Beranda blog Halaman 338

Puluhan Ribu Warga Banda Aceh Mulai Terima Bantuan Beras dari Pemerintah

0
Puluhan Ribu Warga Banda Aceh Mulai Terima Bantuan Beras dari Pemerintah. (Foto: RRI)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sebanyak 10.393 warga di Kota Banda Aceh mulai menerima bantuan pangan berupa beras dari pemerintah. Penyaluran tahap perdana untuk alokasi Juni–Juli 2025 ini berlangsung di Kantor Camat Lueng Bata, Rabu (16/7/2025).

Pantauan di lokasi, warga dari Gampong Lueng Bata terlihat sudah antre sejak pagi hari untuk mengambil jatah bantuan. Masing-masing penerima manfaat memperoleh 10 kilogram beras yang disalurkan oleh Perum Bulog.

Kepala Kantor Wilayah Perum BULOG Aceh, Ihsan, menyebutkan bahwa total penerima bantuan pangan (PBP) untuk seluruh Aceh mencapai 544.554 orang. Jumlah tersebut termasuk 41.193 warga di Aceh Besar, 10.393 warga di Banda Aceh, dan 2.848 warga di Sabang.

“Untuk Banda Aceh totalnya sekitar 10.320 PBP. Dua alokasi ini setara dengan 207 ton beras yang kami distribusikan ke 9 kecamatan dan 90 titik penyaluran,” jelas Ihsan kepada wartawan.

Ia menambahkan bahwa data penerima manfaat ditentukan langsung oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Perum Bulog hanya bertugas menyalurkan bantuan sesuai daftar tersebut.

“Kita scan barcode, nanti nama penerima keluar otomatis. Kami di daerah hanya mendistribusikan sesuai data pusat. Untuk alokasi Juni–Juli ini juga diperintahkan distribusinya dilakukan di kantor desa sebagai titik pembagian,” ujar Ihsan.

Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, turut hadir meninjau jalannya distribusi bantuan di Lueng Bata. Ia berharap bantuan tersebut bisa membantu meringankan beban masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum stabil.

“Ini adalah bagian dari perhatian pemerintah terhadap masyarakat. Semoga bantuan ini bermanfaat dan meringankan beban keluarga penerima,” kata Afdhal.

Kepala Desa Lueng Bata, Kurniawan, memastikan bantuan yang diterima warganya sudah sesuai sasaran. Ia juga mengapresiasi pemerintah atas penyaluran bantuan pangan tersebut.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan pangan kepada warga desa, dan kami memastikan bantuan pangan beras ini tepat sasaran dan pendistribusiannya berjalan dengan baik,” ujar Kurniawan.

Selain di Banda Aceh, distribusi bantuan pangan juga dilakukan serentak di sejumlah daerah lain, termasuk Aceh Besar yang mulai menyalurkan pada hari yang sama. Pemerintah berharap proses distribusi dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Editor: Akil

Hari Integrasi Timor Timur, Jejak Sejarah yang Masih Menyisakan Kontroversi

0
Peta Timor-Leste - Timor Timur. (FOTO: iStockphoto)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Setiap 17 Juli diperingati sebagai Hari Integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tanggal ini merujuk pada peristiwa penting pada 17 Juli 1976, ketika Timor Timur resmi ditetapkan sebagai provinsi ke-27 Indonesia.

Hasil penelusuran Nukilan.id dari berbagai sumber menyebutkan, sebelum bergabung dengan Indonesia, Timor Timur merupakan wilayah jajahan kolonial Portugis. Namun, dinamika politik berubah drastis pada 1975 ketika terjadi krisis internal di wilayah tersebut. Presiden Soeharto kala itu menyuarakan kekhawatiran terhadap kemungkinan berdirinya negara komunis di Timor Timur yang berpotensi memperluas pengaruh ideologi kiri di kawasan Asia Tenggara.

Pada 30 November 1975, Timor Timur mendeklarasikan kemerdekaan dari Portugal. Tak lama berselang, tiga partai pro-integrasi menyampaikan aspirasi bergabung dengan Indonesia melalui “Deklarasi Balibo” yang diumumkan pada 1 Desember 1975.

