Beranda blog Halaman 416

Dua Karyawan BAS Cabang Bener Meriah Ditahan Terkait Penyelewengan Dana ATM Rp2,9 Miliar

0
Dua tersangka penyeleweangan dana ATM Bank Aceh Syariah cabang Bener Meriah. (Foto: Dok. Polda Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Penyidik Subdit Fiskal, Moneter, dan Devisa (Fismondev) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh resmi menahan dua karyawan PT Bank Aceh Syariah (BAS) Cabang Bener Meriah, masing-masing berinisial RIP dan MA, pada Kamis, 15 Mei 2025.

Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana perbankan syariah terkait pengelolaan kas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang mengakibatkan kerugian keuangan bank daerah tersebut sebesar Rp2,9 miliar.

“Benar, dua karyawan PT BAS Cabang Bener Meriah atas nama RIP dan MA telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini ditahan. Mereka terlibat dalam kasus pengelolaan kas ATM yang tidak sesuai prosedur dan menyebabkan kerugian hingga Rp2,9 miliar,” ujar Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Pol Zulhir Destrian, melalui Kasubdit Fismondev AKBP Dr. Supriadi, pada Minggu, 18 Mei 2025.

Supriadi menjelaskan, penahanan terhadap kedua tersangka itu dilakukan di rumah tahanan atau Rutan Polda Aceh untuk 20 hari ke depan. Penahanan ini bertujuan untuk mempermudah proses penyidikan agar berkas perkara segera rampung untuk dilimpahkan ke Kejaksaan.

“Penahanan ini sesuai prosedur hukum demi kelancaran penyidikan. Kami juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melengkapi berkas perkara serta memperkuat pembuktian,” ujar Supriadi.

Pihaknya, tambah Supriadi, juga masih mendalami apakah terdapat keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut, termasuk kemungkinan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal bank yang dimanfaatkan oleh para tersangka.

Reporter: Rezi

Rakor MPU se-Aceh: Perkuat Sinergi, Teguhkan Peran Ulama dalam Syariat Islam

0
Rakor MPU se-Aceh dalam rangka Perkuat Sinergi, Teguhkan Peran Ulama dalam Syariat Islam. (Foto: MPU)

NUKILAN.ID | BANDA ACEHMajelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) MPU se-Aceh pada Senin (19/5/2025), bertempat di gedung serbaguna Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba, Komplek MPU Aceh, Banda Aceh.

Kegiatan ini mengusung tema Kolaborasi dan Transformasi Peran MPU dalam Upaya Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.” Rakor dibuka langsung oleh Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali atau yang akrab disapa Abu Faisal. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh Ketua MPU se-Aceh yang telah hadir.

Semoga rakor ini bisa dilaksanakan sebaik mungkin sehingga bisa menghasilkan keputusan yang dapat diimplementasikan dalam bentuk kongkrit, mensinergikan persepsi kita agar lebih mengoptimalkan fungsi, tugas pokok dan wewenang untuk meningkatkan peran MPU dalam pembangunan yang berdasarkan syariat Islam,” ujar Abu Faisal.

Ulama Sebagai Pilar Pembangunan Syariat

Abu Faisal menegaskan kembali bahwa visi MPU adalah menghadirkan peran ulama dalam pembangunan berbasis syariat Islam. Ia juga mengingatkan bahwa dasar hukum keberadaan dan fungsi MPU telah diatur secara tegas dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU Aceh.

Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf melalui amanat yang dibacakan oleh Asisten I Sekda Aceh, Azwardi, AP., M.Si, menyampaikan bahwa pelaksanaan Syariat Islam menjadi landasan utama pemerintahan di Aceh.

Visi Pemerintah Aceh yang tertuang dalam arah kebijakan pembangunan adalah: Aceh Islami, Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan. Visi ini menjadi penegasan terhadap identitas keislaman Aceh dan arah pembangunan yang menyeimbangkan antara nilai-nilai ukhrawi dan aspek kemajuan duniawi,” tegasnya.

Tak hanya bersifat normatif, komitmen ini juga telah diwujudkan melalui sejumlah kebijakan konkret. Salah satunya adalah Instruksi Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2025 yang mewajibkan ASN di lingkungan Pemerintah Aceh untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid atau musala.

