Beranda blog Halaman 687

Siswa dari 7 Sekolah di Aceh Utara Gagal Ikuti SNBP, MPD: Harus Ada yang Bertanggung Jawab

Penulis
Redaksi
-
0
Cara daftar SNBP 2025, Sudah Dibuka, Ini Link dan Syarat Pendaftaran SNBP 2025. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.id | Lhoksukon – Sebanyak tujuh sekolah di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, tidak mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Akibatnya, para siswa di sekolah tersebut dipastikan gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri.

Ketujuh sekolah tersebut adalah SMK Negeri 1 Baktia Barat, SMA Islam Darul Mutallimin, SMK Nurul Yaqin, SMK Negeri 1 Muara Batu, SMA Negeri 1 Samudera, SMA Swasta Uswatun Hasanah, dan SMK Negeri 1 Baktia Barat.

Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh Utara, Razali, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kelalaian ini.

“Harus ada yang bertanggung jawab atas kasus ini. Apakah kepala sekolah atau kepala cabang dinas pendidikannya yang harus dievaluasi oleh Dinas Pendidikan Aceh,” ujar Razali saat dihubungi, Jumat (7/1/2025).

Menurut Razali, kesalahan ini sangat disayangkan karena pengisian PDSS merupakan mekanisme rutin yang dilakukan setiap tahun. Ia menilai kelalaian ini menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap masa depan siswa di Aceh Utara.

“Padahal ini reguler setiap tahun ada mekanisme pengisian PDSS. Masak bisa lupa, lalai, dan abai. Ini tanda tidak peduli pada nasib generasi Aceh Utara,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Utara, Khairuddin Budiman, mengaku pihaknya masih mencari solusi atas permasalahan ini.

“Jumlahnya saya lupa berapa totalnya, puluhan siswa dari sekolah negeri tidak berhasil diisi PDSS,” ungkapnya.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada sanksi yang diberikan kepada kepala sekolah yang bertanggung jawab.

“Kami sedang mencari solusinya. Kami belum bicara sanksi buat kepala sekolahnya,” tuturnya.

Peristiwa ini memicu keprihatinan berbagai pihak, mengingat SNBP merupakan jalur masuk perguruan tinggi negeri yang mengandalkan prestasi akademik siswa. Kelalaian dalam pengisian PDSS tidak hanya merugikan individu siswa, tetapi juga mencerminkan buruknya manajemen administrasi pendidikan di tingkat sekolah dan dinas terkait.

Editor: Akil

Tgk. Amran Kembalikan Mobil Dinas BL 1 T, Sebut Pemkab Aceh Selatan Tutup Akses Pembayaran Lelang

Penulis
Redaksi
-
0
Tgk. Amran Kembalikan Mobil Dinas BL 1 T, Sebut Pemkab Aceh Selatan Tutup Akses Pembayaran Lelang. (Foto: LarasNews)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Mantan Bupati Aceh Selatan periode 2018-2023, Tgk. Amran, secara resmi mengembalikan mobil dinas Toyota Land Cruiser Prado dengan nomor polisi BL 1 T kepada Pj Bupati Aceh Selatan, Cut Syazalisma. Serah terima kendaraan dinas itu berlangsung di Banda Aceh pada Jumat (7/2/2025) pagi.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Tgk. Amran menegaskan bahwa pengembalian mobil dinas tersebut merupakan bentuk kepatuhannya terhadap aturan yang berlaku. Ia menyoroti pentingnya menjaga etika birokrasi dan tertib administrasi dalam sistem pemerintahan.

“Sesuai aturan yang ada, saya dengan penuh tanggung jawab menyerahkan kembali mobil dinas ini kepada Pj Bupati Aceh Selatan. Ini adalah bagian dari sistem yang harus kita hormati dan jalankan dengan baik,” ujar pria yang akrab disapa Teungku Am itu.

Kendala Pembayaran Lelang

Tgk. Amran juga menanggapi isu yang berkembang terkait kepemilikan mobil dinas tersebut. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah mengajukan proses penghapusan aset melalui mekanisme lelang setelah kendaraan dinas itu digunakan selama lima tahun masa jabatannya. Namun, ia mengklaim bahwa upayanya untuk menuntaskan pembayaran lelang terhambat oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan.

