Beranda blog Halaman 714

Usai Diviralkan Murid, Guru SD di Nias Diwajibkan Tinggal Dekat Sekolah

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Guru. (Foto: MI)

NUKILAN.id | Medan — Para guru di Sekolah Dasar (SD) Negeri 078481 Uluna’ai Hiligo’o Laowo Hilimbaruzo, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, kini diwajibkan tinggal dekat sekolah untuk memastikan proses belajar-mengajar berjalan lancar. Kebijakan ini diambil setelah video curhatan siswa mengenai guru yang tidak mengajar selama sebulan menjadi viral di media sosial.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, Kharisman Halawa, menyampaikan bahwa jumlah tenaga pengajar di sekolah tersebut terdiri atas tiga Aparatur Sipil Negara (ASN), dua guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan empat guru tidak tetap. Sayangnya, hingga kini sekolah tersebut belum dilengkapi dengan rumah dinas maupun jaringan listrik.

“Mereka, apapun kendalanya, apapun risikonya, tidak boleh terjadi lagi ini. Maka kami wajibkan mereka bermalam di dekat sekolah. Sekali seminggu kembali ke keluarga. Dan guru-guru ini sudah siap,” ujar Kharisman Halawa dikutip dari CNNIndonesia.com, Minggu (19/1/2025).

Menurut Kharisman, tantangan utama yang dihadapi para guru adalah jarak dan medan menuju sekolah. Lokasi sekolah yang berada di dusun terisolir hanya dapat diakses dengan berjalan kaki dan menggunakan sampan. Dari desa induk, perjalanan sejauh 8,5 kilometer harus ditempuh dengan melintasi perbukitan dan menyeberangi 13 sungai. Waktu perjalanan normal memakan waktu dua jam, namun saat hujan deras, durasinya bisa mencapai empat jam lebih.

“Kami telusuri kemarin bersama Pak Bupati. Kami diguyur hujan juga. Berangkat jam 10.00 WIB baru sampai jam 14.00 WIB. Kalau normalnya tidak hujan itu bisa dua jam. Dan hujan sebentar saja langsung banjir,” jelasnya.

Selain jalur utama, alternatif lain melalui Desa Soroma’asi di Kecamatan Ulugawo dengan jarak empat kilometer. Namun, rute tersebut berupa jalan batu berkerikil dengan kontur bukit yang terjal.

Dusun III Desa Laowo Hilimbaruzo dihuni oleh 315 jiwa dari 80 kepala keluarga. Sementara itu, jumlah siswa di SD Negeri 078481 mencapai 62 orang. Meskipun kondisi sekolah sangat terpencil, para guru tidak mendapatkan tunjangan khusus untuk mengajar di wilayah tersebut.

“Tapi karena status desa induknya tidak tergolong desa sangat tertinggal, makanya mereka yang mengajar di dusun ini tidak memperoleh tunjangan. Padahal sebenarnya mereka sangat layak mendapatkannya. Karena sekolah ini berada di dusun terpencil. Makanya nanti kita usulkan supaya bisa ditinjau supaya guru ini dapat tambahan,” ujar Kharisman.

Menanggapi persoalan ini, Pemerintah Kabupaten Nias berencana membuka akses jalan ke dusun tersebut untuk memudahkan perjalanan guru dan warga setempat. Selain itu, pembangunan rumah dinas juga akan diupayakan agar para guru dapat bermalam dengan lebih nyaman.

“Dan kemudian akan dibuka akses jalan sehingga guru dan penduduk tidak perlu melewati sungai lagi. Kita juga berencana akan membangun rumah dinas di dusun itu. Untuk menuju dusun itu, rumah penduduk sepanjang jalan tidak ada. Jadi guru-guru ini kalau mau ke sekolah menunggu kawannya. Makanya kita akan bangunkan rumah dinas di atas, tapi tidak bisa cepat,” katanya.

Meski demikian, Dinas Pendidikan Kabupaten Nias bersama Inspektorat dan BKPSDM akan menjatuhkan sanksi disiplin kepada guru yang absen mengajar, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Kita juga akan jatuhkan sanksi dengan ketidakhadiran mereka. Kita kan lihat daftar hadir mereka, selain itu bolos sehari dua hari itu karena kondisi hujan dan banjir,” tegas Kharisman.

