Beranda blog Halaman 706

Walhi: Aceh Semakin Terpukul Dampak Perubahan Iklim

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi perubahan iklim (Foto: Freepik.com)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dampak perubahan iklim kini semakin dirasakan oleh masyarakat Aceh. Fenomena bencana alam seperti banjir yang semakin sering terjadi akibat cuaca ekstrem menjadi bukti nyata dari perubahan iklim yang berlangsung di wilayah tersebut.

Deputi Walhi Aceh, M. Nasir, mengungkapkan bahwa perubahan iklim telah mengubah pola cuaca di Aceh secara signifikan.

“Hujan kini sulit diprediksi, bahkan sering terjadi di luar musim hujan yang biasanya berlangsung antara September hingga Desember,” ujarnya dalam wawancara dengan RRI, Kamis (23/1/2025).

Menurut Nasir, wilayah Selatan Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), menjadi salah satu daerah yang terdampak parah pada tahun 2024. Banjir besar melanda wilayah ini, menandakan perlunya langkah konkret dalam menghadapi perubahan iklim.

Nasir menyebutkan bahwa Aceh sebenarnya memiliki potensi besar untuk menangkal dampak perubahan iklim melalui kawasan hutan dan konservasi yang mencapai lebih dari 5 juta hektare. Namun, kawasan ini menghadapi ancaman serius akibat kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas ilegal.

“Meski Aceh memiliki kawasan hutan yang luas, saat ini sebagian besar dalam kondisi rusak akibat berbagai kegiatan ilegal,” kata Nasir. Beberapa bulan terakhir, upaya penertiban telah dilakukan oleh Polda Aceh dengan merazia pelaku tambang ilegal di Abdya, Aceh Barat, dan Aceh Selatan.

Selain kegiatan ilegal, Nasir juga menyoroti pembangunan infrastruktur yang sering kali dilakukan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan.

“Pembangunan jalan yang melintasi kawasan hutan, jika tidak dilakukan dengan hati-hati, dapat membuka akses bagi perusakan hutan,” tegasnya.

Nasir menjelaskan bahwa perubahan iklim terjadi akibat berbagai faktor yang saling memengaruhi keseimbangan ekosistem, termasuk sektor energi, kehutanan, pertanian, dan industri. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020, semua sektor tersebut memiliki tanggung jawab besar dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

“Sektor energi, seperti penggunaan bahan bakar fosil, batu bara, dan gas alam, adalah salah satu penyebab utama peningkatan emisi gas rumah kaca,” ungkap Nasir.

Di sisi lain, kerusakan hutan yang berujung pada pelepasan karbon serta penggunaan pupuk kimia di sektor pertanian turut memperparah kondisi tersebut.

Nasir menekankan bahwa sektor industri juga harus beralih ke energi terbarukan untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan.

“Saat ini sudah banyak energi terbarukan seperti energi angin dan air yang lebih ramah lingkungan,” jelasnya.

Ia mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, untuk bekerja sama melindungi kawasan hutan Aceh dan meminimalkan aktivitas yang merusak lingkungan. Dengan langkah ini, Aceh diharapkan mampu mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga keseimbangan ekosistemnya.

Editor: Akil

Dua Warga Pakistan Dideportasi dari Aceh karena Berjualan Kaligrafi

Penulis
Redaksi
-
0
Dua Warga Pakistan Dideportasi dari Aceh karena Berjualan Kaligrafi. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh telah mengambil langkah tegas dengan mendeportasi dua warga negara Pakistan, MO (30) dan NH (32). Keduanya dipulangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, pada Kamis (23/1/2025), karena melanggar izin tinggal dengan berjualan kaligrafi.

Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh, Gindo Ginting, menjelaskan bahwa kedua warga tersebut awalnya memasuki Indonesia dengan izin tinggal kunjungan. Namun, izin tersebut disalahgunakan untuk melakukan aktivitas komersial.

“Yang bersangkutan menyalahi izin tinggal yang diberikan, yaitu izin tinggal kunjungan tapi mereka berjualan kaligrafi,” ujar Gindo, Jumat (24/1/2025).

