Beranda blog Halaman 488

PEMA Serahkan Dividen Rp26,7 Miliar kepada Pemerintah Aceh

0
PEMA Serahkan Dividen Rp26,7 Miliar kepada Pemerintah Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — PT Pembangunan Aceh (PEMA), badan usaha milik Pemerintah Aceh, menyerahkan dividen tahun buku 2024 sebesar Rp26,7 miliar kepada Pemerintah Aceh. Penyerahan ini berlangsung secara simbolis di Kantor Gubernur Aceh, Senin (30/6/2025), oleh Direktur Utama PEMA, Mawardi Nur, kepada Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem).

Dividen sebesar Rp26.706.831.364 itu mencerminkan kontribusi positif PEMA terhadap Pendapatan Asli Aceh (PAA), sekaligus menandai kinerja perusahaan yang solid sepanjang tahun 2024.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyampaikan apresiasinya atas pencapaian tersebut. Ia berharap agar PEMA terus berkembang sebagai perusahaan yang profesional dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

“Kita mengapresiasi dividen yang diberikan oleh PEMA. Kita berharap dibawah Dirut. Mawardi Nur, PEMA dapat terus berkembang, profesional dalam menjalankan bisnis, serta membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Mualem.

Sementara itu, Direktur Utama PEMA, Mawardi Nur, menjelaskan bahwa capaian dividen ini tidak lepas dari efisiensi dalam pengelolaan operasional serta kontribusi yang meningkat dari berbagai unit usaha perusahaan. Ia juga menyoroti pentingnya kemitraan strategis dalam mendorong pertumbuhan.

“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja dan tata kelola perusahaan sesuai GCG, serta menjajaki potensi sektor bisnis yang dapat memberikan kontribusi berkelanjutan bagi daerah. Kami juga optimis PEMA bisa terus berkembang dan maju dengan memberikan dampak yang nyata kedepannya,” kata Mawardi.

Dalam pertemuan itu, juga dibahas sejumlah langkah lanjutan untuk memperkuat arah bisnis PEMA, termasuk strategi pengembangan di sektor energi, agroindustri, kawasan ekonomi, hingga optimalisasi aset milik daerah. PEMA juga terus memperkuat tata kelola internal melalui audit, evaluasi kinerja, dan peningkatan kerja sama investasi jangka panjang.

Langkah-langkah ini diharapkan mampu mendorong PEMA menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi Aceh yang berkelanjutan.

Editor: Akil

Mahasiswa Doktoral USK: Tradisi Bertani Aceh Bisa Jadi Fondasi Inovasi Bioteknologi

0
Ilustrasi Tumpang sari Pada Perkebunan Kelapa Sawit. (Foto: pkt-group.com)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Perdebatan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan tradisi lokal kerap kali menyeruak dalam diskursus pembangunan pertanian di Indonesia. Namun, pandangan berbeda justru datang dari Andriy Anta Kacaribu, S.Si., M.T., mahasiswa program doktoral Bioteknologi Pertanian di Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh.

Dalam wawancara bersama Nukilan.id pada Senin (30/6/2025), Andriy menyampaikan bahwa bioteknologi modern dan kearifan lokal pertanian tradisional Aceh tidaklah harus saling bertolak belakang.

“Keduanya sangat bisa disinergikan karena dirinya melihat bioteknologi modern dan kearifan lokal tidak harus bertentangan, justru dapat saling melengkapi,” katanya.

Menurutnya, Aceh memiliki warisan praktik pertanian tradisional yang kaya akan pengetahuan turun-temurun. Pengetahuan ini, jika dikaji lebih dalam, memiliki potensi ilmiah yang dapat diintegrasikan dengan pendekatan bioteknologi modern.

“Misalnya, dalam tradisi pertanian Aceh, banyak pengetahuan lokal tentang tanaman herbal, pola tanam tumpangsari, dan pemanfaatan bahan alami sebagai pestisida,” ungkapnya sambil mencontohkan bentuk-bentuk konkret dari kearifan lokal yang telah teruji oleh waktu.

