Beranda blog Halaman 505

Ramadan ke-16, Warga Banda Aceh Tetap Padati Jalan Garuda untuk Berburu Takjil

Penulis
Akil
-
0
Suasana di jalan Tgk Pulo Dibaroh atau Jalan Garuda Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh yang dijadikan salah satu pusat Takjil di Banda Aceh. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Menjelang berbuka puasa di hari ke-16 Ramadan, Jalan Garuda di Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, masih dipadati warga yang berburu takjil, Minggu (16/3/2025). Sejak sore, kawasan ini menjadi pusat jajanan khas Ramadan yang selalu ramai dikunjungi setiap tahunnya.

Beragam kuliner khas Aceh tersaji di lapak-lapak pedagang, mulai dari sambai oen peugaga, lemang, kue adee, hingga mie caluk. Selain itu, makanan kekinian seperti mango thai, dimsum, dan kebab turut meramaikan pilihan takjil yang tersedia.

Mariana, salah seorang pengunjung, mengaku sengaja datang untuk membeli makanan tradisional Aceh yang sulit ditemukan di hari biasa.

“Datang ke sini sekalian ngabuburit sambil cari jajanan unik, dan jarang ditemukan pada hari biasa seperti sambai oen peugaga ini,” katanya kepada Nukilan.id, Minggu (16/3/2025).

Menurutnya, suasana di Jalan Garuda semakin ramai menjelang waktu berbuka. Selain karena lokasinya strategis, tempat ini juga menawarkan pilihan kuliner yang beragam. Namun, Sari berharap ada pengaturan lebih baik untuk menghindari kemacetan.

“Saya berharap ke depannya tempat membeli takjil seperti ini dipenuhi pejalan kaki saja, ada baiknya jangan memasukkan motor ke area tersebut karena sudah padat,” imbuhnya.

Jalan Garuda memang dikenal sebagai salah satu sentra takjil terbesar di Banda Aceh. Setiap Ramadan, kawasan ini selalu menjadi magnet bagi warga yang ingin menikmati kuliner khas sebelum berbuka puasa. (XRQ)

Reporter: Akil

Polisi Tangkap Lima Pelaku Perdagangan Kulit Harimau di Aceh Tengah

Penulis
Redaksi
-
0
Polisi Tangkap Lima Pelaku Perdagangan Kulit Harimau di Aceh Tengah. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.id | Takengon – Tim Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Aceh Tengah, Polda Aceh, berhasil mengungkap kasus perdagangan ilegal bagian tubuh harimau sumatera. Lima terduga pelaku yang terdiri dari warga Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah ditangkap dalam operasi yang dilakukan pada Sabtu (15/3/2025).

Kelima pelaku yang diamankan adalah S (40), M (50), J (54), R (29), dan SA (25). Dari jumlah tersebut, tiga orang berprofesi sebagai petani.

“Terduga pelaku yang ditangkap ada lima. Dua sebagai perantara penjualan, sedangkan tiga lainnya sebagai yang menangkap dan membunuh harimau sumatera tersebut,” kata Kasat Reskrim Polres Aceh Tengah, Iptu Deno Wahyudi, dalam keterangannya, Minggu (16/3/2025).

Penyamaran Polisi Berhasil Bongkar Jaringan

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi yang diterima petugas mengenai rencana transaksi penjualan kulit harimau sumatera di Jalan Soekarno Hatta, Desa Empus Talu, Kecamatan Bebesen. Polisi segera melakukan penyelidikan dan menemukan dua terduga pelaku, S dan M, tengah menunggu calon pembeli di lokasi tersebut.

Tepat pada pukul 23.00 WIB, petugas melihat S mengangkat sebuah styrofoam box berwarna putih yang diduga berisi bagian tubuh harimau. Saat itu juga, polisi bergerak cepat dan menangkap keduanya. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan kulit, tulang belulang, serta bagian tubuh lain dari harimau sumatera di dalam kotak tersebut.

Tak berhenti di situ, polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap tiga pelaku lainnya—J, R, dan SA—pada pukul 04.00 WIB di lokasi berbeda.

Ancaman Hukuman Berat

Kelima pelaku saat ini telah diamankan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Aceh Tengah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mereka dijerat dengan Pasal 40A ayat (1) Huruf e Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Pasal 55 KUHP.

“Pengungkapan perdagangan kulit harimau ini merupakan komitmen kepolisian menindak tegas setiap tindak pidana konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya,” tegas Iptu Deno Wahyudi.

Perdagangan bagian tubuh harimau sumatera termasuk kejahatan serius karena spesies ini masuk dalam daftar satwa langka yang dilindungi. Populasinya terus menurun akibat perburuan liar dan perdagangan ilegal. Keberhasilan polisi dalam membongkar kasus ini diharapkan dapat menjadi peringatan keras bagi para pelaku kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia.

