktif sebagai Buzzer Jokowi, Perusahaan: Itu Ranah Pribadi

Penulis
Redaksi
-
0
Kapal PT Pelni, KM Kelud, di Pelabuhan Malahayati, Aceh Besar. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Jakarta – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT Pelni angkat bicara terkait aktivitas Kristia Budiyarto, salah satu komisarisnya, yang dikenal aktif di media sosial sebagai buzzer sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kristia menggunakan akun X @kangdede78 untuk mengkampanyekan berbagai isu politik dan pemerintah.

Manajer Komunikasi Korporasi PT Pelni, Ditto Pappilanda, menyatakan bahwa kegiatan Kristia di media sosial adalah urusan pribadi yang tidak berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya di perusahaan.

“Tentu (promosi) menjadi hal positif bagi perusahaan,” ujar Ditto saat dihubungi Tempo melalui aplikasi perpesanan, Rabu, 15 Januari 2025.

Ditto menegaskan bahwa meskipun Kristia sering mempromosikan PT Pelni di akun X miliknya, perusahaan memisahkan dengan jelas antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab sebagai komisaris.

“Cuitan Kristia di luar informasi tentang PT Pelni adalah ranah pribadi yang tidak berkaitan dengan tugasnya di perusahaan,” katanya.

Kristia Budiyarto diangkat sebagai Komisaris PT Pelni berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-354/MBU/11/2020. Meski demikian, aktivitasnya sebagai buzzer sempat menimbulkan kontroversi di internal perusahaan. Seorang sumber di PT Pelni yang menduduki posisi strategis mengungkapkan bahwa beberapa cuitan Kristia memicu ketidaknyamanan di kalangan pegawai.

“Ada yang menilai cuitan tersebut bisa mempengaruhi citra perusahaan,” ujarnya.

Polemik pertama muncul saat pembatalan kajian Ramadan di PT Pelni pada 2021, yang mencuat di media sosial. Sejumlah cuitan Kristia juga menjadi sorotan publik, salah satunya terkait penggunaan istilah “khilaf*ck” yang memplesetkan diksi “khilafah”.

“Memilih capres jangan sembrono apalagi memilih capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan, pengasong khilaf*ck anti Pancasila, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas,” tulis Kristia pada 23 Oktober 2022.

Tempo telah mencoba menghubungi Kristia Budiyarto melalui pesan WhatsApp untuk mengonfirmasi pernyataannya pada Rabu, 15 Januari 2025. Meskipun pesan mendapat tanda terkirim, hingga Kamis, Kristia belum memberikan respons. Upaya panggilan telepon juga tidak diangkat.

Kristia Budiyarto pertama kali dikenal sebagai buzzer yang aktif mendukung kampanye Joko Widodo pada Pilpres 2019. Ia mempromosikan tagar seperti #Albantani, yang merujuk pada Imam Besar Masjidil Haram, Muhammad Nawawi al-Bantani, kakek buyut dari Ma’ruf Amin. Kampanye tersebut bertujuan menarik simpati umat muslim untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf.

Setelah masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir pada 2024, Kristia tetap aktif mendukung pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. Aktivitasnya sebagai buzzer menimbulkan perdebatan tentang peran pejabat publik di media sosial, tetapi PT Pelni bersikukuh bahwa peran komisarisnya di luar perusahaan tidak mempengaruhi kinerjanya di BUMN tersebut.

Editor: Akil

Perjanjian Renville: Titik Balik Gelap Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

Penulis
Redaksi
-
0
Perjanjian Renville. (Foto: National Museum of World Cultures via Wikimedia Commons)

NUKILAN.id | Jakarta – Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia mencatat Perjanjian Renville sebagai salah satu episode paling memilukan. Perjanjian yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 ini merupakan hasil dari perundingan panjang di atas kapal perang USS Renville milik Amerika Serikat, yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Nukilan.id mencoba menelusuri sejarah perjanjian ini dari berbagai sumber. Latar belakang perjanjian ini berawal dari ketidakpuasan Belanda terhadap hasil Perjanjian Linggarjati. Pada pertengahan 1947, Belanda melancarkan Agresi Militer I dengan tujuan merebut kembali wilayah Indonesia yang telah diakuinya sebelumnya. Untuk meredakan ketegangan internasional, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) sebagai mediator dalam konflik antara Belanda dan Republik Indonesia.