Dengan pendekatan ilmiah, lanjut Andriy, elemen-elemen tradisional tersebut dapat dikembangkan menjadi solusi pertanian yang lebih adaptif dan efisien. Hal ini menjadi jembatan antara praktik konvensional dengan teknologi berbasis laboratorium tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya yang ada.

“Bioteknologi modern bisa mengambil inspirasi dari kearifan lokal ini, kemudian mengembangkannya menjadi produk yang lebih terstandar, efektif, dan aman, misalnya melalui ekstraksi senyawa bioaktif atau isolasi mikroba lokal yang bermanfaat,” paparnya lebih lanjut.

Lebih dari sekadar aspek teknis, integrasi ini juga menyentuh sisi sosial budaya masyarakat. Menurut Andriy, adopsi teknologi akan jauh lebih mudah diterima apabila pendekatan yang digunakan tidak bertentangan dengan cara hidup masyarakat petani.

“Selain itu, pendekatan bioteknologi yang mempertimbangkan kearifan lokal juga lebih mudah diterima oleh masyarakat karena selaras dengan kebiasaan mereka,” jelasnya.

Sebagai penutup, ia menekankan bahwa pertanian masa depan tak harus memilih antara modernitas dan tradisi. Keduanya bisa berjalan beriringan, saling menguatkan, dan menciptakan sistem pertanian yang tidak hanya produktif, tetapi juga lestari dan inklusif.

“Jadi, menurut saya, keduanya sangat bisa disinergikan untuk menciptakan pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing,” pungkas Andriy.

Wawasan ini membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang arah kebijakan dan riset pertanian di Aceh, sekaligus menjadi pengingat bahwa inovasi sejati lahir dari kemampuan untuk menyatukan yang lama dan yang baru. (XRQ)

Reporter: Akil

Andriy Anta Kacaribu: Bioteknologi Kunci Pengembangan Komoditas Unggulan Aceh

0
Mahasiswa program doktoral Bioteknologi Pertanian Universitas Syiah Kuala, Andriy Anta Kacaribu, S.Si., M.T. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Aceh dinilai memiliki kekayaan komoditas pertanian yang sangat beragam, baik dalam sektor pangan maupun nonpangan. Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal. Di sinilah peran bioteknologi pertanian dianggap penting untuk mendorong peningkatan produktivitas, kualitas, dan daya saing berbagai komoditas lokal.

Pandangan ini disampaikan oleh Andriy Anta Kacaribu, S.Si., M.T., mahasiswa program doktoral Bioteknologi Pertanian di Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh. Ia menilai bahwa pendekatan bioteknologi dapat menjadi kunci strategis dalam mengembangkan potensi pertanian Aceh ke level yang lebih tinggi.

“Dari sisi komoditas, Aceh memiliki banyak potensi. Nilam dan pala memang menjadi unggulan, terutama untuk sektor perkebunan dan industri minyak atsiri,” kata Andriy saat diwawancarai oleh Nukilan.id pada Senin (30/6/2025).

Menurut Andriy, kedua tanaman tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama karena permintaan pasar terhadap minyak atsiri terus meningkat, baik di pasar domestik maupun internasional. Namun, potensi Aceh tidak berhenti pada sektor nonpangan. Komoditas pangan juga memiliki peluang besar untuk dikembangkan secara lebih modern dan efisien.

“Kalau berbicara pangan, padi Aceh adalah salah satu komoditas yang sangat potensial untuk dikembangkan dengan pendekatan bioteknologi, misalnya varietas yang tahan cekaman kekeringan atau hama tertentu,” tambahnya.

Tak hanya padi, Andriy juga menyebut beberapa tanaman pangan lainnya yang memiliki peluang serupa untuk dikembangkan, terutama karena permintaan pasarnya yang stabil dan cenderung meningkat.

“Selain padi, jagung, kedelai, dan hortikultura seperti cabai juga punya peluang besar karena permintaan lokalnya tinggi,” katanya.

