Beranda blog Halaman 520

Shalat Idul Adha 1446 H Dipusatkan di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh

Penulis
Rezi
-
0
Jemaah Shalat Idul Fitri 1443 H di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Aceh memusatkan pelaksanaan shalat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, pada Jum’at (6/6/2025) pagi. 

Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala UPTD Masjid Raya Baiturrahman, Saifan Nur saat dihubungi media ini. Ia menyebutkan pelaksanaan shalat akan dimulai tepat pukul 07.00 WIB.

Menurutnya, yang akan bertindak sebagai imam shalat Idul Adha adalah Ustadz Ivan Aulia, yang merupakan imam rawatib Masjid Raya Baiturrahman dan khutbah Idul Adha disampaikan oleh Prof Damanhuri Basyir. 

“Salat Idul Adha tahun ini mengusung tema Momentum Hari Raya Idul Adha, Mari Perkuat Ukhuwah dalam Membangun Aceh yang Islam dan Sejahtera,” ujar Saifan kepada Nukilan.

Saifan juga mengimbau masyarakat yang akan melaksanakan shalat untuk mengambil wudhu dari rumah masing-masing dan membawa perlengkapan salat seperti sajadah demi kenyamanan dan kelancaran ibadah.

Pusat pelaksanaan shalat di masjid kebanggaan masyarakat Aceh ini diperkirakan akan diikuti oleh ribuan jamaah dari berbagai penjuru kota.

Reproter: Rezi

704 CPNS Kemenag Aceh Terima SK: Momentum Bersyukur di Hari Arafah

Penulis
Redaksi
-
0
704 CPNS Kemenag Aceh Terima SK. (Foto: Kemenag Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sebanyak 704 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024 di lingkungan Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Aceh menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan, Kamis, 5 Juni 2025. Penyerahan SK berlangsung di Aula Jeddah, Asrama Haji Banda Aceh, bertepatan dengan 9 Zulhijjah 1446 H, saat jemaah haji sedang menjalani wukuf di Arafah.

Doa Bersama dan Ajak Syukur

Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Drs H Azhari MSi, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh CPNS. Ia juga mengajak hadirin mendoakan para jemaah haji agar mendapatkan kelancaran ibadah dan meraih haji mabrur.

Ia memandu pembacaan Ummul Quran, sebagai wujud doa bersama menyukseskan ibadah haji tahun ini.

“Selamat bergabung di rumah besar Kemenag, dan mari bersyukur,” ajak Azhari.

Jaga Integritas dan Amanah Jabatan

Lebih lanjut, Kakanwil mengingatkan agar para CPNS menjaga integritas dan menjalankan amanah dengan baik. Ia menegaskan bahwa proses penerimaan berlangsung transparan.

“Penyerahan SK hari ini tidak ada embel-embel apa pun, tidak ada kutipan biaya apa pun. Semua lulus karena kemampuan saudara-saudari,” tegasnya.

Penempatan, kata Azhari, dilakukan sesuai dengan formasi yang tersedia. Ia juga memberikan pesan khusus kepada CPNS guru agar memahami satuan kerja dan bersabar bila belum mendapatkan jam mengajar secara langsung.

Tak hanya itu, Azhari menyinggung pentingnya ekoteologi. Ia mengimbau kepada CPNS yang telah melakukan penanaman pohon namun belum tumbuh, agar menanam kembali sepulang dari acara.

Formasi Guru Terbanyak

Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Aceh, Ahmad Yani SPdI, menyebut bahwa formasi terbanyak tahun ini adalah untuk posisi guru, yaitu sebanyak 472 orang dari total 704 CPNS.

Selain itu, formasi lainnya meliputi Analisis Hukum (7), Analis Pengelolaan Keuangan APBN (5), Analis SDM Aparatur (4), Asesor SDM Aparatur (1), Pengawas Jaminan Produk Halal (29), Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (24), Penghulu (36), Penyuluh Agama Islam (74), Perencana (7), Pranata Hubungan Masyarakat (10), Pranata Komputer (30), Pustakawan (4), dan Statistisi (1).

