Larangan Merokok di Kalangan ASN Aceh Barat, Sosiolog Soroti Pentingnya Sosialisasi

-

14/04/2025

c3mav86q28pk5gy (1) — Mahfudz Y Loethan, Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) Aceh. (Foto: RRI)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) Aceh, Mahfudz Y Loethan, menyambut antusias rencana produksi film kolaborasi antara Indonesia dan Turki yang akan mengangkat kisah sejarah hubungan Kesultanan Aceh dengan Kekaisaran Ottoman. Baginya, film tersebut tak sekadar proyek hiburan, melainkan langkah strategis untuk mengangkat kembali peran Aceh dalam sejarah dunia.

“Kita tidak bicara tentang sejarah biasa. Kita bicara tentang peradaban besar yang pernah berdiri sejajar dengan kekuatan dunia. Film ini bukan sekadar film. Ini adalah upaya untuk memperkenalkan kembali Aceh sebagai bagian penting dari sejarah Indonesia yang lebih besar,” tegas Mahfudz saat diwawancarai, Senin (14/4/2025).

Menurut Mahfudz, film menjadi medium paling efektif untuk menyampaikan warisan sejarah kepada generasi masa depan. Karena itu, ia mendorong agar proyek film sejarah ini digarap dengan standar tertinggi.

“Film ini harus diproduksi dengan standar tertinggi, setara film-film internasional. Jika ingin dunia tahu siapa kita, maka karyanya juga harus berkelas dunia. Aceh adalah bagian dari Indonesia, dan kisah besar Aceh adalah kisah besar bangsa ini,” ujarnya.

Rencana produksi film ini menjadi titik awal untuk menghidupkan kembali semangat sejarah lewat karya sinema. Bagi Mahfudz, sejarah besar tak hanya milik masa lalu, tetapi juga masa depan—dan film menjadi jembatan untuk menghadirkannya di tengah masyarakat global.

Selain kisah hubungan Aceh dan Ottoman, Mahfudz juga menilai banyak potensi cerita sejarah dari bumi Serambi Mekkah yang layak diangkat ke layar lebar. Salah satunya adalah sosok Laksamana Keumalahayati, panglima perempuan pertama di dunia yang berasal dari Aceh.

“Keumalahayati adalah simbol ketangguhan Aceh dan Indonesia. Kisahnya layak diangkat ke layar lebar dan dikenalkan ke seluruh dunia. Kita punya banyak cerita luar biasa yang harus hidup dalam bentuk karya sinema,” katanya.

Ia menegaskan, keberhasilan produksi film sejarah semacam ini harus diawali dengan persiapan yang matang, mulai dari riset, penulisan naskah, visualisasi, hingga strategi distribusi internasional.

“Aceh adalah bagian dari Indonesia yang harus dibanggakan dunia. Film ini adalah kesempatan untuk memperkenalkan sejarah Indonesia yang besar ke panggung dunia. Dan itu tidak boleh setengah-setengah,” tutup Mahfudz.

Koalisi Keberagaman Serahkan Rekomendasi Pembangunan Inklusif 2025–2030 kepada Wali Kota Banda Aceh

Penulis

-

14/04/2025

1382e3d4-e20e-4224-bc2f-8789f6e195bf — Koalisi Keberagaman Serahkan Rekomendasi Pembangunan Inklusif 2025–2030 kepada Wali Kota Banda Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Koalisi Keberagaman yang terdiri dari lebih dari 25 organisasi masyarakat sipil di Banda Aceh menyerahkan dokumen kertas kebijakan Rekomendasi Pembangunan Kota Banda Aceh Periode 2025–2030 kepada Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal dan Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah, Senin (14/4/2025), di Balai Kota Banda Aceh.

Koalisi yang terdiri dari beragam unsur—mulai dari LSM lingkungan, akademisi, aktivis, seniman, komunitas minoritas, media, hingga kelompok perempuan dan disabilitas—menggelar audiensi sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan kota yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

Dalam pembukaan, perwakilan Koalisi Keberagaman, Destika Gilang Lestari dari GeRAK Aceh, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara masyarakat sipil dan pemerintah.

“Dokumen ini merupakan masukan strategis bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan yang lebih berpihak kepada semua kalangan, tanpa terkecuali,” ujar Destika.

