Beranda blog Halaman 517

Warga X Kecam Kebijakan Mendagri Soal Pemindahan 4 Pulau Aceh ke Sumut

0
Pulau Sengketa. (Foto: Serambi News)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang menetapkan pemindahan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara (Sumut) menuai kecaman dari warganet.

Melalui Keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138/2025, empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek. Kebijakan ini tidak hanya menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat Aceh, tetapi juga menyulut reaksi keras dari pengguna media sosial di seluruh Indonesia.

Amatan Nukilan.id, sejumlah netizen menilai keputusan tersebut berdampak serius terhadap masa depan otonomi daerah dan keadilan politik di Indonesia. Topik “Mendagri” bahkan sempat menjadi trending topic di platform X (sebelumnya Twitter), dengan lebih dari 2.800 cuitan.

“Om @deddysitorus bersuara Ingatkan mendagri, bobby dan masinton untuk tidak aneh-aneh. Gak ada urgensinya 4 pulau itu pindah wilayah. Malah bikin kekacauan politik,” tulis seorang pengguna X.

“Oh ya. Jgn bangunkan sejarah perjuangan Gubernur Aceh. Taruhannya ancam disintegrasi. Antisipasinya copot mendagri!!!,” cuit @albert54769.

“Mendagri pak Prabowo ini seperti orang gabut tapi memicu perselisihan . Bahaya buat persatuan NKRI bisa ribut antar provinsi. Ganti saja nih menterinya Jkw,” ujar @Ari3Ghozi.

“Ngeri..wilayah aja bisa di otak atik..masalah ini di aceh sangat sensitif.berpotensi konflik.mendagri secara sepihak mmaksa kluar 4 pulau aceh.harusnya pemerintah pusat belajar dari masa lalu terhadap aceh,” tulis @Mz_Azaki.

Ada pula yang menilai kebijakan ini bisa memicu ketegangan antardaerah. “Mendagri justru terkesan menciptakan konflik antar daerah. Situasi yang sudah kondusif, malah ditriger dengan kebijakan yang tidak bermutu,” sebut @NawawiAlMaroni.

“Apa urgensinya pulau Aceh di rudapaksa oleh Mendagri? Kekayaan alam sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Aceh tidak boleh lepas dari wilayah Aceh,” kata @ridhadarmawijy.

“Demi persembahan loyalitas Mendagri ke Jokowi, bagaimana kalau sekalian aja seluruh Indonesia masukkan sbg wilayah Sumut ?,” cuit @msaid_didu.

Warganet berharap keputusan tersebut dapat ditinjau ulang demi menjaga stabilitas daerah serta mencegah konflik berkepanjangan. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Dalam Negeri terkait reaksi publik atas keputusan ini. (XRQ)

Reporter: Akil

Bupati Aceh Selatan Tunda Pilchiksung di Seluruh Kecamatan

0
Surat penundaan tahapan Pemilihan Keuchik secara langsung (Pilchiksung) di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan. (Foto: Tangkapan Layar)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, SE, M.Sos, resmi menerbitkan surat penundaan tahapan Pemilihan Keuchik secara langsung (Pilchiksung) di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Nomor 400.10/4007 tertanggal 22 April 2025.

Penundaan tersebut tertuang dalam Surat Bupati Nomor 140/490/2025 tertanggal 27 Mei 2025, dengan pokok hal: Implementasi relaksasi waktu pelaksanaan tahapan pemilihan Keuchik langsung di Kabupaten Aceh Selatan.

Dilansir Nukilan.id dari surat tersebut, Bupati menyampaikan kepada para camat agar menunda pelaksanaan pemilihan Keuchik dan Ketua Tuha Peut di wilayah kerja masing-masing. Penundaan ini dilakukan sehubungan dengan adanya Surat Edaran Sekda Aceh Nomor 400.10/4007 Tanggal 22 April 2025, penundaan Pilchiksung terhadap Keuchik yang berakhir masa jabatannya pada Februari 2024 – Desember 2025 sampai dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait masa jabatan Keuchik di Aceh.

Bupati Mirwan berharap agar para camat dapat menyampaikan informasi tersebut kepada seluruh Keuchik dan Ketua Tuha Peut di wilayah masing-masing.

“Sampai adanya pemberitahuan lebih lanjut,” demikian kutipan dalam surat tersebut.