Menurut Gindo, tindakan MO dan NH melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sebagai konsekuensi, mereka dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian, termasuk deportasi dan larangan masuk kembali ke Indonesia sesuai Pasal 75 Ayat (2) huruf a dan f.

Proses deportasi dilakukan oleh Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Banda Aceh. MO dan NH dipulangkan menggunakan maskapai Batik Air Malaysia.

“Proses deportasi dipimpin langsung oleh Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. MO dan NH dipulangkan menggunakan maskapai Batik Air Malaysia,” jelas Gindo.

Tindakan ini merupakan bentuk penegakan hukum untuk menjaga kedaulatan dan ketertiban di wilayah Indonesia. Gindo menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperketat pengawasan keimigrasian.

“Kami berkomitmen memastikan setiap pelanggaran keimigrasian ditindak secara profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini juga dilakukan dengan mengedepankan aspek keamanan dan kelancaran,” tambahnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar berperan aktif dalam menjaga ketertiban dengan melaporkan aktivitas orang asing yang mencurigakan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan aktivitas orang asing yang mencurigakan. Pengawasan keimigrasian adalah tanggung jawab bersama demi menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah kita,” tutupnya.

Editor: Akil

Sebanyak 49 Formasi Guru di Kemenag Aceh Kosong, Ini Penyebabnya

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Aceh, Ahmad Yani. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Sebanyak 704 peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dinyatakan lulus di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Aceh berdasarkan pengumuman resmi yang dirilis Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pengumuman tersebut juga mencakup hasil akhir pascasanggah untuk seleksi CPNS Kementerian Agama pada Rabu (22/1/2025).

Ahmad Yani, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Aceh, menjelaskan bahwa dari total 31.521 peserta yang mengikuti seleksi, hanya 704 yang berhasil memenuhi syarat untuk mengisi 753 formasi yang dibutuhkan.

“Dari 753 formasi yang tersedia, terdapat 49 formasi yang belum terisi,” ungkap Ahmad Yani pada Jumat (24/1/2025).

Ahmad Yani, yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Kemenag Pidie Jaya, mengungkapkan bahwa seluruh formasi kosong tersebut merupakan posisi guru. Kekosongan ini terjadi karena peserta seleksi tidak memenuhi nilai ambang batas yang telah ditetapkan pada tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

“Semua formasi yang kosong adalah untuk posisi guru, karena ada peserta yang tidak mencapai nilai ambang batas,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Agama, Wawan Djunaedi, mengingatkan peserta yang dinyatakan lulus tahap akhir pascasanggah untuk segera melengkapi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan mengunggah dokumen yang diperlukan melalui akun masing-masing.

“Proses pengisian DRH dan unggah dokumen berlangsung dari 23 Januari sampai 21 Februari 2025,” jelas Wawan, seperti yang dilansir dari situs resmi Kemenag.

Lebih lanjut, Wawan menegaskan bahwa peserta yang lulus wajib membuat surat pernyataan kesediaan mengabdi selama minimal 10 tahun tanpa mengajukan pindah, baik antar unit di Kementerian Agama maupun ke instansi lain.

“Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Agama, namun tetap mengajukan pindah sebelum 10 tahun, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri,” tegasnya.

Jika peserta yang telah dinyatakan lulus memilih untuk mengundurkan diri, mereka diwajibkan menyerahkan surat pengunduran diri yang telah ditandatangani dan dibubuhi meterai senilai Rp10.000.

“Keputusan Panitia Seleksi CPNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat,” tutup Wawan.

Editor: Akil

Bank Aceh Raih Opini WTP Berkat Kinerja Gemilang 2024

Penulis
Redaksi
-
0
Bank Aceh Raih Opini WTP Berkat Kinerja Gemilang 2024. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Bank Aceh kembali mencatat prestasi membanggakan dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun buku 2024 dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono dan Rekan. Penyerahan laporan hasil audit dilakukan langsung oleh Padri Achyarsyah, Signing Partner KAP Heliantono & Rekan, kepada Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank Aceh, Fadhil Ilyas, di Banda Aceh, Jumat (24/1/2025).

“Pencapaian ini merupakan bukti nyata dari komitmen Bank Aceh dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan transparan. Opini WTP yang diraih Bank Aceh tidak terlepas dari kinerja keuangan yang solid sepanjang 2024,” ujar Fadhil Ilyas.