Sorotan Isu Perempuan, Pemuda, dan Disabilitas

Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu krusial disuarakan oleh perwakilan koalisi. Dari sektor perlindungan perempuan, Wanti Maulidar dari PKBI menekankan pentingnya layanan gratis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual. Ia juga mengusulkan pembentukan reusam gampong untuk perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan ekonomi perempuan pesisir melalui pengelolaan hasil laut seperti tiram, kerang, ikan asin, dan keumamah.

Tak hanya itu, Wanti juga menekankan perlunya penguatan forum Musrenbang Perempuan sebagai kanal partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Sementara itu, dari kelompok pemuda, Dwy Alfina dari KAMu DemRes mendorong lahirnya kebijakan mitigasi terhadap judi online dan rokok di kalangan remaja. Ia juga mengusulkan penyelenggaraan lomba game edukatif dan olahraga tradisional di tingkat gampong serta pengembangan ruang ekspresi untuk konten kreator muda, penyandang disabilitas, dan komunitas minoritas.

“Kami juga mendorong pelatihan konten kreator pemula, integrasi pendidikan seksualitas di sekolah diniyah, dan penguatan forum Musrenbang Pemuda,” jelas Dwy.

Dari perspektif penyandang disabilitas, Erlina Marlinda dari CYDC Aceh mengajukan usulan beasiswa afirmatif dan penerapan prinsip aksesibilitas di semua sektor layanan publik.

“Mulai dari trotoar, toilet wisata, rumah ibadah, hingga taman kota—semua harus inklusif bagi disabilitas,” ungkapnya. Ia juga mendorong pembentukan forum Disabilitas dan peningkatan kapasitas aparatur gampong dalam penanganan bencana yang inklusif.

Perwakilan orang muda dari kelompok minoritas, Kevin Leonardy, turut menyuarakan pentingnya pelatihan inklusif bagi aparatur gampong serta keterbukaan data penerima bantuan sosial seperti DTKS untuk kelompok minoritas, lansia, dan disabilitas.

“Forum Minoritas juga perlu dibentuk sebagai ruang kolaborasi yang adil dan setara,” ujarnya.

Wali Kota: Peran CSO Sangat Penting

Menanggapi masukan-masukan tersebut, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyampaikan apresiasinya terhadap keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam proses pembangunan kota.

“Kertas kebijakan yang diberikan sangatlah penting bagi pemerintahan kota. Dokumen ini langsung saya kirimkan ke perumus yang lagi berdiskusi tentang rencana pembangunan daerah Kota Banda Aceh, dan kita akan berupaya mengakomodir masukan-masukan yang tertera di dalam kertas kebijakan yang telah diberikan,” kata Illiza.

Ia juga menekankan bahwa peran organisasi masyarakat sipil sangat strategis untuk menyatukan ide, membangun kepercayaan, dan mempercepat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, turut menyambut baik audiensi tersebut. Keduanya menyatakan komitmen untuk membuka ruang-ruang dialog serupa secara berkelanjutan sebagai bentuk sinergi dan keterbukaan pemerintah.

Hasil dari audiensi ini akan dirangkum dalam dokumen tindak lanjut yang akan didistribusikan ke dinas-dinas teknis terkait. Menariknya, Pemerintah Kota Banda Aceh juga meminta GeRAK Aceh untuk menjadi leading sector dalam membentuk Forum Suara Warga Kota Banda Aceh—sebuah inisiatif baru untuk menampung aspirasi masyarakat dari berbagai latar belakang secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Editor: Akil

Mahasiswa Unaya Unjuk Rasa, Rektor Nurlis: Mereka Harus Berani Bersuara

Penulis

-

14/04/2025

3a927f20-da9c-4f47-a383-029db732535f — Mahasiswa Unaya Unjuk Rasa. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Puluhan mahasiswa Universitas Abulyatama (Unaya) menggelar aksi unjuk rasa di pintu gerbang kampus di kawasan Lampoh Keudee, Aceh Besar, Senin (14/4/2025). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan tuntutan atas hak mereka dalam menempuh pendidikan, sembari membakar ban di depan gerbang sebagai bentuk protes.

Menanggapi aksi tersebut, Rektor Universitas Abulyatama, Dr Nurlis Effendi, menilai unjuk rasa adalah bagian dari dinamika demokrasi di lingkungan kampus.

