NUKILAN.ID | LHOKSEUMAWE – Sejarah baru tercatat dalam dunia akademik Aceh. Prof Dr Tgk H Muntasir A Kadir, S.Ag., M.A., resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Politik Islam di Universitas Malikussaleh (Unimal), Jumat (11/7/2025). Ia menjadi Guru Besar pertama di bidang tersebut, baik di Unimal maupun di Provinsi Aceh.
Pengukuhan berlangsung khidmat di Gedung ACC Cunda Unimal, Lhokseumawe, dan ditandai dengan penyematan lencana Guru Besar oleh Rektor Unimal, Prof Dr Herman Fithra, Asean.Eng. Penetapan jabatan akademik tertinggi ini didasarkan pada SK Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor: 01941/E4/DT.04.01/JAD/2024.
Prof Muntasir dikenal luas sebagai ulama intelektual dan Pembina Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia (UNISAI). Ia lahir dari tradisi dayah dan sukses menapaki jalur akademik hingga ke puncak tertinggi.
Dalam orasi ilmiahnya berjudul “Kontekstualisasi Gagasan dan Pemikiran Ulama Dayah dalam Pembangunan Politik di Aceh”, Prof Muntasir menekankan pentingnya nilai-nilai politik Islam dalam sistem demokrasi. Ia menyebut bahwa politik dalam Islam bukan semata urusan kekuasaan, melainkan sarat amanah dan keadilan.
“Saat pemikiran ulama hanya tertinggal di lembaran kitab kuning tanpa aktualisasi, maka politik kehilangan arah moralnya. Aceh membutuhkan bangunan politik yang tidak hanya demokratis, tetapi juga bernurani. Dan itu bisa digali dari warisan pemikiran ulama dayah,” tegasnya disambut tepuk tangan panjang hadirin.
Rektor Unimal, Prof Herman Fithra dalam sambutannya menyebut Prof Muntasir sebagai representasi sinergi antara pesantren dan universitas. Menurutnya, Prof Muntasir adalah jembatan antara ilmu syar’i dan ilmu sosial-politik kontemporer.
“Prof. Muntasir adalah figur akademisi yang melampaui sekat-sekat institusional. Ia adalah jembatan hidup antara ilmu syar’i dan ilmu sosial-politik kontemporer,” ujar Herman.
Acara pengukuhan dihadiri tokoh-tokoh nasional dan daerah, termasuk ulama dan akademisi dari berbagai lembaga. Di antaranya Pimpinan Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga, Abu MUDI; Rektor UNISAI, Dr Tgk Muhammad Abrar Azizi, M.Sos.; Wakil Bupati Bireuen, Ir H Razuardi, MT; anggota Komisi VI DPRA, Waled Landeng; Ketua STIS Al-Aziziyah Sabang, Dr Tgk Muslem Hamdani, M.A.; serta pimpinan dayah mitra, dosen, dan civitas akademika.
Abu MUDI, yang merupakan guru sekaligus mertua Prof Muntasir, tak dapat menyembunyikan rasa haru atas pencapaian tersebut.
“Hari ini, saya saksikan langsung bagaimana perjuangan ilmu dibalas Allah dengan kemuliaan. Prof. Muntasir bukan hanya menantu saya, tetapi anak rohani saya yang membawa ruh perjuangan dayah ke ruang akademik. Gelar ini adalah amanah untuk terus membimbing umat dan ini cita-cita saya agar alumni Dayah bisa hadir dalam semua dimensi kehidupan masyarakat,” tutur Abu MUDI.
Sementara itu, Rektor UNISAI Dr Tgk Muhammad Abrar Azizi menyampaikan rasa bangganya. Ia menyebut Prof Muntasir sebagai figur pembina yang tak hanya membangun kampus secara struktural, tetapi juga secara spiritual.
“Sebagai institusi yang dilahirkan dari denyut nadi pesantren, UNISAI bangga memiliki pembina sekaliber Prof. Muntasir. Ia tidak hanya mengembangkan struktur kampus, tetapi membangun jiwanya. Pengukuhan ini bukan akhir, tetapi awal peran besar untuk membentuk generasi Islam berwawasan kebangsaan,” ujarnya.
“Bagi kami UNISAI, Ayah Prof. Muntasir adalah kompas moral, intelektual dan keilmuan serta contoh konkrit bahwa ilmu dan iman bisa berjalan seiring. Kita bangga dan bersyukur atas pencapaian monumental ini,” lanjut Abrar.
Inspirasi dari Dayah untuk Bangsa
Pengukuhan ini menjadi momentum penting, bukan hanya bagi Unimal, tetapi juga dunia pendidikan Aceh. Prof Muntasir meneguhkan bahwa alumni dayah tak hanya berperan dalam dakwah, tapi juga memiliki kapasitas menjawab tantangan sosial-politik modern secara ilmiah.
Dengan gelar Guru Besar Ilmu Politik Islam, Prof Dr Tgk H Muntasir A Kadir kini mengemban amanah besar: menjembatani nilai-nilai warisan ulama dengan kebutuhan zaman, menghadirkan wajah Islam yang adil, bernurani, dan membumi di ruang-ruang kebijakan publik.