Pendidikan Islam Diperkuat Sejak Dini

Selain itu, Pemprov Aceh juga menetapkan kebijakan pembiasaan membaca Al-Qur’an selama 15 menit sebelum dimulainya proses belajar-mengajar di sekolah-sekolah. Kebijakan ini bertujuan membudayakan nilai-nilai keislaman sejak dini, sekaligus memperkuat pengamalan syariat dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Peran para ulama begitu besar dalam mengawal nilai-nilai Islam, menjaga harmoni sosial, dan memberikan nasihat yang bijak kepada para pemimpin. Doa, dukungan, dan nasihat dari para ulama adalah cahaya bagi kami dalam menjalankan amanah kepemimpinan ini,” tutup Azwardi, mewakili Gubernur Aceh.

Evaluasi dan Langkah Strategis MPU

Pada kesempatan yang sama, Kepala Sekretariat MPU Aceh, Usamah, S.Ag., MM melaporkan bahwa rakor ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang MPU di seluruh Aceh. Tak hanya itu, forum ini juga menjadi sarana pembahasan isu-isu penting dan perumusan solusi strategis atas berbagai tantangan pelaksanaan syariat Islam di lapangan.

Menyusun langkah-langkah strategis terhadap program dan kegiatan baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk meningkatkan peran MPU dalam pembangunan keagamaan dan sosial di Aceh khususnya dalam penguatan implementasi pelaksanaan syariat Islam dalam berbagai dimensi,” jelas Usamah.

Rakor ini diikuti oleh 76 peserta, terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua MPU Aceh, Anggota MPU, serta Ketua dan Kepala Sekretariat MPU Kabupaten/Kota se-Aceh. Selain itu, turut hadir pula perwakilan dari Badan Otonom MPU Aceh.

Melalui forum ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang lebih kokoh antara MPU tingkat provinsi dengan kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dapat terus diperkuat dan diselaraskan sesuai dengan konteks kekinian.

Editor: Akil

Pemkab Nagan Raya Resmikan Asrama Putri di Banda Aceh

0
Pemkab Nagan Raya Resmikan Asrama Putri di Banda Aceh. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.ID | Banda Aceh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya, Aceh, meresmikan penggunaan Asrama Putri Nagan Raya di Desa Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Minggu (18/5/2025). Kehadiran fasilitas ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pendidikan tinggi bagi putri-putri daerah yang menuntut ilmu di ibu kota provinsi.

Peresmian yang dilakukan langsung oleh Bupati Nagan Raya, Dr Teuku Raja Keumangan, turut dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat. Acara tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan disertai prosesi peusijuek.

Alhamdulillah kita sudah memiliki asrama putri, mohon dijaga bersama seperti menjaga rumah sendiri,” kata Bupati Teuku Raja Keumangan.

Warisan Tokoh Daerah untuk Generasi Muda

Asrama ini bukan sekadar bangunan, melainkan buah pemikiran dan perjuangan almarhum Abdullah Saleh, Anggota DPRA asal Nagan Raya. Semasa hidup, ia menggagas pembangunan asrama melalui pokok pikirannya demi masa depan pendidikan putri daerah.

Semoga dengan dibangun nya Asrama Putri ini bernilai ibadah dan pahala sedekah jariyah bagi almarhum serta mendapatkan tempat mulia di sisi Allah SWT,” ujar Teuku Raja Keumangan.

Dorongan untuk Meneladani Tokoh Perempuan

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mendorong para mahasiswi agar menjadikan tokoh perempuan asal Nagan Raya sebagai inspirasi.

Untuk para mahasiswi, contoh lah salah satu tokoh perempuan Nagan Raya, Prof Eka Srimulyani, yang juga hadir hari ini. Beliau kini menjabat sebagai Direktur Pascasarjana dan Guru Besar UIN Ar-Raniry. Ini bisa menjadi panutan yang baik bagi mahasiswi kita,” ungkapnya.

Selain itu, Bupati meminta kepada Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Nagan Raya (Ipelmasra) Banda Aceh untuk segera menyusun anggaran operasional asrama, termasuk biaya listrik dan air. Langkah ini diperlukan sebagai dasar dukungan pembiayaan dari Pemkab Nagan Raya ke depan.