“Mereka bisa menyuarakan apa saja sepanjang itu sesuai dengan fakta dan data yang mereka terima,” ujar Nurlis saat dikonfirmasi.

Namun demikian, ia mempertanyakan dasar tuntutan yang disampaikan para mahasiswa. Menurutnya, penting untuk mengetahui secara jelas siapa yang sebenarnya menghambat hak mereka sebagai mahasiswa.

“Data itulah yang perlu mereka berikan kepada saya,” lanjutnya.

Nurlis menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika terbukti ada pihak yang menghalangi mahasiswa untuk mengakses pendidikan di Unaya.

“Siapapun pasti saya ambil tindakan tegas, tidak pandang bulu,” tegasnya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menata kembali proses akademik, Nurlis telah mengeluarkan pengumuman resmi bernomor 024.01.03 tertanggal 14 April 2025. Pengumuman tersebut menginstruksikan seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk kembali menjalankan kegiatan akademik dan administrasi seperti biasa.

Dalam surat edaran itu, Rektor juga meminta seluruh civitas akademika untuk melanjutkan proses belajar mengajar demi memberikan layanan pendidikan yang maksimal. Para dosen juga diminta untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Dekan dan Ketua Program Studi diminta segera melakukan distribusi mata kuliah kepada dosen, serta memperbarui roster perkuliahan, terutama bagi dosen yang belum mendapatkan beban mengajar.

Nurlis mengungkapkan, langkah-langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap berbagai bentuk intimidasi yang sebelumnya dialami dosen dan mahasiswa di lingkungan kampus.

“Bahkan puluhan dosen diintimidasi agar tidak masuk kampus. Dihadang di pintu gerbang. Bahkan gajinya pun tidak dibayar. Inilah yang perlu diubah,” ungkapnya.

Menurut Nurlis, pihak yang melakukan intimidasi tersebut sudah diketahui identitasnya dan telah dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Yayasan Abulyatama Aceh, selaku penyelenggara Universitas Abulyatama.

Ia pun mengajak mahasiswa untuk bersikap terbuka dan berani dalam menyampaikan persoalan yang sebenarnya terjadi.

“Sebagai calon intelektual mereka harus memperjuangkan kebenaran, juga bertindak jujur, serta punya keberanian untuk mengatakan yang jujur,” tutup Nurlis.

Repnas dan Forbina Desak Pemerintah Bangkitkan Potensi Kawasan Sabang

Penulis

-

14/04/2025

WhatsApp Image 2023-12-18 at 15.55.31 — Ilustrasi impor dan ekspor. (Foto: Antara)

NUKILAN.id | BANDA ACEH – Sabang, kota paling barat Indonesia yang menyimpan segudang potensi, kembali menjadi sorotan. Dua organisasi penggerak ekonomi, Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Aceh dan Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), kompak mendesak pemerintah pusat untuk tidak lagi memandang sebelah mata kawasan strategis ini.

Ketua Repnas Aceh, Mahfudz Y Loethan, menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mempermudah sistem ekspor-impor. Namun, ia mengingatkan bahwa upaya tersebut perlu diimbangi dengan pemerataan pembangunan, terutama ke wilayah-wilayah yang memiliki nilai strategis tinggi seperti Sabang.

“Sabang adalah titik strategis di ujung barat Indonesia. Jika digarap serius, ini bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi kawasan barat Indonesia. Kami mendorong Sabang menjadi bagian dari prioritas nasional,” ujar Mahfudz, Kamis (10/4/2025).

Sebagai Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Perencanaan Wilayah, Mahfudz juga menyoroti kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) yang dinilai belum optimal menjalankan mandat sebagai pengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Menurutnya, selain regulasi yang mendukung, Sabang juga membutuhkan tambahan anggaran yang signifikan.

“Sabang butuh dukungan nyata, tidak hanya kemudahan perizinan, tetapi juga kucuran anggaran yang cukup agar BPKS bisa berfungsi optimal sebagai simpul logistik dan gerbang perdagangan internasional dari barat Indonesia,” tegasnya.

Desakan serupa juga datang dari Direktur Forbina, Muhammad Nur SH. Ia menyoroti posisi geografis Sabang yang berada di jalur pelayaran tersibuk dunia, yakni Selat Malaka. Sayangnya, posisi strategis ini belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sabang bisa menjadi pusat ekonomi yang menguntungkan bagi Aceh dan Indonesia, jika dikelola dengan serius. Padahal kapal-kapal barang masih melewati Selat Malaka menuju pelabuhan internasional di Sabang sampai detik ini, tapi dampak ekonominya sangat minim,” kata M. Nur, Sabtu (12/4/2025).