Sebelumnya, video seorang siswa yang mengeluhkan tidak adanya guru selama satu bulan di SD Negeri 078481 menjadi viral. Video tersebut memperlihatkan kondisi ruang kelas berlantai tanah tanpa aktivitas belajar-mengajar. Tampak beberapa siswa duduk menunggu guru, sementara kursi plastik diletakkan di atas meja yang berantakan. Kejadian ini memicu perhatian luas, hingga akhirnya mendorong perubahan kebijakan terkait penempatan guru di sekolah tersebut.

Editor: Akil

Bea Cukai Tepis Tudingan Petugas Terima Suap WNA di Bandara

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi suap (Foto: Pinteres)

NUKILAN.id | Jakarta — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons viralnya sebuah video yang memperlihatkan seorang Warga Negara Asing (WNA) asal China diduga menyogok petugas di bandara untuk melewati jalur hijau tanpa pemeriksaan.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto, menyampaikan bahwa pihaknya masih mendalami insiden tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa berdasarkan seragam yang dikenakan dalam video, petugas tersebut bukan pegawai Bea Cukai.

“Terkait tayangan di video tersebut maka perlu disampaikan bahwa petugas yg ditayangkan tersebut bukan seragam petugas Bea dan Cukai,” ujar Nirwala dikutip CNNIndonesia.com, Minggu (19/1/2025).

Nirwala juga menekankan bahwa lokasi kejadian yang terlihat dalam video, yang diambil di Bandara Soekarno-Hatta, berada di area yang bukan menjadi kewenangan maupun pengawasan Bea dan Cukai.

“Bahwa wilayah kerja yg ditayangkan juga bukan wilayah kerja Bea dan Cukai,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Nirwala menjelaskan bahwa proses penentuan jalur hijau atau jalur merah untuk barang bawaan penumpang di bandara ditetapkan menggunakan manajemen risiko berbasis Customs Declaration yang diisi secara elektronik. Dengan sistem ini, ia menegaskan bahwa penetapan jalur tidak dapat dilakukan secara manual.

“Jadi penentuan jalurnya berlangsung by sistem,” tegas Nirwala.

Sebelumnya, video tersebut viral di media sosial dan memicu perhatian publik. Dalam video, terlihat seorang WNA asal China menyelipkan uang Rp500 ribu di dalam paspor yang diberikan kepada petugas. Tindakan itu diduga bertujuan agar penumpang tersebut bisa langsung melewati jalur hijau tanpa pemeriksaan.

Sebagai informasi, jalur hijau di bandara adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor yang tidak memerlukan penelitian dokumen serta pemeriksaan fisik sebelum dikeluarkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

Editor: Akil

3 Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Aceh Tamiang Beroperasi Tanpa HGU

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit.(Foto: SHUTTERSTOCK/litalalla)

NUKILAN.id | Kualasimpang – Sebanyak tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh Tamiang tercatat beroperasi tanpa memiliki Hak Guna Usaha (HGU), meskipun berada di wilayah yang memiliki 34 perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh, M. Shafik Ananta Inuman, ST, MUM, dikutip dari KabarTamiang.com, Sabtu (18/1/2025).

“Ada 3 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Aceh Tamiang tanpa memiliki HGU,” ujar Shafik secara singkat tanpa merinci nama-nama perusahaan yang dimaksud.

Berdasarkan data yang dihimpun KabarTamiang.com, di Aceh Tamiang terdapat total 34 perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan luas areal perkebunan mencapai 46.084,59 hektare. Dari jumlah tersebut, ada perusahaan-perusahaan yang telah memperoleh izin HGU dan Izin Usaha Perkebunan (IUP), namun beberapa lainnya masih beroperasi tanpa legalitas HGU.

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 1 menjadi perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Aceh Tamiang, dengan areal seluas 7.530,9 hektare. Perusahaan milik BUMN ini memiliki tiga izin HGU, dua di antaranya berakhir pada tahun 2024 dan masih dalam proses perpanjangan.

Masalah perkebunan kelapa sawit tanpa HGU juga menjadi perhatian serius pemerintah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI pada Oktober 2024 lalu, mengungkapkan bahwa terdapat 537 perusahaan kelapa sawit di seluruh Indonesia yang beroperasi tanpa HGU, dengan luas lahan mencapai 2,5 juta hektare.

“2,5 juta hektare ini sejak tahun 2016, katakanlah tahun 2017 sampai tahun 2024 ini, mereka menanam, berusaha tanpa izin dan di bukan haknya, kan ini tentunya harus ada sanksi, ada hukuman,” ungkap Nusron.