“Selamat bagi adik-adik yang hari ini diserahkan SK CPNS. Jangan sia-siakan kesempatan baik ini,” pesan Ahmad Yani.

Ia juga menjelaskan adanya penandatanganan Pakta Integritas sebagai bagian dari komitmen moral para CPNS yang baru diangkat.

Rekor Nasional: 17.224 SK Diserahkan

Sementara itu, Kepala Biro Kepegawaian Kemenag RI, Dr H Wawan Djunaedi MA, dalam laporannya menyampaikan bahwa secara nasional, sebanyak 17.224 SK CPNS dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) telah selesai diproses oleh panitia pusat dan daerah.

“Selamat pada calon pengganti kita. Terima kasih pada panitia pusat dan daerah yang berdedikasi untuk selesaikan ribuan SK dalam waktu terbatas,” ucap Wawan.

Sebelumnya, panitia juga telah menyelesaikan 71.442 SK PPPK (P3K) beserta SPMT-nya. Ia menambahkan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, terdapat 97 CPNS dari alumni Ma’had Aly yang lulus, sesuai afirmasi dari Presiden.

“Ini sejarah pertama dalam sejarah CPNS,” apresiasinya.

Wawan juga mengungkapkan, sebanyak 17 putra-putri asal Kalimantan akan bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia merinci bahwa 51,31 persen CPNS 2024 adalah perempuan, sementara 48,69 persen laki-laki. Formasi terbesar berasal dari guru, disusul penyuluh agama dan dosen.

Ia mengingatkan bahwa lulusnya CPNS menjadi PNS masih bergantung pada hasil pelatihan dasar (latsar) serta evaluasi terhadap hasil kerja dan perilaku kerja.

“Kinerja selama sejak terima SK CPNS juga harus bagus. Sebab yang diukur ada dua: dengan hasil kerja dan prilaku kerja,” ujarnya.

“Setiap prilaku dinilai dan dipantau,” tambahnya.

Motivasi dari Sekjen: Memantapkan dan Memantaskan Diri

Plh Sekjen Kemenag RI, Prof Dr Suyitno MAg, menutup dengan pesan reflektif. Ia menyampaikan bahwa seorang CPNS harus melalui dua proses penting: memantapkan dan memantaskan diri.

Momentum hari Arafah ini, menurutnya, menjadi waktu yang tepat untuk memanjatkan doa dan memperkuat niat dalam mengabdi.

Ia juga mengingatkan pentingnya berbakti kepada orang tua dan menjaga hubungan dengan alam.

Salah satu bentuk nyata yang disarankannya adalah menanam pohon sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan.

Dengan semangat pengabdian dan ketulusan, para CPNS baru diharapkan mampu menjadi bagian dari perubahan positif dalam tubuh Kementerian Agama RI.

Editor: Akil

Harga Daging Meugang Idul Adha di Banda Aceh Rp 170 Ribu per Kilogram

Penulis
Rezi
-
0
Penjual daging di pasar Gampong Ateuk, Banda Aceh, pada Kamis 5 Juni 2025. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional Banda Aceh mengalami kenaikan signifikan mencapai Rp160.000 hingga Rp170.000 per kilogram pada hari meugang menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijrah.

Berdasarkan pantauan Nukilan, harga daging sapi di Pasar Al-Mahirah Lamdingin mencapai Rp160.000 per kilogram. Sementara itu, di Pasar Gampong Ateuk, harga daging sapi bahkan lebih tinggi yakni Rp170.000 per kilogram. Harga ini naik dari kondisi normal Rp150.000 per kilogram.

Salah seorang pedagang daging di Pasar Gampong Ateuk, Beni menyebutkan kenaikan harga mulai terasa sejak hari ini dan diperkirakan akan terus meningkat jika banyak permintaan.

“Harga daging berkisar antara Rp160 ribu sampai Rp170 ribu tergantung kualitas. Daging berlemak harganya sekitar Rp120 ribu per kilogram,” kata Beni kepada Nukilan, Kamis (5/6/2025).

Ia menambahkan, harga tulang saat ini berada di kisaran Rp60 ribu per kilogram dan diperkirakan bisa naik menjadi Rp80 ribu hingga Rp100 ribu tergantung jenisnya. Pada hari biasa, harga tulang hanya Rp50.000 per kilogram.