Deklarasi ini kemudian dijadikan dasar legitimasi oleh Pemerintah Orde Baru untuk melancarkan invasi militer ke Timor Timur melalui Operasi Seroja. Intervensi militer tersebut mendapat dukungan dari Amerika Serikat, yang kala itu tengah gencar menggalang kekuatan untuk membendung pengaruh komunisme global.

Meski mendapat dukungan secara geopolitik, Operasi Seroja menuai sorotan tajam dari komunitas internasional. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan terjadi selama operasi berlangsung memunculkan gelombang kritik terhadap tindakan militer Indonesia di wilayah tersebut.

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru pada 1998, pemerintah Indonesia membuka ruang demokratisasi dengan menyelenggarakan referendum di Timor Timur pada 30 Agustus 1999. Dalam referendum tersebut, mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk merdeka.

Hasil itu menjadi tonggak pemisahan resmi wilayah Timor Timur dari Indonesia, hingga akhirnya wilayah tersebut menjadi negara berdaulat bernama Timor Leste pada tahun 2002. (xrq)

Reporter: Akil

Islamic Trust Fund UIN Ar-Raniry Salurkan Rp 1,5 Miliar untuk Bantu UKT Mahasiswa

0
Islamic Trust Fund UIN Ar-Raniry Salurkan Rp 1,5 Miliar untuk Bantu UKT Mahasiswa. (Foto: Humas UINAR)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh kembali menyalurkan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada para mahasiswanya melalui lembaga Islamic Trust Fund (ITF). Pada semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026, bantuan senilai Rp 435,48 juta disalurkan kepada 196 mahasiswa yang dinyatakan berhak menerima.

Rektor UIN Ar-Raniry, Prof Mujiburrahman mengatakan, program ini tak sekadar membantu secara finansial, tetapi juga merupakan bentuk investasi sosial jangka panjang.

“Bantuan ini bukan hanya untuk meringankan beban mahasiswa, tetapi juga sebagai investasi sosial untuk mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Selasa (15/7/2025).

Sejak berdiri pada 23 Mei 2023, total bantuan UKT yang telah disalurkan oleh ITF mencapai Rp 1,57 miliar. Proses seleksi penerima dilakukan secara ketat dan akuntabel, termasuk melalui wawancara mendalam untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Ketua ITF, Prof Muhammad Yasir Yusuf, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung program ini, termasuk para donatur dan mitra lembaga.

“Semoga langkah ini menjadi amal jariyah yang terus mengalir,” ucapnya.

Sebagai lembaga pengelola zakat, infak, dan wakaf, ITF hadir untuk memperkuat komitmen universitas dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, khususnya di Aceh. Untuk tahun ini, anggaran Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) yang disiapkan mencapai Rp 600 juta, dan akan disalurkan secara bertahap.

Mahasiswa yang ingin menerima bantuan dari ITF harus memenuhi sejumlah syarat, antara lain berasal dari keluarga kurang mampu (asnaf fakir dan miskin), aktif sebagai mahasiswa program S1, memiliki IPK minimal 3,00, tidak sedang menerima beasiswa lain, dan bersedia mengikuti program peningkatan keterampilan yang diselenggarakan oleh ITF.

Melalui program ini, UIN Ar-Raniry menunjukkan komitmennya sebagai institusi pendidikan Islam yang tak hanya unggul secara akademik, tetapi juga hadir dalam memperluas akses pendidikan dan menumbuhkan keadilan sosial.

“Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Aceh, UIN Ar-Raniry juga terus mendorong visi menjadi universitas yang modern, profesional, dan andal dalam bidang keislaman, kebangsaan, dan keuniversalan untuk membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul,” pungkas Prof Mujiburrahman.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Editor: AKil

Irmawan Desak Pengukuran Ulang HGU Sawit di Aceh: Banyak Perusahaan Nakal Ambil Lahan Masyarakat

0
Anggota DPR RI asal Aceh 1 Fraksi Partai kebangkitan Bangsa (PKB) H. Irmawan, S.Sos, MM. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Anggota DPR RI asal Aceh, H Irmawan SSos MM, meminta pemerintah pusat dan daerah segera mengukur ulang lahan hak guna usaha (HGU) milik perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh, khususnya di wilayah Aceh Singkil dan Subulussalam. Langkah ini dinilai penting karena banyak perusahaan diduga melanggar izin dan mencaplok lahan masyarakat.