Editor: Akil

45 Napi Lapas Kutacane Kembali, 7 Masih Buron

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi narapidana (Foto: Thinkstock)

NUKILAN.id | Kutacane – Sebanyak 45 narapidana yang sempat kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Aceh Tenggara, telah kembali. Mereka ditangkap kembali oleh aparat atau menyerahkan diri secara sukarela, sebagian diantar oleh keluarga. Namun, hingga saat ini masih ada tujuh napi yang belum kembali.

Pelarian massal ini terjadi pada Senin (10/3/2025) petang dan sempat menghebohkan publik setelah rekaman video aksi kabur mereka viral di media sosial. Berdasarkan data pihak berwenang, sebanyak 52 napi berhasil melarikan diri saat kejadian.

Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Rika Apriyanti, mengonfirmasi perkembangan terbaru terkait napi yang telah kembali ke Lapas Kutacane.

“Alhamdulillah, satu per satu warga binaan yang sempat meninggalkan Lapas Kutacane telah kembali ke lapas diantar keluarga masing-masing,” ujar Rika dalam keterangan persnya, Sabtu (15/3).

Rika juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah membantu upaya pengembalian napi yang kabur.

“Terima kasih kepada Bupati Aceh Tenggara bersama jajarannya, Camat, Kepala Desa, Tokoh masyarakat dan agama, keluarga warga binaan, Kepolisian, Kodim, dan semua unsur Forkopimda yang telah banyak membantu,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kemenkumham, Mashudi, meninjau langsung kondisi Lapas Kutacane pada Selasa (11/3). Ia menegaskan perlunya pembenahan fasilitas agar lebih layak bagi warga binaan.

“Mari kita benahi bersama Lapas Kutacane. Warga binaan adalah keluarga kita juga, saudara kita,” ujar Mashudi di hadapan ratusan napi, sebagaimana dilansir dari siaran pers Kemenkumham.

Mashudi mengakui bahwa kelebihan kapasitas menjadi salah satu persoalan utama. Lapas Kutacane yang idealnya hanya menampung 100 orang, kini dihuni oleh 386 napi. Kondisi ini semakin diperburuk dengan jumlah petugas yang terbatas, hanya 24 orang dengan sistem kerja bergilir tujuh orang per shift.

Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa Lapas di Aceh mengalami kondisi serupa bahkan lebih parah. Lapas Bireun mengalami overkapasitas hingga 480 persen, Lapas Idi mencapai 600 persen, sementara Lapas Lhokseumawe melebihi 300 persen dari daya tampungnya.

Selain merencanakan pembangunan gedung baru, Mashudi berharap agar kebijakan terkait tahanan kasus narkotika dapat dievaluasi agar tidak semua harus ditempatkan di Lapas atau Rutan. Ia menambahkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan layanan yang sesuai standar, termasuk dalam hal makanan napi.

Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry, telah menghibahkan 4,1 hektare tanah untuk relokasi Lapas Kutacane. Langkah ini diharapkan dapat memberikan ruang lebih layak bagi warga binaan dan meningkatkan pengawasan di dalam lapas.

“Saya sangat prihatin ada warga binaan yang harus tidur di luar kamar hunian, karena kamar hunian yang ada tidak mencukupi. Kapasitas yang hanya untuk 100 orang, harus terisi 386 orang, lebih dari 300 persen. Sedangkan kekuatan petugas penjaganya 24 orang, 7 orang per shift,” tutur Mashudi.

Dengan masih adanya tujuh napi yang belum kembali, aparat keamanan terus melakukan pencarian. Pihak berwenang juga mengimbau para napi yang masih buron agar segera menyerahkan diri guna menghindari tindakan hukum yang lebih berat.

Editor: Akil

Bupati Aceh Barat dan Universitas Teuku Umar Perkuat Sinergi Riset untuk Kemajuan Daerah

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Aceh Barat dan Universitas Teuku Umar Perkuat Sinergi Riset untuk Kemajuan Daerah. (Foto: Humas UTU)

NUKILAN.id | Meulaboh – Bupati Aceh Barat, Tarmizi, S.P., M.M., bersama jajaran pemerintah kabupaten mengunjungi Universitas Teuku Umar (UTU) pada Senin, 10 Maret 2025. Kunjungan ini bertujuan mempererat kerja sama dalam bidang riset dan pengembangan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara akademisi dan pemerintah dalam merancang kebijakan berbasis penelitian.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat senat UTU, Bupati Aceh Barat beserta rombongan diterima langsung oleh Rektor UTU, Prof. Dr. Drs. Ishak Hasan, M.Si., didampingi para wakil rektor, dekan, kepala biro, serta ketua jurusan. Hadir pula Kepala Kantor Wilayah DJBC Provinsi Aceh, Dr. Safuadi, yang turut mendukung gagasan kolaborasi ini.