Permintaan yang tinggi terhadap komoditas seperti cabai dan kedelai, menurut Andriy, merupakan celah yang bisa diisi dengan varietas unggul hasil bioteknologi. Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya pengembangan tanaman lokal dan komoditas ekspor khas Aceh yang sudah dikenal luas, terutama yang berasal dari daerah dataran tinggi dan kawasan pesisir.

“Bahkan tanaman lokal seperti kelapa, kopi Gayo, serta tanaman rempah lainnya juga sangat mungkin dikembangkan lebih lanjut melalui bioteknologi untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, atau ketahanan terhadap penyakit,” paparnya.

Andriy menegaskan bahwa diversifikasi dan penguatan komoditas lokal sangat diperlukan agar ketahanan pangan dan ekonomi pertanian Aceh dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

“Jadi, banyak komoditas Aceh yang sangat potensial, baik untuk pangan maupun nonpangan, yang bisa ditingkatkan nilai tambahnya melalui pendekatan bioteknologi,” tutupnya.

Pernyataan Andriy menjadi catatan penting bahwa pembangunan sektor pertanian Aceh tidak cukup hanya mengandalkan cara-cara konvensional. Diperlukan sinergi antara ilmu pengetahuan, kebijakan, dan pelaku usaha tani agar potensi besar yang dimiliki daerah ini benar-benar mampu mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan petani lokal. (XRQ)

Reporter: Akil

Bioteknologi Pertanian Dinilai Berpotensi Tingkatkan Ketahanan Pangan di Aceh

0
Potret Pertanian. (Foto: Getradius.id)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Isu ketahanan pangan tengah menjadi sorotan publik, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat serta stabilitas negara. Dalam konteks ini, bioteknologi pertanian dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas, ketahanan, dan kualitas tanaman. Teknologi ini juga diyakini mampu menjawab berbagai tantangan sektor pertanian, mulai dari lonjakan kebutuhan pangan hingga dampak perubahan iklim.

Untuk menggali lebih dalam mengenai peran dan tantangan bioteknologi pertanian di tingkat lokal, khususnya di Aceh, Nukilan.id pada Senin (30/6/2025) mewawancarai Andriy Anta Kacaribu, S.Si., M.T., mahasiswa program doktoral Bioteknologi Pertanian di Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh.

Ketika ditanya mengenai tantangan terbesar dalam menerapkan bioteknologi di sektor pertanian lokal Aceh serta peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para petani, Andriy menjelaskan bahwa beberapa bentuk bioteknologi sebenarnya sudah mulai diterapkan secara mandiri oleh petani.

“Untuk bioteknologi konvensional, sebenarnya relatif mudah diterapkan di Aceh. Contohnya adalah pembuatan pupuk organik melalui metode fermentasi, yang kini mulai banyak dilakukan oleh petani secara mandiri,” ungkapnya.

Meski demikian, tantangan yang lebih kompleks muncul ketika bicara tentang penerapan bioteknologi modern. Andriy menekankan bahwa permasalahan struktural dan keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan serius bagi pengembangan teknologi tingkat lanjut.

“Namun, kalau berbicara tentang bioteknologi lanjutan atau modern—seperti kultur jaringan, rekayasa genetika, atau pemanfaatan mikroorganisme spesifik—tantangannya memang cukup besar,” lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa tantangan terbesar dalam implementasi bioteknologi modern adalah keterbatasan teknologi, sarana, dan prasarana di lapangan. Hal ini menjadi kendala utama yang menghambat proses transformasi teknologi dari ruang laboratorium menuju lahan pertanian.

“Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan teknologi, sarana, dan prasarana, terutama di tingkat lapangan. Selain itu, meskipun kita memiliki cukup banyak ahli dan peneliti, misalnya di Universitas Syiah Kuala, transfer teknologi dari laboratorium ke petani sering belum berjalan optimal,” paparnya.

Menurutnya, kondisi ini diperparah dengan adanya kesenjangan antara hasil riset dengan penerapan nyata di lapangan. Kesenjangan ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan biaya, tetapi juga minimnya pelatihan serta rendahnya literasi teknologi di kalangan petani.