“Berdasarkan laporan yang masuk ke kami, di Aceh Singkil dan Subulussalam, banyak perusahaan nakal yang sudah mengambil lahan masyarakat secara sepihak, ini masalah serius yang harus segera diselesaikan,” ujar Irmawan dalam pernyataannya, Senin (14/7/2025).

Irmawan menyoroti bahwa sejumlah perusahaan menguasai lahan di luar batas izin HGU yang telah ditetapkan. Bahkan, sebagian lahan tersebut merupakan tanah adat, perkampungan warga, hingga lahan milik kelompok tani.

“Tanah adat, perkampungan, dan lahan kelompok tani atau masyarakat, dikuasai dan diklaim dalam HGU. Sehingga masyarakat menderita puluhan tahun dan sudah memunculkan konflik sosial dengan perusahaan perkebunan tersebut,” jelasnya.

Tak hanya itu, Irmawan juga menilai para pelaku usaha perkebunan tersebut tidak menjalankan kewajiban membangun kebun plasma sebesar 20 persen dari luas lahan HGU yang dimiliki.

“Pihak perusahaan, selain diduga menguasai lahan lebih dari izin HGU dan tidak membangun kebun plasma 20 persen, mereka juga sudah melanggar serta mengangkangi Undang-Undang ATR/BPN serta Peraturan Menteri Pertanian dan Perkebunan,” katanya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku prihatin terhadap kondisi masyarakat yang terus mengalami tekanan dan kehilangan akses terhadap lahan mereka sendiri.

“Masalah ini sudah membuat masyarakat Aceh menderita puluhan tahun dan kehilangan masa depan anak cucu mereka kelak,” ucap Irmawan.

Ia pun menyerukan kepada pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ATR/BPN, serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk segera bertindak.

“Saya minta kepada Pak Presiden Prabowo, Menteri ATR/BPN, dan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, agar dapat mengukur ulang HGU perusahaan perkebunan sawit ini,” tegasnya.

Irmawan menekankan bahwa langkah ini murni demi kepentingan rakyat.

“Ini tidak ada unsur kepentingan pejabat atau untuk kepentingan pribadi, melainkan hanya kepentingan rakyat agar mereka hidup sejahtera dan memiliki masa depan yang layak,” sambungnya.

Ia pun mengingatkan agar persoalan ini tidak dibiarkan berlarut hingga menimbulkan konflik horizontal yang lebih besar.

“Kita bukan anti terhadap investasi terutama bidang perkebunan, tapi jangan sampai kehadiran perusahaan itu malah mempersempit mata pencaharian warga dan menyengsarakan rakyat,” tutup Irmawan.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Editor: Akil

Luncurkan Qanun Kampung Pengelolaan Sampah, Pemkab Aceh Tengah Dapat Apresiasi dari MenLH

0
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah secara resmi meluncurkan Qanun Kampung tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan yang berlangsung di halaman Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah. (Foto: Prokopim Aceh Tengah)

NUKILAN.ID | TAKENGON – Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah resmi meluncurkan Qanun Kampung tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, Selasa (15/7/2025). Peluncuran yang berlangsung di halaman Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tengah ini turut dihadiri secara virtual oleh Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Diaz Hendropriyono, serta sejumlah pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI.

Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah progresif yang diambil pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah berbasis desa.

“Kehadiran regulasi ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dan efektif, demi mewujudkan lingkungan yang bersih dan lestari,” ujar Dr. Hanif.

Ia menilai, peluncuran qanun kampung ini sebagai tonggak penting dalam meningkatkan kualitas dan legalitas formal pengelolaan sampah di Aceh Tengah. Menteri Hanif juga menyoroti pendekatan dari hulu yang diterapkan Pemkab Aceh Tengah.

