Beranda blog Halaman 533

Bus Trans Koetaradja Kembali Beroperasi, Tambah Tiga Rute Baru

Penulis
Redaksi
-
0
Bus Transkoetaradja. (Foto: Dishub Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kabar baik bagi masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar, layanan Bus Trans Koetaradja kembali beroperasi mulai Selasa (25/2) besok. Sebanyak 14 rute akan kembali melayani mobilitas warga secara bertahap, dengan tiga di antaranya merupakan rute baru yang memperluas jangkauan layanan.

Pengoperasian kembali Trans Koetaradja ini sejalan dengan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang menekankan pentingnya layanan publik, termasuk transportasi umum. Dinas Perhubungan Aceh telah merampungkan proses administrasi kerja sama dengan operator bus dan melakukan berbagai persiapan teknis untuk memastikan kelancaran operasional.

“Kami telah melakukan inspeksi keselamatan (rampcheck) terhadap armada bus serta pengecekan halte agar fasilitas ini dalam kondisi prima dan nyaman digunakan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal.

Pada tahap awal, bus akan melayani empat rute utama, yakni Pusat Kota – Darussalam, Pusat Kota – Blang Bintang via Lambaro, Pusat Kota – Lambaro via Lueng Bata, serta rute khusus Kopelma Darussalam (Trans Campus). Jika tidak ada kendala, layanan penuh dengan 14 rute diharapkan bisa beroperasi mulai Rabu (26/2).

Yang lebih menggembirakan, layanan Trans Koetaradja tetap gratis bagi masyarakat karena masih mendapat dukungan anggaran dari Pemerintah Aceh (APBA).

“Pembebasan biaya terhadap pengguna jasa Trans Koetaradja ini kita harapkan dapat meringankan pengeluaran masyarakat untuk biaya transportasi,” kata Teuku Faisal.

Layanan bus ini juga akan tetap beroperasi selama bulan Ramadan, sehingga masyarakat bisa menggunakannya untuk berbagai aktivitas, mulai dari perkuliahan, ibadah, wisata, hingga keperluan ekonomi lainnya.

Tahun ini, tiga rute baru ditambahkan untuk menjangkau lebih banyak pengguna, yakni rute Darussalam – Pasar Lam Ateuk, rute Pusat Kota – Lampaseh – Lambung, serta rute Keudah – Pasar Al Mahirah.

“Perluasan wilayah yang dilayani ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan Trans Koetaradja sehingga semakin mudah diakses,” pungkas Teuku Faisal.

Dengan tambahan rute dan perbaikan layanan, diharapkan Trans Koetaradja semakin menjadi pilihan utama bagi warga Banda Aceh dan Aceh Besar dalam bertransportasi sehari-hari.

Editor: Akil

Manfaat Pembekalan Lemhannas bagi Kepala Daerah, Ini Kata Alumni

Penulis
Akil
-
0
Alumni Lemhanas, Nicholas Siagian. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Jakarta – Pembekalan kepemimpinan yang diberikan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) kepada kepala daerah dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat kepemimpinan di tingkat regional. Namun, seberapa konkret manfaat yang bisa diperoleh dari program ini?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Nukilan.id menghubungi Nicholas Martua Siagian, Alumni Lemhannas. Ia menyampaikan bahwa tidak ada ukuran konkret yang bisa digunakan. Namun, menurutnya, pembekalan ini tetap memiliki nilai penting bagi para kepala daerah.

“Memang tidak ada yang bisa diukur secara konkret, namun retret seharusnya menjadi bekal semakin memantapkan diri sebagai pemimpin di berbagai daerah, utamanya adalah agar tetap setia pada empat konsensus berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan bahwa kepala daerah memiliki peran strategis dalam menjalankan kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah. Oleh karena itu, pembekalan yang mereka terima di Lemhannas diharapkan dapat memperkuat pemahaman mereka tentang tugas tersebut.

“Bahwa pemerintah daerah adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan, sehingga bisa sampai ke masyarakat,” tambahnya.

Dengan demikian, meskipun tidak dapat diukur secara konkret, pembekalan dari Lemhannas tetap menjadi bagian penting dalam memperkuat kepemimpinan kepala daerah serta memastikan arah kebijakan daerah selaras dengan kepentingan nasional. (xrq)

Reporter: Akil

Retret Kepala Daerah di Magelang, Seberapa Penting?