“Ada jarak antara hasil riset dan implementasi nyata di lahan pertanian, baik karena persoalan biaya, keterbatasan pelatihan, maupun rendahnya literasi teknologi di kalangan petani,” terang Andriy.

Meskipun demikian, ia tetap optimistis terhadap masa depan bioteknologi pertanian di Aceh. Ia melihat adanya peluang besar yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan.

“Meski begitu, peluangnya sangat besar. Selain pembuatan pupuk organik untuk menggantikan pupuk kimia, bioteknologi berpotensi besar dalam menghasilkan benih unggul yang lebih tahan penyakit atau adaptif terhadap perubahan iklim,” katanya.

Salah satu contoh konkret yang menurutnya sangat relevan untuk kondisi geografis Aceh adalah pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap salinitas. Ini sangat penting untuk mengoptimalkan lahan pesisir yang terdampak intrusi air laut.

“Misalnya, pengembangan varietas padi yang tahan salinitas akan sangat relevan untuk lahan pesisir Aceh yang terdampak intrusi air laut,” jelasnya.

Selain itu, pendekatan bioteknologi juga dapat digunakan untuk mengembangkan mikroba lokal sebagai biofertilizer dan biopestisida. Inovasi ini dinilai mampu meningkatkan hasil pertanian tanpa merusak lingkungan.

“Selain itu, pemanfaatan mikroba lokal sebagai biofertilizer atau biopestisida juga sangat potensial untuk meningkatkan hasil pertanian secara berkelanjutan dan ramah lingkungan,” tambahnya.

Di akhir wawancara, Andriy menekankan bahwa dengan strategi yang tepat dan dukungan yang memadai, bioteknologi bisa menjadi kunci penting dalam meningkatkan ketahanan pangan Aceh sekaligus menjaga ekosistem alam yang ada.

“Dengan pendekatan yang tepat, bioteknologi bisa menjadi solusi penting untuk meningkatkan ketahanan pangan di Aceh sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” tutupnya.

Wawancara ini menggambarkan bahwa di tengah berbagai tantangan, masa depan pertanian Aceh masih menyimpan harapan besar jika mampu memanfaatkan kemajuan bioteknologi secara inklusif dan berkelanjutan. (XRQ)

Reporter: AKil

Pemerintah Aceh Terapkan SPMB Digital Tanpa Pungutan Biaya

0
Ilustrasi stop pungli. (Foto: Freepik)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Komitmen Pemerintah Aceh untuk menjamin akses pendidikan gratis di sekolah negeri kembali ditegaskan melalui penerapan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tanpa pungutan biaya.

Dalam Dialog Publik RRI Banda Aceh bertajuk “SPMB Tanpa Pungutan: Aceh Tegaskan Sekolah Negeri Gratis untuk Semua”, Selasa (24/6/2025), Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, S.T., D.E.A., menekankan pentingnya pelaksanaan SPMB yang bersih dari praktik pungutan liar, gratifikasi, maupun penyuapan.

“Gubernur Aceh sudah mengeluarkan surat edaran. Kami juga telah menandatangani komitmen bersama agar pelaksanaan SPMB tahun ini berlangsung dengan integritas, transparansi, dan keadilan,” kata Marthunis.

Ia menjelaskan, tahun ini proses seleksi telah berbasis digital melalui situs resmi spmbdistrik.prov.go.id. Sistem ini dirancang agar proses pendaftaran lebih terstruktur dan pengawasan lebih efektif.

“Kami sudah menyiapkan hotline dan kanal pengaduan aktif, termasuk via WhatsApp, untuk memastikan pelaksanaan SPMB bebas dari praktik pungli,” lanjutnya.

Langkah digitalisasi ini turut mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Prof. Dr. Sofyan A. Gani, M.A., dari FKIP Universitas Syiah Kuala sekaligus Anggota Majelis Pendidikan Aceh, menyambut baik sistem yang diterapkan. Meski demikian, ia menyoroti praktik pungutan terselubung yang kerap terjadi melalui komite sekolah.