“Jumlah pembeli tahun ini justru sangat menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Mungkin karena kondisi ekonomi masyarakat yang sedang melemah,” pungkasnya.

Reporter: Rezi

Gaduh Kepemilikan Empat Pulau di Aceh Singkil, PWI dan Ulama Bersuara Lantang

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Polemik seputar status kepemilikan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek—memasuki babak serius. Tak hanya memicu aksi massa, persoalan ini juga menyita perhatian kalangan wartawan dari berbagai asosiasi pers, termasuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh.

PWI Aceh Desak Pemerintah Pusat Bertindak

Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin, menilai situasi yang berkembang di lapangan berpotensi menimbulkan konflik antarprovinsi. Karena itu, ia mendesak pemerintah pusat untuk segera merespons.

“Kondisi di lapangan sudah sangat serius bahkan berpotensi menyulut konflik antar-provinsi. Pusat harus secepatnya merespons persoalan ini,” kata Nasir Nurdin dalam siaran pers, Rabu (4/6/2025).

Lebih lanjut, Nasir mengungkapkan munculnya beragam spekulasi di kalangan wartawan. Ia menyebutkan bahwa kegaduhan terkait status keempat pulau tersebut diduga berkaitan dengan sejumlah agenda besar lain yang tengah berjalan.

“Juga ada yang menghubung-hubungkan perubahan status administratif empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil itu untuk pengalihan investasi gas dan minyak bumi lepas pantai dari wilayah Aceh ke Sumut,” kata Nasir mengutip berbagai spekulasi terkait status keempat pulau tersebut.

Nasir juga menyoroti kecenderungan sejumlah politisi yang dianggap memanfaatkan polemik ini demi kepentingan pencitraan.

“Kecenderungan yang terlihat adalah para politisi berlomba menunjukkan kepedulian dan membangun pencitraan di atas persoalan itu. Kita hargai itu, tetapi masih ada jalur lain sebagai pintu masuk, misalnya membuka ruang diskusi dan perdebatan dengan pihak Pusat menggunakan basis data berupa dokumen atau jejak sejarah,” ujar Nasir Nurdin.

Penolakan Ulama dan Aksi Warga

Sikap tegas juga datang dari para ulama di Kabupaten Aceh Singkil. Mereka menolak Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang mengalihkan kepemilikan empat pulau ke wilayah administratif Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.

Penolakan ini tidak hanya dilontarkan lewat pernyataan. Pada Selasa, 3 Juni 2025, ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Masyarakat Aceh Menggugat Mendagri (AGAMM) menggelar aksi protes di Pulau Panjang.

Koordinator aksi, Muhammad Ishak, menyebut keputusan Mendagri tersebut sebagai bentuk ketidakadilan yang nyata.

“Tidak ada satu pun celah yang menunjukkan bahwa keempat pulau ini milik Sumatera Utara. Ini bentuk kezaliman sistematis dan penuh rekayasa,” tegas Muhammad Ishak.

AGAMM tak hanya mengecam keputusan itu, tetapi juga menuntut pemerintah daerah untuk bertindak tegas. Mereka mendesak agar Pemkab Aceh Singkil dan Pemerintah Aceh tidak tinggal diam.

“Kalau tuntutan ini tidak digubris, kami siap turun dengan kekuatan yang lebih besar,” ujar Ishak, sebagaimana dikutip Ketua PWI Aceh.

Perlu Pendekatan Diplomatik dan Data Historis

Situasi yang berkembang saat ini dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih cermat. Selain tekanan politik dan aksi massa, dibutuhkan pula kekuatan data serta diplomasi yang elegan.

Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat. Namun, desakan dari berbagai pihak agar status empat pulau tersebut dikaji ulang terus menguat.

Editor: Akil

Cuaca Tak Menentu Landa Enam Wilayah di Aceh, Warga Diminta Waspada

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Prakiraan Cuaca BMKG. (Foto: BMKG)

NUKILAN.ID | Lhokseumawe – Cuaca di enam kabupaten/kota di Provinsi Aceh terpantau tidak menentu sejak pagi hingga sore hari, Kamis (5/6/2025). Kondisi ini disampaikan oleh Prakirawan Cuaca BMKG Malikussaleh Aceh Utara, Khairendra Muis, dalam siaran langsung Pro-1 RRI Lhokseumawe.