Sebelumnya, Sekda Aceh telah lebih dahulu mengeluarkan surat edaran yang bersifat umum untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh, menyikapi dinamika hukum terkait masa jabatan Keuchik dan menunggu kepastian hukum dari Mahkamah Konstitusi. (XRQ)

Reporter: Akil

Demokrat Aceh Sembelih 4 Ekor Sapi dan Santuni Anak Yatim

0

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Aceh menyembelih 4 ekor sapi dan tiga ekor kambing qurban di Kantor DPD PD Lueng Bata,Banda Aceh, Sabtu (7/6/2025).

Ketua Panitia Iqbal Farabi kepada media menyampaikan, penyembelihan hewan Qurban sudah nenjadi agenda rutin Partai Demokrat setiap tahun sekaligus memberi santunan kepada anak yatim.

“Ini bentuk kepedulian Partai Demokrat Aceh dan sekaligus menjadi ajang silaturahmi kader dan masyarakat penerima daging qurban,” kata Iqbal Farabi.

Ketua DPD Partai Demokrat Muslim Saleh, SHI, MM pada kesempatan itu menyampaikan Qurban merupakan bentuk amal ibadah untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim. Ini bentuk penghormatan kita kepada Nabi Ibrahim Alaihiwassalam.

“Kita dituntun untuk berqurban sebagai bentuk kepedulian pada sesama dan kedepan akan terus kita lakukan karena secara prinsip Demokrat tetap dekat dengan rakyat,” ujar Muslim Saleh.

Hadir pada acara qurban dan memberi santunan kepada anak yatim, Wakil Ketua DPD PD HT. ibrahim, Sekrataris DPD PD Arif Fadillah, Bendahara DPD PD Nurdiansyah Alasta, Kepala Bakomstra DPD PD Jauhari Ilyas, Kepala Balitbang Iswadi, anggota Fraksi Partai Demokrat DPRA. []

Steffy dan Irwandi Ungkap Penggunaan Dana Otsus dan Masalah Kemiskinan di Aceh

0
Ilustrasi Dana Otsus. (Foto: Google News)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Alokasi dana otonomi khusus (Otsus) untuk Aceh yang dimulai sejak 2008 akan berakhir pada 2027 mendatang. Hingga 2025, total dana yang telah dikucurkan mencapai Rp 110 triliun. Namun, angka kemiskinan di Aceh dinilai masih tinggi.

Hal ini menjadi sorotan dalam perbincangan yang disampaikan oleh Steffy Burase dan suaminya, mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, dalam podcast mereka yang disiarkan melalui TikTok @RumohHarapan pada Selasa (4/6/2025).

Irwandi menjelaskan, dana otsus merupakan bagian dari kesepakatan MoU Helsinki, di mana Aceh mendapatkan alokasi sebesar dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pencairan dana tersebut dimulai pada 2008 dengan besaran Rp 3,9 triliun dan terus berlanjut hingga mencapai Rp 21,16 triliun pada periode 2008-2012.

Menurut Irwandi, pada 2012-2017, pemerintahan Aceh dipimpin oleh Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf.

Menanggapi hal tersebut, Steffy menuturkan bahwa pada periode pertama kepemimpinan Irwandi, Aceh masih dalam kondisi pascakonflik dan pascatsunami, sehingga banyak anggaran difokuskan untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

“Alhamdulillah, audit BPK, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Jadi dana digunakan sewajar mungkin, jadi semuanya masih wajar,” ucap Steffy dilansir Nukilan.id pada Sabtu (7/6/2025).

Meski demikian, ia juga mengakui terdapat sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), seperti proyek terbengkalai, pengadaan barang yang tidak dimanfaatkan, serta lemahnya perencanaan.

Steffy kemudian mengulas masa pemerintahan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, dengan menyebut adanya 10 temuan dan 41 rekomendasi senilai Rp 32,38 miliar serta 16 rekomendasi senilai Rp 32,25 miliar yang belum ditindaklanjuti berdasarkan audit BPK 2012-2018.

“Itu masalahnya adalah, proyek gagal, barang tidak digunakan dan implementasi tanpa perencanaan,” katanya.

Diskusi berlanjut pada periode kedua kepemimpinan Irwandi bersama Nova Iriansyah (2017–2022). Saat itu, Irwandi mengambil keputusan untuk mempergubkan APBA 2018 karena menolak permintaan anggaran dari legislatif yang disebutnya mencapai Rp 2,5 triliun.