Menurutnya, Pemkab Aceh Selatan menutup akses pembayaran yang diperkirakan mencapai Rp400 juta lebih. Hal ini, kata Tgk. Amran, melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab, mulai dari Pj Bupati Cut Syazalisma, Kepala BPKD Syamsul Bahri, hingga Kabid Aset Irwansyah.

“Tapi sayangnya, sampai batas waktu berakhir akses untuk pembayaran uang tersebut masih tertutup. Saya sudah beberapa kali menanyakan rekeningnya namun mereka tak bergeming,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyesalkan sikap BPKD Aceh Selatan yang tidak pernah memberikan pemberitahuan, baik secara lisan maupun tertulis, mengenai batas akhir pembayaran lelang kendaraan tersebut. Akibatnya, ia tidak memiliki kesempatan untuk melunasi pembayaran sebelum tenggat waktu yang ditentukan.

“Seluruh kelengkapan administrasi lainnya untuk penghapusan aset telah lengkap, tapi anehnya nomor rekening untuk pembayaran tak diberikan sehingga saya tak ada akses untuk melunasinya,” ungkapnya.

Menepis Tudingan

Tgk. Amran juga membantah tudingan bahwa ia sengaja menguasai kendaraan dinas setelah masa jabatannya berakhir. Ia menegaskan bahwa dirinya siap mengembalikan mobil tersebut, tetapi hanya kepada pimpinan daerah, bukan kepada Kabid Aset BPKD.

“Saat itu juga langsung saya tegaskan bahwa saya siap menyerahkan kendaraan ini, tapi tak mungkin saya serahkan kepada Kabid Aset melainkan langsung kepada pimpinan daerah. Karena posisi waktu itu sedang di Banda Aceh maka saya putuskan meletakkannya dalam gudang,” tegasnya.

Ia juga mengaku mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan Pj Bupati Cut Syazalisma untuk membahas penyerahan kendaraan dinas tersebut. Upaya untuk bertemu melalui ajudan dan orang-orang terdekatnya beberapa kali gagal. Namun, komunikasi akhirnya terjalin pada Kamis (6/2/2025) malam, yang kemudian menghasilkan kesepakatan untuk menyerahkan mobil pada Jumat pagi di Banda Aceh.

“Posisi saat ini mobil secara resmi telah saya kembalikan kepada Pemkab Aceh Selatan sebagai bagian dari aturan yang tetap dijaga dalam sistem pemerintahan daerah,” tutup Tgk. Amran.

Editor: Akil

100 Tukik Dilepas di Pulau Terluar Aceh, Dorong Konservasi dan Ekowisata

Penulis
Redaksi
-
0
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) bersama masyarakat melepaskan sebanyak 100 tukik di kawasan Pantai Lambaro, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Jumat (7/2/2025) (FOTO: ANTARA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) melepas sebanyak 100 tukik di kawasan Pantai Lambaro, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Jumat (7/2/2025). Langkah ini merupakan bagian dari upaya konservasi penyu sekaligus mendukung ekowisata berbasis lingkungan di daerah pesisir.

“Sebanyak 100 tukik dilepas di area pesisir strategis. Kegiatan ini juga melibatkan masyarakat sekitar,” kata Kepala Cabang Pelni Medan, Romadhoni.

Pelepasan tukik tersebut menjadi bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pelni. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan populasi penyu yang kian menurun akibat perburuan liar dan degradasi lingkungan.

Romadhoni menegaskan bahwa Pelni tidak hanya berfokus pada layanan transportasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Dengan adanya program konservasi ini, kami berharap dapat berkontribusi dalam menjaga populasi penyu yang semakin berkurang serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama melindungi ekosistem laut,” ujarnya.

Selain pelepasan tukik, Pelni juga menyerahkan perlengkapan patroli kepada komunitas lokal yang berperan menjaga habitat penyu dari ancaman perburuan dan kerusakan ekosistem. Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan.

Tak hanya itu, Pelni turut menggelar edukasi konservasi bagi masyarakat dan pelajar di Pulo Aceh. Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut dan langkah-langkah konkret dalam melindungi habitat penyu.

