NUKILAN.ID | SABANG — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem resmi melantik H. Zulkifli H. Adam dan Drs. Suradji Junus sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang periode 2025–2030. Pelantikan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRK Sabang di Kantor DPRK Sabang, Sabtu (14/6/2025).

Dikutip Nukilan.id dari video yang diunggah pada akun TikTok pribadinya, dalam sambutannya Mualem menegaskan pentingnya komitmen dan integritas dalam memimpin Kota Sabang, yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Aceh.

Ia berharap agar kepemimpinan yang baru dapat menjaga amanah dan menjadikan Sabang sebagai kota wisata yang ramah serta dipercaya oleh wisatawan dan investor.

“Nggak usah muluk-muluk, jual senyum saja. Harus amanah, jika dompet wisatawan jatuh tolong dikembalikan, itu saja,” ujar Mualem, memberi pesan sederhana namun bermakna dalam membangun citra kota wisata yang bersahabat.

Menurutnya, kesederhanaan dalam pelayanan, kejujuran, serta keramahan warga merupakan kunci penting dalam mengembangkan sektor pariwisata. Dengan membangun kepercayaan wisatawan, Sabang akan mampu meningkatkan daya saingnya di tingkat nasional maupun internasional.

“Hal ini supaya Sabang lebih dipercaya dan lebih maju (pariwisatanya),” lanjutnya.

Tak hanya soal pariwisata, Mualem juga menyinggung potensi investasi besar yang segera masuk ke Kota Sabang. Ia menyebut, kehadiran investor kelas dunia seperti Mubadala, perusahaan asal Uni Emirat Arab, harus disambut dengan keseriusan dan pelayanan yang maksimal.

“Apalagi Mubadala tidak lama lagi akan berinvestasi sebesar-besarnya di Kota Sabang. Maka, amanah ini harus dijaga,” tegas Mualem.

Ia menekankan, pemerintah kota harus mampu menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif. Salah satu langkah konkret yang harus diambil adalah penyederhanaan birokrasi serta percepatan perizinan.

“Kemudian, jangan persulit persoalan administrasi dan perizinan bagi mereka yang ingin berinvestasi di Sabang,” pungkasnya.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum bagi Kota Sabang untuk berbenah dan melangkah lebih maju, tidak hanya dalam pengelolaan sektor pariwisata, tetapi juga dalam menjadikan daerah ini sebagai pintu masuk investasi strategis di ujung barat Indonesia. (XRQ)

Reporter: Akil

NUKILAN.ID | SABANG – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menyoroti sengketa empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil yang kini telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai bagian dari wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Pernyataan tersebut disampaikan Mualem dalam sambutannya saat pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang, pada Sabtu, 14 Juni 2025.

Dikutip dari Nukilan.id, melalui video yang diunggah di akun Instagram resminya, Mualem menyebutkan bahwa potensi sumber daya alam, khususnya gas, menjadi alasan utama perebutan wilayah empat pulau tersebut.

“Kenapa sekarang berebut empat pulau itu, tahu enggak? Karena di sana ada kandungan energi, gasnya sama besar dengan di (blok) Andaman. Itu masalahnya,” ujar Mualem.

Ketua Umum Partai Aceh tersebut juga menyinggung letak geografis Pulau Andaman di India yang dinilainya cukup dekat dengan Aceh. Ia mengingatkan pentingnya menjaga wilayah perbatasan, termasuk Pulau Rondo di Sabang.

Sambil berseloroh, Mualem menegaskan bahwa empat pulau yang saat ini disengketakan tetap merupakan bagian dari Aceh.

“Pulau kita mau direbut di Singkil. Kita ambil Andaman aja, boleh? Karena dekat. Kalau tidak, jaga Pulau Rondo biar tidak diambil India. Walaupun bercanda, kita harus hati-hati juga. Tapi yang jelas, empat pulau itu hak kita, kita punya, jadi selow aja,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Jalal, menyampaikan bahwa keempat pulau yang dimaksud—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek—berada berdekatan dengan wilayah potensi migas di sekitar Wilayah Kerja (WK) Offshore West Aceh (OSWA).