Apresiasi Mahasiswa dan Harapan Masa Depan

Ketua Ipelmasra Banda Aceh, Muhammad Irsal Muhtazan, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas perhatian yang diberikan.

Terima kasih kepada Bapak Bupati Nagan Raya yang telah menghadiri kegiatan silaturahmi ini serta melakukan prosesi peusijuek pada asrama yang telah lama tidak difungsikan,” ucap Irsal.

Ia juga menilai bahwa peresmian ini menjadi momentum penting bagi kemajuan pendidikan mahasiswa Nagan Raya yang berada di Banda Aceh.

Peresmian asrama puteri ini juga menjadi awal yang baik dalam mendorong kemajuan pendidikan bagi masyarakat Nagan Raya,” katanya.

Dengan diresmikannya asrama putri ini, Pemkab Nagan Raya membuktikan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia melalui pendekatan yang nyata dan berkelanjutan. Para mahasiswi kini tidak hanya memiliki tempat tinggal yang layak, tetapi juga rumah kedua yang sarat makna dan harapan.

Editor: AKil

Surya Darma: Aceh Punya Peluang Besar dalam Bisnis Energi Panas Bumi

0
Ilustrasi pembangkit listrik tenaga panas bumi. (Foto: Dok PLN)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH Energi panas bumi dinilai sebagai salah satu potensi unggulan yang belum tergarap optimal di Aceh. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Pusat Studi Terbarukan Indonesia, Dr. Surya Darma, dalam sebuah podcast yang ditayangkan oleh SagoeTv beberapa waktu lalu, sebagaimana dikutip oleh Nukilan.id pada Senin (19/5/2025).

Menjawab pertanyaan host mengenai potensi panas bumi di Aceh, Surya Darma menegaskan bahwa provinsi ini menyimpan cadangan energi yang sangat besar.

Apakah di Aceh ada potensi panas bumi? Lihat saja ada enggak aktivitas gunung berapi itu,” katanya yang mengisyaratkan bahwa ini banyak di Aceh.

Menurutnya, keberadaan aktivitas vulkanik merupakan indikator kuat bahwa energi panas bumi tersebar di berbagai wilayah di Aceh. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Ia menjelaskan bahwa energi panas bumi tidak serta-merta bisa digunakan secara langsung, melainkan harus diolah terlebih dahulu menjadi energi listrik.

Kalau itu kita tidak gunakan secara langsung, kita rubah dulu dia menjadi energi listrik. Ketika dia sudah menjadi listrik, ini kan bisa kita manfaatkan untuk apapun bisa,” ujarnya.

Listrik yang dihasilkan dari panas bumi, lanjut Surya, membuka peluang besar bagi tumbuhnya berbagai sektor ekonomi baru. Tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga bisa digunakan sebagai energi penggerak bagi industri dan transportasi modern.

Ini cara merubah potensi (panas bumi) ini menjadi potensi ekonomi. Ketika dia sudah menjadi listrik itu kita mau apa? Bisa nanti yang sekarang kita pakai untuk mobil listrik,” katanya lagi.

Tak hanya itu, ia juga menyebut bahwa energi listrik dari panas bumi sangat memungkinkan untuk menggerakkan mesin-mesin industri. Termasuk, menggantikan bahan bakar gas untuk kebutuhan rumah tangga seperti memasak.

Kemudian memasak tidak lagi pakai gas seperti sekarang pakai listrik. Nah, jadi semua kita rubah menjadi listrik,” ujarnya menjelaskan transformasi energi yang kini sedang berkembang secara global.

Surya menyebut transformasi ini sebagai bagian dari pergeseran besar menuju era baru dalam pemanfaatan energi. Menurutnya, dunia sedang memasuki babak baru yang disebutnya sebagai era Energi 5.0sebuah fase transisi dari penggunaan mesin berbahan bakar fosil menuju sistem berbasis kelistrikan secara menyeluruh.

Ini yang saya sebut dengan era energi 5.0 ya. Merubah penggunaan dari yang berbasis engine menjadi berbasis listrik,” tegasnya.