Penulis
Akil
-
0
Retret Kepala Daerah di Magelang. (Foto: g-news.id)

NUKILAN.id | Jakarta – Sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah mengikuti retret kepemimpinan yang berlangsung selama sepekan di Akademi Militer Magelang. Kegiatan ini bertujuan memperkuat soliditas dan kesiapan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, retret juga menjadi ajang pembekalan visi kepemimpinan nasional, peningkatan sinergi dengan pemerintah pusat, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Selama kegiatan, para peserta mengikuti jadwal ketat yang dimulai sejak pagi hari dengan olahraga bersama, apel, hingga sesi pembekalan yang diberikan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan sejumlah menteri. Materi yang disampaikan mencakup efisiensi anggaran, tugas pokok kepala daerah, serta isu strategis seperti ketahanan pangan dan pendidikan.

Namun, di balik tujuan mulia tersebut, retret ini menuai kritik. Banyak pihak mempertanyakan relevansi kegiatan ini, mengingat pemerintah gencar mengimbau penghematan anggaran, tetapi justru menggelar acara yang dinilai kurang memberi dampak langsung bagi masyarakat.

Untuk menggali lebih dalam, Nukilan.id mewawancarai Nicholas Martua Siagian, Alumni Lemhannas, guna mendapatkan perspektif terkait urgensi retret bagi kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.

“Kalau dipelajari dari sisi terminologi, retret itu kan artinya menarik diri sejenak dari rutinitas untuk mendekatkan diri dengan Tuhan,” kata Nicholas pada Senin (24/2/2025).

Menurutnya, makna retret seharusnya tidak hanya sebatas penguatan visi kepemimpinan, tetapi juga harus menjadi momen refleksi spiritual bagi kepala daerah.

“Nah, artinya retret kalau dikaitkan dengan kegiatan kepala daerah yang dilaksanakan di Akademi Militer Magelang, seharusnya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pembelajaran jasmani dan rohani, sebagai bekal memimpin daerah dengan integritas,” lanjutnya.

Dengan demikian, retret ini diharapkan dapat membentuk pemimpin yang benar-benar bekerja demi rakyat, bukan demi kepentingan kelompok tertentu. Nicholas menegaskan bahwa pendidikan kepemimpinan semacam ini tetap memiliki urgensi.

“Jadi, mereka benar-benar bekerja untuk rakyat bukan untuk penguasa, untuk ketua partai, maupun kepentingan segelintir orang,” tegasnya.

Saat ditanya mengenai pentingnya retret bagi kepala daerah, Nicholas memberikan analogi menarik.

“Tentu penting, jangankan kepala daerah, Aparatur Sipil Negara saja ada pendidikannya di BPSDM sebelum benar-benar disumpah menjadi aparatur negara. Apalagi, kepala daerah, sebagai top level di masing-masing daerahnya,” ungkapnya.

Meski demikian, kritik terhadap anggaran yang digunakan untuk kegiatan ini tetap menjadi perdebatan. Masyarakat berharap, selain pembekalan kepemimpinan, retret ini juga dapat menghasilkan kebijakan nyata yang berdampak langsung bagi kesejahteraan publik. (XRQ)

Reporter: Akil

Pemerintah Aceh Cairkan Gaji Tenaga Kontrak Besok, Ekonomi Rakyat Diharapkan Bergerak

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Gaji (Foto: infobanknews.com)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kabar gembira bagi tenaga kontrak di Aceh. Pemerintah Aceh memastikan gaji mereka akan dicairkan besok, setelah seluruh Surat Keputusan (SK) rampung. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) segera menyelesaikan administrasi tenaga kontrak agar pembayaran upah tidak tertunda.

Permintaan tersebut disampaikan Fadhlullah saat memimpin apel pada Senin (24/2/2025). Ia menegaskan bahwa pencairan gaji ini bertujuan untuk memastikan roda ekonomi masyarakat bawah tetap berputar, terutama menjelang bulan suci Ramadhan.

“Hari ini Alhamdulillah semua SKPA sudah menyelesaikan seluruh SK tenaga kontrak, dan besok kita pastikan mereka bisa menerima upah guna menyambut bulan suci Ramadhan,” ujar Fadhlullah dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, pembayaran gaji tenaga kontrak akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, terutama dalam menghadapi tradisi meugang, yang biasanya meningkatkan permintaan bahan pokok di Aceh.