Rektor UTU, Prof. Ishak Hasan, menegaskan bahwa kampus memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui penelitian yang aplikatif.

“Sebagai institusi akademik, UTU memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan riset dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Salah satu fokus utama pembahasan dalam pertemuan ini adalah pengembangan pusat penelitian ganja untuk kepentingan medis dan industri. Konsep ini sebelumnya telah dipresentasikan UTU kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh sebagai langkah inovatif dalam memaksimalkan potensi daerah melalui riset berbasis sains.

Mendukung gagasan tersebut, Bupati Aceh Barat, Tarmizi, menyatakan komitmennya untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah dan perguruan tinggi.

“Kampus adalah pusat pengetahuan dan inovasi. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat siap berkolaborasi dengan UTU untuk merumuskan kebijakan berbasis riset yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Dalam sesi diskusi, masing-masing dekan UTU turut menyampaikan gagasan riset dan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan di berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan, dan pengembangan masyarakat pedesaan. Selain itu, isu ketahanan bencana serta pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah juga menjadi perhatian utama dalam agenda riset kampus.

Puncak kunjungan ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan UTU. Kesepakatan ini menandai langkah konkret dalam memperkuat kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan inovasi, demi mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Aceh Barat.

Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan penelitian yang dilakukan UTU dapat semakin berkontribusi dalam pembangunan daerah dan menghasilkan kebijakan berbasis data serta riset ilmiah yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Editor: Akil

Razami Dek Cut Resmi Daftar sebagai Calon Ketua DPW PAN Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Dek Cut (sapaan Razami) mendaftarkan diri ke DPW PAN Aceh pada Sabtu 15 Maret 2025 yang diterima langsung oleh Ketua Panitia Muswil VI PAN Aceh, Teuku Afid. (Foto: dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Razami Dek Cut resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh. Pendaftarannya dilakukan pada Sabtu, 15 Maret 2025, dan diterima langsung oleh Ketua Panitia Musyawarah Wilayah (Muswil) VI PAN Aceh, Teuku Afid.

Dalam proses pendaftaran tersebut, Dek Cut—sapaan akrab Razami—didampingi sejumlah tokoh penting di PAN Aceh, di antaranya Sekretaris PAN Banda Aceh Rahmat Djailani, Ketua PAN Aceh Jaya T Irfan TB, Ketua Fraksi PAN DPRK Banda Aceh Sofyan Helmi, serta Manajer Persiraja, Ridha Mafdhul.

Dek Cut mengungkapkan bahwa keinginannya maju dalam kepengurusan PAN Aceh dilandasi niat untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi partai. Ia menekankan pentingnya pembaruan dan kemajuan dalam tubuh PAN agar semakin solid dan berdaya saing di kancah politik Aceh.

“Saya juga mengajak semua kader PAN di Aceh untuk bersatu dalam memajukan PAN,” ujar Dek Cut dikutip dari IJN.

Sebagai seorang pengusaha sukses, Dek Cut melihat PAN sebagai wadah perjuangan politik yang harus terus dijaga semangat reformasinya. Ia menilai bahwa partai yang lahir dari gerakan reformasi ini memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan demokrasi dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Saya percaya bahwa komitmen untuk terus berjuang demi keadilan dan kesejahteraan rakyat adalah hal yang harus terus dijaga oleh seluruh anggota partai,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dek Cut menegaskan bahwa jika diberikan amanah untuk memimpin PAN Aceh, ia bertekad membawa partai meraih kemenangan dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan datang. Ia juga berkomitmen untuk menyusun strategi yang tepat dan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki partai guna mencapai kemenangan tersebut.

“Saya komitmennya untuk mendukung visi dan misi Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, serta berjanji untuk selalu mematuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai. Saya percaya bahwa dengan kedisiplinan dan kesatuan visi, PAN dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan masyarakat,” ujar Dek Cut.

Pendaftaran Dek Cut sebagai calon Ketua DPW PAN Aceh ini menandai dinamika politik internal yang semakin menarik di tubuh partai berlambang matahari putih tersebut. Dengan visi dan misinya, Dek Cut optimistis dapat membawa PAN Aceh ke arah yang lebih maju dan semakin dekat dengan masyarakat.

Editor: Akil

Bupati Syech Muharram Ajak Cendekiawan Bersinergi Membangun Aceh Besar

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Syech Muharram Ajak Cendekiawan Bersinergi Membangun Aceh Besar. (Foto: MC Abes)

NUKILAN.id | Jantho – Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris (Syech Muharram), mengajak para cendekiawan yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Aceh Besar untuk berkontribusi dalam membangun daerah. Ajakan tersebut disampaikan dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama yang digelar di Rumah Makan Cut Bit, Gampong Bueng Bakjok, Kecamatan Kuta Baro, Sabtu (15/3/2025).