Romadhoni menambahkan bahwa program konservasi ini tidak hanya berdampak pada pelestarian lingkungan, tetapi juga berpotensi menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat.

“Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar melalui ekowisata berbasis konservasi. Kami berharap masyarakat dapat ikut serta dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan,” katanya.

Dengan adanya kawasan konservasi yang terjaga, peluang pengembangan ekowisata semakin terbuka. Hal ini diharapkan dapat menciptakan sumber pendapatan tambahan bagi warga sekitar, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian alam.

Editor: AKil

Polres Aceh Barat Bagikan Makan Bergizi Gratis untuk Murid SDN 5 Meulaboh

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Makan Bergizi Gratis. (Foto: AI)

NUKILAN.id | Meulaboh – Kepolisian Resor (Polres) Aceh Barat menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan anak-anak dengan membagikan makanan bergizi gratis kepada lebih dari seratus murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Meulaboh, Jumat (7/2/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Aceh Barat Kompol Anton Praptono.

Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Pembagian makanan ini sebagai wujud komitmen kami dalam mendukung Program Pemerintahan Presiden Prabowo, melalui partisipasi aktif dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah,” ujar Andi Kirana di Aceh Barat.

Menurutnya, MBG merupakan salah satu langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, terutama bagi mereka yang masih berstatus pelajar mulai dari tingkat TK hingga SMA.

Andi Kirana menambahkan bahwa Polres Aceh Barat akan terus berupaya mendukung kesejahteraan anak-anak, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan.

“Kegiatan ini bertujuan mendukung program pemerintah terkait kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah,” katanya.

Selain memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, kegiatan ini juga menjadi bentuk kepedulian kepolisian terhadap masyarakat. Ia berharap program ini bisa menjadi jembatan yang mempererat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat.

“Kita sudah mulai jalankan program MBG ini, dan program ini sangat baik tentunya untuk mendukung kesehatan dan perkembangan anak-anak ke depannya, sehingga di sekolah mereka lebih konsentrasi belajar,” ungkapnya.

Kepala SD Negeri 5 Meulaboh mengapresiasi inisiatif Polres Aceh Barat dan menyebut kegiatan ini memberikan manfaat yang besar bagi para siswa.

“Kegiatan ini bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga menumbuhkan kedekatan antara pihak kepolisian dan masyarakat,” ujarnya.

Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak anak-anak yang mendapatkan akses makanan bergizi demi mendukung tumbuh kembang mereka yang lebih baik.

Editor: Akil

Pj Gubernur Aceh Klaim Berhasil Tekan PMK, Hanya Tersisa Empat Kasus

Penulis
Redaksi
-
0
Pj Gubernur Aceh Klaim Berhasil Tekan PMK, Hanya Tersisa Empat Kasus. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Aceh mengklaim berhasil menekan penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak hingga hanya menyisakan empat kasus. Pj Gubernur Aceh, Safrizal ZA, optimistis wabah ini bisa segera mencapai nol kasus.

“Alhamdulillah, PMK berhasil kita tekan. Berdasarkan data terbaru yang dilaporkan, per hari ini hanya tersisa empat kasus,” ujar Safrizal ZA di Banda Aceh, Jumat (7/2/2025).

Safrizal menyebut, sejak wabah ini merebak, sebanyak 2.692 ternak warga sempat terinfeksi. Dari jumlah tersebut, 2.635 ekor telah dinyatakan sembuh, sementara 19 ekor harus dipotong paksa dan 34 lainnya mati. Kini, hanya tersisa empat ternak yang masih sakit, yang tersebar di Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Selatan.

Pemerintah Aceh pun mengapresiasi Dinas Peternakan Aceh serta tenaga kesehatan hewan (Nakeswan) yang telah bekerja keras dalam menangani wabah ini.

“Apresiasi tinggi kami sampaikan kepada Dinas Peternakan dan seluruh Nakeswan se-Aceh yang telah mendukung, membantu, dan bekerja sama pada kerja besar ini,” kata Safrizal.