Selain itu, Fadhlullah mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya yang bertugas di SKPA terkait, untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok di pasaran. Ia juga menekankan pentingnya kelancaran transportasi umum menjelang Ramadhan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam beraktivitas.

“Sebagaimana disampaikan Pak Gubernur pada hari pelantikan, kehadiran kami bukan untuk menyusahkan rakyat, tapi untuk memudahkan seluruh rakyat Aceh,” tegasnya.

Fadhlullah juga menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat kecil harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan memperlancar distribusi kebutuhan pokok akan membantu rakyat dalam menghadapi bulan suci dengan lebih tenang.

“Kita harus pastikan bagaimana rakyat kecil bisa tenang, selalu yang dipesankan Pak Prabowo, kalau rakyat kecil tersenyum, kami pimpinan pasti bahagia,” pungkasnya.

Editor: Akil

Retret Kepala Daerah Dikritik Boros Anggaran, Ini Tanggapan Pakar Kebijakan

Penulis
Akil
-
0
Retret Kepala Daerah. (Foto: Herald Jateng)

NUKILAN.id | Jakarta – Retret kepala daerah yang baru-baru ini digelar mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Kritik yang mencuat menyebutkan bahwa acara tersebut dinilai hanya membuang anggaran, terutama di tengah kebijakan efisiensi yang sedang diterapkan pemerintah. Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia, Nicholas Siagian, mengungkapkan pandangannya.

Menurutnya, kritik publik muncul karena ada ketidaksesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.

“Sebenarnya kritik masyarakat itu terjadi karena di satu sisi memberikan instruksi efisiensi anggaran, di satu sisi menyelenggarakan retret kepala daerah,” ungkapnya kepada Nukilan.id pada Senin (24/2/2025).

Ketidakkonsistenan kebijakan ini, lanjut Nicholas, membuat publik semakin mempertanyakan penggunaan anggaran negara.

“Artinya, apa yang diatur dan apa yang dijalankan saling bertabrakan,” tambahnya.

Tak hanya itu, kritik terhadap retret ini juga tak lepas dari kekecewaan masyarakat terhadap pemotongan anggaran di berbagai sektor strategis.

“Apalagi, publik akhirnya fokus kepada anggaran pelaksanaan kegiatan ini juga bentuk meluapkan emosi atas wacana pemotongan anggaran yang terjadi beberapa sektor penting, seperti pendidikan, infrastruktur, dan lain sebagainya,” jelasnya.

Namun demikian, Nicholas menekankan bahwa retret ini seharusnya dimanfaatkan sebagai ajang bagi kepala daerah untuk memahami tugas dan fungsinya secara lebih mendalam.

“Sekali lagi, retret ini seharusnya menjadi momentum bagi masing-masing kepala daerah mempelajari tupoksinya, apa saja tugas kepala daerah, bagaimana koordinasi dari kabupaten/kota kepada provinsi, provinsi ke Kemendagri, dan kementerian/lembaga lainnya,” katanya.

Ia juga berharap kegiatan ini tidak malah memperkuat sentralisasi pemerintahan, melainkan justru mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam mengambil kebijakan.

“Satu lagi, harapannya retret ini juga bukan membuat pemerintah daerah semakin tersentralisasi, namun semakin memantapkan pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah, artinya kepala daerah bisa berinovasi sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing,” pungkasnya.

Kritik terhadap penyelenggaraan retret ini menjadi pengingat bagi pemerintah untuk lebih transparan dalam penggunaan anggaran dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selaras dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat. (XRQ)

Reporter: Akil

Aliansi BEM NKRI Geruduk KPK, Desak Pengusutan Kasus Penambahan Reses DPD RI

Penulis
Redaksi
-
0
Aliansi BEM NKRI Geruduk KPK. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Jakarta – Suasana di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (24/2) pagi mendadak riuh. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM NKRI menggelar aksi demonstrasi untuk mendesak KPK segera mengusut dugaan penyalahgunaan keuangan negara oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terkait penambahan jumlah reses pada tahun 2024.

Aksi ini bermula pukul 10.00 WIB dan diikuti sekitar 50 mahasiswa yang telah lebih dulu melayangkan surat pemberitahuan kepada Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, pada Jumat (21/2). Mereka menegaskan aksi ini akan berlangsung damai dan tertib, namun dengan pesan yang tajam dan jelas: meminta KPK bertindak tegas terhadap dugaan penyimpangan anggaran yang berpotensi merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah.