Proses Perundingan di Atas USS Renville

Nama Perjanjian Renville diambil dari nama kapal perang Amerika Serikat, USS Renville, yang menjadi lokasi perundingan. Pada saat itu, kapal tersebut berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada 8 Desember 1947, mempertemukan delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dengan delegasi Belanda yang diketuai oleh R. Abdulkadir Wijoyoatmojo, seorang tokoh Indonesia yang berpihak pada Belanda. Perundingan ini juga dimediasi oleh Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri atas Amerika Serikat, Belgia, dan Australia. Meskipun kehadiran KTN diharapkan menjamin netralitas, tekanan politik global, terutama dari Amerika Serikat yang mengutamakan stabilitas di Asia Tenggara, memengaruhi jalannya negosiasi.

Isi Perjanjian yang Menyakitkan

Hasil dari perjanjian ini sangat merugikan Republik Indonesia. Beberapa poin utama yang disepakati antara lain:

  1. Garis Demarkasi: Ditetapkannya garis demarkasi yang memisahkan wilayah yang dikuasai Belanda dan Republik Indonesia. Wilayah Republik menjadi lebih sempit, hanya mencakup Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian kecil Sumatera.
  2. Pengakuan Wilayah Terbatas: Belanda hanya mengakui wilayah Republik Indonesia yang sangat terbatas.
  3. Pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI): Disetujuinya pembentukan PDRI di Sumatera sebagai antisipasi bila Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda.

Dampak yang Mencederai Perjuangan

Perjanjian Renville membawa konsekuensi besar yang menghambat langkah kemerdekaan:

  • Penyempitan Wilayah Republik: Wilayah yang diakui semakin kecil, memaksa banyak rakyat hidup di bawah kekuasaan Belanda.
  • Morale Rakyat yang Terpuruk: Keputusan yang diambil memengaruhi semangat juang rakyat dan tentara Republik.
  • Terpecahnya Kekuatan Nasional: Keberadaan PDRI menciptakan potensi perpecahan dalam pemerintahan dan strategi perjuangan.

Mengapa Indonesia Dirugikan?

Kondisi yang tidak seimbang menjadi faktor utama kerugian Indonesia. Republik Indonesia yang lemah secara militer dan diplomatik menghadapi tekanan besar dari Belanda dan komunitas internasional. Minimnya pengalaman diplomasi delegasi Indonesia juga menjadi kendala. Terlebih lagi, Amerika Serikat dan sekutunya memiliki kepentingan geopolitik yang lebih mementingkan stabilitas regional daripada keadilan untuk Indonesia.

Pelajaran Berharga dari Sejarah

Meskipun penuh luka, Perjanjian Renville menjadi pengingat bahwa diplomasi internasional menuntut kekuatan di meja perundingan yang sebanding dengan kekuatan di medan perang. Pelajaran ini menjadi tonggak penting dalam membangun strategi perjuangan dan diplomasi yang lebih kokoh di masa depan.

Perjanjian Renville menandai perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju kedaulatan penuh, yang baru benar-benar terwujud dengan pengakuan kedaulatan pada 1949. Semangat juang yang tak padam meski dikhianati menjadi warisan abadi bagi generasi penerus yang terus memperjuangkan kemerdekaan sejati. (XRQ)

Reporter: Akil

Fadli Zon: Budaya Aceh Adalah Soft Power Luar Biasa untuk Bangun Identitas Nasional

Penulis
Redaksi
-
0
Menteri Kebudayaam RI, Fadli Zon. (Foto: Liputan6)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyoroti pentingnya peran budaya sebagai kekuatan lunak (soft power) dalam membangun identitas nasional. Ia menyebut Aceh memiliki potensi besar sebagai pusat peradaban Islam dan kekayaan budaya yang dapat memperkuat posisi Indonesia di panggung global.

“Kebudayaan Aceh ini adalah soft power yang luar biasa. Sebagai bangsa, kita perlu memanfaatkan ini untuk membangun identitas nasional yang kuat,” ujar Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (17/1/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Fadli dalam dialog kuliah umum di Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Banda Aceh, Senin (13/1). Ia menyoroti kekayaan budaya Aceh, mulai dari artefak bersejarah hingga warisan budaya takbenda seperti Tari Saman yang diakui UNESCO.