Bank Aceh mencatatkan pertumbuhan aset yang signifikan sepanjang 2024. Total aset Bank Aceh meningkat 4,82 persen dari Rp30,4 triliun pada 2023 menjadi Rp31,9 triliun per 31 Desember 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK).

“Kami fokus pada pengembangan UMKM dengan menyalurkan berbagai jenis pembiayaan, seperti KUR dan pembiayaan mikro, guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambah Fadhil.

Bank milik pemerintah daerah ini juga berhasil menyalurkan pembiayaan konsolidasi sebesar Rp20,4 triliun pada 2024, naik 9,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp18,7 triliun. Selain itu, Bank Aceh mencatatkan perolehan laba hingga Rp590 miliar.

Pertumbuhan positif juga terlihat pada DPK yang mengalami kenaikan 7,15 persen, dari Rp24,4 triliun pada 2023 menjadi Rp26,2 triliun di akhir 2024.

Sebagai salah satu pilar keuangan daerah, Bank Aceh terus berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh. Prestasi ini semakin memperkuat posisi Bank Aceh sebagai institusi keuangan yang mampu berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

Editor: AKil

146 WNI Overstayer Dipulangkan dari Arab Saudi

Penulis
Redaksi
-
0
Bendera Arab Saudi. (Foto: wikipedia)

NUKILAN.id | Jakarta – Sebanyak 146 Warga Negara Indonesia (WNI) yang overstay di Arab Saudi telah dipulangkan ke Tanah Air pada Jumat (24/1). Kepulangan mereka melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bersama pihak terkait.

Menurut pernyataan resmi Kemlu, para WNI tersebut sebelumnya ditahan di Rumah Detensi Imigrasi Tarhil Sumaysi, Arab Saudi, karena melanggar izin tinggal. Sebagian besar di antara mereka adalah pekerja migran ilegal yang bekerja dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

“Sebagian besar di antaranya merupakan pekerja migran ilegal yang bekerja di Arab Saudi dalam periode waktu tiga tahun ke belakang,” jelas Kemlu dalam keterangannya, Jumat (24/1).

Para WNI dipulangkan menggunakan penerbangan komersial dan disambut langsung oleh Menteri Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Abdul Kadir Karding, bersama jajaran dari KP2MI dan Kementerian Luar Negeri. Sebelumnya, KJRI Jeddah telah membantu memproses administrasi dokumen perjalanan, berkoordinasi dengan imigrasi dan kepolisian setempat, serta mendampingi mereka hingga tiba di Indonesia.

Rincian data menunjukkan bahwa dari 146 WNI yang dipulangkan, terdapat 27 laki-laki dan 119 perempuan. Sebanyak 130 orang berstatus dewasa, sementara sisanya adalah anak-anak. Mereka mayoritas berasal dari Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat, sementara lainnya berasal dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Salah satu pekerja migran yang dipulangkan adalah N, seorang perempuan asal Kabupaten Karawang berusia 45 tahun. Ia diketahui bekerja di Provinsi Abha sejak 2017, dan keberangkatannya ke Arab Saudi ini merupakan yang ketiga kalinya. Kasus N sempat menjadi perhatian publik karena kondisinya yang lumpuh.

Pada awal 2025, pemerintah telah memulangkan 554 WNI overstayer dari Arab Saudi dalam tiga gelombang. Kemlu kembali mengingatkan agar masyarakat memastikan dokumen dan prosedur resmi sebelum bermigrasi ke luar negeri.

“Kemlu senantiasa mengimbau kepada WNI agar dapat bermigrasi secara aman, khususnya untuk bekerja di luar negeri untuk menghindari timbulnya masalah di negara tujuan,” demikian pernyataan resmi tersebut.

Editor: Akil

Pemerintah Terbitkan Surat Edaran Jadwal Belajar Selama Ramadan

Penulis
Redaksi
-
0
Kalender Ramadan Peserta Didik. (Foto: Tangkapan Layar @pco.ri)

NUKILAN.id | Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Surat Edaran Bersama yang mengatur jadwal kegiatan belajar mengajar selama bulan Ramadan. Informasi ini disampaikan melalui unggahan akun Instagram resmi Kantor Komunikasi Presiden @pco.ri.