Sejak pagi, enam daerah yakni Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen, Lhoksukon, Idi Rayeuk, Kota Langsa, dan Bener Meriah mengalami cuaca cerah berawan.

“Cuaca yang cerah berawan ini terpantau terjadi sejak pagi hari di enam Kabupaten/Kota seperti Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen, Lhoksukon, Idi Rayeuk, Kota Langsa, dan Bener Meriah,” ungkap Khairendra.

Memasuki siang hari, suhu udara meningkat dengan kisaran 30–33 derajat Celsius. Suasana terasa lebih menyengat dibanding pagi sebelumnya. Kondisi ini menandakan potensi cuaca ekstrem yang dapat berubah dalam waktu singkat.

Perubahan kondisi terjadi menjelang sore. Menurut Khairendra, sejumlah wilayah berpotensi diguyur hujan ringan, bahkan disertai petir. Beberapa titik rawan tersebut berada di Aceh Timur, Bener Meriah, dan Aceh Utara bagian selatan.

“Seperti Kecamatan Nisam Antara, Paya Bakong, Cot Girek kita prediksi pada sore nanti akan berpeluang tumbuh awan-awan hujan, dan hujan ringan, kadang-kadang disertai petir,” urai Khairendra.

Menyikapi kondisi cuaca yang dinamis ini, masyarakat diminta tetap waspada dan menjaga daya tahan tubuh. Prakirawan BMKG itu juga menyarankan agar warga memperbanyak konsumsi air putih serta membatasi aktivitas luar ruangan, terutama saat cuaca panas terik atau ketika hujan petir berpotensi terjadi.

“Warga masyarakat dihimbau, untuk menjaga kondisi kesehatan, perbanyak minum air putih, hindari berlama-lama berada di luar ruangan, apalagi pada sore hari juga berpeluang terjadinya hujan petir di beberapa wilayah,” imbaunya.

Editor: Akil

Bea Cukai Aceh dan BPKA Perkuat Kolaborasi Awasi Pajak Rokok

Penulis
Redaksi
-
0
Bea Cukai Aceh dan BPKA Perkuat Kolaborasi Awasi Pajak Rokok. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh terus memperkuat kolaborasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA). Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan serta pengelolaan pajak rokok di Tanah Rencong.

Kerja sama itu diwujudkan melalui pertemuan antara Tim Kanwil DJBC Aceh dan BPKA di Banda Aceh, Selasa (3/6/2025). Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga membahas mekanisme penerimaan, pengawasan, dan pemanfaatan dana pajak rokok di Aceh.

Momentum Samakan Persepsi

Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Aceh, Asral Effendi, menyampaikan bahwa sinergi antara Bea Cukai dan BPKA menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pajak rokok.

“Kami terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk dengan BPKA dalam meningkatkan pengawasan serta pengelolaan dan pemanfaatan pajak rokok di Provinsi Aceh,” kata Asral Effendi.

Ia menjelaskan, kunjungan kerja dan konsultasi dari pihak BPKA menjadi kesempatan strategis. Tidak hanya membahas angka penerimaan, tetapi juga menyamakan persepsi soal regulasi yang berlaku.

“Kami mengapresiasi atas inisiatif BPKA yang telah menjalin komunikasi aktif dengan Bea Cukai sebagai mitra strategis dalam pengelolaan fiskal daerah seperti pajak rokok,” ujarnya.

Prioritaskan Kesehatan dan Penegakan Hukum

Dalam pertemuan itu, Kepala Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Aceh, Leni Rahmasari, turut menekankan pentingnya penggunaan dana pajak rokok secara optimal dan tepat sasaran. Menurutnya, hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143 Tahun 2023.

“Paling sedikit 50 persen dari penerimaan pajak rokok yang diterima daerah harus digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum,” tegas Leni.