Menurutnya, kekayaan budaya ini adalah pintu masuk peradaban Islam yang besar di Indonesia dan harus dikelola dengan serius sebagai modal identitas bangsa.

“Banyak negara seperti Korea Selatan dan Jepang telah memanfaatkan budaya sebagai soft power, dari K-Pop hingga pop culture Jepang. Indonesia, dengan mega diversity budayanya, juga harus mampu mengolah kekayaan ini untuk berkontribusi di panggung global,” jelas Fadli.

Ia juga mengkritik pola pikir yang kerap mengesampingkan budaya sebagai aset utama bangsa. Budaya, katanya, harus dipandang sejajar dengan sumber daya alam seperti batu bara dan minyak bumi.

Fadli mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menjaga dan memajukan kebudayaan, dengan peran aktif pemerintah, akademisi, dan komunitas budaya. Ia menyebut ISBI Aceh dapat menjadi penggerak melalui program-program inovatif seperti festival film Aceh.

“Film adalah medium yang sangat efektif untuk memperkenalkan budaya. Kita perlu memanfaatkan media ini untuk menyebarkan narasi kebudayaan Aceh secara global,” tambahnya.

Dalam dialog tersebut, Fadli juga menekankan pentingnya pelestarian warisan budaya, baik tangible maupun intangible. Ia mengingatkan bahwa banyak bahasa dan tradisi lokal yang terancam punah.

“Kita memiliki sekitar 718 bahasa daerah dan 1.300 kelompok etnis. Setiap elemen ini adalah bagian dari identitas kita yang harus dirawat dan dikembangkan,” tegasnya.

Salah satu aspek yang disorot adalah kebutuhan Aceh akan fasilitas seperti bioskop. Menurutnya, bioskop dapat menjadi medium penting untuk mendukung ekspresi budaya dan mempromosikan karya seni lokal.

“Di banyak negara Islam seperti Qatar dan UEA, bioskop menjadi ruang budaya yang maju. Aceh juga perlu memiliki medium ini untuk menampilkan kekayaan budayanya,” ujar Fadli.

Kementerian Kebudayaan, lanjutnya, berkomitmen mendukung pelestarian dan pengembangan budaya Aceh melalui program kerja sama yang melibatkan komunitas lokal dan perguruan tinggi.

“Marilah kita bersama-sama mengangkat budaya Aceh sebagai salah satu kebanggaan nasional dan menjadikannya kekuatan di kancah dunia,” pungkas Fadli.

Dengan visi besar tersebut, ia berharap Aceh tidak hanya menjadi pusat budaya nasional tetapi juga inspirasi global dalam memanfaatkan kekuatan lunak untuk membangun identitas bangsa.

Editor: Akil

Sederet Peristiwa Penting yang Diperingati Setiap 17 Januari

Penulis
Redaksi
-
0
17 Januari (Foto: PersToday)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Banyak peristiwa bersejarah yang terjadi pada 17 Januari, baik di tingkat nasional maupun internasional. Peristiwa-peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya nilai sejarah serta memberikan inspirasi bagi generasi masa kini. Berikut beberapa peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 17 Januari, dirangkum oleh Nukilan.id dari berbagai sumber.

1. Hari Ulang Tahun BAZNAS

Tanggal 17 Januari diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Lembaga yang dibentuk melalui Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 ini memainkan peran penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Pada 2024, BAZNAS merayakan usianya yang ke-23.

Sebagai lembaga pemerintah non-struktural, BAZNAS bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan mandat yang diberikan, BAZNAS menghimpun dan menyalurkan zakat untuk memberdayakan kaum dhuafa dan mustahik. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan posisi strategis BAZNAS sebagai motor pengelolaan zakat,” tulis BAZNAS dalam peringatan HUT tahun ini.

2. Hari Kesadaran Nasional

Meski bukan hanya dirayakan pada Januari, setiap tanggal 17 dalam bulan apa pun menjadi momentum refleksi bagi seluruh aparatur sipil negara di Indonesia. Hari Kesadaran Nasional bertujuan meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai dalam melayani masyarakat dan memajukan bangsa.

3. Penemuan Puncak Everest

Tanggal 17 Januari 1841 menandai penemuan puncak tertinggi di dunia oleh Sir George Everest, seorang surveyor asal Inggris. Meskipun Everest tidak pernah mendaki gunung tersebut, namanya diabadikan sebagai penghormatan atas jasanya dalam eksplorasi geografis yang penting.