Dalam pernyataan tertulisnya, Komite Aksi Aliansi BEM NKRI menyoroti keputusan Pimpinan DPD RI yang mengadakan dua kali reses dalam periode Oktober hingga Desember 2024. Menurut mereka, kebijakan ini bertentangan dengan tiga undang-undang, yakni UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, serta UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Koordinator Lapangan aksi, Kevin Simamora, yang juga menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Jayabaya, menegaskan bahwa langkah DPD RI bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga berpotensi memperkaya diri atau kelompok tertentu.

“Kami sudah menelusuri pola reses DPR dan DPD dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2019, DPR RI hanya melaksanakan satu kali reses dalam periode Oktober hingga Desember. Tetapi yang terjadi di DPD RI pada tahun 2024 ini justru anomali. Mereka melaksanakan dua kali reses dalam periode yang sama, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini jelas bukan kesalahan teknis, tetapi ada unsur kesengajaan yang berpotensi merugikan keuangan negara,” tegas Kevin.

Dalam aksi tersebut, Aliansi BEM NKRI juga menyerahkan bukti-bukti yang mereka klaim memperkuat dugaan penyalahgunaan anggaran oleh pimpinan DPD RI.

“Kami tidak datang hanya untuk berorasi atau sekadar protes. Kami telah menyerahkan bukti-bukti bahwa reses DPD dilakukan dua kali dalam periode yang sama, berbeda dengan DPR RI yang hanya satu kali. Ini bukan sekadar opini, tetapi ada fakta konkret yang bisa diverifikasi oleh KPK,” ujar Kevin.

Selain menuntut pengusutan kasus ini, mereka juga mendesak agar dana reses tambahan yang telah dicairkan bisa dikembalikan kepada negara. Aliansi BEM NKRI juga menyerukan agar KPK lebih aktif dalam mengawasi keuangan negara, terutama yang berkaitan dengan lembaga legislatif.

Tidak hanya mahasiswa, aksi ini juga mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat sipil. Salah satu figur yang turut hadir adalah Bona Paputungan, seniman yang dikenal dengan lagu-lagu bertema antikorupsi. Kehadirannya memberikan warna tersendiri dalam aksi ini.

“Bung Bona membakar semangat mahasiswa dan seluruh peserta aksi dengan lagu-lagunya yang selalu membawa pesan kuat tentang pentingnya melawan korupsi. Kami percaya seni juga bisa menjadi alat perjuangan dalam membangkitkan kesadaran publik,” kata Kevin.

Aliansi BEM NKRI menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga ada langkah nyata dari KPK. Mereka berharap aksi ini menjadi titik balik dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan berintegritas.

Editor: Akil

Wakil Bupati Aceh Jaya Pimpin Apel Perdana, Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik

Penulis
Redaksi
-
0
Wakil Bupati Aceh Jaya Pimpin Apel Perdana, Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik. (Foto: MC Aceh Jaya)

NUKILAN.id | Calang – Wakil Bupati Aceh Jaya, Muslem D, memimpin apel perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada Senin, 24 Februari 2025. Apel yang digelar di halaman Kantor Bupati Aceh Jaya ini dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya, para Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPK, Direktur RSUD Kabupaten Aceh Jaya, para Kepala Puskesmas, kepala BPP, serta seluruh ASN.

Dalam amanatnya, Muslem D menegaskan bahwa apel ini menjadi momentum penting untuk memperkuat disiplin, tanggung jawab, serta dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Peningkatan etos kerja dan efisiensi anggaran adalah kunci utama dalam mewujudkan visi dan misi kepemimpinan kita yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, serta pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Muslem D juga mengajak seluruh aparatur pemerintah untuk bekerja sama demi mewujudkan Aceh Jaya yang lebih maju dan sejahtera. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan pemerintah, agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal dan mengetahui penggunaan anggaran negara.

“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh aparatur pemerintah untuk bersatu, bersinergi, dan bekerja keras bersama-sama mewujudkan Aceh Jaya yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih mandiri.”

Ia berharap ASN di Kabupaten Aceh Jaya terus berinovasi dan bekerja keras demi kemajuan daerah. Dengan semangat pengabdian yang tinggi, diharapkan pelayanan publik semakin baik dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan optimal.