Pemerintah pun berencana menertibkan perusahaan-perusahaan tersebut dengan sanksi yang dapat berupa denda pajak, yang masih dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Ini sanksinya berapa, hukumnya apa, bentuknya apa, kalau soal sanksinya urusannya pajak. Tapi kalau soal jumlahnya berapa dendanya berapa sedang dihitung oleh BPKP,” jelasnya.

Namun, Nusron menegaskan, tidak ada jaminan bahwa para pengusaha kelapa sawit nakal ini akan mendapatkan HGU meskipun mereka mengajukan permohonan.

“Pertanyaannya adalah di kami, masa dia sudah melanggar selama 7 tahun, belum bayar denda selama 7 tahun, menikmati hasil yang bukan haknya kemudian mengajukan pendaftaran (HGU) dan kemudian kita kasih hak kepada mereka yang sudah betul-betul tidak menunjukkan itikad dan ketaatan,” tegasnya.

Menurut Nusron, penertiban ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 41, yang mengharuskan pemilik perkebunan kelapa sawit memiliki IUP dan HGU.

“Jadi sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau punya HGU, sekarang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah punya IUP dan juga punya HGU,” ujarnya.

Kepastian mengenai apakah perusahaan-perusahaan yang belum memiliki HGU ini akan diberikan kemudahan dalam proses penerbitan sertifikat HGU masih dalam pembahasan. Nusron menyatakan bahwa hal ini juga sedang dibicarakan dengan pihak terkait, termasuk Jaksa Agung dan Presiden, untuk memastikan kejelasan dan penegakan hukum yang berlaku.

Pemerintah kini tengah menyiapkan langkah-langkah tegas untuk menanggulangi masalah ini, memastikan bahwa perusahaan perkebunan sawit yang selama ini beroperasi tanpa HGU mematuhi aturan yang ada demi keadilan dan keberlanjutan industri perkebunan di Aceh dan Indonesia.

Editor: Akil

Remaja yang Hilang Terseret Arus Krueng Aceh Ditemukan Meninggal Dunia

Penulis
Redaksi
-
0
Petugas BPBD Aceh Besar dan Tim SAR, berhasil menemukan korban hilang yang terseret arus sungai Krueng Aceh di Desa Lamsiteh Cot, Kecamatan Kuta Malaka Aceh Besar. (Foto: BPBD Abes)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Setelah pencarian intensif selama empat hari, petugas dari BPBD Aceh Besar dan Tim SAR akhirnya berhasil menemukan tubuh Hanifa (17), remaja yang hilang terseret arus Sungai Krueng Aceh, Desa Lamsiteh Cot, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar, pada Sabtu pagi, 18 Januari 2025. Sayangnya, Hanifa ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

Kepala Pelaksana BPBD Aceh Besar, Ridwan Jamil, mengungkapkan bahwa korban ditemukan sekitar pukul 10.40 WIB.

“Tim memperluas penyisiran sepanjang sungai dengan menggunakan Rubber Boat dari titik jembatan lubuk kecamatan ingin jaya mengarah ke Banda Aceh,” ujarnya.

Pencarian yang melibatkan drone milik SAR, serta bantuan masyarakat dan keluarga korban, membuahkan hasil yang disayangkan. Begitu ditemukan, jenazah langsung dievakuasi ke darat dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA) menggunakan ambulans.

Peristiwa tragis ini bermula saat Hanifa bersama delapan temannya melakukan pemburuan hama babi di daerah tersebut. Ketika mereka mengejar seekor babi yang terjebak, hewan tersebut berlari menuju sungai. Tanpa diduga, Hanifa pun ikut melompat ke dalam arus sungai.

“Setelah berada di air, korban terlihat meminta pertolongan dan tidak sanggup menahan derasnya arus sungai,” jelas Ridwan.

Upaya penyelamatan dari teman-temannya sempat dilakukan, namun usaha itu gagal. Korban akhirnya terseret arus dan tenggelam dalam waktu singkat. Tragedi ini meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga dan masyarakat setempat.

Editor: Akil

Persiraja Banda Aceh Berpotensi Jadi Magnet Investasi di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Logo Persiraja Banda Aceh. (Foto: Persiraja)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Persiraja Banda Aceh, klub sepak bola yang telah lama dikenal dengan basis penggemar setianya, kini berambisi untuk lebih dari sekadar menjadi tim olahraga. Dalam sebuah diskusi di acara Dialog Olahraga yang disiarkan oleh RRI Banda Aceh pada Jumat, 17 Januari 2025, Manajer Tim Persiraja, Ridha Mafdhul (Gidong), dan Ketua Suporter Persiraja, T. Iqbal Djohan, mengungkapkan optimisme besar mereka terhadap potensi klub ini untuk menjadi magnet investasi yang dapat mendorong perekonomian Aceh.