Melalui penguatan koordinasi ini, diharapkan pengelolaan pajak rokok di Aceh menjadi lebih transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Tak hanya itu, kolaborasi ini juga dinilai penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana di sektor tersebut.

Sebelumnya, pihak kepolisian juga tengah mengusut dugaan penyalahgunaan dana pajak rokok di Banda Aceh. Hal ini menjadi sinyal perlunya pengawasan yang lebih ketat dan pemanfaatan anggaran yang lebih bertanggung jawab.

Editor: AKil

Tiga Bandar Judi Online Diciduk Polres Aceh Barat

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi ditangkap Polisi. (Foto: LintasJatim.com)

NUKILAN.ID | MEULABOH — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Aceh Barat berhasil membongkar praktik judi online yang dijalankan oleh tiga pria di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Penangkapan dilakukan pada Selasa (3/6/2025), sekitar pukul 17.30 WIB, setelah polisi menerima laporan dari warga setempat.

Ketiga pelaku yang diringkus masing-masing berinisial F (34), D (21), dan R (19). Ketiganya merupakan warga lokal yang telah menjalankan bisnis ilegal ini selama enam bulan terakhir. Tak tanggung-tanggung, dari aktivitas tersebut mereka disebut meraup keuntungan hingga Rp100 juta setiap bulan.

Berawal dari Laporan Masyarakat

Kapolres Aceh Barat, AKBP Yhogi Hadisetiawan, S.I.K., M.I.K., membenarkan adanya penangkapan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan warga yang mencurigai adanya aktivitas transaksi mencurigakan di sebuah rumah.

“Kami langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan berhasil mengamankan tiga pelaku yang tengah bertransaksi menggunakan komputer untuk jual beli chips atau koin digital pada situs judi online,” kata AKBP Yhogi menegaskan.

Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan bahwa para pelaku menggunakan platform judi daring untuk melakukan transaksi top-up dan penjualan koin virtual. Mereka membeli chips seharga Rp60 ribu, lalu menjualnya kembali dengan harga Rp63 ribu. Semua transaksi dilakukan melalui rekening yang didaftarkan secara daring.

Barang Bukti dan Modus Operandi

Dalam penggerebekan tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya dua unit komputer, dua unit handphone merek Vivo, 60 lembar kartu perdana, dua buku catatan transaksi, satu lembar catatan harian, serta dua rekening bank.

“Modus operandi mereka cukup terstruktur, menggunakan perangkat digital dan sistem pembayaran yang tersamarkan. Namun, kami berhasil mengungkap keseluruhan jaringan ini,” tambah Kapolres.

Kini, ketiga pelaku telah diamankan di Mapolres Aceh Barat. Mereka akan dijerat dengan Pasal 19 jo Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Ancaman hukumannya tidak main-main: uqubat ta’zir berupa maksimal 45 kali cambuk, denda hingga 450 gram emas murni, atau penjara selama 45 bulan.

Imbauan untuk Masyarakat

Menutup pernyataannya, Kapolres mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik perjudian online, dalam bentuk apa pun.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi perjudian online. Laporkan segera jika ada aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga menyangkut moral dan ketertiban sosial,” ucap AKBP Yhogi Hadisetiawan tegas.

Dengan penangkapan ini, aparat berharap dapat menekan angka perjudian daring di Aceh Barat yang kian marak dalam beberapa waktu terakhir. Selain penegakan hukum, partisipasi aktif masyarakat juga dinilai krusial dalam menjaga lingkungan bebas dari praktik ilegal.

Editor: Akil

Jelang Idul Adha, Mualem Santuni 3.000 Anak Yatim di Barat Selatan Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Mualem Santuni 3.000 Anak Yatim di Barat Selatan Aceh. (Foto: Serambi)

NUKILAN.ID | MEULABOH – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, melakukan safari kemasyarakatan ke tiga kabupaten di wilayah barat Aceh. Dalam kunjungan tersebut, ia menyapa sekaligus menyantuni 3.000 anak yatim sebagai bagian dari janji kampanyenya.