“Maka, saya selaku Bupati, mengajak seluruh elemen Cendekiawan khususnya di Aceh Besar dan Banda Aceh, agar bersinergi bersama dengan pemerintah untuk membangun Kabupaten Aceh Besar bersama-sama,” ujar Syech Muharram.

Ia menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan wujud dari keinginannya sejak lama untuk menyatukan visi dan misi dalam membangun Aceh Besar. Menurutnya, dengan luas wilayah yang signifikan serta keindahan geografis dan nilai historis yang kuat, Aceh Besar memiliki potensi besar untuk berkembang lebih maju.

“Maka, saya berharap semua elemen bisa bersatu padu dan InsyaAllah, saya melihat dari ICMI itu sendiri sudah berkomitmen akan bersama-sama dan bahu-membahu untuk membangun Aceh Besar ke arah yang lebih baik,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Syech Muharram juga menekankan pentingnya Aceh Besar untuk menjadi daerah yang lebih unggul dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Aceh. Ia menyoroti peran historis Aceh Besar dalam sejarah berdirinya Provinsi Aceh.

“Kenapa saya bilang harus maju, pertama sekali kita terletak atau terasnya Provinsi Aceh, apalagi menurut sejarah, Provinsi Aceh itu dulu berdiri atas inisiator dari tokoh-tokoh yang ada di Aceh Besar dulu, makanya saya ajak semua elemen untuk kembali bersatu untuk membawa kejayaan Aceh Besar,” tuturnya.

Ketua ICMI Aceh Besar, Dr. Silahuddin, M.Ag, menyambut baik ajakan tersebut dan mengungkapkan bahwa silaturahmi ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya sejak terpilihnya Syech Muharram sebagai Bupati Aceh Besar. Ia mengingatkan bahwa sebelum pelantikan, Bupati telah mengadakan diskusi dengan tokoh-tokoh pendidikan di Aceh Besar untuk membahas masa depan daerah.

“Alhamdulillah, respon dari semua pengurus ICMI Aceh Besar sangat baik, baik itu dari kalangan pendidik, politisi, pengusaha, dan kalangan rektor. Bahkan hari ini juga hadir tiga rektor dari UIN, USK, dan Unida untuk merespon keinginan Bupati yang ingin membangun Aceh Besar ke depan,” ungkapnya.

Silahuddin menegaskan bahwa ICMI Aceh Besar siap memberikan kontribusi nyata kepada pemerintah daerah. Menurutnya, dengan keberagaman keahlian yang dimiliki para cendekiawan di dalam organisasi ini, ICMI dapat menjadi mitra strategis dalam pembangunan daerah.

“Karena di dalam ICMI semua ada. Jadi, kami siap memberikan kontribusi dengan berbagai keahlian yang dimiliki dan mudah-mudahan ke depan Aceh Besar akan lebih baik,” pungkasnya.

Acara silaturahmi ini turut dihadiri oleh Plt Sekda Aceh Besar, Danlanud SIM, serta para rektor dari UIN Ar-Raniry, Universitas Syiah Kuala (USK), dan Universitas Iskandar Muda (Unida), serta sejumlah tokoh cendekiawan lainnya. Suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan mewarnai pertemuan ini, mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong kemajuan Aceh Besar.

Editor: Akil

Safari Ramadhan, Kakanwil Kemenag Aceh Sosialisasikan Program di Masjid Zadul Ma’ad Peureulak