4. Perjanjian Renville (1948)

Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, tanggal ini mengingatkan pada penandatanganan Perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini difasilitasi oleh Amerika Serikat di tengah konflik yang memanas pasca-Proklamasi. Meskipun hasilnya kurang menguntungkan bagi Indonesia, Perjanjian Renville tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan diplomasi kemerdekaan.

5. Gempa Besar Hanshin (1995)

Salah satu gempa bumi paling mematikan di Jepang terjadi pada 17 Januari 1995, mengguncang Prefektur Hyōgo dengan magnitudo 6,9. Getarannya yang hanya berlangsung 20 detik menewaskan lebih dari 6.400 orang dan melumpuhkan kota Kobe.

Gempa Hanshin menjadi pelajaran penting tentang kesiapsiagaan bencana. Sejak saat itu, Jepang memperketat regulasi konstruksi dan meningkatkan sistem peringatan dini.

6. Pertempuran Cowpens (1781)

Dalam Perang Revolusi Amerika, Pertempuran Cowpens yang terjadi di Carolina Selatan pada 17 Januari 1781 menjadi titik balik bagi kemenangan Amerika. Pasukan Patriot yang dipimpin Brigadir Jenderal Daniel Morgan berhasil mengalahkan pasukan Inggris dengan strategi brilian. Dari 1.000 pasukan Inggris, hampir 70% tewas, tertangkap, atau hilang.

7. Popeye Day

Pada 17 Januari 1929, tokoh kartun legendaris Popeye pertama kali muncul dalam komik Thimble Theatre karya Elzie Crisler Segar. Awalnya hanya karakter tambahan, Popeye kemudian menjadi ikon pop budaya yang dicintai hingga kini.

8. Hari Kita Tidak Hancur Internasional

Peringatan unik lainnya adalah International Day of Not Giving Up, yang bertujuan mendukung mereka yang mengalami trauma dan krisis psikologis. Hari ini menjadi pengingat akan pentingnya empati, pemahaman, dan pemberdayaan bagi mereka yang berjuang menghadapi cobaan hidup.

9. Hari Benjamin Franklin

Tanggal 17 Januari juga menandai kelahiran Benjamin Franklin, salah satu pendiri Amerika Serikat. Ilmuwan dan negarawan ini memainkan peran besar dalam sejarah dunia, mulai dari menyusun Deklarasi Kemerdekaan hingga penemuan yang membawa kemajuan di berbagai bidang.

Tanggal 17 Januari penuh dengan momen berharga yang patut dikenang. Dari peristiwa lokal hingga peristiwa global, setiap kisah menyimpan pelajaran yang memperkaya kehidupan manusia. Mari terus memetik inspirasi dari sejarah untuk membangun masa depan yang lebih baik. (XRQ)

Reporter: Akil

Orang Aceh Nonton Bioskop di Medan, LSF: Kerugian Bagi Pemprov Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Wakil Ketua Lembaga Sensor Film (LSF), Ervan Ismail (paling kiri) saat menghadiri konferensi pers tentang Laporan Kinerja LSF Tahun 2024 dan Proyeksi Pemajuan Perfilman Nasional Tahun 2025. (Foto: RM.ID)

NUKILAN.id | Jakarta — Lembaga Sensor Film (LSF) menyambut positif rencana Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk membuka bioskop di Provinsi Aceh. Keberadaan bioskop dinilai dapat memberikan dampak ekonomi signifikan bagi daerah tersebut. Hingga saat ini, Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang belum memiliki bioskop.

“Setahu saya masyarakat Aceh kalau mau nonton bioskop perginya ke Medan. Nah, ini kan, maaf, satu kerugian untuk Pemprov Aceh, sebaliknya untuk Pemprov Sumatera Utara jadi pemasukan,” ujar Ketua Komisi II LSF, Ervan Ismail, dalam konferensi pers Laporan Kinerja LSF Tahun 2024 dan Proyeksi Pemajuan Perfilman Nasional Tahun 2025 di Hotel Sutasoma, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Menurut Ervan, bioskop dapat menjadi pemantik ekonomi yang menggerakkan sektor lain, seperti pusat perbelanjaan.