“Saya mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk tetap menjaga semangat pengabdian, bekerja dengan tulus, dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai,” tutupnya.

Apel perdana ini menjadi momentum bagi ASN untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik. Selain itu, apel ini juga diharapkan dapat mempererat sinergi antar perangkat daerah dalam mendukung program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Aceh Jaya.

Editor: Akil

Warga Aceh Resah dengan Kehadiran Rohingya, Soroti TPPO dan Pelanggaran Syariat

Penulis
Redaksi
-
0
Kapal yang membawa Rohingya terdampar di laut Indonesia, Senin (27/12/2021). [Foto: Antara]

NUKILAN.id | Banda Aceh – Masyarakat Aceh semakin resah dengan keberadaan ribuan pengungsi Rohingya yang menempati berbagai lokasi pengungsian di provinsi ini. Mereka menilai beberapa perilaku pengungsi tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yang diterapkan di Aceh. Selain itu, muncul dugaan praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang semakin mengkhawatirkan.

Kepala Kantor Dirjen Imigrasi Aceh, Novianto Sulaksono, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/2), menyoroti keresahan masyarakat terkait hal ini.

“Masyarakat Aceh akhir-akhir hari ini merasa resah, karena para pengungsi sudah ada beberapa yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga masyarakat mengkhawatirkan itu,” ujar Novianto.

Saat ini, pengungsi Rohingya paling banyak tersebar di Kabupaten Pidie, dengan jumlah mencapai sekitar 600 orang. Novianto menegaskan bahwa peraturan terkait penanganan pengungsi di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016. Namun, ia menilai aturan tersebut perlu dikaji ulang agar lebih jelas dalam implementasi di lapangan.

“Kiranya perlu dipertegas lagi siapa berbuat apa, dan apa yang harus dilakukan. Serta yang terpenting juga kami melihat di sini anggaran masih belum jelas untuk penanganan pengungsi,” tutur Novianto.

Selain masalah pelanggaran syariat Islam, Novianto juga mengungkapkan adanya indikasi kasus pelecehan di antara para pengungsi serta kaburnya sejumlah pengungsi yang diduga menuju Malaysia melalui jaringan TPPO.

“Terhadap permasalahan pengungsi adalah, satu pelecehan antara sesama pengungsi di tempat, pengungsi melarikan diri yang dicurigai kabur ke Malaysia menggunakan jaringan TPPO,” ungkapnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Novianto mengusulkan agar para pengungsi ditempatkan di negara yang bersedia menerima mereka atau dipindahkan ke pulau khusus.

“Penolakan terhadap rencana penambahan pengungsi Rohingya yang baru di tempat penuh darurat, kecemburuan sosial masyarakat terhadap pengungsi Rohingya, belum terdapatnya anggaran,” pungkasnya.

Kehadiran pengungsi Rohingya di Aceh telah menjadi isu yang kompleks. Di satu sisi, ada faktor kemanusiaan yang mendorong penerimaan mereka, tetapi di sisi lain, masyarakat mulai merasakan dampak sosial yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kebijakan.

Editor: Akil

Investasi Migas di Aceh: Harapan Baru bagi Kesejahteraan Rakyat

Penulis
Redaksi
-
0
Simposium Nasional Mahasiswa Aceh 2025 (Road Map Tantangan Pembangunan Aceh Masa Depan) yang berlangsung di Ballroom Mess Aceh, Jakarta, Sabtu (22/2/2025). (Foto: RRI)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Potensi besar sektor minyak dan gas (migas) di Aceh menjadi sorotan dalam Simposium Nasional Mahasiswa Aceh 2025 yang digelar di Ballroom Mess Aceh, Jakarta, pada Sabtu (22/2/2025). Dalam acara bertajuk Road Map Tantangan Pembangunan Aceh Masa Depan ini, anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, menekankan pentingnya investasi migas yang dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat Aceh.

Dalam pemaparannya, Haji Uma mengingatkan bahwa kekayaan alam harus dikelola untuk kemakmuran masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Ia menjelaskan bahwa Aceh memiliki cadangan migas yang besar, dengan blok-blok potensial seperti Blok North Sumatra Offshore (NSO) dan Blok Andaman. Selain itu, keberadaan infrastruktur migas, seperti fasilitas eks LNG Arun, menjadi nilai tambah bagi pengembangan industri hilir.