Vaksinasi Dipercepat, Biosekuriti Diperketat

Sejak kemunculan kembali wabah PMK di akhir 2024, Pemprov Aceh terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menekan kasus. Vaksinasi menjadi strategi utama dalam pencegahan.

Kepala Dinas Peternakan Aceh, Zalsufran, menjelaskan bahwa dari 1.000 dosis vaksin hibah dari pemerintah pusat, seluruhnya telah disalurkan. Selain itu, dari alokasi vaksin tahap pertama sebanyak 5.900 dosis, sudah 2.846 dosis diberikan kepada ternak warga, sementara 3.055 dosis lainnya masih tersedia.

“Sesuai arahan Pj Gubernur, penanganan dan pengawasan terus kita lakukan. Termasuk vaksin, masih kita salurkan ke ternak warga,” ujarnya.

Selain vaksinasi, Pemerintah Aceh juga mengimbau peternak untuk menerapkan biosekuriti guna mencegah penyebaran PMK. Langkah ini mencakup pemisahan ternak yang sehat dari yang sakit, pembersihan dan desinfeksi kandang secara rutin, serta pembatasan pergerakan ternak.

“Kita juga tetap melakukan pengetatan lalu lintas ternak di cek poin yang berada di perbatasan, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, dan Subulussalam,” kata Zalsufran.

Peternak Diminta Lebih Waspada

Pemerintah Aceh terus mengingatkan masyarakat, terutama peternak, agar tetap waspada terhadap PMK dan tidak lengah dalam melakukan pencegahan. Safrizal menekankan pentingnya vaksinasi berkala dan koordinasi dengan tenaga kesehatan hewan.

“Alhamdulillah, upaya kita membuahkan hasil maksimal. Target kita tentu saja harus zero case (nol kasus). Dan, tetap harus selalu waspada,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, peternak diimbau untuk rutin memeriksa kesehatan ternaknya, memastikan pemberian pakan berkualitas, serta melakukan desinfeksi kandang, peralatan, dan kendaraan secara berkala. Limbah peternakan juga harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi sumber penularan penyakit.

“Jika menemukan ternak yang sakit dengan gejala air liur berlebih, luka pada mulut dan kuku, pincang atau ambruk, dan hilang nafsu makan, segera laporkan ke Nakeswan,” imbau Zalsufran.

Dengan upaya yang terus dilakukan secara konsisten, diharapkan Aceh bisa segera terbebas dari wabah PMK dan menjaga kesehatan ternak masyarakat.

Editor: AKil

Pj Gubernur Aceh Resmikan Revitalisasi Situs Sejarah Habib Bughak di Bireuen

Penulis
Redaksi
-
0
Pj Gubernur Aceh Resmikan Revitalisasi Situs Sejarah Habib Bughak di Bireuen. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.id | Bireuen – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si., meresmikan revitalisasi Situs Sejarah Habib Bughak di Gampong Pante Peusangan, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Jumat (7/2/2025). Peresmian ini menandai komitmen pemerintah dalam melestarikan warisan sejarah Aceh, ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Pj Gubernur.

Dalam sambutannya, Safrizal menegaskan pentingnya pelestarian situs sejarah sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas budaya dan keislaman di Aceh.

“Pelestarian situs sejarah seperti ini sangat penting untuk memperkuat identitas budaya dan keislaman Aceh. Kita harus menjaga dan menghormati peninggalan para ulama dan tokoh terdahulu yang telah berjasa dalam perkembangan peradaban di daerah ini,” ujar Safrizal.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua DPR Aceh Zulfadli, Plt Sekda Aceh Muhammad Diwarsyah, Pj Bupati Bireuen Jalaluddin, serta anggota DPRA Tgk Anwar dan Abdurrahman Ahmad.

Jejak Sejarah Habib Bughak

Habib Bughak, atau Habib Abdurrahman bin Alwi bin Syekh bin Ahmad Al-Habsyi, adalah seorang ulama asal Makkah yang tiba di Aceh sekitar tahun 1760 pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Mahmud Syah I. Beliau dikenal sebagai tokoh berpengaruh di wilayah Peusangan dan sekitarnya, serta seorang saudagar sukses dengan kepemilikan lahan pertanian yang luas di sekitar Krueng Peusangan.