Pada Rabu (4/6/2025), Mualem bersama sang istri, Bunda Salma, tiba di Pendopo Bupati Aceh Barat. Kehadirannya disambut langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi, Wakil Bupati Said Fadheil, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam suasana yang penuh kehangatan, Gubernur menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim dari delapan desa di Kecamatan Johan Pahlawan. Penyerahan ini dilakukan secara simbolis dan mengandung pesan mendalam.

“Kehadiran kami untuk menyapa dan menyantuni anak-anak yatim di tiga kabupaten ini adalah bagian dari hajat kami di masa kampanye,” ujar Mualem dikutip dari Serambinews.com.

Selain menerima santunan uang tunai, anak-anak juga mendapatkan bingkisan berupa kain sarung. Ini bukan sekadar hadiah, melainkan simbol kasih sayang dan perhatian dari pemerintah daerah menjelang hari raya.

Kegiatan ini menyasar 1.000 anak yatim di masing-masing kabupaten, yaitu Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagan Raya. Total penerima santunan pun mencapai 3.000 anak.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi, menyampaikan bahwa kunjungan Gubernur membawa makna lebih dari sekadar penyaluran bantuan.

“Momentum Idul Adha ini adalah saat yang tepat untuk memperkuat solidaritas. Kehadiran Gubernur membawa semangat baru dan memberi makna lebih dalam merayakan hari besar Islam,” kata Tarmizi.

Acara yang juga dihadiri Ketua DPRK, Kapolres, Dandim, serta unsur Forkopimda lainnya ini dilanjutkan dengan makan siang bersama anak-anak yatim. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa sepanjang kegiatan berlangsung.

Menariknya, sebagian anak yatim di wilayah tersebut telah menerima santunan serupa saat bulan Ramadhan lalu. Namun demikian, perhatian yang terus diberikan pemerintah, menurut Tarmizi, menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap kesejahteraan anak-anak yatim di Aceh.

“Ini bukan sekadar penyerahan bantuan. Ini adalah bentuk kasih sayang dari seorang pemimpin kepada anak-anak yang membutuhkan,” tutup Tarmizi.

Kunjungan Mualem ke barat selatan Aceh kali ini tidak hanya membawa bantuan materi. Lebih dari itu, kehadirannya menghadirkan harapan baru, menghidupkan kembali semangat kebersamaan, dan mempererat hubungan emosional antara pemimpin dan masyarakat.

Editor: Akil

Gubernur Sumut Temui Mualem di Banda Aceh, Bahas Polemik Empat Pulau

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melakukan kunjungan ke Banda Aceh untuk menemui Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem. (Foto: detik.com)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melakukan kunjungan ke Banda Aceh untuk menemui Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem. Pertemuan ini digelar di tengah polemik soal empat pulau di wilayah perbatasan yang saat ini secara administratif ditetapkan masuk ke wilayah Sumut.

Didampingi Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu serta sejumlah pejabat, Bobby menyampaikan niatnya membangun komunikasi dan kerja sama. Menurut dia, penting untuk menyamakan persepsi demi menghindari ketegangan antardaerah.

“Kami hadir di sini untuk bisa sama-sama meredam ataupun bisa sama-sama menyepakati apa yang harus kita sepakati bersama dengan Pak Gubernur Aceh,” kata Bobby di Pendopo Gubernur Aceh, Rabu (4/6/2025).

Bukan Intervensi, Tapi Proses Administratif

Lebih lanjut, Bobby menegaskan bahwa keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait empat pulau tersebut tidak berada dalam kendalinya. Menurutnya, penetapan itu bukan hasil intervensi dari Pemerintah Provinsi Sumut.

“Ini kan mekanismenya bukan serta-merta. Kalau kami bilang kami kembalikan, ya bukan seperti itu juga. Mekanismenya ada dari Kementerian Dalam Negeri, ada dirjen khususnya tentang batas wilayah,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya ingin membangun kesepahaman lebih dulu bersama Aceh. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menyuarakan posisi yang sama sebelum melangkah ke proses lanjutan.

“Yang pasti kami sampaikan, sampai dengan hari ini, apa pun yang ada di dalamnya, apa pun kondisinya hari ini, kita sepakat sama-sama. Apa pun keputusannya, kita sama-sama, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh inginnya kita satu suara dulu,” jelas Bobby.