Gidong menekankan bahwa Persiraja memiliki potensi besar untuk menjadi aset strategis yang tidak hanya berfokus pada prestasi olahraga, tetapi juga dapat mendorong industri olahraga dan ekonomi daerah.

“Dengan basis pendukung yang besar dan potensi industri olahraga yang terus berkembang, Persiraja bisa menjadi aset strategis yang menarik bagi investor,” ujarnya dikutip dari RRI, Minggu (19/1/2025).

Gidong juga menambahkan bahwa untuk mewujudkan hal ini, klub perlu terus meningkatkan performa di lapangan. Salah satu target utama adalah promosi ke Liga 1, yang menurutnya akan membuka peluang besar bagi investasi.

“Kita perlu berprestasi dan menunjukkan kepada dunia luar bahwa Aceh aman dan kondusif untuk berinvestasi. Jika Persiraja promosi ke Liga 1, investor akan semakin tertarik untuk menambah investasinya,” tambah Gidong.

Dalam kesempatan yang sama, T. Iqbal Djohan, yang juga dikenal sebagai Ketua Suporter Persiraja (Skull Persiraja), menyoroti peran penting dari basis pendukung yang loyal. “Persiraja memiliki sejarah panjang dan fanbase yang sangat setia. Ini adalah modal besar untuk menunjukkan bahwa Aceh memiliki potensi besar sebagai tempat yang aman dan menyenangkan untuk berinvestasi,” ujar Iqbal.

Selain itu, Iqbal juga menekankan bahwa infrastruktur yang ada, seperti Stadion Harapan Bangsa yang megah, sangat berperan dalam menarik perhatian investor. Stadion yang modern dan fasilitas pendukung lainnya menjadi bukti kesiapan Aceh sebagai tuan rumah kegiatan besar, termasuk pertandingan sepak bola Liga 1.

“Dengan stadion yang megah dan penonton yang selalu penuh, Persiraja tidak hanya menjadi klub sepak bola, tetapi juga alat untuk mengenalkan Aceh ke dunia luar,” tambahnya.

Kedua tokoh ini sepakat bahwa kesuksesan Persiraja tidak hanya bergantung pada manajemen klub, tetapi juga pada sinergi antara berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, pengusaha lokal, dan komunitas suporter. Mereka berharap dengan dukungan penuh dari semua pihak, Persiraja dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Aceh.

Optimisme yang dibagikan oleh Gidong dan Iqbal menjadi harapan besar bagi masa depan Persiraja, sekaligus menegaskan potensi klub sepak bola ini sebagai salah satu pendorong utama perkembangan ekonomi di Aceh.

Editor: Akil

Pakar Pertanyakan Program 3 Juta Rumah Prabowo: Benarkah Gratis atau Hanya Janji Populis?

Penulis
Redaksi
-
0
Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, Nicholas Siagian. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Jakarta – Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun, yang difokuskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan pendapatan di bawah Rp8 juta per bulan. Program ini bertujuan menyediakan tempat tinggal layak bagi mereka yang membutuhkan. Namun, sejumlah pihak mempertanyakan apakah target ambisius ini realistis, mengingat beban negara yang sudah cukup berat.

Dengan adanya tuntutan anggaran untuk berbagai program lain, seperti penambahan jumlah kabinet, kementerian yang mengajukan anggaran tambahan, serta program makan bergizi gratis, kekhawatiran pun muncul mengenai kelangsungan program pembangunan rumah ini.

Untuk menggali lebih dalam mengenai hal ini, nukilan.id menghubungi Nicholas Siagian, pakar kebijakan publik sekaligus Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia.

Menurut Nicholas, program pembangunan rumah bagi MBR perlu ditinjau lebih matang, mengingat pada pemerintahan sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga mencanangkan program serupa, yaitu 1 juta rumah, namun tidak berhasil mencapai target.

“Publik tentu bertanya-tanya, apakah program ini benar-benar gratis atau hanya janji populis? Pertanyaan ini wajar, mengingat pemerintahan sebelumnya juga gagal memenuhi target dalam program 1 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo,” kata Nicholas pada Minggu (19/1/2025).