Menurutnya, Aceh memiliki komoditas unggulan seperti kopi Gayo, kelapa sawit, kakao, cengkeh, hingga hasil perikanan yang diminati pasar global. Dengan infrastruktur yang memadai dan akses perdagangan yang terbuka, Sabang diyakini mampu menjadi pusat distribusi penting di barat Indonesia.

“Potensi besar ini harus diolah secara serius oleh pemerintah. Aceh punya semua syarat: lokasi strategis, komoditas unggulan, dan akses pelayaran internasional. Tinggal butuh keseriusan dalam pengelolaan,” ujar M. Nur.

Repnas dan Forbina menilai, era kepemimpinan Presiden Prabowo merupakan momentum emas untuk mengangkat kembali Sabang dari tidurnya. Keduanya mendesak agar kawasan ini dimasukkan dalam skema pembangunan strategis nasional demi pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga ke wilayah terluar Indonesia.

Polri Gagalkan Penyelundupan 192 Kg Sabu Jaringan Internasional

Penulis

-

14/04/2025

gos1lbjvoele58zjz9so — Ilustrasi Sabu. (Foto: Polda Aceh)

NUKILAN.id | Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan kilogram narkotika jenis sabu dari jaringan internasional Malaysia-Indonesia. Pengungkapan ini terjadi di wilayah Bireuen, Aceh, dan satu orang tersangka yang berperan sebagai kurir berhasil diamankan.

“Benar, telah diamankan barang bukti narkoba berupa sabu seberat 192 kilogram,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (14/4/2025).

Brigjen Eko menjelaskan, satu orang kurir diamankan dalam operasi ini. Namun, pihaknya belum berhenti sampai di situ. Penelusuran terhadap jaringan narkotika lintas negara ini masih terus dilakukan.

Berawal dari Informasi Intelijen

Kasus ini diungkap oleh Tim Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai RI. Operasi bermula dari informasi intelijen yang diterima pada awal April 2025, terkait rencana pengiriman sabu ke Aceh melalui jalur laut perairan Selat Malaka.

Pada Minggu (6/4), tim mendapat kabar bahwa sindikat narkoba telah bergerak menggunakan sebuah boat untuk menjemput sabu dari wilayah perairan. Merespons hal tersebut, Satgas kemudian membagi personel menjadi dua tim: tim laut dan tim darat.

Tim laut yang melibatkan kapal patroli Bea Cukai bertugas melakukan pengawasan di perairan, sementara tim darat dikerahkan untuk melakukan profiling terhadap jaringan dan memantau jalur darat di sekitar pesisir pantai Aceh.

Penyergapan Dini Hari

Selang dua hari kemudian, pada Selasa (8/4) sekitar pukul 02.20 WIB, tim mendapatkan informasi bahwa boat yang membawa paket sabu telah mendarat dan barang haram tersebut sudah diserahkan kepada pihak penerima di darat.

Tim darat segera melakukan penyisiran di sekitar wilayah pesisir Pandrah, Bireuen. Dari hasil pantauan, polisi mencurigai satu unit mobil yang diduga membawa paket sabu. Pengejaran pun dilakukan hingga ke Jalan Raya Banda Aceh-Medan, tepatnya di kawasan Pandrah Kandeh, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen.

Mobil Honda City berpelat nomor BL 1339 VZ berhasil dihentikan. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 10 karung berisi narkotika jenis sabu yang dibawa oleh tersangka berinisial M.

“Kami mengamankan satu orang kurir dan kami masih melakukan pengembangan,” imbuh Brigjen Eko.

Pengembangan Jaringan

Penangkapan ini menjadi pintu masuk bagi Bareskrim Polri untuk menguak lebih jauh struktur jaringan narkoba lintas negara tersebut. Dugaan kuat menyebutkan sabu tersebut berasal dari Malaysia dan dikirim melalui jalur laut menuju pesisir Aceh, untuk kemudian didistribusikan ke wilayah lain di Indonesia.