Penulis
Redaksi
-
0
**Safari Ramadhan, Kakanwil Kemenag Aceh Sosialisasikan Program di Masjid Zadul Ma'ad Peureulak** Aceh Timur – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Aceh, Drs. H. Azhari, M.Si, melaksanakan Safari Ramadhan 1446 H di Masjid Zadul Ma'ad, Peureulak, Aceh Timur, Sabtu malam, 15 Maret 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda kunjungannya setelah sebelumnya meninjau madrasah dan dayah di wilayah Aceh Timur. Dalam ceramahnya, Kakanwil menyampaikan berbagai pesan spiritual mengenai keutamaan dan hikmah ibadah Ramadhan. Ia juga menekankan pentingnya membaca Al-Qur’an serta keagungan fadhilah dari mengkhatamkan kitab suci umat Islam tersebut. Di hadapan jamaah Masjid Zadul Ma'ad, Kakanwil turut menyosialisasikan program khataman massal Al-Qur’an yang akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada Ahad (16/3). “Ini merupakan momentum bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Al-Qur’an, dengan harapan semakin banyak umat Islam yang rutin membaca dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya. Selain itu, ia juga membahas Surat Edaran (SE) Gubernur Aceh mengenai pentingnya shalat berjamaah serta program Lima Belas Menit (Limit) yang dicanangkan untuk meningkatkan kedisiplinan umat dalam beribadah. Sebagai bentuk kepedulian, dalam kesempatan tersebut Kakanwil Kemenag Aceh, didampingi Kepala Kankemenag Aceh Timur, H. Salamina, M.A., menyerahkan bingkisan berupa sajadah dan bantuan lainnya kepada jamaah. Sebelumnya, pada Sabtu siang (15/3), Kakanwil Azhari juga meninjau kegiatan Ramadhan di beberapa madrasah di Aceh Timur. Ia mengunjungi MIN 5 di Keude Geurobak, Idi Tunong, serta MIN 24 di Kampung Tanjong, Idi Rayeuk. Dalam kunjungan tersebut, ia melihat langsung kondisi bangunan dan sarana pendidikan yang ada, sekaligus memberikan motivasi kepada para siswa agar terus bersemangat dalam menuntut ilmu. Tidak hanya itu, Kakanwil juga mengisi kajian Ramadhan di madrasah yang berada di lingkungan perkebunan sawit. Setelahnya, tim Kanwil Kemenag Aceh melanjutkan agenda Safari Ramadhan ke Dayah Insan Qurani (IQ) Nurussalam, Aceh Timur. Di hadapan para santri, Kakanwil memberikan motivasi agar mereka semakin giat dalam menjalankan ibadah di bulan suci ini. Pada kesempatan tersebut, Kakanwil juga mengingatkan para santri untuk selalu mendoakan para pendiri dayah, termasuk almarhum Ustadz Amin Chuzaini, seorang hafiz 30 juz yang dikenal sebagai pelatih, dewan hakim, dan pengajar Al-Qur’an. Beliau terakhir menjabat sebagai Kasi Pendidikan Al-Qur’an pada Bidang PD Pontren Kanwil Kemenag Aceh sebelum wafat pada akhir September 2020. Safari Ramadhan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus penguatan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat, dengan harapan meningkatkan semangat ibadah dan kebersamaan selama bulan suci Ramadhan. (Foto: Kemenag Aceh)

NUKILAN.id | Idi Rayeuk – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Aceh, Drs. H. Azhari, M.Si, melaksanakan Safari Ramadhan 1446 H di Masjid Zadul Ma’ad, Peureulak, Aceh Timur, Sabtu malam, 15 Maret 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda kunjungannya setelah sebelumnya meninjau madrasah dan dayah di wilayah Aceh Timur.

Dalam ceramahnya, Kakanwil menyampaikan berbagai pesan spiritual mengenai keutamaan dan hikmah ibadah Ramadhan. Ia juga menekankan pentingnya membaca Al-Qur’an serta keagungan fadhilah dari mengkhatamkan kitab suci umat Islam tersebut.

Di hadapan jamaah Masjid Zadul Ma’ad, Kakanwil turut menyosialisasikan program khataman massal Al-Qur’an yang akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada Ahad (16/3).

“Ini merupakan momentum bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Al-Qur’an, dengan harapan semakin banyak umat Islam yang rutin membaca dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Selain itu, ia juga membahas Surat Edaran (SE) Gubernur Aceh mengenai pentingnya shalat berjamaah serta program Lima Belas Menit (Limit) yang dicanangkan untuk meningkatkan kedisiplinan umat dalam beribadah.

Sebagai bentuk kepedulian, dalam kesempatan tersebut Kakanwil Kemenag Aceh, didampingi Kepala Kankemenag Aceh Timur, H. Salamina, M.A., menyerahkan bingkisan berupa sajadah dan bantuan lainnya kepada jamaah.

Sebelumnya, pada Sabtu siang (15/3), Kakanwil Azhari juga meninjau kegiatan Ramadhan di beberapa madrasah di Aceh Timur. Ia mengunjungi MIN 5 di Keude Geurobak, Idi Tunong, serta MIN 24 di Kampung Tanjong, Idi Rayeuk. Dalam kunjungan tersebut, ia melihat langsung kondisi bangunan dan sarana pendidikan yang ada, sekaligus memberikan motivasi kepada para siswa agar terus bersemangat dalam menuntut ilmu.

Tidak hanya itu, Kakanwil juga mengisi kajian Ramadhan di madrasah yang berada di lingkungan perkebunan sawit. Setelahnya, tim Kanwil Kemenag Aceh melanjutkan agenda Safari Ramadhan ke Dayah Insan Qurani (IQ) Nurussalam, Aceh Timur. Di hadapan para santri, Kakanwil memberikan motivasi agar mereka semakin giat dalam menjalankan ibadah di bulan suci ini.

Pada kesempatan tersebut, Kakanwil juga mengingatkan para santri untuk selalu mendoakan para pendiri dayah, termasuk almarhum Ustadz Amin Chuzaini, seorang hafiz 30 juz yang dikenal sebagai pelatih, dewan hakim, dan pengajar Al-Qur’an. Beliau terakhir menjabat sebagai Kasi Pendidikan Al-Qur’an pada Bidang PD Pontren Kanwil Kemenag Aceh sebelum wafat pada akhir September 2020.