Salah satu warisan terbesar yang ditinggalkan Habib Bughak adalah wakaf tanah dan bangunan di Mekkah yang dikenal sebagai Baitul Asyi. Wakaf ini bertujuan membantu jamaah haji asal Aceh, yang hingga kini manfaatnya masih dirasakan. Pada tahun 2024, setiap jamaah haji dari Aceh menerima dana hasil pengelolaan wakaf tersebut sebesar 1.500 Riyal per orang.

Revitalisasi untuk Wisata Religi

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Almuniza Kamal, menjelaskan bahwa revitalisasi situs ini mencakup pembangunan sarana dan prasarana di sekitar makam Habib Bughak dengan anggaran sebesar Rp1,725 miliar.

“Revitalisasi ini menjadi bentuk apresiasi terhadap sejarah dan warisan budaya kita. Dengan dukungan pemerintah, kita harapkan situs ini dapat menjadi pusat edukasi dan wisata religi di Bireuen,” kata Almuniza.

Perwakilan keluarga besar Habib Bughak yang turut hadir dalam acara peresmian mengapresiasi langkah pemerintah Aceh dalam menjaga peninggalan leluhur mereka.

“Alhamdulillah, pemerintah telah berperan dalam membangun kembali situs ini. Kami berharap pembangunan ini terus berlanjut untuk generasi mendatang,” ujar perwakilan keluarga.

Harapan Peningkatan Aksesibilitas

Usai peresmian, Pj Gubernur bersama rombongan menyempatkan diri untuk berziarah dan mengirimkan doa bagi almarhum Habib Bughak. Dalam kesempatan itu, masyarakat setempat meminta pemerintah untuk memperbaiki akses jalan menuju makam.

Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur meminta pemerintah gampong dan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk mengurus pembebasan lahan terlebih dahulu.

“Terkait hal itu, Pj Gubernur meminta pemerintah gampong dan pemerintah Kabupaten Bireuen untuk mengurus pembebasan lahan, sehingga pemerintah Aceh bisa membantu penganggaran pembuatan jalan,” tuturnya.

Dengan revitalisasi ini, situs Habib Bughak diharapkan tidak hanya menjadi tempat ziarah, tetapi juga destinasi wisata religi yang memberikan manfaat edukatif dan spiritual bagi masyarakat Aceh dan sekitarnya.

Editor: Akil

Empat Pengawas Madrasah Aceh Raih Anugerah Nasional di Silatnas 2025

Penulis
Redaksi
-
0
Empat Pengawas Madrasah Aceh Raih Anugerah Nasional di Silatnas 2025, (Foto: Kemenag Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Empat Pengawas Madrasah dari Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Aceh meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Silaturahmi Pengawas Nasional (Silatnas) ke-3 di Yogyakarta. Mereka dianugerahi penghargaan nasional oleh Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Madrasah Nasional atas dedikasi, inovasi, dan prestasi mereka dalam mengawal kualitas pendidikan madrasah di Aceh.

Perhelatan yang berlangsung di Rich Hotel, Yogyakarta, sejak Rabu hingga Jumat (5-7 Februari 2025) itu menjadi momentum istimewa bagi para pengawas madrasah Aceh. Empat nama yang berhasil membawa pulang penghargaan nasional tersebut adalah Drs. Nopia Dorsain yang meraih Anugerah Nasional dalam Bidang Dedikasi dan Keteladanan Organisasi, Fikriah S.Ag., M.Pd. dengan Anugerah Pengawas Prestasi Nasional, Rosyidah Lubis S.Ag., M.A. sebagai Pengawas Inovatif Nasional, dan Dra. Irawati yang dianugerahi Pengawas Dedikatif Nasional.

Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Drs. H. Azhari, M.Si., mengapresiasi pencapaian para pengawas madrasah tersebut. Menurutnya, penghargaan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia pendidikan di Aceh.

“Semoga dengan capaian maksimal ini, bisa kian menyemangati jajaran Pengawas Madrasah Aceh juga unit layanan kependidikan lainnya, serta anugerah ini bisa menularkan bagi pengembangan pendidikan di Aceh,” ujar Azhari.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (Penmad) Kanwil Kemenag Aceh, Dr. H. Zulkifli, S.Ag., M.Pd., juga menyampaikan selamat atas prestasi yang diraih oleh para pengawas tersebut. Ia menambahkan bahwa mereka kini juga masuk dalam kepengurusan Pokjawas Aceh.