Pernyataan Dr. Surya Darma tersebut mengisyaratkan bahwa Aceh memiliki peluang besar untuk menjadi pionir dalam pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Namun, peluang ini tentu membutuhkan dukungan kebijakan, investasi, dan kesadaran kolektif untuk memanfaatkannya secara berkelanjutan. (XRQ)

Reporter: Akil

Wali Nanggroe Kenalkan Potensi Wisata Halal Aceh di Kazan Forum 2025

0
Wali Nanggroe Kenalkan Potensi Wisata Halal Aceh di Kazan Forum 2025. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | KAZAN – Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk Malik Mahmud Al Haythar, menjadi salah satu pembicara utama (keynote speaker) pada Kazan Forum 2025, sebuah ajang internasional bergengsi yang berlangsung di Kota Kazan, Republik Tatarstan, Federasi Rusia, pada 15-16 Mei 2025.

Dalam sesi bertema Halal Tourism and Priority Projects” yang digelar Jumat, 16 Mei 2025, Wali Nanggroe memaparkan potensi besar Aceh dalam mengembangkan pariwisata halal (halal tourism). Paparan tersebut disampaikan secara komprehensif, dengan menekankan kesiapan Aceh menjadi destinasi unggulan wisata halal di Asia Tenggara.

Disambut Dunia Internasional

Forum ini menjadi platform strategis bagi para pemangku kepentingan global dalam industri halal. Acara tersebut dihadiri oleh pakar terkemuka dunia Islam, diplomat, organisasi internasional, lembaga keuangan, hingga pelaku bisnis dan media dunia.

Tidak hanya itu, forum ini juga menunjukkan komitmen Rusia untuk memperluas kerja sama dengan negara-negara Muslim dalam sektor ekonomi dan sosial. Kehadiran Wali Nanggroe dalam forum ini menjadi bagian penting dari keterlibatan aktif Indonesia dalam jaringan kerja sama internasional tersebut.

Dalam sambutannya, Wali Nanggroe mengawali dengan memperkenalkan Aceh, baik dari segi sejarah, letak geografis, hingga jati diri masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Ia menekankan bahwa Aceh memiliki posisi strategis dan potensi luar biasa dalam pengembangan wisata halal.

Sebagai daerah yang turut menjalankan aturan Islam secara formal, Aceh tidak hanya menawarkan keindahan alam yang masih natural dan lestari, namun juga menjamin kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan Muslim melalui ekosistem wisata halal yang sedang dibangun secara sistematis,” ujar Wali Nanggroe.

Tak hanya memaparkan potensi wisata, Wali Nanggroe juga menggarisbawahi peluang Aceh untuk turut berkontribusi dalam pembentukan dan penguatan standar halal internasional. Menurutnya, Aceh dapat menjadi mitra strategis bagi komunitas global yang mengedepankan prinsip halal dalam berbagai sektor.

Tidak hanya bagi Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya, tetapi juga bagi komunitas internasional yang mengedepankan prinsip halal dalam sektor pariwisata, perdagangan, dan layanan,” sebut Wali Nanggroe.

Kazan Forum 2025 mencakup lebih dari 100 sesi tematik. Tema yang dibahas sangat beragam, mulai dari kerja sama internasional, keuangan Islam, transportasi dan logistik, hingga sains dan teknologi.

Selain itu, terdapat juga berbagai kegiatan unggulan. Di antaranya adalah Konferensi Internasional Transportasi dan Logistik, Russia Halal Expo, festival busana Islami “Modest Fashion Day”, hingga kompetisi koki muda dari berbagai negara Muslim.

Momen Diplomasi Budaya

Dalam sela-sela kegiatan forum, Wali Nanggroe juga bertemu dengan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon. Keduanya mendiskusikan pentingnya penguatan industri budaya yang bersumber dari kearifan lokal. Hal ini dianggap krusial untuk memperkenalkan Indonesia, termasuk Aceh, ke tingkat global.

Menurut Fadli Zon, kekayaan budaya Aceh adalah bagian dari warisan besar bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan.

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki beragam ekpresi budaya dan warisan budaya tak benda. Merupakan tanggung jawab kita semua untuk memastikan seluruh warisan budaya bangsa ini terus lestari. Bukan hanya dinikmati, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui penguatan kapasitas industri budaya,” kata Fadli Zon.