“Kalau mal sepi, bisa saja bioskop rame. Ini contoh ekonomi bisa bergerak dari industri kreatif seperti bioskop,” tambahnya.

Ervan juga menyinggung konsep bioskop di Aceh yang mungkin berbeda dari daerah lain. LSF berkomitmen melakukan pengawasan ketat terhadap film-film yang tayang di bioskop Aceh, sejalan dengan kearifan lokal dan aturan syariat Islam yang berlaku di provinsi tersebut.

“Bisa saja seleksinya lebih ketat. Nanti melibatkan masyarakat setempat itu boleh. Misal ini film memang tidak bisa nih karena untuk 17 tahun ke atas, jadi harus benar-benar selektif, kan bisa,” jelas Ervan.

Ia juga berharap LSF dapat membuka kantor perwakilan di Aceh dengan melibatkan masyarakat setempat untuk memperkuat pengawasan.

“Kalau LSF ada di Aceh, saya akan minta supaya masyarakat Aceh menjadi bagian dari LSF di daerah itu. Film mana yang layak tayang dan dianggap bisa ditonton oleh masyarakat Aceh sehingga menghindarkan dampak negatif seperti apa,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan pentingnya kehadiran bioskop di Aceh sebagai medium ekspresi budaya dan tempat menampilkan karya anak bangsa. Ia juga menyebutkan perlunya penyesuaian aturan agar pembangunan bioskop dapat berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita akan bikin bioskop, mungkin aturannya harus diubah lah dikit. Karena penting bioskop ini, karena ini hanya medium sebagai bentuk ekspresi budaya,” kata Fadli Zon dalam kuliah umum di Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh, Senin (13/1/2025).

Editor: Akil

Modernisasi dan Pelestarian Budaya Aceh dalam Bingkai Syariat Islam

Penulis
Redaksi
-
0
Cuaca terik di kota Banda Aceh (Foto: Nukilan/Akil)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Tantangan pelestarian budaya Aceh semakin kompleks di tengah gempuran modernisasi dan globalisasi. Perubahan zaman yang kian pesat mendorong generasi muda Aceh lebih terpapar oleh budaya asing, yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai lokal dan prinsip syariat Islam yang dianut di provinsi ini.

Ketua Komisi C Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh, Tgk. Umar Rafsanjani, dikutip dari RRI, menyampaikan kekhawatirannya atas semakin dalamnya pengaruh budaya luar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Ia menyoroti fenomena perubahan perilaku yang mulai menjauh dari norma-norma agama dan budaya lokal.

“Hal ini dapat terlihat dalam perilaku seperti berpacaran di tempat umum, berpakaian ketat, serta mengabaikan ajaran agama,” ungkap Tgk. Umar Rafsanjani.

Ia menegaskan bahwa pelestarian budaya Aceh tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah saja. Peran keluarga, khususnya orang tua, menjadi elemen kunci dalam menjaga nilai-nilai luhur tersebut. Menurutnya, orang tua perlu lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai pentingnya menjaga warisan budaya serta mempraktikkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

“Orang tua harus menjadi garda terdepan dalam mendidik anak-anak tentang budaya dan syariat Islam,” tambahnya.

Pendidikan agama yang dimulai sejak usia dini juga menjadi perhatian utama Tgk. Umar. Ia percaya bahwa menanamkan pengetahuan dan kecintaan terhadap budaya Aceh di masa kanak-kanak akan membekali generasi muda dengan fondasi yang kuat untuk menghadapi pengaruh budaya luar.

Lebih lanjut, Tgk. Umar mengingatkan bahwa Aceh memiliki sejarah panjang dan identitas yang kuat sebagai Serambi Mekah. Identitas ini, menurutnya, adalah kebanggaan sekaligus tanggung jawab yang harus dipertahankan. Dengan memahami akar sejarah dan memegang teguh prinsip-prinsip warisan leluhur, masyarakat Aceh dapat menjaga kekhasan budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

“Kita harus ingat bahwa menjaga identitas ini adalah bentuk penghormatan terhadap warisan nenek moyang dan wujud tanggung jawab kita kepada generasi yang akan datang,” pungkasnya.

Budaya Aceh, dengan kekayaannya yang mencakup seni, adat, dan hukum syariat, merupakan salah satu pilar penting yang menjadikan daerah ini unik di mata dunia. Dalam konteks modernisasi, menjaga keseimbangan antara kemajuan zaman dan pelestarian nilai-nilai lokal menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian dan kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat.