“Aceh memiliki potensi besar di sektor migas, selain cadangan migas yang besar, Aceh juga fasilitas yang mendukung, misal fasilitas eks LNG Arun dan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk hilirisasi industri turunan di sektor migas,” ujar Haji Uma.

Lebih lanjut, ia menyoroti peluang yang ditawarkan oleh Undang-Undang Pemerintah Aceh, yang memungkinkan adanya bagi hasil dengan pemerintah pusat. Menurutnya, optimalisasi pendapatan dari sektor migas dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, di balik potensi tersebut, masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi. Regulasi yang mendukung optimalisasi sumber daya migas, peran Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), serta peningkatan iklim investasi menjadi faktor kunci dalam memastikan industri migas memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh.

Di penghujung penyampaiannya, Haji Uma kembali menegaskan bahwa keadilan sosial harus menjadi prinsip utama dalam setiap investasi di sektor migas.

“Berbagai investasi yang mengeksplorasi kekayaan alam Aceh harus bisa dirasakan manfaatnya dan mensejahterakan rakyat Aceh sendiri. Jangan sampai Aceh jadi lumbung energi tapi tanpa bisa merasakan manfaat dari sumber daya alam kita sendiri,” tegasnya.

Selain Haji Uma, simposium ini turut menghadirkan sejumlah narasumber lain, di antaranya Sekjen SKK Migas Luky A. Yusgiantoro, Direktur PT PEMA 2023-2024 Ali Mulyagusdin, Kabid Minyak dan Gas Bumi Aceh Dian Budi Darma, Analis Ekonomi Indonesia Salamuddin Daeng, serta Akmal Fahmi dari Activism Milenial Collaboration Indonesia. Kehadiran para pakar ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan solusi konkret bagi pengelolaan sektor migas di Aceh menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Editor: AKil

Wabup Aceh Selatan Hadiri Munas Forkonas PP DOB, Dorong Percepatan Pemekaran Daerah

Penulis
Redaksi
-
0
Wabup Aceh Selatan Hadiri Munas Forkonas PP DOB. (Foto: TheTapaktuanPost)

NUKILAN.id | Jakarta – Wakil Bupati Aceh Selatan, H Baital Mukadis SE, menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) III Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) yang digelar di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2025). Acara ini menjadi ajang penting bagi berbagai daerah yang tengah memperjuangkan pemekaran wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Baital Mukadis menegaskan dukungannya terhadap percepatan pemekaran daerah yang telah lama diperjuangkan. Ia menilai bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami mendukung penuh langkah-langkah percepatan pemekaran daerah, terutama dalam konteks Aceh Selatan dan daerah sekitarnya. Dengan pemekaran, kita berharap pemerataan pembangunan dapat lebih maksimal dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” ujar Baital Mukadis dikutip dari TheTapaktuanPost.

Sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Aceh Selatan, Baital Mukadis turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung perjuangan pemekaran daerah sebagai bagian dari upaya membangun wilayah yang lebih maju dan mandiri.

“Kita berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan dan segera membuka kembali moratorium pemekaran daerah agar cita-cita masyarakat dapat segera terwujud,” tambahnya.

Selain Wakil Bupati Aceh Selatan, Munas III Forkonas PP DOB juga dihadiri oleh sejumlah utusan dari Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Aceh Selatan Jaya (Asja). Di antara mereka adalah Ketua DPRK Aceh Selatan, Rema Mishul Azwa, Ketua Umum Panitia Asja, Ketua Harian Asja, Sekretaris Asja, serta beberapa peserta lainnya yang hadir sebagai peninjau.

Munas ini turut dihadiri berbagai tokoh penting dari daerah yang mengajukan pemekaran, serta sejumlah pejabat pemerintahan. Ketua Umum Forkonas PP DOB, Syaiful Huda, dalam sambutannya menegaskan bahwa Munas ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam perjuangan DOB serta menyegarkan kepengurusan Forkonas agar lebih solid dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Dengan berlangsungnya Munas III Forkonas PP DOB, harapan masyarakat terhadap percepatan pemekaran daerah semakin menguat. Para peserta berharap pemerintah pusat segera merespons aspirasi mereka dengan kebijakan konkret yang mendukung terbentuknya daerah otonomi baru di berbagai wilayah di Indonesia. (xrq)

Editor: AKil

1...532533534...2,417Halaman 533 dari 2,417

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id