“Saya sudah 12 tahun menjadi bagian dari komite sekolah, dan saya melihat langsung betapa orang tua sering dibebani biaya yang tidak seharusnya ada. Praktik ini harus dihentikan,” ujarnya.

Lebih jauh, Prof. Sofyan juga mendorong evaluasi terhadap alokasi anggaran pendidikan. Menurutnya, jika negara memang belum mampu menanggung seluruh biaya operasional sekolah, maka perlu ada kesepahaman yang jujur dan terbuka.

“Kalau memang negara belum sanggup menanggung seluruh biaya operasional sekolah, maka harus ada kesepakatan yang jelas. Tapi jangan sampai ada anak yang tidak bisa sekolah karena tidak sanggup membayar pungutan yang semestinya tidak wajib,” katanya.

Di sisi lain, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, S.E.Ak., M.P.A., mengungkapkan bahwa laporan dari masyarakat mengenai pungutan dalam proses penerimaan murid baru masih terus bermunculan. Ia menyoroti peran uang komite yang kerap dijadikan dalih untuk pungutan yang sebenarnya tidak sah.

“Sumbangan pendidikan hanya boleh diminta secara sukarela, tanpa nominal, waktu, dan sanksi yang ditentukan. Faktanya, banyak orang tua tidak berani menolak karena tekanan sosial,” jelas Dian.

Ombudsman, menurutnya, akan terus memperkuat pengawasan dan mendorong penerapan aturan secara adil.

“Kita tidak boleh lagi mendengar pernyataan bahwa kalau tidak sanggup bayar, jangan sekolah. Itu bertentangan dengan hak atas pendidikan,” tegasnya.

Editor: Akil

Petugas PPIH Aceh H Juhaimi Bakri Meninggal Dunia Saat Bertugas di Asrama Haji

0
Ilustrasi Meninggal. (Foto: Getty Images/iStockphoto/Artem_Furman)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kabar duka menyelimuti jajaran Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Aceh 2025 M/1446-1447 H. Salah seorang petugas haji dari Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Aceh, H Juhaimi Bakri SAg MAg, meninggal dunia saat bertugas di Asrama Haji Banda Aceh, Senin pagi, 30 Juni 2025.

Almarhum diketahui menjabat sebagai Ketua Tim Bina Haji Reguler dan Advokasi pada Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Aceh, sekaligus menjabat sebagai Kasubbag Sekretariat PPIH Embarkasi/Debarkasi.

“Atas nama petugas dan keluarga besar Kemenag Aceh, kami sangat berduka,” ujar Ketua PPIH Embarkasi/Debarkasi Aceh, Azhari.

Kepala Kanwil Kemenag Aceh juga mengenang almarhum sebagai pribadi yang berdedikasi dan selalu memberi kontribusi positif dalam penyelenggaraan ibadah haji.

“Almarhum dikenal sebagai petugas yang berdedikasi tinggi baik semasa Embarkasi (keberangkatan-red) maupun Debarkasi Aceh,” ungkapnya.

“Semoga almarhum husnul khatimah, diampuni kekeliruan-kekeliruan dan diterima amal-amal kebajikan, serta dimasukkan ke jannah Allah Taala. Kepada keluarga dan jajaran Kemenag mudah-mudahan diberi ketabahan atas musibah ini,” lanjutnya.

Sosok H Juhaimi bukan orang baru dalam dunia penyelenggaraan haji. Ia telah lama mengabdi di bidang PHU Kanwil Kemenag Aceh dan pernah ditugaskan hingga ke Tanah Suci Arab Saudi sebagai petugas haji. Pada musim haji tahun 2019, ia juga dipercaya menjadi ketua kloter untuk jemaah asal Aceh.

Sebelum wafat, almarhum sempat hadir dalam kondisi sehat di Asrama Haji Banda Aceh pada pagi hari. Ia bahkan masih sempat menikmati semangkuk bubur bersama rekan-rekan petugas lainnya.