Nicholas menekankan pentingnya pematangan konsep dalam program ini, khususnya dalam hal skema pembiayaan dan alokasi anggaran yang perlu dijelaskan dengan rinci.

“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu memastikan kembali apakah pembangunan 3 juta rumah ini benar-benar gratis,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati terhadap harapan masyarakat yang berlebihan terkait program ini.

“Jangan sampai kata ‘gratis’ yang sudah terdengar di telinga masyarakat akhirnya memunculkan harapan besar, padahal dari sisi pemerintah sendiri belum ada kejelasan apakah program ini bisa terlaksana,” ungkapnya.

Nicholas lebih lanjut menyebutkan bahwa ada beberapa tantangan besar yang perlu dihadapi, seperti pasokan bahan bangunan, skema pembiayaan negara, serta penyusunan basis data yang akurat mengenai kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, kriteria yang jelas untuk menentukan siapa saja yang masuk dalam kategori MBR juga perlu diperhatikan.

“Beberapa tantangan ini, seperti pasokan bahan bangunan, skema pembiayaan, basis data riil kebutuhan rumah, dan kriteria MBR, masih perlu dipersiapkan dengan matang,” tambahnya.

Nicholas juga menekankan bahwa pencapaian target kuantitatif saja tidak cukup. Keberhasilan program ini harus diukur dari kualitas rumah yang dibangun dan sejauh mana pemerintah dapat menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.

“Oleh karena itu, program ini tidak hanya harus mencapai target kuantitatif, tetapi juga berhasil menyediakan rumah yang layak huni bagi masyarakat,” tutupnya.

Dengan tantangan-tantangan tersebut, kini menjadi tugas besar bagi pemerintah untuk merumuskan strategi yang matang dan realistis agar program ini tidak hanya sekadar wacana, melainkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. (XRQ)

Reporter: Akil

Hikmah di Balik Tenggelamnya KMP Gurita: Alarm Keselamatan Laut yang Tak Boleh Dilupakan

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Tenggelamnya KMP Gurita. (Foto: ecency.com)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Tragedi tenggelamnya KMP Gurita pada 19 Januari 1996 masih menyisakan duka mendalam bagi banyak pihak. Kapal feri tersebut tenggelam di perairan Teluk Balohan, Kota Sabang, Aceh, yang terletak sekitar 5-6 mil laut dari daratan. Insiden yang menelan banyak korban jiwa ini menjadi salah satu peringatan terbesar dalam sejarah transportasi laut Indonesia.

Herman RN, Dosen FKIP Universitas Syiah Kuala dan seorang budayawan, menilai peristiwa tersebut bukan hanya meninggalkan duka, tetapi juga memberikan pelajaran penting terkait keselamatan pelayaran. Menurutnya, kejadian tersebut mengingatkan kita akan pentingnya mematuhi standar keselamatan dalam pelayaran, mulai dari jumlah penumpang hingga kondisi teknis kapal.

“Tragedi KMP Gurita adalah peristiwa yang tidak hanya membawa duka, tetapi juga memberikan banyak pelajaran. Kejadian ini mengingatkan kita tentang pentingnya mematuhi standar keselamatan pelayaran, termasuk jumlah penumpang dan kondisi teknis kapal,” ujar Herman RN, Minggu (19/01/2025).

Herman menyatakan bahwa insiden ini juga mencerminkan lemahnya pengawasan dalam sektor transportasi laut pada saat itu. Ia menekankan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayaran sangat penting untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

“Jika kita lihat ke belakang, tragedi ini terjadi karena beberapa faktor, seperti kelebihan muatan, buruknya cuaca, dan kelalaian dalam mempersiapkan kapal untuk perjalanan. Semua ini harus menjadi refleksi untuk membangun sistem yang lebih baik,” katanya.

Sebagai seorang budayawan, Herman juga menyarankan untuk melihat tragedi ini dari perspektif kearifan lokal, mengingat masyarakat Aceh memiliki hubungan yang erat dengan laut. Laut, yang selama ini menjadi jalur transportasi utama dan sumber penghidupan, harus dihormati dengan segala kewaspadaan.

“Laut adalah sahabat sekaligus tantangan. Dalam tradisi Aceh, kita diajarkan untuk selalu menghormati alam, termasuk laut. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa kita harus menjaga keseimbangan antara teknologi dan kearifan lokal dalam menghadapi alam,” jelasnya.