“Kami sangat mendukung upaya yang dilakukan Bupati, karena menurut kami penanganan sampah dari hulu akan membawa dampak positif yang masif,” sambungnya.

Tak hanya itu, ia juga menyebut inovasi pengelolaan sampah dari sumbernya yang dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah sebagai langkah “tercanggih di dunia”.

“Beliau juga menyoroti inovasi yang dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah dalam pengelolaan sampah, yang menurutnya sebagai langkah cerdas bahkan tercanggih di dunia, dimana sampah sudah dikelola dari sumbernya atau dimulai dari hulu.”

Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup terhadap program lingkungan yang diinisiasi pemerintahannya.

“Suatu kebanggaan bagi kami atas kesempatan Bapak Menteri Lingkungan Hidup dan jajaran hadir secara virtual dalam peresmian ini,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa peluncuran qanun kampung ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan berkolaborasi bersama masyarakat demi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

“Harapannya, langkah ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman bagi penduduk lokal, tetapi juga semakin meneguhkan posisi Aceh Tengah sebagai destinasi wisata yang bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan,” pungkas Haili Yoga.

TA Khalid Optimistis Dana Otsus Aceh Diperpanjang di Era Presiden Prabowo

0
Anggota DPR RI Ir. H. T. A. Khalid., MM. (Foto: DOK. DPR RI)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra asal Aceh, TA Khalid, menyuarakan optimisme terkait kelanjutan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang dijadwalkan berakhir pada 2027. Ia menilai perpanjangan DOKA merupakan hal krusial bagi stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan di Aceh.

Dikutip dari Prohaba, TA Khalid menegaskan bahwa hilangnya dana otsus akan berdampak serius bagi fiskal daerah.

“Jika Otsus ini tidak ada lagi, tentu fiskal Aceh akan terganggu dan ini akan terjadi permasalahan yang sangat serius dan luar biasa,” kata TA Khalid di Banda Aceh, Minggu (13/7/2025).

Menurutnya, DOKA bukan hanya hasil perjanjian antara pemerintah pusat dan Aceh, tetapi merupakan instrumen vital pembangunan yang wajib diperpanjang.

“Maka dari itu dana otsus Aceh menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan wajib diperpanjang,” tegasnya.

Sebagai Ketua Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR dan DPD RI asal Aceh, TA Khalid turut mengajak seluruh elemen masyarakat serta para tokoh Aceh di parlemen untuk bersatu menyuarakan pentingnya keberlanjutan dana tersebut.

“Semua kita harus melihat bahwa Dana Otsus bukan cuma kesepakatan dalam perjanjian, tetapi ini adalah bagian bagaimana membangun Aceh,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah kolektif perlu dilakukan agar ketentuan Dana Otsus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dapat diperkuat melalui revisi.

“Maka, kita harus benar-benar berikhtiar bersama-sama agar Dana Otsus ini diperpanjang, sehingga fiskal Aceh tidak terganggu,” imbuh mantan Ketua DPW Partai Gerindra Aceh itu.

Meski ada kekhawatiran, TA Khalid tetap menaruh harapan besar kepada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memberi perhatian terhadap Aceh, termasuk memperjuangkan keberlanjutan DOKA.

“Saya pribadi merasa optimis dengan perpanjangan Dana Otsus Aceh. Tentu perpanjangan dana ini dilalui dengan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan tentang Dana Otsus itu ada di Pasal 183. Maka, tugas kita adalah berikhtiar bersama dan mengawal agar revisi UUPA segera terjadi sehingga Dana Otsus untuk Aceh dapat diperpanjang,” pungkasnya.

Editor: Akil

Seorang Jemaah Haji Asal Aceh Wafat di Madinah, Tiga Lainnya Masih Dirawat

0
Ilustrasi meninggal di RS. (Foto: Kemenag Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Aceh, Nawawi bin Muhamad Amin (62), wafat di Madinah, Arab Saudi, pada Selasa (15/7/2025) malam waktu setempat.

“Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Kita doakan semoga diampuni segala dosanya dan ditempatkan di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan agar ikhlas dan tetap sabar,” ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Azhari, dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (16/7/2025).