“Keempat Pengawas Madrasah Aceh ini, masing-masing mendapat anugerah Pengawas Dedikatif dan Keteladanan Organisasi, Pengawas Inovatif Nasional, Pengawas Prestasi Nasional, dan Pengawas Dedikatif Nasional. Semoga prestasi ini kian membantu peningkatan kualitas pendidikan madrasah kita,” terang Zulkifli, yang sebelumnya pernah mengepalai MTsN 1 Model Banda Aceh.

Dalam kepengurusan Pokjawas Madrasah Aceh saat ini, Drs. Nopia Dorsain menjabat sebagai Ketua, Rosyidah Lubis, S.Ag., M.A. sebagai Sekretaris, serta Fikriah, S.Ag., M.Pd. sebagai Bendahara. Sementara Dra. Irawati dipercaya masuk dalam jajaran Bidang Sosial.

Silatnas ke-3 ini dihadiri oleh 992 peserta yang merupakan perwakilan pengawas madrasah dari seluruh Indonesia. Acara dibuka oleh Menteri Agama yang diwakili oleh Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, Dr. Thobib Al Asyar, S.Ag., M.Si.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur GTK turut meluncurkan platform supervisi madrasah berbasis digital bernama Madrasah Digital Supervision (MAGIS). Menurutnya, platform ini akan menjadi alat penting bagi kepala madrasah dan pengawas dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap guru serta tenaga kependidikan di madrasah.

“Magis itu sendiri merupakan sistem atau aplikasi yang digunakan untuk jajaran dalam memantau dan mengevaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan, juga kepala madrasah,” jelasnya.

Platform MAGIS memiliki berbagai fitur utama, di antaranya:

  1. Pengelolaan data guru dan tenaga kependidikan,
  2. Pengelolaan jadwal pelajaran,
  3. Pengelolaan presensi guru dan tenaga kependidikan,
  4. Pengelolaan evaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan,
  5. Pengelolaan laporan kemajuan peserta didik,
  6. Pengelolaan komunikasi antara guru, tenaga kependidikan, dan orang tua siswa.

Peluncuran platform ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan supervisi di madrasah, sehingga kualitas pendidikan madrasah di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh, terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Editor: Akil

21.000 Warga Aceh Alami Gangguan Jiwa, 114 Orang Masih Dipasung

Penulis
Redaksi
-
0
Penjabat Gubernur Aceh, Safrizal ZA, melakukan Pencanangan Aceh Eliminasi Pasung di Pendopo Bupati Pidie Jaya, Jumat (7/2/2025). (Foto: Dokumen Humas Pemprov Aceh)

NUKILAN.id | Meureudu – Aceh menjadi salah satu provinsi dengan jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh, terdapat 21.000 warga yang mengalami gangguan jiwa, dengan 50 persen di antaranya mengalami gejala kejiwaan berat. Lebih memprihatinkan, hingga saat ini, masih ada 114 ODGJ yang dipasung di berbagai wilayah di Aceh.

Dikutip dari Kompas.com, Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Safrizal ZA, menyoroti kondisi tersebut dalam acara pencanangan Aceh Eliminasi Pasung di Pendopo Bupati Pidie Jaya, Jumat (7/2/2025). Ia menegaskan bahwa praktik pemasungan harus dihentikan karena bukan solusi, melainkan justru memperburuk kondisi penderita gangguan jiwa.

“Pasung bukanlah solusi, namun justru menambah berat penyakit mereka. Kita harus berpartisipasi dalam menghentikan praktik ini demi kemanusiaan,” ujar Safrizal.

Fasilitas dan Penanganan ODGJ di Aceh

Safrizal menyebutkan bahwa Aceh telah memiliki fasilitas layanan kesehatan jiwa, yakni Seuramoe Sehat Jiwa di Kuta Malaka, Aceh Besar, yang mampu menampung hingga 300 pasien. Namun, ia menekankan bahwa upaya penanganan ODGJ harus lebih maksimal.