Herman juga menambahkan bahwa budaya masyarakat pesisir Aceh mengajarkan pentingnya kewaspadaan dan kesadaran akan kondisi alam. Salah satu ungkapan dalam budaya Aceh yang menguatkan hal ini adalah: ureung peuah glée meupakee laot (manusia dari gunung bergantung pada laut).

“Ungkapan ini menggambarkan hubungan saling ketergantungan yang seharusnya dijaga dengan rasa hormat,” ujarnya.

Herman berharap peringatan tragedi KMP Gurita dapat menjadi momentum untuk terus meningkatkan keselamatan pelayaran, terutama di Aceh. Ia juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat tentang keselamatan transportasi laut.

“Semoga kejadian ini tidak hanya dikenang sebagai tragedi, tetapi menjadi motivasi untuk perbaikan. Kita perlu membangun kesadaran bersama bahwa keselamatan adalah tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, pengelola transportasi, maupun masyarakat,” pungkasnya.

Editor: Akil

Plt Sekda Aceh Buka Turnamen Tenis Pemerintah Aceh Tenis Club di Kantor Gubernur

Penulis
Redaksi
-
0
Plt. Sekda Aceh, Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si, saat membuka Turnamen Tenis KU-105 Pemerintah Aceh Tenis Club (PATC) di Lapangan Tenis Komplek Kantor Gubernur Aceh. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Diwarsyah, secara resmi membuka Turnamen Tenis kelompok usia 105 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh Tenis Club (PATC). Acara tersebut berlangsung pada Sabtu, 18 Januari 2025, di Lapangan Tenis Kantor Gubernur Aceh, dan diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan usia.

Turnamen ini unik karena melibatkan sistem ganda dengan syarat gabungan usia kedua pemain minimal mencapai 105 tahun. Kejuaraan yang berlangsung selama dua hari ini diikuti oleh para peserta yang sebagian besar berusia lanjut, namun tetap menunjukkan semangat yang tinggi dalam berkompetisi.

Pertandingan pertama diawali oleh Plt Sekda Diwarsyah yang turun langsung ke lapangan bersama pasangan mainnya, melawan pasangan Aminullah Usman, mantan Wali Kota Banda Aceh. Meskipun berlangsung sengit, Diwarsyah berhasil meraih kemenangan dengan skor 6-4.

Dalam kesempatan tersebut, Diwarsyah memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan turnamen. Ia menilai kegiatan ini sangat positif, terutama bagi para peserta yang sudah memasuki usia lanjut, karena dapat membantu menjaga kebugaran dan kesehatan melalui olahraga.

“Meskipun sudah pada tua pesertanya, tapi semangat olahraga harus tetap dijaga untuk menjaga kebugaran dan kesehatan,” ujar Diwarsyah dengan penuh semangat.

Lebih lanjut, Diwarsyah menekankan bahwa dalam sebuah turnamen, kemenangan bukanlah tujuan utama.

“Kalah dan menang merupakan hal biasa dalam sebuah turnamen. Namun bukan hal tersebut yang ingin dituju dari kegiatan itu, melainkan kebahagiaan, persaudaraan, dan solidaritas,” tambahnya.

Plt Sekda Aceh pun menyatakan dukungannya terhadap kegiatan ini. “Oleh sebab itu, saya mendukung penuh kegiatan ini,” tutup Diwarsyah.

Turnamen tenis ini menjadi momentum penting untuk mengedepankan kebersamaan dan kesehatan, serta menunjukkan bahwa semangat olahraga tidak mengenal usia.

Editor: Akil

BRICS dan Implementasi Politik Bebas Aktif yang Dijalankan Indonesia

Penulis
Redaksi
-
0
Menlu Sugiono (mengenakan peci) saat menghadiri KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, 24 Oktober 2024. (Foto:Kemlu RI)

NUKILAN.id | Indepth – Pada 6 Januari 2025 lalu, Indonesia secara resmi bergabung sebagai anggota BRICS, forum kerja sama ekonomi global, di bawah kepemimpinan Brasil. Proses penerimaan Indonesia sebagai anggota penuh tergolong cepat, mengingat keinginan untuk bergabung baru diajukan saat KTT Plus di Kazan, Rusia, pada 24 Oktober 2024. Dikutip Nukilan.id, Menteri Luar Negeri Sugiono pada saat itu menyampaikan langsung niat tersebut, hanya empat hari setelah Presiden Prabowo mulai menjabat.