Informasi meninggalnya Nawawi disampaikan oleh Ahmad Hasidin, salah satu anggota tim Kantor Urusan Haji (KUH) di Madinah.

Nawawi diketahui berasal dari Kota Langsa dan tergabung dalam kelompok terbang (kloter) BTJ-07 bersama 392 jemaah lainnya yang berasal dari Aceh Tamiang, Aceh Barat, Kota Langsa, dan Sabang. Mereka diberangkatkan ke Tanah Suci pada 24 Mei 2025 dan telah kembali ke Indonesia pada 4 Juli lalu.

Namun Nawawi tidak turut serta dalam kepulangan bersama kloter 7 karena kondisi kesehatannya yang menurun. Ia sempat dirawat sejak 3 Juli 2025 di RS Mouwasat, Madinah, setelah dirujuk dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (MED), menjelang keberangkatan pulang ke Tanah Air.

Selama menjalani perawatan, Nawawi didiagnosis menderita penyakit paru interstisial (ILD), infeksi sepsis, sindrom disfungsi multi-organ (MODS), serta sindrom Stevens-Johnson. Ia dinyatakan wafat pada pukul 21.57 Waktu Arab Saudi.

Sementara itu, Azhari juga menyampaikan bahwa saat ini masih ada empat jemaah haji asal Aceh yang belum kembali ke Indonesia. Tiga di antaranya masih dalam perawatan intensif di beberapa rumah sakit di Madinah.

“Ibu Nadian dari Aceh Utara yang dirawat di RS King Abdullah sudah dipulangkan. Sekarang di Kantor Urusan Haji Makkah, sedang proses penjadwalan pulang ke Tanah Air,” ujar Azhari.

Ia melanjutkan, “Sementara 3 jemaah lainnya masih dirawat di RS Madinah, masing-masing di RS King Fahd, RS Mouwasat dan RS King Salman.”

Pihak Kanwil Kemenag Aceh berharap seluruh jemaah yang masih dirawat dapat segera membaik dan dipulangkan dalam kondisi sehat.

Editor: Akil

Kadis Sosial Aceh: Sekolah Rakyat Program Istimewa untuk Anak Kurang Mampu

0
Kepala Dinas Sosial Aceh, Dr. Muslem Yacob, S.Ag., M.Pd. (Foto: Dinsos Aceh)

NUKILAN.ID | Banda Aceh — Kepala Dinas Sosial Aceh, Dr. Muslem Yacob, S.Ag., M.Pd., menyebut program Sekolah Rakyat yang diluncurkan Kementerian Sosial RI sebagai bentuk nyata kepedulian negara terhadap masyarakat miskin. Menurutnya, program ini merupakan bentuk pendidikan yang khusus dan istimewa, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Pernyataan tersebut disampaikan Muslem saat menghadiri hari pertama orientasi siswa Sekolah Rakyat di UPT Sentra Darussa’dah, Aceh, Senin (14/7/2025). Kegiatan ini berlangsung serentak secara nasional dan dibuka oleh Menteri Sosial RI, Saifullah, melalui konferensi daring.

“Kami yakin bahwa Sekolah Rakyat ini merupakan sekolah yang khusus dan istimewa bagi anak-anak kita yang kebetulan orang tuanya masih di bawah garis kemiskinan. Dengan perhatian dari pemerintah, mereka semua ditanggung penuh secara gratis,” ujarnya.

Aceh menjadi salah satu daerah perintis program Sekolah Rakyat, dengan dua lokasi pelaksanaan yaitu di UPT Sentra Darussa’dah dan Sekolah Unggul Ali Hasyimi Indrapuri, Aceh Besar. Masing-masing lokasi menampung 100 siswa dalam empat rombongan belajar (rombel) tingkat menengah atas.

Muslem menambahkan, sejak awal Pemerintah Aceh menunjukkan dukungan kuat terhadap program ini. Dinas Sosial Aceh turut berperan aktif dalam proses koordinasi penetapan siswa agar tepat sasaran, termasuk memfasilitasi penggunaan aset daerah.

Ia juga menyampaikan bahwa Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, telah menandatangani berita acara pinjam pakai aset daerah kepada Kementerian Sosial guna mendukung kelancaran program tersebut.