“Ada permintaan anggaran dari anggota dewan. Jumlahnya kalau ditotal Rp 2,5 triliun. Saya tidak boleh mengiyakan, sehingga saya pergubkan,” ujar Irwandi.

Menurut Steffy, audit BPK pada 2014–2018 mencatat alokasi dana otsus terbanyak digunakan untuk infrastruktur (45,34 persen), disusul pendidikan (22,56 persen), kesehatan (13,52 persen), ekonomi rakyat (10,57 persen), pengentasan kemiskinan (3,63 persen), sosial (2,35 persen), dan keistimewaan Aceh (2,3 persen).

“Jadi memang lebih banyak ke infrastruktur, lalu BPK menemukan banyak masalah di situ,” ujar Steffy.

Ia menambahkan, tahun 2018 adalah masa ketika Irwandi ditangkap KPK, dan proyek saat itu disebutnya belum berjalan karena masih dalam tahap perencanaan.

“Jadi kita harus bicara by data, jangan bicara by opini politik,” tegas Steffy.

Ia juga membeberkan temuan BPK pada 2019–2022, saat Irwandi berada dalam tahanan KPK. Beberapa masalah yang ditemukan antara lain proyek infrastruktur yang bermasalah, regulasi tidak komprehensif, koordinasi lemah, kewenangan tidak jelas, serta proyek yang tidak mencapai target.

Pada 2018, ditemukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 2 triliun atau 25 persen. Sementara itu, anggaran senilai Rp 400,5 miliar (86,64 persen) untuk pengentasan kemiskinan disebut tidak terserap.

Menutup pembahasan, Steffy menyimpulkan bahwa sejak 2008 hingga 2025, Aceh telah menerima lebih dari Rp 110 triliun dana otsus, namun dampaknya tidak sebanding akibat lemahnya perencanaan, minimnya pengawasan, dan pelaksanaan yang dinilainya tidak maksimal.

“Laporan ini menjadi pengingat bahwa kebenaran harus dibangun dari data, bukan opini politik,” katanya.

Ia juga menyebut sumber data yang digunakan berasal dari BAKN DPR RI–Laporan Audit dan Evaluasi Dana Otsus Aceh, Bappeda Aceh–Profil Kemiskinan dan Dana Otsus, serta Nota Keuangan RAPBN 2025.

“Kita hanya bisa menerima dana otsus itu sampai 2027. Kita berdoa semoga Pemerintah Aceh kali ini benar benar bisa fokus menggunakan dana otsus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memberantas kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan.”

“Kita doakan semoga Pemerintah Aceh saat ini bisa memaksimalkan dua tahun yang tersisa,” tutup Steffy. (XRQ)

Reporter: Akil

Berbagi Daging Kurban, Kadin: Wujud Kepedulian Dunia Usaha

0

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyalurkan bantuan hewan kurban secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka menyambut Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah. Aceh menjadi salah satu provinsi yang menerima bantuan ini.

Ketua Kadin Aceh, Muhammad Iqbal mengatakan penyaluran hewan kurban oleh Kadin Pusat ini dilakukan sebagai wujud kontribusi sosial dunia usaha terhadap masyarakat.

“Hewan qurban yang disalurkan oleh Kadin pusat sudah kita sembelih dan kemudian dibagikan ke masjid dan masyarakat. Ini juga bentuk nyata kepedulian dunia usaha kepada masyarakat,” ujar Iqbal kepada awak media, Sabtu (7/6).

Iqbal menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari instruksi langsung Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie. Penyaluran hewan kurban secara nasional ini juga menjadi inisiatif perdana di bawah kepemimpinan Anindya.

“Ini baru pertama kali dilakukan di bawah kepemimpinan Ketua Umum yang baru. Iduladha kali ini menjadi momentum solidaritas dan kepedulian bersama dari dunia usaha,” tambahnya.

Ia berharap bantuan daging kurban ini dapat memberikan manfaat bagi para jamaah dan masyarakat di sekitar lokasi penyaluran. Ia juga menginginkan agar program seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan.

“Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi tradisi tahunan yang memperkuat hubungan antara Kadin dan masyarakat di berbagai daerah, khususnya di Aceh,” tutupnya.

Reporter: Rezi

32 Santri Dayah Darul Qur’an Aceh Lolos SNBT 2025

0
32 Santri Dayah Darul Qur’an Aceh Lolos SNBT 2025. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JANTHO – Sebanyak 32 santri dari Dayah Darul Qur’an Aceh menorehkan prestasi membanggakan dengan lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tahun 2025. Keberhasilan ini mempertegas bahwa para santri tidak hanya unggul dalam pendidikan agama, tetapi juga mampu bersaing secara akademik di tingkat nasional.