Almarhum berdomisili di Kemukiman Lamlhom, Lhoknga, Aceh Besar. Sepanjang kariernya, ia pernah menduduki berbagai posisi strategis, seperti di Kandepag Kota Sabang, Kasubbag Umum Kanwil Depag, Kasi di Bidang PAI Kanwil, serta sempat bertugas di Bidang PD Pontren sebelum kembali mengabdi di Bidang PHU.

Dikenal sebagai aktivis masjid yang giat, almarhum juga aktif menulis, termasuk dalam bentuk berita, serta sering berbagi ilmu melalui khutbah-khutbah yang ia sampaikan.

Kepergian H Juhaimi meninggalkan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga besar Kemenag Aceh, tetapi juga bagi banyak pihak yang pernah bekerja bersama dan mengenalnya sebagai sosok yang hangat dan penuh dedikasi.

Editor: Akil

Remaja di Meulaboh Diserang Buaya saat Berenang di Sungai Krueng Meureubo

0
Ilustrasi Buaya. (Foto: Republika)

NUKILAN.ID | MEULABOH – Seorang remaja berusia 15 tahun bernama Rafa mengalami luka serius setelah diserang seekor buaya saat sedang berenang bersama teman-temannya di Sungai Krueng Meureubo, Desa Pasi Teungoh, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Rabu, 25 Juni 2025.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 17.40 WIB. Tanpa diduga, seekor buaya muncul dari sungai dan langsung menerkam Rafa. Teman-temannya yang panik segera menyelamatkan diri ke daratan, sementara Rafa harus berjuang keras melepaskan diri dari cengkeraman buaya tersebut.

Beruntung, Rafa berhasil lolos meski mengalami luka cukup parah. Ia segera dievakuasi dan mendapatkan perawatan intensif di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh. Luka-luka terlihat jelas pada betis kanan dan bagian pinggang akibat gigitan buaya.

“Luka-luka pada betis kanan dan di bagian pinggang. Insyaallah kini mulai membaik. Semoga cepat sembuh,” ujar Kepala Desa Pasi Teungoh, Irwandi, pada Minggu, 29 Juni 2025.

Warga setempat mengungkapkan bahwa buaya memang kerap terlihat di aliran Sungai Krueng Meureubo. Setidaknya terdapat empat ekor buaya yang sering muncul dan menimbulkan kekhawatiran warga.

Saat ini, warga menjadi takut untuk mendekati sungai, meski sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut menggantungkan hidupnya dari aktivitas di sekitar sungai, seperti mencari ikan atau mandi.

Masyarakat berharap agar pemerintah dan pihak berwenang dapat segera mengambil langkah untuk menangani keberadaan buaya liar tersebut, guna mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

Editor: AKil

Menteri Abdul Mu’ti Soroti Kesenjangan dan Ajak Aceh Jadi Pelopor Pendidikan Berbasis Karakter

0
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof Dr Abdul Mu’ti MEd, didampingi Kadisdik Aceh, Marthunis ST DEA dan Plt Sekda Aceh, M Nasir SIP MPA saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. (Foto: Disdik)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed, menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan dan penguatan karakter dalam sistem pendidikan, khususnya di Aceh. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Peningkatan Kualitas Pendidikan Aceh yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Aceh, Sabtu malam, 28 Juni 2025.

Dalam paparannya, Mu’ti menyebut bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Karena itu, ia menegaskan bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan bermutu, tanpa terkecuali.

“Tidak boleh ada satu pun anak Indonesia yang tidak mendapat pendidikan hanya karena miskin atau tinggal di pelosok. Keadilan akses dan kualitas adalah dua fondasi utama yang harus diwujudkan,” tegas Mu’ti di hadapan para kepala dinas, pimpinan lembaga pendidikan, hingga perwakilan organisasi profesi.

Mu’ti turut menyoroti kesenjangan mutu pendidikan antara Jawa dan luar Jawa, termasuk Aceh. Menurutnya, transformasi pembelajaran harus dilakukan, bukan hanya untuk mengejar nilai semata, tetapi juga demi membentuk pemahaman yang mendalam.