Partisipasi Wali Nanggroe dalam forum berskala internasional ini memperkuat peran Indonesia sebagai kontributor penting dalam industri halal global. Selain mengenalkan Aceh sebagai destinasi wisata halal, kehadiran tersebut juga membuka ruang lebih luas untuk kerja sama di berbagai bidang yang berbasis nilai-nilai Islam.

Dengan semangat tersebut, Aceh kini tengah menapaki panggung dunia—bukan hanya sebagai tujuan wisata, tetapi juga sebagai model pembangunan berbasis syariah yang inklusif dan terbuka.

Desi Hartika Maju sebagai Calon Ketua Kopri PKC PMII Aceh 2025–2027

0
Desi Hartika Maju sebagai Calon Ketua Kopri PKC PMII Aceh 2025–2027. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH Pesta demokrasi di tubuh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Aceh kian memanas. Konferensi Koordinator Cabang (Konkoorcab) XII PKC PMII Aceh yang akan digelar pada akhir Mei 2025 ini menjadi ajang strategis untuk menentukan arah gerakan dua tahun ke depan.

Salah satu tokoh perempuan yang turut meramaikan kontestasi adalah Desi Hartika, yang secara resmi mencalonkan diri sebagai Ketua Korps PMII Putri (Kopri) PKC PMII Aceh periode 2025–2027.

Usung Visi Ruang Aman dan Progresif

Dalam gelaran Konkoorcab bertema PMII dalam Narasi Pembangunan Aceh, Tajaga Marwah, Ta Rawat Syariat”, Desi membawa visi besar. Ia ingin menjadikan Kopri sebagai ruang aman, kritis, dan transformatif bagi perempuan muda. Tujuannya tak lain untuk memperkuat kepemimpinan, memperluas keadilan, serta memperdalam kontribusi perempuan terhadap pembangunan daerah yang berpihak kepada rakyat.

Untuk mewujudkan itu, Desi juga membawa misi membangun kaderisasi yang inklusif, mendorong kepemimpinan perempuan muda, dan memperkuat organisasi dengan tata kelola yang transparan dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Soroti Isu Kesehatan Mental dan Keamanan Digital

Tidak berhenti di sana, Desi juga menaruh perhatian besar pada isu kesehatan mental dan perlindungan kader. Ia berkomitmen akan membentuk satuan tugas (satgas) responsif, serta melakukan penguatan keamanan digital demi menjamin kenyamanan seluruh kader dalam berproses di organisasi.

Lebih lanjut, ia juga bertekad untuk menciptakan ruang aman yang menghargai keberagaman. Hal ini akan dilakukan melalui pendidikan dan dialog yang bersifat inklusif.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas perempuan di berbagai sektor—politik, sosial, ekonomi, hingga budaya.

Kaderisasi Lengkap, Pengalaman Mumpuni

Secara pengalaman organisasi, Desi Hartika bukanlah nama baru di PMII. Ia telah menempuh dan menyelesaikan hampir seluruh jenjang kaderisasi di organisasi ini. Mulai dari Pelatihan Kader Dasar (PKD), Pelatihan Kader Lanjut (PKL), hingga jenjang kaderisasi khusus perempuan seperti Sekolah Islam Gender (SIG), Sekolah Kader Kopri (SKK), dan SKKN.

Hal ini membuktikan bahwa kapasitas keilmuannya dalam dunia ke-PMII-an dan ke-Kopri-an tidak perlu diragukan.

Siap Perjuangkan Suara Perempuan

Dalam keterangannya kepada media, Desi menyampaikan motivasinya maju dalam kontestasi Konkoorcab ini.

Saya maju di pemilihan calon Kopri PKC PMII Aceh guna suara perempuan terwakili secara adil serta kebijakan daerah inklusif responsif kebutuhan perempuan dan masyarakat luas,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk mendorong ruang aman bagi semua kader.

Serta mendorong ruang aman bagi semua kader dengan berdialog inklusif serta pemberdayaan perempuan dari sektor sosial, politik, ekonomi dan budaya,” imbuhnya.

Harapan dan Tahapan Konkoorcab

Desi berharap dukungan penuh dari seluruh kader perempuan di Aceh agar ke depan Kopri bisa menjadi sentrum gerakan intelektual yang responsif, progresif, dan solutif.