“Kita prihatin dan harus melakukan sesuatu. Kita berharap pelayanan rumah sakit jiwa dapat dimaksimalkan,” katanya.

Ia juga meminta agar bupati dan wali kota segera mendata penderita gangguan jiwa yang masih dipasung dan mengirimkan laporan ke RSJ Aceh. Nantinya, tim dari RSJ akan turun langsung untuk menjemput dan merawat mereka agar mendapat penanganan yang lebih baik.

Target Eliminasi Pasung di Aceh

Direktur RSJ Aceh, dr. Hanif, menyatakan bahwa pencanangan Aceh Eliminasi Pasung bertujuan untuk menghapus praktik pemasungan di seluruh wilayah Aceh tahun ini.

“Target kami adalah eliminasi pasung di Aceh selesai tahun ini. Kami siap membantu bupati dan wali kota untuk menjemput dan mengobati mereka,” ungkap Hanif.

Selain memberikan perawatan medis, RSJ Aceh juga memiliki fasilitas rehabilitasi di Kuta Malaka. Pasien yang telah dinyatakan sembuh secara klinis akan dibekali dengan berbagai keterampilan agar dapat kembali berbaur dengan masyarakat.

“Diharapkan usai penyembuhan di sana dan dikembalikan ke masyarakat, mereka bisa menjadi pribadi yang mandiri,” tambahnya.

Menghapus Stigma dan Meningkatkan Kesadaran

Hanif juga menekankan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung pemulihan ODGJ. Menurutnya, stigma terhadap penderita gangguan jiwa masih menjadi kendala dalam proses penyembuhan mereka.

“Semua berhak mendapatkan layanan kesehatan tanpa diskriminasi,” pungkasnya.

Dengan program Aceh Eliminasi Pasung, pemerintah berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya layanan kesehatan mental dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi ODGJ. Sebab, mereka bukan hanya butuh perawatan medis, tetapi juga dukungan sosial agar dapat menjalani hidup yang lebih baik.

Editor: Akil

Persiraja Banda Aceh Tumbangkan PSIM Jogja 2-1 di Stadion H. Dimurthala

Penulis
Redaksi
-
0
Persiraja Banda Aceh Tumbangkan PSIM Jogja 2-1 di Stadion H. Dimurthala. (Foto: Tangkapan Layar)

NUKILAN.id | Banda Aceh – PSIM Jogja harus pulang dengan tangan hampa setelah takluk dari tuan rumah Persiraja Banda Aceh dengan skor 1-2 dalam lanjutan Liga 2. Laskar Mataram sempat unggul lebih dulu lewat gol cepat Sugiyanto pada menit ke-11, namun Persiraja mampu membalikkan keadaan melalui gol Deri Corfe (18′) dan Miftahul Hamdi (33′).

Jalannya Pertandingan

Bertanding di Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh, Jumat (7/2/2025) malam, laga berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal. Amatan Nukilan.id, PSIM Jogja yang tampil agresif langsung menekan dan berhasil mencuri gol pada menit ke-11 melalui tendangan Sugiyanto.

Namun, keunggulan itu tak bertahan lama. Persiraja yang tertinggal justru semakin meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, Deri Corfe sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-18 lewat tembakan terukurnya. Tak berhenti di situ, tuan rumah kembali menambah keunggulan melalui aksi Miftahul Hamdi pada menit ke-33. Skor 2-1 bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, Persiraja tetap tampil menekan. Deri Corfe sempat mendapatkan peluang emas, namun bola hasil umpannya melenceng keluar lapangan. Sementara itu, PSIM mencoba membangun serangan memasuki menit ke-48, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Persiraja.

PSIM sempat mendapat peluang emas melalui situasi bola mati pada menit ke-19. Tendangan sudut Omid Popalzay mengarah ke kotak penalti, tetapi berhasil dihalau oleh pemain Persiraja.

Laga semakin memanas ketika Sunni Hizbullah melakukan tekel keras terhadap Matheus Machado. Insiden itu membuat suasana pertandingan sempat memanas karena wasit tidak mengeluarkan kartu kuning.