“Seiring dengan ramainya wacana terkait libur sekolah selama bulan Ramadan, pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran Bersama yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Dalam Negeri. Surat edaran ini mengatur jadwal kegiatan belajar mengajar selama bulan Februari, Maret, dan April mendatang.” tulis akun tersebut pada Jumat (24/1/2025).

Melalui edaran ini, para siswa tetap dapat menjalankan proses belajar dengan lebih terencana, baik secara tatap muka di sekolah maupun dari rumah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk memperhatikan kalender akademik yang telah disusun sesuai dengan edaran tersebut.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, Nukilan.id mendapati bahwa libur awal puasa dijadwalkan berlangsung mulai 27 Februari hingga 5 Maret. Kegiatan belajar mengajar kemudian dilanjutkan pada 6 Maret hingga 25 Maret. Selanjutnya, libur Idulfitri dijadwalkan dari 26 Maret hingga 8 April, dengan siswa kembali masuk sekolah pada 9 April mendatang.

Adanya kebijakan ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk menyesuaikan jadwal belajar selama bulan Ramadan tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. (XRQ)

Reporter: Akil

Redistribusi Guru ASN: Langkah Progresif atau Kompleksitas Baru?

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi ASN. (Foto: kabar24.bisnis.com)

NUKILAN.id | Opini – Kebijakan redistribusi guru aparatur sipil negara (ASN) ke sekolah swasta adalah langkah progresif yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 1 Tahun 2025 pada 16 Januari 2025, pemerintah membuka peluang baru bagi sekolah swasta, terutama di daerah terpencil yang selama ini kekurangan guru berkualitas. Namun, langkah ini tidak lepas dari berbagai tantangan yang perlu diantisipasi. Apakah kebijakan ini mampu membawa perubahan positif, atau justru menciptakan kompleksitas baru dalam sistem pendidikan kita?

Harapan Pemerataan Pendidikan

Redistribusi guru ASN ke sekolah swasta memberikan harapan besar untuk pemerataan pendidikan. Sekolah swasta, yang selama ini kesulitan mendapatkan tenaga pendidik berkualitas, kini memiliki akses terhadap sumber daya manusia yang sebelumnya terkonsentrasi di sekolah negeri. Kebijakan ini seolah menjadi angin segar bagi daerah-daerah terpencil yang sering kali terpinggirkan dalam hal pelayanan pendidikan.

Namun, pemerataan ini tidak datang tanpa tantangan. Guru ASN yang terbiasa dengan sistem birokrasi formal pemerintah mungkin menghadapi kesulitan saat beradaptasi dengan kultur kerja sekolah swasta yang lebih fleksibel tetapi sering kali menuntut hasil nyata. Perbedaan budaya kerja ini dapat memicu konflik nilai antara visi sekolah swasta dan pola kerja guru ASN, yang pada akhirnya berpotensi mengganggu dinamika pengajaran di kelas.

Tantangan Adaptasi dan Ketergantungan

Tantangan adaptasi menjadi salah satu isu utama dalam implementasi kebijakan ini. Guru ASN perlu mendapatkan pelatihan intensif agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja sekolah swasta. Tanpa pelatihan yang memadai, perbedaan pola kerja antara kedua sistem dapat menghambat tercapainya tujuan pemerataan kualitas pendidikan.

Selain itu, redistribusi ini juga menimbulkan beban administratif baru bagi yayasan pendidikan swasta. Kehadiran guru ASN di sekolah swasta membawa serta aturan pemerintah yang mungkin dianggap membatasi oleh yayasan yang selama ini mengelola operasional secara mandiri. Hal ini berpotensi menciptakan gesekan antara pemerintah dan yayasan pendidikan swasta, terutama dalam hal pengelolaan guru dan administrasi.

Redistribusi ini juga memunculkan risiko ketergantungan berlebihan pada pemerintah. Yayasan yang terlalu mengandalkan guru ASN mungkin kehilangan inisiatif untuk membangun kapasitas tenaga pengajar secara mandiri. Ketergantungan ini dapat memperlebar kesenjangan antara sekolah swasta yang memiliki akses terhadap guru ASN dan yang tidak.