“Secara umum, keempat pulau tersebut berdekatan dengan dengan WK OSWA,” kata Nasri.

Kendati demikian, Nasri menjelaskan bahwa keempat pulau itu tidak termasuk dalam wilayah kerja BPMA. Ia juga menyebutkan bahwa hingga kini belum tersedia cakupan data seismik yang cukup untuk mengevaluasi potensi migas secara menyeluruh.

“Belum ada cakupan data seismik di empat pulau tersebut, sehingga evaluasi potensi migas belum bisa dilakukan secara komprehensif,” jelasnya.

BPMA mendorong agar survei awal dan akuisisi data seismik dilakukan untuk mengetahui potensi sumber daya energi di kawasan tersebut. (XRQ)

Reporter: Akil

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh, Forbes DPR/DPD RI asal Aceh, serta sejumlah pihak terkait sepakat tidak akan membawa polemik empat pulau yang diklaim milik Aceh ke ranah hukum. Meskipun keberatan dengan keputusan pemerintah pusat yang menetapkan keempat pulau itu masuk wilayah Sumatera Utara, mereka memilih menyelesaikannya melalui jalur kekeluargaan, administratif, dan politis.

Keputusan tersebut diambil usai rapat yang dipimpin Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem pada Jumat (13/6/2025). Rapat tersebut turut dihadiri oleh DPR Aceh, perwakilan Forbes, Bupati Aceh Singkil, para ulama, hingga akademisi.

“Pertama pendekatan secara kekeluargaan dan juga administratif dan politik,” kata Mualem.

Dalam rapat itu juga disepakati bahwa Aceh tidak akan menggugat keputusan Menteri Dalam Negeri ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebagai gantinya, Mualem akan menyampaikan surat keberatan kepada Mendagri Tito Karnavian.

“Poinnya itu, pertama hak kita, bukti dan data hak kita, kemudian secara historis hak kita. Secara penduduk kita, secara geografis hak kita, saya rasa seperti itu, itu saja kita pertahankan,” ujar Mualem.

Selain surat keberatan, Mualem juga dijadwalkan menghadiri rapat bersama Mendagri pada Rabu (18/6) untuk membahas persoalan tersebut. Jika tidak tercapai kesepakatan, ia menyatakan akan menyampaikan keberatan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Itu langkah terakhir (bertemu Presiden). Insyaallah itu tahap terakhir. Jika semuanya tidak mempan, Alhamdulillah, saya yakin (Presiden) berkomitmen untuk Aceh, seperti itu. Insyaallah. Kita doakan bersama,” katanya.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Mualem menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak dibahas dalam rapat.

“Tidak kita bahas, bagaimana kita duduk bersama (Gubernur Sumut), itu kan hak kita, kepunyaan kita, milik kita, wajib kita pertahankan, itu saja,” ujar dia.

Sementara itu, perwakilan Forbes DPD-DPR RI asal Aceh, TA Khalid, menyatakan bahwa berdasarkan bukti sejarah dan dokumen yang ada, keempat pulau tersebut merupakan milik Aceh.

“Bukti-bukti sejarah dan lain sebagainya, empat pulau itu sah untuk kita (Aceh). Maka kami bersepakat untuk mempertahankan, dan wajib dikembalikan,” kata Khalid.

Ia menegaskan, tidak ada alasan membawa persoalan itu ke PTUN.

“Tidak usah, ngapain ke PTUN, milik kita itu. Dan kita sudah sepakat melakukan langkah administratif dan politis,” ujarnya.

Diketahui, empat pulau yang disengketakan antara Aceh dan Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Sengketa ini telah berlangsung cukup lama dengan kedua provinsi saling mengklaim wilayah.

Pada 25 April 2025, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan empat pulau tersebut masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Keputusan ini menjadi dasar kekisruhan baru antara dua provinsi tersebut.

Editor: AKil