Persiraja nyaris memperbesar keunggulan pada menit ke-63 melalui tendangan Deri Corfe, tetapi upayanya berhasil digagalkan oleh kiper PSIM, Yusaku Yamadera.

Memasuki menit-menit akhir, tensi pertandingan mulai menurun. Kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya hingga wasit meniup peluit panjang. Skor 2-1 untuk kemenangan Persiraja tetap bertahan.

Persaingan Menuju Liga 1 Kian Ketat

Meski kalah, PSIM Jogja masih memimpin klasemen sementara dengan 9 poin. Namun, posisi mereka belum aman karena masih harus meraih minimal empat poin dalam dua laga tersisa agar bisa mengunci tiket promosi ke Liga 1. Sementara itu, kemenangan ini membawa Persiraja naik ke peringkat ketiga dengan koleksi 6 poin, membuka peluang mereka untuk bersaing di babak semifinal.

Susunan Pemain

Persiraja Banda Aceh: Mariyo Fabiyo (GK); Habil Abdillah; Alef Vieira, Fayrushi, Indra Rianto; Rizky Nst, Adam Maulana (45′), Matheus Machado; Vivi Asrizal (68′), Al Muzanni (77′), Deri Corfe.

PSIM Jogja: Harlan Suardi (GK); Rendra Teddy (64′), Yusaku Yamadera, Sunni Hizbullah (C), Rio Hardiawan; Adittia Gigis, Ghulam Fatkur (64′), Omid Popalzay, Figo Dennis (64′), Roken Tampubolon (77′), Rafinha (21′).

(XRQ)

Reporter: Akil

Bahlil Dukung Kampus Kelola Tambang, Pakar Kebijakan Publik Beri Kritik

Penulis
Redaksi
-
0
Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, Nicholas Siagian. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menilai usulan perguruan tinggi atau universitas untuk mengelola tambang dalam revisi Undang-Undang (UU) Mineral dan Batu Bara (Minerba) sebagai langkah positif. Ia menyebut kebijakan ini dapat mengembalikan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

“Saya pikir sebuah niat yang baik kok. Nah ini kan bagian daripada distribusi. Bukan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pengusaha. Kan begitu,” kata Bahlil kepada media di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Namun, hal tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, salah satunya Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, Nicholas Siagian. Ia mempertanyakan keseriusan pemerintah dan DPR dalam mengelola sumber daya alam bagi kepentingan rakyat, mengingat kasus-kasus korupsi di sektor tambang yang belum terselesaikan.

“Jika memang serius untuk rakyat, mengapa tidak melihat persoalan yang terjadi kemarin, seperti kasus korupsi tambang timah di PT Timah Tbk (TINS) periode 2015-2022 senilai 271 triliun, dampak yang sangat merugikan bagi lingkungan hidup,” katanya kepada Nukilan.id, Kamis (6/2/2025).

Tak hanya itu, Nicholas juga menyoroti skandal lain di sektor pertambangan, seperti kasus korupsi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Antam di Blok Mandiodo yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun. Ia mengingatkan agar kebijakan pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

“Tidakkah itu cukup untuk membuat semakin hati-hati mengelola Sumber Daya Alam (SDA) ini? Tentu ini sudah menyayat hati rakyat, bahwa negara ini terus merugi karena ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” tegas lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.

Lebih lanjut, Nicholas berharap agar pemerintah dan parlemen tidak menjadikan kepentingan rakyat sebagai dalih untuk mencari keuntungan pribadi.

“‘Mohon jangan berbisnis dengan rakyat pak. Mohon jangan jadikan rakyat sebagai alasan untuk mencari keuntungan pribadi,’” ujarnya dengan nada kritis.

Ia juga menekankan bahwa pendidikan harus menjadi jalan keluar bagi rakyat dari kemiskinan, bukan justru menjadi bagian dari eksploitasi sumber daya yang sarat akan kepentingan bisnis.

“‘Biarkan rakyat bisa merasakan bahwa pendidikan menjadi senjata untuk keluar dari kemiskinan dan penderitaan,’” pungkasnya. (XRQ)

Reporter: Akil

1...686687688...2,546Halaman 687 dari 2,546

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id