Adapun rangkaian tahapan Konkoorcab XII PKC PMII Aceh 2025 adalah sebagai berikut:

  • Pendaftaran Calon: 13–17 Mei 2025

  • Verifikasi Berkas & Penetapan Calon: 18 Mei 2025

  • Penetapan Calon dan Pengambilan Nomor Urut: 19 Mei 2025

  • Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Konkoorcab: 20–22 Mei 2025

  • Pelaksanaan Konkoorcab: 30 Mei–2 Juni 2025

Ikuti terus informasi seputar Konkoorcab XII PKC PMII Aceh melalui akun Instagram resmi: @pmiiaceh.

Editor: AKil

Fadhlullah Minta Aceh Jadi Pusat Embarkasi Haji Nasional

0
Fadhlullah Minta Aceh Jadi Pusat Embarkasi Haji Nasional. (Foto: RRI)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, mendorong agar Aceh dijadikan pusat embarkasi haji bagi seluruh jemaah Indonesia. Permintaan ini ia sampaikan langsung kepada Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia (BPH RI), KH. Mochamad Irfan Yusuf Hasyim, saat menghadiri pelantikan pengurus Gerakan Muslim Indonesia Raya (Gemira) Aceh di Hotel Al Hanifi, Banda Aceh, Sabtu (17/5/2025).

Alasan Sejarah dan Letak Geografis

Dalam sambutannya, Fadhlullah menegaskan bahwa masyarakat Aceh telah lama memimpikan hal tersebut. Menurutnya, secara historis Aceh pernah menjadi pusat pemberangkatan haji pada masa kesultanan. Kini, dengan posisi geografis yang lebih dekat ke Arab Saudi dibandingkan wilayah lain di Indonesia, Aceh dinilai sangat layak menjadi pusat embarkasi.

Jika ini terwujud tentu akan menjadi salah satu sumber mendongkrak ekonomi Aceh, mengingat selama ini dana fisikal kami masih tergantung pada dana transfer pusat,” ujar Fadhlullah.

Usulan Tambahan Kuota Haji

Tak hanya soal embarkasi, Fadhlullah juga menyampaikan harapan agar kuota haji bagi Aceh ditambah. Pasalnya, masa tunggu keberangkatan haji di provinsi tersebut tergolong sangat panjang. Ia berharap BPH RI bisa mempertimbangkan kondisi ini secara serius, demi memenuhi harapan masyarakat.

Kepala BPH RI, KH. Mochamad Irfan Yusuf Hasyim, yang juga menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat Gemira, hadir di Banda Aceh untuk dua agenda sekaligus. Selain melantik pengurus Gemira Aceh, ia juga dijadwalkan melepas keberangkatan kloter pertama jemaah calon haji Aceh.

Acara pelantikan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal, anggota DPRA, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.

Editor: Akil

Jamaah Haji Kloter Pertama Aceh Tiba di Tanah Suci

0
Jemaah haji Indonesia. (Foto: Detik.com)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Setelah menempuh perjalanan udara selama sekitar 7,5 jam, sebanyak 393 jamaah calon haji kelompok terbang (kloter) BTJ-01 asal Aceh akhirnya tiba dengan selamat di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, Minggu (18/5/2025) siang waktu setempat.

Alhamdulillah, kloter pertama sudah tiba di Jeddah, dan seluruh jamaah dalam keadaan sehat dan baik,” ujar Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Aceh, Azhari, di Banda Aceh.

Penerbangan Lancar, Jamaah Siap Menuju Makkah

Menurut laporan Ketua Kloter BTJ-01, Muhammad Nasir, pesawat Garuda Indonesia Boeing 777 yang membawa rombongan haji tersebut mendarat sekitar pukul 11.05 waktu Arab Saudi, atau pukul 15.00 WIB.

Sebelumnya, pesawat berangkat dari Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh Besar, pada pukul 07.31 WIB. Perjalanan udara berlangsung lancar dan tanpa hambatan berarti.

Setibanya di Jeddah, para jamaah tidak langsung beristirahat. Sebaliknya, mereka bersiap melanjutkan perjalanan darat menuju Makkah yang diperkirakan memakan waktu sekitar satu jam.

Langsung Umrah di Masjidil Haram

Setelah tiba di Makkah, seluruh jamaah dijadwalkan melaksanakan ibadah umrah. Rangkaian ibadah tersebut meliputi tawaf, sai, serta amalan-amalan lainnya di Masjidil Haram.