Safari Ramadhan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus penguatan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat, dengan harapan meningkatkan semangat ibadah dan kebersamaan selama bulan suci Ramadhan.

Editor: Akil

Aceh Targetkan 10 Juta Wisatawan pada 2025, Optimalkan 42 Agenda Wisata

Penulis
Redaksi
-
0

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Aceh menargetkan kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri mencapai 10 juta orang sepanjang 2025. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh pun telah menyiapkan berbagai strategi guna mencapai target ambisius tersebut.

“Kita bertekad untuk melanjutkan tren positif tahun-tahun sebelumnya dengan mengoptimalkan berbagai agenda wisata dan budaya yang digelar sepanjang tahun 2025,” kata Kepala Disbudpar Aceh, Almuniza Kamal, di Banda Aceh, Sabtu (15/3/2025).

Guna menarik lebih banyak wisatawan, Disbudpar Aceh telah meluncurkan 42 agenda wisata, budaya, dan ekonomi kreatif (ekraf) yang akan digelar sepanjang tahun. Program ini merupakan hasil kolaborasi dengan berbagai lembaga dan pihak terkait.

“Sebanyak 42 agenda wisata dan budaya yang terangkum dalam Khazanah Piasan Nanggroe tersebar di seluruh kabupaten/kota,” jelasnya.

Tren kunjungan wisatawan ke Aceh dalam beberapa tahun terakhir memang menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 2022, tercatat 6,9 juta wisatawan mengunjungi Aceh. Angka tersebut melonjak menjadi 8,9 juta wisatawan pada 2023, dan terus meningkat drastis hingga mencapai 12,9 juta wisatawan pada 2024.

Dengan berbagai program yang telah dirancang, Aceh optimistis dapat terus meningkatkan daya tarik wisata, baik dari segi budaya, sejarah, maupun keindahan alamnya. Keberhasilan pencapaian target ini juga akan bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri pariwisata, serta masyarakat setempat dalam menciptakan pengalaman yang berkesan bagi para wisatawan.

Editor: Akil

Bank Aceh Gelar RUPS, Usulkan Calon Dirut Baru

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh Muzakir Manaf memimpin rapat RUPS LB Bank Aceh Syariah yang di gelar di Kantor Gubernur Aceh, pada Jum’at (14/3/2025). (Foto: Humas Pemerintah Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Bank Aceh Syariah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) di Kantor Gubernur Aceh pada Jumat (14/3/2025). Rapat ini menjadi momen penting dalam menentukan kepemimpinan baru bank untuk periode 2025-2030.

RUPS LB yang diselenggarakan secara hybrid melalui platform Zoom itu dipimpin langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, selaku Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, para bupati dan wali kota di Aceh turut hadir sebagai pemegang saham guna membahas berbagai keputusan strategis terkait kepengurusan Bank Aceh Syariah.

Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah pengusulan calon pengurus baru yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk posisi Direktur Utama, tiga nama yang diusulkan adalah Muhammad Syah, Syahrul, dan Fadhil Ilyas. Sementara itu, untuk jabatan Direktur Operasional, terdapat dua kandidat, yaitu Iskandar dan Tarmizi. Sedangkan untuk Direktur Bisnis, nama yang diajukan adalah Budi Kafrawi dan Abdul Rafur. Adapun untuk Direktur Kepatuhan, dua nama yang diusulkan adalah Imamil Fadli dan Zulkarnaini.

Selain mengusulkan jajaran kepengurusan baru, RUPS LB juga memutuskan untuk memberhentikan Fadhil Ilyas dari jabatannya sebagai Direktur Bisnis Bank Aceh Syariah. Sementara itu, Numairi diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Direktur Kepatuhan, menunggu persetujuan pemberhentian definitif dari OJK.

Sebagai langkah transisi kepemimpinan, M. Hendra Supardi, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Dana & Jasa PT. Bank Aceh, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama. Keputusan ini diambil guna memastikan stabilitas operasional serta kesinambungan strategi pertumbuhan bank di masa mendatang.

Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan Bank Aceh Syariah, Iskandar, menyatakan bahwa perubahan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perusahaan.

“Kami optimis bahwa dengan kepengurusan baru ini, Bank Aceh Syariah akan semakin maju dan mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat serta berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi daerah,” ujar Iskandar.

Dengan kepengurusan yang baru, Bank Aceh Syariah diharapkan semakin siap menghadapi tantangan industri perbankan syariah. Transformasi ini juga diharapkan dapat menghadirkan inovasi, meningkatkan layanan bagi nasabah, serta memperkuat peran bank dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh melalui sistem keuangan syariah yang modern dan berdaya saing.

Editor: Akil

Program MBG Dikritik, BGN Diminta Bertanggung Jawab

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi MBG di bulan Ramadan. (Foto: Inilah.com)

NUKILAN.id | Indepth – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). ICW menilai ada indikasi upaya menutupi berbagai permasalahan dalam program tersebut yang kini menjadi sorotan publik.