Potensi dan Peluang Pengembangan

Di sisi lain, kebijakan redistribusi ini membuka peluang besar untuk pertukaran pengalaman dan pengembangan profesionalisme. Guru ASN yang bekerja di sekolah swasta dapat belajar tentang pendekatan pendidikan yang berbeda, memahami kebutuhan siswa di berbagai konteks, dan mengadopsi inovasi dalam pengajaran. Dengan dukungan pelatihan dan evaluasi yang tepat, redistribusi ini dapat menjadi katalisator perubahan positif dalam dunia pendidikan.

Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pelaksanaannya. Pemerintah harus memastikan bahwa proses redistribusi dilakukan dengan perencanaan matang dan pengawasan ketat. Dialog yang intensif antara pemerintah dan yayasan pendidikan swasta juga diperlukan untuk meminimalkan potensi konflik dan memastikan tujuan kebijakan tercapai.

Langkah Menuju Pemerataan yang Berkelanjutan

Redistribusi guru ASN ke sekolah swasta adalah kebijakan yang sarat potensi, tetapi juga penuh tantangan. Agar kebijakan ini benar-benar menjadi solusi bagi ketimpangan pendidikan, semua pihak harus bekerja sama dengan semangat saling mendukung. Pemerintah, yayasan pendidikan swasta, dan guru harus bersinergi untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tanpa eksekusi yang terencana dan evaluasi berkelanjutan, kebijakan ini hanya akan menjadi tambal sulam sementara yang tidak menyentuh akar permasalahan pendidikan di Indonesia. Namun, jika dikelola dengan bijak, redistribusi ini dapat menjadi langkah awal menuju pemerataan pendidikan yang lebih adil dan berkualitas, sekaligus menciptakan generasi masa depan yang siap bersaing di era global. (XRQ)

Reporter: AKil

Mahasiswa KKN-PPM Unimal 109 Promosikan Dodol Aceh Tiga Sehati, Dukung UMKM Lokal

Penulis
Redaksi
-
0
Mahasiswa KKN-PPM Unimal 109 Promosikan Dodol Aceh Tiga Sehati. (Foto: Humas Unimal)

NUKILAN.id | Lhokseumawe – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Malikussaleh (Unimal) kelompok 109 membantu mempromosikan usaha lokal Dodol Aceh Tiga Sehati sebagai bentuk dukungan terhadap produk khas Gampong Laga Baroe, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Kamis (23/1/2024).

Salah satu anggota KKN, Nida Kholila, menjelaskan bahwa Dodol Aceh Tiga Sehati merupakan kue tradisional Aceh hasil produksi rumahan milik Ibu Lia, warga setempat.

“Kegiatan promosi ini sebagai dukungan terhadap pelaku UMKM yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa,” ujarnya.

Ibu Lia, pemilik usaha, mengungkapkan bahwa bisnis ini telah berjalan selama tiga tahun. Awalnya, usaha ini dikelola bersama dua teman, namun kini dikelola sepenuhnya oleh dirinya bersama suami.

“Saya sangat berterima kasih kepada anak-anak Unimal yang bersedia mempromosi usaha kami,” kata Lia.

Lia juga menjelaskan bahwa usaha ini membantu memaksimalkan hasil panen kelapa warga sekitar. Gampong Laga Baroe sendiri dikenal memiliki potensi besar dalam komoditi kelapa.

“Kelapa yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan dodol ini didapat langsung dari warga sekitar atau masyarakat gampong. Dimana ini juga membantu masyarakat yang kurang akses dalam menjual buah kelapa keluar,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa KKN berharap dapat berkontribusi nyata dalam meningkatkan potensi UMKM lokal dan mendukung ekonomi masyarakat desa.

Editor: Akil

Mensesneg: Penghematan Perjalanan Dinas Bisa Dialihkan untuk Program Makan Bergizi Gratis

Penulis
Redaksi
-
0
Mensesneg, Prasetyo Hadi. (Foto: CNN Indonesia)

NUKILAN.id | Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membuka kemungkinan untuk mengalokasikan hasil penghematan belanja negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 ke program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang bertujuan mendorong penggunaan anggaran secara efektif dan efisien di seluruh kementerian/lembaga (K/L).