“Hari ini kami hadir mewakili Gubernur bersama perwakilan dari Dinas Pendidikan, BPS, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dan puskesmas untuk menyaksikan langsung dimulainya hari pertama Sekolah Rakyat di Aceh,” tutup Dr. Muslem.

Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh anak bangsa, terutama dari kalangan prasejahtera.

Editor: Akil

Cegah Stunting, Aceh Timur Dorong Program Rumoh Gizi Gampong

0
Tim penggerak TP PKK Aceh Timur, foto bersama usai Implementasi Rumoh Gizi Gampong (RGG) di aula Pendopo Bupati Aceh Timur, Selasa (15/07/2025) (Foto: Humas Aceh Timur).

NUKILAN.ID | IDI RAYEUK – Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) mendorong pencegahan stunting lewat implementasi Rumoh Gizi Gampong (RGG).

Program tersebut secara resmi diperkenalkan dalam kegiatan yang digelar di aula Pendopo Bupati Aceh Timur, Selasa (15/7/2025), dengan melibatkan kader Posyandu, bidan desa, hingga masyarakat sasaran.

Ketua TP PKK Aceh Timur, Ny. Lismawani Iskandar Al-Farlaky, menegaskan bahwa stunting bukan sekadar persoalan pertumbuhan fisik, melainkan juga menyangkut masa depan kualitas sumber daya manusia di daerah.

“Masalah stunting bukanlah persoalan kecil. Ini adalah ancaman serius terhadap kualitas generasi penerus. Anak-anak yang mengalami stunting tidak hanya mengalami hambatan pertumbuhan fisik, tapi juga berisiko terhadap perkembangan otak dan kecerdasan,” ujar Lismawani.

Ia menambahkan, RGG hadir sebagai ruang bersama di tingkat desa untuk mencegah dan menanggulangi stunting secara langsung. Program ini menggabungkan edukasi gizi, pengolahan makanan tambahan berbasis lokal, pemantauan pertumbuhan anak, dan pendampingan bagi keluarga berisiko stunting.

“Jika kita abai, maka kita sedang mempertaruhkan masa depan Aceh Timur. Oleh karena itu, melalui program rumah gizi gampong, kita ingin menghadirkan sebuah solusi nyata dan terintegrasi dalam penanggulangan stunting,” tambahnya.

Menurut Lismawani, keberlanjutan program ini membutuhkan komitmen semua pihak, termasuk alokasi dana desa yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung operasional RGG di masing-masing gampong.

Sementara itu, Ketua TP PKK Aceh, Ny. Marlina Muzakir, melalui Ketua Pokja 4 TP PKK Aceh, Ny. Ns. Mulyatina, menyebut bahwa implementasi RGG merupakan langkah penting dalam peningkatan status gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil.

“Selain itu juga, RGG berfungsi sebagai pusat edukasi, pelayanan gizi dan advokasi kebijakan terkait gizi di tingkat gampong. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami mengajak seluruh pihak terkait termasuk kader PKK, perangkat gampong dan masyarakat untuk bersinergi dalam menyukseskan program ini. Diharapkan tahun ini angka stunting di Aceh Timur dapat diturunkan,” kata Mulyatina.

Ia menambahkan, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar pelaksanaan RGG berjalan optimal dan berdampak nyata bagi kesehatan masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen, kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan deklarasi oleh seluruh peserta, sebagai simbol dukungan terhadap gerakan pencegahan dan penanggulangan stunting di Aceh Timur.

Editor: AKil

Menegenal Port FC: Klub Thailand Sang Juara Piala Presiden Indonesia

0
Port FC, klub asal Thailand menjuarai Piala Presiden 2025. (Foto: Liputan6)

NUKILAN.ID | Bandung – Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, gemuruh oleh sorak-sorak suporter ketika wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga final Piala Presiden 2025. Port FC, klub asal Thailand, berhasil mencatatkan sejarah dengan mengalahkan tim Inggris, Oxford United, dengan skor 2-1 pada Minggu (13/7/2025).