Editor: Akil

Pemerintah Aceh Tegaskan Komitmen Percepat Pertumbuhan Ekonomi

Penulis
Redaksi
-
0
Plt. Sekda Aceh, Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si, saat membuka Aceh Economic Forum (AEF) Tahun 2025. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Diwarsyah, saat memberikan sambutan dalam acara Aceh Economic Forum yang digelar oleh Bank Indonesia Perwakilan Aceh di Ballroom The Pade Hotel, Kamis (16/1/2025).

Dalam pidatonya, Diwarsyah menekankan pentingnya berbagai program strategis yang telah diluncurkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan kerja dan kemudahan akses permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi terus didorong guna mempercepat pengurangan angka kemiskinan,” ujar Diwarsyah.

Pemerintah Aceh juga telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 03/INSTR/2023 yang mewajibkan penggunaan produk lokal Aceh oleh pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan sektor perhotelan.

“Instruksi ini mendorong promosi serta penggunaan produk-produk Aceh dalam berbagai kegiatan kedinasan, bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta mengendalikan inflasi,” jelasnya.

Lebih jauh, Diwarsyah menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

“Pemerintah tentu tidak dapat bekerja sendiri, sinergi antara sektor publik dan swasta sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemitraan ini harus mencakup pendampingan bagi usaha kecil, pengembangan infrastruktur yang mendukung konektivitas antarwilayah, serta peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat di berbagai lapisan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Rony Widijarto, menggarisbawahi hubungan erat antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas inflasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam perekonomian Aceh.

“Digitalisasi dan mekanisasi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan produksi pertanian,” ujar Rony.

Ia menambahkan bahwa pengolahan produk pertanian Aceh yang selama ini lebih banyak dilakukan di Sumatera Utara harus segera diatasi dengan membangun industri hilirisasi di Aceh.

“Saya yakin, jika hilirisasi dan peningkatan produk pertanian di Aceh sudah berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi Aceh juga akan terus meningkat,” ujarnya optimistis.

Diskusi dalam forum ini menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh Safuadi, Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Negeri Lampung Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc., Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Ahmadriswan, dan Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Aceh Aliasuddin. Forum ini menjadi ajang berbagi pandangan dan strategi guna mempercepat pemulihan dan penguatan ekonomi di Aceh.

Editor: Akil

Kejari Aceh Jaya Periksa 4 Saksi Baru Kasus Dugaan Korupsi Dana PSR

Penulis
Rezi
-
0
Pemeriksaan empat saksi baru terkait dugaan korupsi PSR. (Foto: Dok. Kejari Aceh Jaya)

NUKILAN.id | Aceh Jaya – Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Jaya telah memeriksa empat saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bersumber dari dana Badan Pengelola Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Koperasi Beuek Makmu Sabe, Kabupaten Aceh Jaya.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Aceh Jaya, Cherry Arida, menyampaikan bahwa empat saksi tersebut adalah SY, SA, dan FA, yang merupakan anggota verifikator pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya, serta H, seorang customer service pada Bank BSI KCP Ali Gunong Calang.

Kasus ini didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Nomor PRINT-01/L.1.24/Fd.1/11/2024 tanggal 22 November 2024, dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor PRINT-01.a/L.1.24/Fd.1/12/2024 tanggal 20 Desember 2024.

“Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa sebanyak 119 saksi untuk mengungkap fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti dalam kasus dugaan penyimpangan dana PSR,” kata Cherry Arida dalam keterangan tertulisnya yang diterima Nukilan, Jumat (17/1/2025).

Dia menjelaskan pemeriksaan saksi bertujuan untuk mengungkap dugaan penyimpangan dana yang dikelola oleh Koperasi Beuek Makmu Sabe. Dana tersebut berasal dari BPDPKS yang seharusnya digunakan untuk mendukung program peremajaan kelapa sawit rakyat di wilayah Aceh Jaya.

“Kejari Aceh Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang merugikan masyarakat dan negara ini,” ujarnya.

Kejaksaan juga akan terus mengembangkan penyidikan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan dana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Kasus dugaan korupsi ini menjadi perhatian masyarakat, mengingat pentingnya program PSR untuk mendukung kesejahteraan petani kelapa sawit di Aceh Jaya,” pungkas Cherry.