Program MBG menuai banyak kritik setelah ditemukan sejumlah masalah dalam penyajiannya, seperti buah busuk, ayam mentah, hingga kasus keracunan massal. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan pangan yang disediakan bagi penerima manfaat program.

Pengamat kesehatan sekaligus anggota BPJS Watch, Timboel Siregar, menegaskan bahwa BGN harus bertanggung jawab penuh atas berbagai permasalahan yang terjadi. Ia juga menyoroti pentingnya peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memastikan kualitas dan keamanan makanan dalam program ini.

“BGN adalah pengelola program makan siang bergizi yang harus berkoordinasi dengan BPOM. BPOM memiliki kewenangan dalam mengawasi pasokan bahan baku, proses pengolahan, hingga pengemasan makanan,” kata Timboel dikutip dari Inilah.com, Jumat (28/2/2025).

Sejumlah temuan mengenai penyimpangan dalam program MBG bermunculan di berbagai daerah. Di Surabaya, Ombudsman RI menemukan makanan yang tidak layak konsumsi, seperti buah melon busuk dan sayuran tidak segar di SMPN 13 Surabaya.

Di Waingapu, Sumba Timur, NTT, makanan yang disajikan dalam program ini ditemukan mengandung potongan daging ayam mentah, yang berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat.

Sementara itu, di Takalar, Sulawesi Selatan, puluhan siswa di tiga sekolah dasar mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG yang berisi nasi, ikan, tahu, sayur, dan pisang. Para siswa mengalami mual dan pusing usai menyantap makanan tersebut.

Di luar permasalahan kualitas makanan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengungkap dugaan pengurangan nilai anggaran dalam program ini. Informasi yang diterima menyebutkan bahwa makanan yang seharusnya bernilai Rp10.000 hanya diberikan dengan nilai Rp8.000.

“Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Setyo mengingatkan agar mekanisme distribusi dana yang terpusat di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak menimbulkan potensi penyimpangan di tingkat daerah.

Ia menjelaskan bahwa hasil temuan terkait distribusi dana ini telah disampaikan kepada Kepala BGN, Dadan Hindayana, untuk segera ditindaklanjuti. Dadan, kata Setyo, memberikan respons positif terhadap laporan tersebut.

Menanggapi hal ini, Dadan menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mendapatkan informasi mengenai perbedaan pagu bahan baku sejak awal program berjalan.

“KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal, Anak PAUD-SD kelas 3 patokannya Rp8.000. Anak lainnya Rp10.000,” ujar Dadan saat dihubungi, Sabtu (8/3/2025).

Sementara itu, pihak Istana juga merespons temuan awal yang disampaikan KPK. Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menegaskan bahwa BGN berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

“Ketua KPK memberikan informasi awal sebagai bentuk upaya pencegahan. Bukan temuan yang sudah diverifikasi atau dicek ke lapangan. Dan BGN berjanji mengecek informasi ini ke lapangan,” kata Kepala PCO Hasan Nasbi kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).

Dominasi Produk Mayora dalam Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyesuaikan menu yang disediakan selama bulan Ramadan dengan makanan yang dapat dibawa pulang oleh siswa. Beberapa di antaranya adalah kurma, telur rebus, dan biskuit. Menariknya, produk Mayora tampak mendominasi dalam kategori makanan instan yang disediakan.

Direktur Eksekutif Global Strategi Riset Indonesia (GSRI) Sebastian Salang menyoroti keterlibatan korporasi besar dalam program MBG. Dikutip dari Liputan7.id, ia menilai jika program ini lebih banyak menggandeng perusahaan besar seperti Mayora, maka perlu dicurigai motif di baliknya.

“Jika konsisten dengan tujuan program ini, maka BGN harus memprioritaskan kerja sama dengan pihak UMKM dan para petani, peternak, serta nelayan. Jika BGN memilih bekerja sama dengan korporasi besar, perlu dipertanyakan dan dicurigai motif BGN,” ujar Sebastian pada Senin (10/3/2025).

Sebastian mengingatkan bahwa selain bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah dan ibu hamil, program MBG juga ditujukan untuk memberdayakan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, serta mendorong pertumbuhan UMKM.

“Sebab, jika BGN memilih bekerja sama dengan korporasi besar, maka UMKM akan mati dan sulit terlibat dalam program ini, karena tak bisa bersaing dengan korporasi yang memiliki segala-galanya,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menilai dominasi korporasi besar bisa jadi merupakan upaya jalan pintas akibat kegagalan BGN dalam membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

“Jangan sampai pelibatan korporasi besar, karena kegagalan BGN mencapai target pembentukan SPPG sehingga memilih jalan pintas dan jalan yang paling mudah,” tambahnya.