Dari jumlah tersebut, mayoritas atau 25 orang diterima di Universitas Syiah Kuala (USK), dua orang di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, satu orang di Universitas Padjajaran (Unpad), satu orang di Universitas Malikussaleh (Unimal), serta tiga lainnya di Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Kepala SMA Darul Qur’an Aceh, Ustaz Fauzal Azifa Aiyub, M.Pd, mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian para santri yang dinilai sebagai buah dari kerja keras dan sistem pendidikan terpadu yang diterapkan di lingkungan dayah.

“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendidikan berbasis dayah bukan hanya fokus pada hafalan Al-Qur’an, tetapi juga mampu mengantarkan santri ke perguruan tinggi ternama di Indonesia. Ini adalah bukti nyata bahwa santri memiliki kapasitas intelektual yang tinggi dan siap bersaing secara nasional,” ujar Ustaz Fauzal, Selasa (3/6/2025).

Hal senada disampaikan Direktur Dayah Darul Qur’an Aceh, Ustaz Hajarul Akbar, MA. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam proses pembinaan para santri.

“Ini adalah awal dari perjalanan baru para santri. Semoga mereka tetap menjaga akhlak dan semangat belajar selama menempuh pendidikan tinggi. Ilmu agama dan akademik harus terus berjalan beriringan,” tuturnya.

Ia menambahkan, pihaknya terus berkomitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan mengintegrasikan kurikulum nasional dan kurikulum keagamaan berbasis tahfiz dan tafsir.

“Pihak dayah juga berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi santri lainnya untuk terus belajar dan berprestasi, serta menjadi teladan bagi generasi muda Aceh,” pungkasnya.

Keberhasilan ini sekaligus memperlihatkan potensi besar lembaga pendidikan berbasis dayah dalam mencetak generasi muda Aceh yang tidak hanya religius, tetapi juga cerdas dan kompetitif secara akademik.

Editor: Akil

Bupati Aceh Tengah Prioritaskan Fasilitas Daerah untuk Pemilik KTP Lokal

0
Bupati Aceh Tengah Prioritaskan Fasilitas Daerah untuk Pemilik KTP Lokal. (Foto: beritamerdeka.net)

NUKILAN.ID | TAKENGON – Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menegaskan bahwa seluruh fasilitas dan program yang disediakan oleh pemerintah kabupaten diprioritaskan bagi masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Aceh Tengah.

Pernyataan itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Tengah, Rabu (4/6/2025).

Menurut Bupati Haili Yoga, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap sumber daya daerah memberikan manfaat optimal bagi penduduk yang secara resmi terdaftar. Ia juga menyebutkan bahwa pendekatan ini bertujuan memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab warga terhadap pembangunan daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap fasilitas yang kami lakukan, baik itu dalam bentuk infrastruktur, layanan publik, maupun program-program kesejahteraan, secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang secara resmi merupakan penduduk Aceh Tengah,” ujar Haili Yoga.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar fasilitas daerah dibangun dan dirawat dengan menggunakan anggaran pemerintah kabupaten yang bersumber dari pajak serta retribusi masyarakat setempat. Karena itu, menurutnya sudah sewajarnya jika warga Aceh Tengah menjadi prioritas utama dalam pemanfaatan berbagai layanan tersebut.

Bupati juga menginstruksikan seluruh aparatur di tingkat kampung dan kecamatan untuk segera menyusun mekanisme verifikasi yang transparan dan terukur, guna memastikan kebijakan ini dapat diimplementasikan secara adil.

“Sistem harus dibuat agar mudah diakses namun tetap ketat dalam memastikan bahwa hanya pemilik KTP Aceh Tengah yang memenuhi syarat dapat menikmati fasilitas ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati berharap kebijakan tersebut tidak hanya menciptakan keadilan dalam pemanfaatan fasilitas publik, tetapi juga mendorong warga untuk lebih tertib secara administratif.

“Kami berharap warga yang belum memiliki KTP Aceh Tengah, namun telah berdomisili di sini, untuk segera mengurus kepindahannya. Ini juga demi kepentingan mereka sendiri agar bisa menikmati semua fasilitas yang kami sediakan,” tutup Bupati Haili Yoga.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan sarana bagi seluruh masyarakat, dengan penekanan utama pada warga yang secara administratif terdaftar sebagai bagian dari “negeri di atas awan” ini.