Kemenangan ini bukan sekadar menambah koleksi gelar, melainkan menjadi bukti nyata kebangkitan klub legendaris Thailand yang kembali berkilau. Lantas, seperti apa sebenarnya profil klub bernama Port FC ini? Berikut Nukilan.id sajikan ulasan lengkapnya.

Dari Pelabuhan ke Puncak Kejayaan

Dikutip dari berbagai sumber, Port FC Berdiri sejak 1967 dengan nama Port Authority of Thailand FC, klub ini awalnya merupakan representasi pekerja pelabuhan di Bangkok. Bermarkas di distrik Khlong Toei, jantung ibu kota Thailand, Port FC tumbuh menjadi salah satu institusi sepak bola paling dihormati di negeri Gajah Putih.

Mereka mengoleksi 8 gelar Piala Kor Royal dan 6 trofi Piala Ratu, menegaskan dominasi mereka di era keemasan sepak bola Thailand. Namun, seperti roda yang berputar, Port FC sempat mengalami masa sulit sebelum akhirnya bangkit kembali di bawah kepemimpinan seorang wanita visioner.

Revolusi Madam Pang: Dari Krisis Menuju Kejayaan

Tahun 2015 menjadi titik balik bagi Port FC ketika Nualphan Lamsam, atau yang akrab disapa Madam Pang, mengambil alih kepemilikan klub. Sebagai pengusaha sukses dan tokoh sentral sepak bola Thailand, Madam Pang tidak hanya membawa stabilitas finansial, tetapi juga visi jangka panjang untuk mengembalikan kejayaan Port FC.

Di bawah kepemimpinannya, Port FC perlahan tapi pasti kembali menjadi kekuatan yang disegani. Mereka merekrut legenda Thailand, Kiatisuk Senamuang, sebagai pelatih pada 2017, meski kerja sama itu hanya bertahan singkat. Namun, kegagalan itu tidak menghentikan langkah mereka.

Puncaknya datang pada 2019 ketika Port FC menjuarai Piala FA Thailand setelah mengalahkan Ratchaburi Mitr Phol 1-0 di final. Gol kemenangan dicetak oleh gelandang andalan mereka, Sergio Suarez, dalam laga yang juga menjadi sejarah karena menjadi salah satu pertandingan pertama di Thailand yang menggunakan teknologi VAR.

Konsistensi di Kancah Domestik dan Terobosan di Asia

Tiga musim terakhir menjadi bukti keseriusan Port FC. Mereka konsisten menembus empat besar Liga 1 Thailand, menunjukkan bahwa mereka bukan hanya hidup dari nostalgia, tetapi benar-benar bangkit sebagai kekuatan baru.

Pada 20 Juni 2024, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengumumkan bahwa Port FC akan berpartisipasi dalam AFC Champions League Two 2024/25, kompetisi tingkat kedua antarklub Asia. Ini menjadi bukti bahwa reputasi mereka kini diakui di kancah regional.

Keberhasilan Port FC meraih Piala Presiden 2025 semakin mengukuhkan status mereka sebagai klub yang sedang dalam tren positif. Dengan skuad yang diisi pemain lokal berbakat dan pemain asing berpengalaman, mereka menjadi ancaman serius bagi wakil-wakil Indonesia di turnamen ini.

Keikutsertaan Port FC dalam Piala Presiden 2025 patut disambut antusias. Dengan skuad yang diisi talenta lokal berkualitas dan pemain asing berpengalaman, klub ini berpotensi menjadi ancaman serius bagi wakil-wakil Indonesia yang ikut serta.

Penutup: Kembalinya Sang Legenda

Port FC bukan sekadar klub sepak bola biasa. Mereka adalah bagian dari sejarah sepak bola Thailand yang kini menulis babak baru. Dari masa kejayaan di era lama, melalui masa sulit, hingga kebangkitan di bawah kepemimpinan Madam Pang, perjalanan mereka layak menjadi inspirasi.

Kini, dengan gelar Piala Presiden 2025 di tangan dan partisipasi di kompetisi Asia, Port FC siap membuktikan bahwa mereka bukan hanya besar di Thailand, tetapi juga siap bersaing di level yang lebih tinggi. (XRQ)

Reporter: Akil