Reporter: Rezi 

Harimau Berkeliaran di Tiga Kecamatan, BKSDA Aceh Pasang Perangkap di Indra Makmur

Penulis
Redaksi
-
0
Harimau sumatra. (Foto: canva.com)

NUKILAN.id | Idi Rayeuk – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh kembali menerima laporan konflik antara harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) dan warga di tiga kecamatan di Kabupaten Aceh Timur. Insiden terbaru terjadi di Desa Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmur, Kamis (16/1/2025), di mana seekor harimau menerkam sapi milik Zakaria (60).

Kepala BKSDA Aceh, Ujang Wisnu Barata, mengungkapkan bahwa harimau telah memasuki beberapa wilayah perkebunan dan desa di Kecamatan Indra Makmur, Nurussalam, dan Banda Alam.

“Langkah yang kami lakukan berupa camera trap (CT), sosialisasi kandang anti-harimau, dan pengusiran secara ritual oleh pawang,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Kamis (16/1/2025).

Di Desa Senebok Cina, Desa Julok Rayeuk Selatan, dan Senebok Bayu di Kecamatan Indra Makmur, BKSDA memasang box trap (perangkap besar) untuk mengevakuasi harimau yang berkeliaran. Ujang menyebutkan lokasi kemunculan harimau tersebut berada sekitar 13 kilometer dari permukiman penduduk dan kawasan hutan.

“Harimau itu sampai saat ini belum masuk box trap. Meski begitu, tim BKSDA terus memantau pergerakan harimau,” jelasnya.

Selain memantau, BKSDA juga intensif berkomunikasi dengan masyarakat setempat untuk memastikan tindakan penanganan harimau dapat berjalan efektif.

“Kami juga berkomunikasi intensif dengan masyarakat untuk memastikan bisa menangani harimau ini,” tambahnya.

Sebelumnya, serangan harimau yang menewaskan tiga ekor sapi di sejumlah desa selama sebulan terakhir telah membuat petani di Kabupaten Aceh Timur resah. BKSDA menekankan pentingnya langkah mitigasi konflik manusia dan harimau, mengingat wilayah tersebut berada dekat dengan habitat alami satwa liar yang dilindungi.

BKSDA Aceh juga terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melindungi harimau Sumatera yang statusnya terancam punah. Harimau ini merupakan salah satu satwa endemik yang peranannya penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Otoritas konservasi bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengurangi risiko konflik dan mempromosikan pelestarian satwa liar di Aceh.

Editor: Akil

BI Sebut Hilirisasi Pertanian Solusi Atasi Kemiskinan di Aceh

Penulis
Rezi
-
0

NUKILAN.id | Banda Aceh – Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh mendorong pengembangan hilirisasi sektor pertanian sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Hal tersebut disampaikan Kepala BI Aceh, Rony Widijarto dalam acara Aceh Economic Forum yang berlangsung di Ballroom The Pade Hotel, Banda Aceh, pada Kamis (16/1/2025).

Menurutnya, fokus pada hilirisasi sektor pertanian dapat menyasar berbagai aspek, termasuk stabilitas inflasi melalui pengendalian pasokan pangan dan penurunan angka kemiskinan.

“Sektor pertanian menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Aceh. Namun, saat ini masih menjadi sumber utama kemiskinan. Karena itu, kita perlu melakukan transformasi ekonomi melalui hilirisasi sektor pertanian,” ujar Rony kepada Nukilan.

Ia mencontohkan, selama ini Aceh memiliki surplus produksi gabah, tetapi sebagian besar pengolahan masih dilakukan di Sumatera Utara. Untuk itu, pengembangan hilirisasi pertanian harus diimbangi dengan perbaikan di sektor hulu.

“Dengan kondisi lahan yang luas, Aceh masih memiliki ruang untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Digitalisasi dan mekanisasi menjadi salah satu cara yang bisa ditempuh,” jelasnya.

Rony optimis, jika hilirisasi dan peningkatan produksi pertanian di Aceh berjalan dengan baik, maka dampaknya akan terasa pada pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

“Kami mengajak seluruh pemangku kebijakan di Aceh untuk bersinergi dan mewujudkan industri hilirisasi pertanian yang kuat di daerah ini,” pungkasnya.

Reporter: Rezi

1...716717718...2,546Halaman 717 dari 2,546

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id