“Anak-anak kita hari ini menghadapi distraksi tinggi. Mereka butuh metode belajar yang melibatkan emosi, kebiasaan, dan kedekatan sosial,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Mu’ti juga memperkenalkan konsep tujuh kebiasaan baik yang dapat diterapkan oleh para pelajar untuk membangun karakter dan kesehatan mental. Ketujuh kebiasaan tersebut adalah: tidur tepat waktu, bangun pagi, ibadah rutin, olahraga, makan sehat, rajin belajar, dan aktif bersosialisasi.

“Budaya malas gerak dan kecanduan gawai harus dilawan dengan pembiasaan hidup sehat dan aktif,” tambahnya.

Ia juga menekankan peran strategis guru dalam membangun karakter siswa, termasuk guru bimbingan konseling (BK) yang selama ini kerap disalahartikan.

“Selama ini guru BK sering dimaknai sebagai ‘guru hukuman’. Padahal mereka harus menjadi pembimbing yang dekat dan menginspirasi siswa,” jelasnya.

Selain itu, Mu’ti juga menyampaikan sejumlah agenda nasional yang tengah disiapkan Kementerian, seperti penguatan kurikulum, pelatihan guru, pengembangan teknologi pembelajaran interaktif, hingga program revitalisasi sekolah.

Ia optimistis Aceh memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor pendidikan berbasis karakter, mengingat kekayaan budaya dan nilai-nilai religius yang kuat.

“Saya yakin Aceh mampu menjadi pelopor pendidikan berbasis karakter, karena daerah ini punya akar budaya dan nilai religius yang kuat. Tinggal bagaimana kita bersama-sama menyusun langkah dan komitmen nyata,” pungkasnya.

Seminar berlangsung dalam suasana interaktif, dengan sesi tanya jawab yang membuka ruang diskusi antara peserta dan Menteri Mu’ti. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, S.T., D.E.A., turut memfasilitasi jalannya dialog tersebut.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Plt. Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP, para pejabat Eselon III dan IV, serta kepala lembaga pendidikan seperti BPMP, BGTK, dan Balai Bahasa. Turut hadir pula kepala dinas pendidikan kabupaten/kota se-Aceh, anggota legislatif, dan perwakilan organisasi profesi seperti PGRI, IGI, KOBAR-GB, MKKS, dan MKPS dari seluruh Aceh.

Editor: AKil

Pemerintah Aceh Dorong Transformasi Pendidikan Lewat Sekolah Unggulan dan Regulasi Sosial

0
Plt. Sekda Aceh, M. Nasir, S.IP. MPA, menyampaikan sambutan pada Seminar Peningkatan Kualitas Pendidikan Aceh di Aula Dinas Pendidikan Aceh. (Foto: Disdik).

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Komitmen Pemerintah Aceh dalam meningkatkan mutu pendidikan kembali ditegaskan melalui penyelenggaraan Seminar Peningkatan Kualitas Pendidikan Aceh yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Aceh, Sabtu (28/6/2025).

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP., MPA., dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah daerah tengah menggagas pembangunan Sekolah Keunggulan Garuda di Kecamatan Kota Malaka, Aceh Besar. Lahan seluas 25 hektar telah disiapkan untuk mewujudkan sekolah berbasis kecerdasan intelektual, karakter, serta nilai-nilai kebangsaan dan keislaman.

“Saya sudah melihat konsep Sekolah Garuda, sangat luar biasa. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi soal integritas pendidik dan ekosistem pendidikan yang sehat,” ujar M. Nasir di hadapan peserta seminar.

Selain membahas pengembangan infrastruktur pendidikan, M. Nasir juga menyinggung persoalan sosial yang dinilai memengaruhi kualitas pendidikan, salah satunya kebiasaan pelajar nongkrong di warung kopi hingga larut malam. Ia menyebut perlunya regulasi yang lebih tegas guna menjaga pelajar dari lingkungan yang tidak kondusif.