Penerapan Politik Bebas Aktif oleh Indonesia

Dengan keanggotaan ini, Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang bergabung dengan BRICS, forum yang awalnya dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Langkah Indonesia ini sempat menuai pertanyaan dari berbagai pihak. Namun, Menlu Sugiono menegaskan bahwa bergabungnya Indonesia merupakan bagian dari implementasi politik luar negeri yang bebas aktif.

“Awalnya banyak pihak yang mempertanyakan mengenai keputusan Indonesia masuk sebagai anggota BRICS dan dianggap sebagai sesuatu yang melenceng. Yaitu, dari prinsip politik luar negeri kita yang bebas aktif,” jelas Menlu Sugiono saat menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) pada Jumat, 10 Januari 2025, di Ruang Nusantara, Kemlu RI, Jakarta.

Menurut Sugiono, penerimaan Indonesia sebagai anggota penuh BRICS merupakan hasil dari komitmen diplomasi yang konsisten selama bertahun-tahun. Dia juga menegaskan bahwa langkah ini bukan kebijakan yang terisolasi, tetapi bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama multilateral.

“Sebelumnya, kita juga aktif di kelompok multilateral yang lain seperti G20, APEC, IPF, MIKTA, dan CPTPP, serta sekarang kita sedang dalam tahap aksesi sebagai anggota OECD. Oleh karena itu, sekali lagi, bergabungnya Indonesia dalam BRICS merupakan sebuah wujud dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif,” tambahnya.

Sugiono juga menyatakan bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS bertujuan untuk memperkuat peran sebagai penghubung antara negara-negara berkembang dan kawasan Indo-Pasifik, serta berkomitmen mencegah meningkatnya ketegangan dalam persaingan geoekonomi dan geopolitik.

Peluang Kerja Sama Ekonomi-Keuangan

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, menyatakan bahwa bergabungnya Indonesia dengan BRICS dapat membuka peluang besar dalam kerja sama ekonomi dan keuangan. Salah satu keuntungan utama adalah akses ke Bank Pembangunan Baru (NDB) yang dikelola BRICS, yang telah menyalurkan dana miliaran dolar Amerika Serikat ke berbagai proyek.

Menurut Sergei, meski Indonesia belum menjadi anggota penuh BRICS, pertemuan Sugiono dengan Presiden NDB di Kazan mencerminkan bahwa status sebagai mitra pun memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan peluang dari kerja sama pembangunan tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa BRICS tidak hanya berfokus pada aspek politik, tetapi turut mencakup berbagai bidang kerja sama, termasuk olahraga. “Saya telah menyebutkan sekitar 200 acara dan itu adalah acara-acara yang sangat berbeda,” ucapnya.

“Bukan hanya pertemuan tingkat menteri saja, kita masyarakat membahas suatu hal, tapi hal-hal yang sangat praktis. Mulai dari acara kebudayaan (hingga) acara olah raga.”

Indonesia di BRICS Sebagai Jembatan Kepentingan Global

Keberadaan BRICS selama dua dekade terakhir sering kali dipandang sebagai upaya menyaingi pengaruh Amerika Serikat (AS) di panggung internasional. Meski begitu, keanggotaan Indonesia di BRICS dipastikan tidak akan menimbulkan benturan dengan kepentingan AS.

“Tidak harus khawatir karena kita kan, apa istilahnya, bebas aktif ya. Kita boleh kerjasama dengan berbagai pihak dan kita tidak mengganggu kepentingan AS dalam hal ini,” ujar Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu, saat menjawab pertanyaan wartawan pada awal Januari.

Menurut Mari, Indonesia justru memiliki peluang untuk berperan sebagai penghubung antara negara berkembang dan negara maju. Keberadaan Indonesia di forum ini dapat memfasilitasi komunikasi serta memperjuangkan kepentingan negara berkembang dalam menghadapi berbagai isu global.

Namun demikian, Mari menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk mempelajari berbagai aspek yang menjadi perhatian utama BRICS, seperti penggunaan mata uang selain dolar AS.

“Misalnya menggunakan mata uang di luar dolar, menggunakan transaksi apa yang disebut SWIFT di luar sistem yang ada. Apakah itu positif atau negatif buat kita, kita harus pelajari,” jelas Mantan Menteri Perdagangan Indonesia ke-26 sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke-10 tersebut.

Dia juga menyoroti potensi New Development Bank yang dimiliki BRICS. Menurutnya, perlu kajian mendalam terkait kemungkinan bank ini menjadi sumber pendanaan pembangunan yang signifikan bagi Indonesia.