Prasetyo menyampaikan bahwa program MBG, yang sudah berjalan dengan baik, diharapkan dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pemerataan program tersebut.

“Nanti kita lihat ya. Sebagaimana yang saudara-saudara ketahui. Ini alhamdulillah MBG sudah berjalan. Namun presiden merasa agar bisa juga segera mungkin itu bisa penerima manfaatnya lebih banyak dan merata lagi,” ujar Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa upaya memperluas jangkauan program MBG tentu membutuhkan tambahan anggaran. Untuk itu, hasil penghematan belanja, terutama dari perjalanan dinas, seminar, dan kunjungan kerja, bisa menjadi solusi.

“Sehingga dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG,” jelasnya.

Prasetyo menekankan, Inpres tersebut membawa semangat efisiensi di semua sektor, termasuk kegiatan yang dianggap tidak terlalu mendesak. Presiden, menurutnya, telah menginstruksikan agar K/L lebih selektif dalam mengadakan kegiatan, terutama yang melibatkan perjalanan dinas.

“Yang disampaikan presiden kemarin seperti seminar, studi banding, kunjungan kerja itu sebisa mungkin dikurangi. Kemudian perjalanan dinas sekian puluh triliun kalau kita bisa menghemat kan bisa dipakai sesuatu yang produktif,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa seluruh K/L telah menyatakan kesiapannya untuk mematuhi arahan tersebut tanpa keberatan. Penghematan ini dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan penggunaan anggaran lebih fokus pada program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Jadi ya memang pada akhirnya akan jadi penyesuaian di kementerian dan lembaga gitu sebagai sebuah konsekuensi,” tutup Prasetyo.

Editor: Akil

Sirih Sebagai Simbol Kehormatan dan Kehangatan Sosial di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Perajin merangkai daun sirih menjadi bentuk topi tradisional kupiah meuketop. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dalam budaya masyarakat Aceh, daun sirih atau dikenal sebagai ranub memiliki makna simbolis yang mendalam. Selain digunakan dalam berbagai acara adat, sirih juga melambangkan sikap rendah hati, kehormatan, dan kesetiaan.

Menurut Dra. Faridah Ibrahim, anggota bidang lembaga adat istiadat Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Besar, sirih bukan hanya sekadar tanaman biasa.

“Melainkan sebuah lambang penghormatan dan nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh,” jelasnya dikutip dari RRI, Jumat (25/1/2025).

Pada masa lalu, sirih selalu tersedia di setiap rumah di Aceh. Kehadirannya menjadi bentuk penghormatan terhadap tamu yang datang. Penyajian sirih oleh tuan rumah merupakan tanda penerimaan yang tulus dan keikhlasan dalam menjalin hubungan.

“Penyajian sirih pada tamu menjadi tanda bahwa mereka adalah tamu kehormatan yang mendapat tempat khusus di hati tuan rumah,” ungkap Faridah.

Lebih dari itu, sirih juga memiliki peran penting dalam menciptakan suasana akrab saat berinteraksi. Kebiasaan menikmati sirih bersama sering kali menjadi momen untuk mempererat hubungan antarindividu.

“Biasanya, sirih disajikan sambil berbicara dan menikmati kebersamaan, yang membantu menciptakan komunikasi yang lebih akrab,” tambahnya.

Meski zaman terus berubah, relevansi sirih dalam kehidupan masyarakat Aceh tetap terjaga. Upaya untuk mengenalkan tradisi ini kepada generasi muda terus dilakukan. Sirih tak hanya sekadar warisan budaya, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial.

Tradisi penyajian sirih secara tradisional melibatkan berbagai bahan seperti kapur gambir, pinang, dan bunga cengkih. Meskipun kini banyak orang memilih bentuk yang lebih praktis, sirih tradisional berbentuk hati tetap menjadi simbol yang dihormati.

Melestarikan tradisi ini bukan hanya soal mempertahankan adat, tetapi juga memperkuat identitas budaya. Harapannya, generasi mendatang tetap menghargai dan menghidupkan simbol kehormatan ini dalam kehidupan sehari-hari.

Editor: Akil

1...705706707...2,546Halaman 706 dari 2,546

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id