Azhari menjelaskan, “Jamaah calon haji BTJ-01 akan menempati penginapan di sektor sembilan wilayah Misfalah.”

Sebagai persiapan, seluruh jamaah telah melakukan mandi sunah ihram dan mengenakan pakaian ihram sejak dari asrama haji. Hal ini memudahkan mereka untuk langsung beribadah saat tiba di Tanah Suci.

Jadi, beberapa kegiatan ibadah insya Allah nanti langsung bisa dilaksanakan, karena jamaah sudah mengenakan pakaian ihram,” jelas Azhari.

Komposisi Jamaah: Dari yang Tertua hingga Termuda

Kloter BTJ-01 terdiri dari 166 jamaah laki-laki dan 227 perempuan, seluruhnya berasal dari Kota Banda Aceh. Menariknya, usia jamaah sangat beragam. Jamaah tertua bernama Rasimah, berusia 89 tahun, berasal dari Geucee Kayee Jato. Sementara itu, jamaah termuda adalah Shaqila Salvadora, yang masih berusia 20 tahun dan berasal dari Lamlagang.

Dilepas Secara Resmi oleh Kepala BPH RI

Keberangkatan kloter pertama ini menjadi momen istimewa. Sebab, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) RI, KH Mochamad Irfan Yusuf, secara langsung melepas keberangkatan para jamaah dari Kota Banda Aceh pada Sabtu (17/5) di Asrama Haji Embarkasi Aceh.

Sebelumnya, pihak asrama juga telah memaparkan kesiapan menyambut total 4.378 jamaah calon haji asal Aceh yang akan diberangkatkan dalam beberapa kloter mendatang.

Editor: Akil

Gus Irfan: Aceh Jadi Contoh Sukses Penyelenggaraan Haji di Indonesia

0
gus irfan
Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia (BP Haji RI), Dr. KH. Moch. Irfan Yusuf. (Foto: BPIH)

NUKILAN.ID | JakartaKepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia (BP Haji RI), Dr. KH. Moch. Irfan Yusuf, menyoroti keberhasilan Provinsi Aceh dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dalam sebuah jamuan makan malam bersama Gubernur Aceh, H. Muzakkir Manaf, Jumat malam (16/5/2025), ia menyebut Aceh sebagai contoh nyata suksesnya penerapan Tri Sukses Haji di Indonesia.

Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Gus Irfan itu menyatakan, “Model pembinaan haji di dayah di Aceh sudah terbukti membentuk jemaah yang matang secara spiritual.”

Aceh Berperan Bangun Ekosistem Ekonomi Haji

Tak hanya soal ibadah, menurut Gus Irfan, Aceh juga punya peran besar dalam mendukung ekosistem ekonomi haji. Salah satu contoh kontribusi tersebut adalah wakaf yang dilakukan oleh Habib Bughok di Makkah. Mengenai hal ini, ia mengatakan, “Wakaf Habib Bughok di Makkah sebagai contoh kontribusi nyata Aceh dalam membangun ekosistem ekonomi haji.”

Ia menambahkan bahwa manfaat dari wakaf tersebut masih dirasakan hingga kini. Tidak hanya oleh jemaah haji, tetapi juga oleh para mahasiswa asal Aceh yang sedang menuntut ilmu di Arab Saudi.

Warisan Ulama Aceh yang Hidup Sepanjang Zaman

Lebih lanjut, Gus Irfan juga mengangkat nama besar Syekh Abdurrauf as-Singkili, ulama kharismatik asal Aceh yang menjadi sosok sentral dalam sejarah peradaban Islam di Nusantara. “Sepulang dari Haramain, beliau membangun pendidikan dan warisan ilmu yang terus hidup sampai hari ini,” ujarnya.

Menurut Gus Irfan, figur seperti Syekh Abdurrauf menjadi bukti bahwa ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga awal dari transformasi ilmu dan nilai-nilai keadaban.

Gubernur Aceh Usul Tambahan Kuota Haji

Sementara itu, Gubernur Aceh, H. Muzakkir Manaf, memanfaatkan momen pertemuan untuk menyampaikan beberapa aspirasi kepada BP Haji RI. Di antaranya adalah usulan penambahan kuota haji Aceh menjadi 5.000 orang. Selain itu, ia juga meminta dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat bagi petugas haji daerah, serta pengembangan Embarkasi Aceh agar juga melayani keberangkatan umrah untuk masyarakat Aceh dan wilayah Sumatra lainnya.