Editor: Akil

Geram 724 ASN Manipulasi Absensi, Bupati Aceh Timur Pangkas 40 Persen TPP

0
Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al Farlaky. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.ID | IDI RAYEUK – Praktik curang yang melibatkan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, terbongkar. Sebanyak 724 ASN diketahui memalsukan absensi online dengan memanipulasi sistem rekam wajah, seolah hadir di tempat kerja padahal kenyataannya tidak.

Menanggapi hal itu, Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al Farlaky, menunjukkan sikap tegas. Ia tak dapat menyembunyikan kemarahannya saat dikonfirmasi pada Rabu (4/6/2025).

“Sanksinya saya putuskan, pangkas 40 persen Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai pangkat dan golongan masing-masing!” ujar Iskandar dengan nada kesal.

Temuan ini diungkap oleh tim dari Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Timur, yang berhasil membongkar modus manipulasi absensi berbasis digital tersebut. Diduga, sejumlah ASN memanfaatkan teknologi untuk mengakali sistem kehadiran agar tetap tercatat hadir meski tak berada di kantor.

Iskandar menyebutkan bahwa seluruh pejabat daerah telah diinstruksikan untuk segera memotong TPP pegawai yang terbukti terlibat.

“Ditambah hukuman disiplin. Mereka harus berjanji tidak mengulangi lagi praktik curang itu,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penjatuhan sanksi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Saya ingatkan, pegawai harus disiplin. Di pemerintahan ini jangan coba-coba praktik curang,” tegasnya.

Praktik manipulasi absensi ini memunculkan keprihatinan publik, terutama karena menyangkut integritas dan tanggung jawab ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah berharap, tindakan tegas ini dapat memberikan efek jera dan menjadi peringatan keras bagi seluruh ASN agar tidak bermain-main dengan kedisiplinan.

Editor: Akil

Akhir Pekan Pasca Idul Adha, Cuaca Banda Aceh Cerah Berawan

0
Ilustrasi Cuaca berawan (Foto: detikSumut)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Cuaca cerah berawan diprakirakan akan mendominasi langit Banda Aceh dan sekitarnya pada akhir pekan setelah Idul Adha. Hal ini disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda (SIM).

Prakirawan BMKG, Nabila, mengatakan bahwa sebagian besar wilayah Aceh telah memasuki musim kemarau, sehingga potensi hujan menjadi lebih kecil di sejumlah kawasan.

“Banda Aceh potensi cerah berawan dengan potensi suhu 26-31 derajat celcius dan kecepatan angin 14 km/jam,” jelas Nabila saat dikonfirmasi Serambinews.com, Jumat (6/6/2025).

Namun, BMKG juga mencatat adanya potensi gelombang laut dengan kategori sedang, yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi ini berpeluang terjadi di beberapa wilayah perairan, seperti Aceh Besar-Meulaboh, Sabang-Banda Aceh, Aceh Barat Daya-Simeulue, perairan selatan Simeulue, serta perairan Aceh Singkil-Pulo Banyak.

Situasi ini dinilai berisiko bagi keselamatan pelayaran, khususnya perahu nelayan dan kapal tongkang.

“Kondisi ini berisiko terhadap keselamatan pelayaran perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter, serta kapal tongkang bila kecepatan angin 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter,” tambah Nabila.

Peringatan ini berlaku hingga 10 Juni 2025.

Sementara itu, meski sebagian besar wilayah Aceh diprediksi cerah, hujan lebat disertai petir dan angin kencang masih berpotensi terjadi di beberapa daerah. Pada Sabtu (7/6/2025), cuaca ekstrem tersebut diprediksi akan melanda wilayah Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Tengah, dan Aceh Utara.

Kemudian pada Minggu (8/6/2025), cuaca serupa berpeluang terjadi di Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, dan Simeulue.

Masyarakat pun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang dapat terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi maupun berdurasi lama.

“Jika melihat awan tebal hitam dan hujan mulai rintik-rintik di daerah pegunungan, masyarakat disarankan untuk meninggalkan daerah lerengan serta wilayah aliran sungai,” pungkas Nabila.