Usul Pengelolaan Bersama

Dalam pertemuan tersebut, Bobby juga mengusulkan pengelolaan potensi empat pulau tersebut dilakukan secara kolaboratif. Menurutnya, kerja sama antardaerah dapat menjadi jalan tengah di tengah belum tuntasnya persoalan administratif.

“Jadi tadi kita sampaikan, kita kolaboratif, kita kolaborasi. Kalau bicara soal potensinya, tadi tidak bicara ini akan dikembalikan atau tidak, atau akan punya siapa. Tapi kita bicarakan kalau ke depannya kalau ada pembahasan, kami terbuka saja,” ungkapnya.

Empat pulau yang kini dipersoalkan yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Keempatnya diputuskan masuk wilayah administratif Sumut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri pada 25 April 2025.

Aceh Siap Ajukan Peninjauan Ulang

Sementara itu, Pemerintah Aceh melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Syakir, menegaskan akan memperjuangkan peninjauan ulang atas keputusan tersebut. Ia mengklaim proses perubahan status pulau sudah berlangsung jauh sebelum Mualem menjabat sebagai Gubernur.

“Proses perubahan status keempat pulau tersebut telah berlangsung sebelum 2022, jauh sebelum Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah menjabat. Pada 2022, beberapa kali telah difasilitasi rapat koordinasi dan survei lapangan oleh Kementerian Dalam Negeri,” ujar Syakir dalam keterangannya, Senin (26/5/2025).

Pemprov Aceh, kata Syakir, juga telah menyerahkan dokumen pendukung yang memperkuat klaim bahwa keempat pulau itu adalah bagian dari wilayah Aceh. Salah satu bukti yang diserahkan adalah peta kesepakatan antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara pada 1992.

“Dokumen-dokumen pendukung juga telah kami serahkan, baik dari pemerintah Aceh maupun dari Pemkab Aceh Singkil. Di antaranya terdapat peta kesepakatan antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara yang disaksikan oleh Mendagri pada 1992,” jelas Syakir.

Menunggu Titik Temu

Meskipun polemik status empat pulau ini belum menemukan titik terang, pertemuan antara kedua gubernur menjadi langkah awal menuju penyelesaian damai. Kolaborasi bisa menjadi jalan tengah, sembari masing-masing pihak tetap memperjuangkan aspirasi daerahnya.

Kini, publik menanti kelanjutan dialog antara Aceh dan Sumut, serta langkah yang akan diambil Kemendagri dalam menyikapi tuntutan peninjauan ulang. Di tengah tarik ulur administratif, harapan akan penyelesaian bermartabat pun mengemuka.

Editor: Akil

Sambut Iduladha, Ini Rute Pawai Takbir Keliling di Banda Aceh

Penulis
Akil
-
0
Rute pawai takbir keliling menyambut Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Menyambut Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah, Pemerintah Aceh kembali menggelar pawai takbir keliling pada Kamis (5/6/2025) malam.

Kepala UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (MRB), Saifan Nur, mengatakan pawai akan menempuh rute sepanjang empat kilometer, dengan titik keberangkatan dan finis di halaman Masjid Raya Baiturrahman, seperti yang dilaksanakan pada perayaan Idulfitri sebelumnya.

Ia menjelaskan, rute pawai dimulai dari depan gerbang Masjid Raya Baiturrahman, menuju Simpang Kodim, Peuniti, Simpang Surabaya, Simpang Jambo Tape, Simpang Lima, lalu kembali melalui Simpang Kodim hingga finis di Masjid Raya Baiturrahman.

Saifan menyebutkan, setiap grup peserta pawai akan menerima uang pembinaan sebesar Rp 1.500.000. Selain itu, panitia juga menyiapkan hadiah untuk para pemenang.

“Untuk juara harapan 1 sebesar Rp 6 juta, harapan 2 sebesar Rp 5 juta, harapan 3 sebesar Rp 4 juta dan juara favorit Rp 2 juta,” kata Saifan sebagaimana dikutip dari Nukilan.id. (xrq)

Reporter: Akil

1...519520521...2,538Halaman 520 dari 2,538

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id