“Pelajar di bawah umur yang ngopi di kedai pukul 2 pagi itu sangat meresahkan. Kami sedang menjajaki penguatan regulasi, mungkin dalam bentuk ingub (intruksi gubernur),” tegasnya.

Seminar ini turut menghadirkan narasumber utama, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. M. Nasir berharap kegiatan ini menjadi momentum mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya memperbaiki sistem pendidikan di Aceh.

“Kami terbuka terhadap arahan dan dukungan kementerian agar transformasi pendidikan benar-benar menyentuh hingga ke pelosok-pelosok Aceh,” pungkasnya.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, S.T., D.E.A., bersama jajaran pejabat eselon III dan IV. Hadir pula sejumlah kepala lembaga seperti BPMP, BGTK, dan Balai Bahasa, serta para Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota se-Aceh. Tak ketinggalan perwakilan legislatif dan organisasi profesi seperti Ketua Komisi VI DPRA, Ketua PGRI, IGI, KOBAR-GB, MKKS, dan MKPS dari seluruh wilayah Aceh.

EDITOR: AKIL

Ketum Asprindo Ingatkan: Pengusaha Bumiputera Jangan Ditinggalkan!

0
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Jose Rizal. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | PALU – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Jose Rizal, menegaskan pentingnya peran serta pengusaha lokal dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah. Menurutnya, lima tahun ke depan merupakan periode krusial bagi kiprah pengusaha Bumiputera dalam menghadapi dinamika ekonomi dan politik nasional.

Hal itu disampaikan Jose seusai melantik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asprindo Provinsi Sulawesi Tengah periode 2025–2030, di Swiss-Belhotel Palu, Kamis (27/6/2025).

Jose menyoroti maraknya dominasi pengusaha besar dan asing dalam penguasaan sumber daya alam di daerah, yang menurutnya menyingkirkan peran pengusaha lokal.

“Soal isu sumber daya alam yang dikeruk oleh pengusaha pendatang, soal ketenagakerjaan, dan hal-hal lainnya yang seluruhnya menempatkan masyarakat setempat sekadar sebagai penonton,” ujarnya.

Menurut Jose, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi besar, khususnya di sektor pertambangan seperti nikel, emas, tembaga, dan bauksit. Karena itu, ia mendorong agar anggota Asprindo tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga mampu mengambil peran aktif dalam industri yang berkembang di wilayahnya.

“Jika hingga lima tahun ke depan, pengusaha lokal tidak bisa menjadi bagian dari industri di wilayahnya, maka mungkin selamanya tidak akan pernah bisa,” tegasnya.

Namun demikian, Jose menilai pengusaha lokal membutuhkan dukungan konkret dari pemerintah, terutama dari sisi kebijakan dan keberpihakan politik. Ia menekankan perlunya antitesis terhadap kebijakan ekonomi yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu.

“Pemerintah juga mestinya memanfaatkan momentum ini untuk menciptakan antitesis dari kebijakan ekonomi sebelumnya. Saatnya pemerintah menunjukkan kesungguhan dan keberpihakan pada pengusaha Bumiputera, dan membuktikan bahwa mereka tidak sedang bekerja untuk oligarki,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Asprindo tidak memusuhi kehadiran pengusaha besar maupun asing. Namun, menurutnya, kolaborasi dan keterlibatan pengusaha lokal harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah.

“Tapi saya ingin mereka tidak meninggalkan pengusaha lokal. Saya memimpikan pemilik tambang di sini bukan hanya perusahaan asing atau pengusaha-pengusaha kakap dari Jakarta. Pengusaha lokal juga harus menjadi pemilik tambang. Atau minimal anggota Asprindo diajak bekerjasama dengan perusahaan pendatang,” imbuhnya.

Dalam pelantikan yang turut dihadiri Ketua Dewan Pembina Asprindo, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jose Rizal secara resmi melantik Shisy Usharnaningsih sebagai Ketua DPW Asprindo Sulawesi Tengah untuk masa bakti 2025–2030.

Editor: Akil