Permintaan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan haji dan umrah yang lebih mandiri di wilayah barat Indonesia.

Pelepasan Perdana Jemaah Haji dari Banda Aceh

Sebagai lanjutan dari kunjungan kerja ini, pada Sabtu pagi (17/5/2025), Irfan Yusuf dijadwalkan melepas secara resmi kelompok pertama jemaah haji asal Aceh dari Embarkasi Banda Aceh. Tahun ini, sebanyak 4.000 jemaah Aceh akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.

Di akhir sambutannya, Gus Irfan menyampaikan pesan reflektif tentang makna terdalam dari ibadah haji. “Dari Aceh, kita belajar bahwa haji bukan hanya soal keberangkatan fisik, tapi juga keadaban dan peradaban.”

Editor: AKil

Kadis Perkim Aceh Serius Usut Pengalihan Rumah Bantuan, “Tidak Ada Toleransi untuk Penyalahgunaan!”

0
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, T Aznal Zahri. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, T. Aznal Zahri, menegaskan keseriusannya menindaklanjuti laporan pengalihan rumah bantuan layak huni untuk warga miskin di Kabupaten Bireuen. Kasus ini mencuat setelah terungkap bahwa Sakdiah Ismail (64), janda asal Gampong Meunasah Blang, gagal menerima rumah bantuan karena tidak mampu memenuhi permintaan uang Rp15 juta oleh oknum tak bertanggung jawab.

“Jika ini benar terjadi, kami sangat menyesalkan. Program bantuan ini harus tepat sasaran, tidak boleh ada penyimpangan,” tegas Aznal dalam keterangan resminya, Senin (19/5/2025).

Aznal menyebut pihaknya telah membentuk tim khusus yang diturunkan langsung ke lapangan untuk memverifikasi fakta.

“Tim akan bekerja transparan. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan laporkan ke pihak berwenang untuk proses hukum,” tambahnya.

Ia menekankan rumah bantuan layak huni merupakan program prioritas Pemerintah Aceh bagi masyarakat rentan, termasuk lansia, janda, dan keluarga miskin.

“Kami tidak akan toleransi dengan pihak yang mengambil keuntungan dari penderitaan warga. Ini tindakan tidak bermoral dan merusak kepercayaan publik,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menjanjikan audit menyeluruh terhadap proses penyaluran bantuan, termasuk mengevaluasi peran kontraktor dan konsultan pengawas yang terlibat. “Kami akan kaji ulang kerja rekanan pelaksana, CV Cipta Kana Konstruksi, dan pengawas CV Selasih Consultant. Jika terbukti lalai, sanksi tegas akan kami terapkan,” kata Aznal.

Ia menambahkan, koordinasi telah dilakukan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Bireuen untuk mempercepat penyelidikan.

“Kami mendukung penuh upaya hukum agar kasus ini tidak terulang. Warga seperti Sakdiah harus dilindungi, bukan dikorbankan,” tegasnya.

Menanggapi sorotan publik terkait praktik jual beli rumah bantuan, Aznal berjanji memperketat pengawasan. “Kami akan buka saluran pengaduan langsung untuk masyarakat. Setiap laporan akan ditindaklanjuti maksimal 3–24 jam,” ujarnya.

Menurutnya, transparansi adalah kunci agar penyimpangan tak lagi terjadi. “Kami akan publikasi data penerima dan progres pembangunan secara daring agar bisa diawasi bersama,” imbuhnya.

Aznal juga menyampaikan permintaan maaf kepada Sakdiah Ismail serta warga lain yang dirugikan.

“Kami akan pastikan hak-hak warga tertindas seperti Ibu Sakdiah dipulihkan. Jika diperlukan, rumah bantuan akan dibangun ulang sesuai prosedur,” ucapnya.

Ia menutup pernyataan dengan mengajak masyarakat untuk berani melapor jika menemukan indikasi penyelewengan.

“Program ini untuk rakyat. Kami di sini untuk memastikan tidak ada lagi warga yang dirugikan,” pungkasnya.