Sebastian pun menegaskan bahwa kinerja BGN harus segera dievaluasi agar dana negara tidak diselewengkan. Menurutnya, BGN perlu menjelaskan alasan di balik kerja sama dengan perusahaan besar seperti Mayora.

“BGN harus transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan negara. Mengingat anggaran program MBG sangat besar, maka pengelolaannya harus lebih berhati-hati dan transparan. Selain itu, MBG adalah program prioritas Presiden Prabowo. Jika pengelolaannya amburadul, maka presiden akan dipermalukan bahkan dimintai pertanggungjawabannya,” tegasnya.

Terkait dugaan adanya praktik rente dalam dominasi produk Mayora, Sebastian menilai bahwa setiap pihak yang terlibat dalam program MBG tentu memiliki kepentingan bisnis.

“Jika tidak ada keuntungan pasti, tidak ada yang mau mengerjakannya. Persoalannya jika dikerjakan oleh korporasi besar, maka UMKM tidak akan mendapat bagian, dan keuntungan akan menumpuk di satu korporasi,” pungkasnya.

Desakan Kepala BGN untuk Dicopot

Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Desakan ini muncul setelah KAMAKSI menyoroti dugaan praktik rente dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait dominasi produk Mayora selama Ramadan.

Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menilai bahwa program MBG seharusnya melibatkan produk dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar turut mendorong perekonomian rakyat. Namun, menurutnya, keterlibatan Mayora yang dominan menimbulkan dugaan adanya kepentingan tertentu dalam pengadaan produk MBG.

“Seharusnya produk MBG di Ramadan ini melibatkan produk UMKM, hal tersebut juga bisa menstimulus perekonomian rakyat khususnya para pelaku UMKM. KAMAKSI menduga ada yang janggal atas dominasi produk Mayora di MBG. KPK perlu mendalami dugaan praktik rente atas dominasi Mayora di MBG, jangan sampai menjadi bancakan oknum tertentu,” tegas Joko Priyoski.

Lebih lanjut, KAMAKSI menilai bahwa program MBG yang dikerjakan oleh korporasi besar berisiko mengesampingkan peran UMKM. Jika keuntungan hanya menumpuk di satu perusahaan besar, maka UMKM tidak akan mendapatkan bagian dalam program ini.

Sekretaris Jenderal KAMAKSI, Sutisna, mengingatkan bahwa potensi praktik rente dalam pengadaan barang sering kali berujung pada dugaan suap dan korupsi. Menurutnya, program MBG yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat harus bebas dari kepentingan tertentu.

“Pembentukan Badan Gizi Nasional dan program MBG adalah cita-cita mulia Presiden Prabowo untuk memakmurkan rakyat sesuai amanat Konstitusi. Jangan sampai ada oknum di BGN yang diduga ‘bermain’ dalam program MBG,” ujar Sutisna.

Ia pun mendesak Presiden Prabowo agar segera mengambil langkah tegas terhadap Kepala BGN. “Saatnya Presiden Prabowo mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana karena kinerjanya amburadul dan tidak selaras dengan program Presiden,” imbuhnya.

ICW Desak BGN Evaluasi Program MBG

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). ICW menilai terdapat berbagai permasalahan yang belum terselesaikan dalam program tersebut, sementara akses informasi mengenai pelaksanaannya tertutup bagi publik.

Peneliti ICW Bidang Akademi Antikorupsi, Dewi Anggraeni, menyoroti adanya sejumlah persoalan dalam implementasi MBG yang diduga sengaja tidak diungkap oleh BGN.

“Menilai program MBG cacat dari sektor anggaran, kebijakan teknis, pelaksanaan, hingga pengawasan. Selain itu, segala informasi mengenai program MBG tertutup untuk publik,” kata Dewi dikutip dari Inilah.com, Minggu (9/3/2025).

Menurut ICW, salah satu permasalahan utama dalam program MBG adalah ketiadaan kebijakan yang mengatur tata kelola dan mekanisme pelaksanaannya secara menyeluruh. Produk kebijakan yang ada dinilai hanya mengakomodasi kepentingan politik Presiden Prabowo Subianto.

Sejak terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 yang menetapkan BGN sebagai koordinator pelaksanaan MBG, program ini langsung dijalankan dalam waktu empat bulan di seluruh Indonesia. Namun, ICW menilai pelaksanaannya dilakukan dengan tergesa-gesa, minim transparansi, dan kurang melibatkan pemangku kepentingan serta masyarakat.

Selain itu, ICW juga menyoroti adanya indikasi pemotongan anggaran negara untuk membiayai program MBG serta program lain yang menjadi prioritas pemerintah. Larangan publikasi mengenai program ini semakin memperbesar potensi terjadinya praktik korupsi. (XRQ)

Reporter: Akil

1...504505506...2,416Halaman 505 dari 2,416

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id