“Mereka juga punya bank namanya New Development Bank, apakah ini akan berkembang menjadi bank yang bisa memberi dana kepada pembiayaan pembangunan. Ini hal-hal yang harus kita pelajari dari segi manfaat lainnya,” imbuhnya.

BRICS Jadi Peluang Perkuat Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan

Dengan bergabung sebagai anggota penuh BRICS, Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkannya sebagai ruang negosiasi dalam kerja sama ekonomi dan perdagangan. Pakar Ekonomi Politik Global dari Universitas Gadjah Mada, Suci Lestari Yuhana, menegaskan hal ini dalam sebuah dialog khusus dengan RRI.

“Yang di mana kalau kita bicara mengenai peranan diplomasi dan negosiasi akan lebih banyak ke isu-isu ekonomi. Jadi, bukan isu-isu sifat ideologi atau politik global akan lebih banyak diskusi mengenai perdagangan dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Suci.

Menurut Suci, posisi Indonesia sebagai negara middle power atau kekuatan menengah memberikan lebih banyak keuntungan di dalam BRICS. Ia menyoroti bahwa gaya diplomasi Indonesia cenderung berfungsi sebagai jembatan untuk membangun kerja sama.

“Kalau middle power itu gaya diplomasinya akan cenderung lebih bridge building yaitu membangun kerjasama yang levelnya mungkin antar negara-negara berkembang. Atau justru menjembatani melakukan trilateral cooperation antara negara berkembang dengan negara maju,” ucapnya.

BRICS merupakan kelompok informal negara yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Pembentukan BRICS digagas oleh Rusia.

Pertemuan Tingkat Menteri BRICS pertama kali diadakan pada 20 September 2006 atas inisiatif Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York. Menteri Luar Negeri dari Rusia, Brasil, dan Tiongkok serta Menteri Pertahanan India menghadiri pertemuan tersebut dan menyatakan minat untuk memperluas kerja sama multilateral.

Pada KTT 2024 di Kazan, Rusia, Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab menghadiri pertemuan puncak pertama mereka sebagai anggota penuh. Kehadiran Indonesia kini menambah jumlah anggota BRICS menjadi sepuluh negara. (XRQ)

Reporter: Akil

Aktivis Lingkungan Aceh Kritik Gagasan Prabowo Soal Perluasan Lahan Sawit

Penulis
Redaksi
-
0
Manajer Advokasi Yayasan HAkA, M. Fahmi. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait perluasan lahan kelapa sawit di kawasan hutan mendapat perhatian luas dari publik. Banyak yang menilai bahwa komentar tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap masalah deforestasi, sementara sebagian pihak lainnya mendukung gagasan tersebut demi keberlanjutan industri kelapa sawit nasional.

Merespons wacana tersebut, sejumlah aktivis lingkungan menyatakan penolakan. M. Fahmi, seorang aktivis lingkungan asal Aceh, mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak negatif dari pengalihfungsian hutan menjadi lahan perkebunan sawit.

“Pengalihfungsian hutan menjadi lahan sawit akan mengancam ekosistem, keanekaragaman hayati akan hilang, potensi konflik satwa liar juga tentunya akan meningkat, karena mereka akan kehilangan habitat,” ungkap Fahmi kepada Nukilan.id, Minggu (19/1/2025).

Ia menegaskan bahwa hutan memiliki peran yang jauh lebih luas daripada sekadar menyerap karbon. Menurutnya, hutan adalah tempat bernaung bagi berbagai bentuk kehidupan yang juga merupakan aset penting bagi negara.

“Jadi berbicara hutan bukan hanya berbicara tentang penyerapan karbon, tapi juga ada kehidupan alin di sana, yang ini juga menjadi aset negara,” lanjutnya.

Fahmi juga meminta pemerintah untuk berpegang teguh pada kebijakan pelestarian lingkungan yang telah dirancang. Ia menyoroti pentingnya implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan.

“Kami meminta agar pemerintah konsisten menjalankan kebijakan yang sudah dibuat terkait Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan, melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023,” pungkas Fahmi.

Pernyataan Prabowo dan reaksi yang mengikutinya memicu diskusi panjang soal keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Isu ini menempatkan kebijakan pengelolaan hutan kembali ke pusat perdebatan nasional di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya konservasi. (XRQ)

Reporter: Akil

1...713714715...2,546Halaman 714 dari 2,546

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id