Hingga kini, penyidik masih mendalami jaringan yang terkait dengan tersangka dan menelusuri pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengiriman serta distribusi sabu dalam jumlah besar ini.

Editor: Akil

Larangan Merokok bagi ASN di Aceh Barat Dinilai Positif dari Perspektif Sosiologis

Penulis

Akil

-

14/04/2025

larangan-merokok_20180316_211618 — Ilustrasi Larangan Merokok. (Foto: TribunLampung)

NUKILAN.id | Meulaboh – Kebijakan Bupati Aceh Barat yang melarang aparatur sipil negara (ASN) merokok di lingkungan kantor pemerintahan menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Dari sudut pandang sosiologis, larangan tersebut dinilai sebagai langkah strategis yang patut diapresiasi, meski implementasinya tetap memerlukan dukungan dari seluruh elemen birokrasi.

Sosiolog Aceh, Dr. Masrizal, menilai bahwa larangan merokok di ruang lingkup perkantoran pemerintah memiliki dimensi sosial yang penting, terutama dalam menciptakan perubahan perilaku di lingkungan birokrasi.

“Secara sosiologis kebijakan larangan merokok bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok, menciptakan lingkungan sehat, dan mengubah perilaku masyarakat,” ungkap Masrizal kepada Nukilan.id, Senin (14/4/2025).

Akademisi FISIP Universitas Syiah Kuala tersebut menambahkan bahwa kantor pemerintahan sebagai ruang publik idealnya menjadi contoh dalam mendorong budaya hidup sehat, termasuk dalam upaya pengendalian konsumsi rokok di ruang kerja.

“Tentu ini suatu hal yang baik yang harus didukung, karena pada ruang publik seperti dikantor-kantor pemerintahan,” lanjut Masrizal.

Namun demikian, menurutnya efektivitas regulasi ini tidak semata-mata bergantung pada larangan tertulis, tetapi sangat ditentukan oleh sikap dan komitmen dari para pemangku kebijakan serta lingkungan kerja itu sendiri.

“Namun apakah larangan tersebut akan efektif atau tidak, tentu ini perlu dicontohkan terlebih dahulu oleh pimpinan di masing-masing OPD atau SKPD, serta ada kemauan dari semua untuk saling mengingatkan,” tegasnya.

Masrizal menekankan pentingnya keteladanan dari para pejabat struktural, agar aturan ini tidak hanya menjadi formalitas, melainkan mampu membentuk budaya kerja yang lebih sehat dan produktif.

Meski tidak mudah, perubahan budaya merokok di kalangan ASN dinilai mungkin tercapai bila disertai kontrol sosial yang kuat, pengawasan berjenjang, serta adanya kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan kerja yang bebas asap rokok. (XRQ)

Reporter: Akil

Neraca Dagang Aceh Defisit USD 19,22 Juta, Impor Masih Mendominasi

Penulis

-

14/04/2025

images-84-1 — Ilustrasi Ekspor Impor. (Foto: Aspek.id)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Provinsi Aceh kembali mencatat defisit dalam neraca perdagangan luar negeri pada Februari 2025. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, nilai impor masih jauh melampaui ekspor, sehingga menghasilkan defisit sebesar USD 19,22 juta.

Total nilai impor Aceh selama Februari 2025 tercatat mencapai USD 73,16 juta, sementara nilai ekspor hanya USD 53,94 juta. Ketimpangan inilah yang menyebabkan defisit perdagangan terus berlanjut.

“Perbedaan nilai ini menunjukkan Aceh masih sangat bergantung pada pasokan dari luar negeri, terutama di sektor energi dan bahan baku industri,” ujar Fungsional Madya BPS Aceh, Oriza Santifa, Senin (14/4/2025).

Meski angka impor masih dominan, Oriza mencatat adanya sedikit perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Nilai impor Februari mengalami penurunan sebesar 3,51 persen dibandingkan Januari 2025.

Amerika Serikat menjadi negara asal impor terbesar ke Aceh, dengan total nilai mencapai USD 30,34 juta. Komoditas gas menjadi penyumbang utama, disusul bahan kimia anorganik senilai USD 8,90 juta, serta pupuk sebesar USD 5,29 juta dari sejumlah negara.