Editor: Akil

Deretan Wisata Kuliner di Aceh yang Wajib Dicoba Saat Libur Idul Adha 2025

0
Sie Reuboh (Foto: Lamurionline.com)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Menjelang libur Idul Adha 2025, Aceh tak hanya menawarkan panorama alam yang memikat, tetapi juga sajian kuliner khas yang menggugah selera. Provinsi yang terletak di ujung barat Indonesia ini dikenal dengan keberagaman rasa dalam setiap masakannya—perpaduan budaya Arab, India, dan Melayu yang membentuk identitas kuliner Aceh yang khas.

Salah satu hidangan yang paling digemari masyarakat adalah Kuah Pliek U, sup tradisional yang populer di kawasan Timur Aceh, khususnya di Pidie dan sekitarnya. Simak deretan wisata kuliner di Aceh yang dikenal enak dan wajib dicoba saat libur Idul Adha 2025.

Berikut Nukilan.id sajikan sejumlah rekomendasi kuliner yang patut Anda cicipi saat berkunjung ke Serambi Mekkah:

1. Mie Aceh

Mie pedas dengan kuah kental dan racikan rempah yang khas ini menjadi ikon kuliner Aceh. Tersedia dalam dua pilihan, goreng dan berkuah, Mie Aceh biasanya disajikan dengan irisan daging sapi, kambing, atau seafood seperti udang dan cumi. Rasanya yang kuat dan menghangatkan menjadikannya favorit sepanjang masa.

2. Kuah Pliek U

Sup tradisional ini dibuat dari kelapa parut yang telah difermentasi (pliek u), dipadukan dengan berbagai sayuran dan rempah. Hidangan ini memiliki rasa kompleks dan aroma khas yang menggoda. Kuah Pliek U biasanya disajikan bersama nasi dan lauk pauk lainnya. Anda bisa menemukan Kuah Pliek U di berbagai rumah makan tradisional di Aceh.

3. Ayam Tangkap

Ayam goreng renyah disajikan bersama lembaran daun pandan, daun kari, dan daun jeruk yang digoreng garing. Perpaduan antara gurihnya ayam dan wangi khas dedaunan menjadikan sajian ini unik. Salah satu tempat yang terkenal dengan Ayam Tangkapnya adalah RM Aceh Rayeuk di Banda Aceh.

4. Sie Reuboh

Hidangan daging yang dimasak dengan cuka dan rempah ini dikenal dengan cita rasa asam dan gurih. Daging sapi atau kambing yang digunakan biasanya dimasak hingga empuk, sangat cocok disantap bersama nasi panas. Anda bisa mencoba Sie Reuboh di berbagai warung makan tradisional di Aceh Besar.

5. Eungkot Keumamah

Dikenal juga sebagai ikan kayu, sajian ini berasal dari ikan tuna yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan santan dan rempah-rempah. Kuliner khas Aceh ini memiliki tekstur yang unik dan rasa yang kaya. Eungkot Keumamah biasanya disajikan sebagai lauk pendamping nasi.

6. Sanger

Minuman kopi khas Aceh ini menyerupai kopi susu namun dengan rasa lebih pekat dan manis. Cocok dinikmati saat sore hari sebagai teman bersantai bersama keluarga atau kerabat. Minuman ini sangat cocok dinikmati sebagai teman bersantai di sore hari.

7. Kue Adee

Kue basah tradisional Aceh ini terbuat dari tepung beras, santan, dan gula. Teksturnya lembut, dengan rasa manis dan gurih. Kue Adee sering disajikan sebagai camilan atau hidangan penutup. Anda bisa menemukan Kue Adee di berbagai pasar tradisional di Aceh.

8. Kue Timphan

Terbuat dari tepung ketan dan pisang, dengan isian serikaya atau kelapa parut, kue ini dibungkus daun pisang dan dikukus hingga matang. Rasanya yang manis dan legit menjadikannya favorit banyak orang. Anda bisa menemukan Kue Timphan di berbagai toko kue dan pasar tradisional di Aceh.

9. Bu Sie Itek

Hidangan bebek dengan bumbu khas Aceh ini dimasak hingga empuk dengan cita rasa gurih dan sedikit pedas. Hidangan ini biasanya disajikan bersama nasi putih. Anda bisa mencoba Bu Sie Itek di berbagai restoran tradisional di Aceh.

Dengan ragam kuliner yang memanjakan lidah, menjelajahi wisata kuliner Aceh saat libur Idul Adha bisa menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Jangan lupa mencatat destinasi kuliner favorit Anda agar perjalanan ke Aceh makin berkesan! (XRQ)

Reporter: Akil