Sementara itu, kinerja ekspor Aceh menunjukkan tren menggembirakan. Nilai ekspor bulan Februari naik 6,08 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

“Nilai ekspor sebesar USD 53,94 juta tersebut mengalami kenaikan 6,08 persen dibandingkan bulan Januari 2025. Peningkatan ini didorong terutama oleh ekspor komoditas andalan Aceh, yakni batu bara,” jelas Oriza.

Ekspor batu bara mendominasi dengan nilai mencapai USD 32,36 juta, seluruhnya dikirim ke India. Komoditas ini berkontribusi 62,71 persen terhadap total ekspor Aceh. Selain batu bara, Aceh juga mengekspor kopi, produk kimia, serta komoditas lainnya.

Dengan ketimpangan antara ekspor dan impor yang masih cukup lebar, para pengamat ekonomi daerah menilai pentingnya penguatan sektor produksi dalam negeri untuk menekan ketergantungan terhadap impor. Di sisi lain, tren positif ekspor menjadi sinyal optimisme bahwa Aceh memiliki potensi dagang yang bisa terus dikembangkan.

DPRA Tunjuk Anwar Ramli Pimpin Tim Revisi UUPA, Libatkan Seluruh Fraksi

Penulis

-

14/04/2025

20250414-fb-img-1744627002379 — DPRA Tunjuk Anwar Ramli Pimpin Tim Revisi UUPA, Libatkan Seluruh Fraksi. (Foto: Ist)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) resmi menunjuk Anwar Ramli sebagai Ketua Tim Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPRA Nomor 6/P-1/DPRA/2025 yang ditandatangani oleh Ketua DPRA, Zulfadhli, pada 24 Maret 2025.

Selain Anwar Ramli, tim ini juga beranggotakan sejumlah tokoh penting, yakni Zulfadhli, Ali Basrah, Saifuddin Muhammad, dan Salihin sebagai pengarah. Sementara itu, susunan anggota tim turut diisi oleh Nurchalis, Muhammad Rizky, Munawar AR, Arief Fadillah, Abdurrahman Ahmad, dan Amiruddin Idris.

Ketua DPRA, Zulfadhli, menyatakan bahwa penunjukan Anwar Ramli telah melalui keputusan bersama unsur pimpinan dan seluruh ketua fraksi di DPRA.

“Pembentukan tim ini sendiri, didasarkan pada permintaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf kepada DPRA untuk segera menjalankan tugas-tugas dalam pengawalan revisi UUPA,” ujar Zulfadhli dalam keterangannya, Senin (14/4/2025).

Ia menjelaskan, setelah menerima permintaan tersebut, pihaknya langsung melakukan komunikasi intensif dengan para pimpinan dan lintas fraksi untuk menyepakati urgensi pembentukan tim tersebut.

“Sebab, kita ingin mendorong proses revisi UUPA merupakan agenda bersama antara Pemerintah Aceh, DPR Aceh dan seluruh rakyat Aceh,” katanya.

Zulfadhli menambahkan, seluruh fraksi di DPRA telah dilibatkan dalam susunan tim ini guna memastikan bahwa pengawalan revisi UUPA benar-benar mewakili aspirasi masyarakat Aceh secara menyeluruh.

Lebih lanjut, tim yang telah dibentuk ini akan bertugas melakukan koordinasi langsung dengan DPR RI di Jakarta, agar proses revisi UUPA dapat masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan segera dibahas di tingkat pusat.

“Kita bersama Pemerintah Aceh akan mengawal proses revisi ini agar cepat dan sesuai dengan keinginan masyarakat,” lanjut Zulfadhli.

Menurutnya, meski kewenangan revisi UUPA berada di tangan DPR RI, namun DPRA dan Pemerintah Aceh memiliki peran penting untuk mengawal proses tersebut secara aktif.

“Untuk itu, kami berharap kepada seluruh komponen rakyat Aceh, untuk mendoakan agar kerja-kerja tim yang telah dibentuk bisa berjalan dengan baik dan sesuai rencana,” pungkasnya.

Pembentukan tim ini menjadi sinyal kuat bahwa revisi UUPA menjadi isu strategis yang tengah diupayakan secara serius oleh para pemangku kepentingan di Aceh, demi memperkuat otonomi dan implementasi kekhususan daerah sesuai amanat perjanjian damai.

Anggota DPRK Banda Aceh Faisal Ridha Serahkan Kursi Roda kepada Warga Lansia di Lamteumen Timur

Penulis

-

14/04/2025