Beranda blog Halaman 337

Wagub Fadhlullah Minta Dukungan Komisi IX DPR RI untuk Perkuat Layanan Kesehatan di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Wagub Fadhlullah Minta Dukungan Komisi IX DPR RI untuk Perkuat Layanan Kesehatan di Aceh. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., meminta dukungan penuh dari Komisi IX DPR RI untuk memperkuat sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan pekerja di Aceh. Permintaan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh, Senin (6/10/2025).

Dalam sambutannya, Fadhlullah menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Komisi IX terhadap pembangunan sektor kesehatan dan ketenagakerjaan di Aceh. Ia menyebut kunjungan itu menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Atas nama Pemerintah Aceh, kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh rombongan Komisi IX DPR RI. Kehadiran Bapak/Ibu sekalian merupakan kehormatan sekaligus kesempatan berharga untuk memperkuat kerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujar Wagub.

Fadhlullah menjelaskan, Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat di tengah berkurangnya dana otonomi khusus (Otsus) dalam lima tahun terakhir.

“Meski menghadapi pengurangan dana Otsus, Pemerintah Aceh tetap memastikan seluruh masyarakat Aceh terjamin melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan BPJS Kesehatan,” katanya.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga mengoptimalkan program Badan Gizi Nasional (BGN) yang saat ini telah berjalan di 326 dari total 855 titik dapur, dengan 1,7 juta penerima manfaat.

Dalam kesempatan itu, Wagub juga menyoroti pentingnya dukungan Komisi IX terhadap tiga rumah sakit (RS) regional yang sedang dibangun di Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Barat. Menurutnya, dukungan Kementerian Kesehatan—mitra kerja Komisi IX—diperlukan untuk memperkuat fasilitas dan kelengkapan alat kesehatan di tiga RS tersebut.

“Dengan kondisi geografis Aceh yang luas, kehadiran RS regional sangat penting agar masyarakat di daerah terpencil tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke Banda Aceh untuk berobat,” kata Fadhlullah.

Ia kembali menegaskan komitmen Pemerintah Aceh memperkuat sektor kesehatan dan ketenagakerjaan melalui kerja sama dengan DPR RI dan kementerian terkait. “Kami berharap melalui kunjungan ini lahir kebijakan nyata dan dukungan konkret bagi peningkatan layanan kesehatan, tenaga kerja, dan perlindungan pekerja migran Aceh. Kami titipkan harapan agar Aceh dapat terus maju dan sejahtera,” ujarnya.

Ketua Komisi IX DPR RI, Drg. Putih Sari, mengatakan kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi daerah.

“Kami telah meninjau langsung RSUD dr. Zainoel Abidin dan kami mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan. Namun, tentu masih ada kebutuhan dukungan pusat untuk memperkuat layanan kesehatan di Aceh,” ujarnya.

Putih Sari juga mengapresiasi capaian Pemerintah Aceh dalam peningkatan indikator kesehatan, termasuk umur harapan hidup dan akses layanan di wilayah terpencil. “Kami ingin memastikan seluruh program prioritas nasional, termasuk BGN dan BPJS, dapat berjalan optimal dan tepat sasaran,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh sebelumnya telah menyerahkan aset RS Regional kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Namun, pihaknya masih memerlukan dukungan untuk pengadaan alat kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat.

“Rumah sakit ini menjadi rujukan bagi lima kabupaten. Kadang pasien meninggal di jalan karena jarak terlalu jauh. Maka kami harap bantuan alat kesehatan segera terealisasi,” ujarnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Gizi Nasional (BGN), BP2MI, serta perwakilan Pangdam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh.

Editor: Akil

Bupati Aceh Jaya Dampingi Gubernur Bahas Pembangunan Perumahan

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh bersama Bupati Aceh Jaya dan para kepala daerah lainnya saat audiensi dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah, di Jakarta. (Foto: Ist)

NUKILA.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mengajukan sejumlah program strategis di sektor perumahan dalam audiensi antara Gubernur Aceh dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Kementerian Perumahan tersebut diterima langsung oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah. Audiensi itu membahas arah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berkelanjutan di Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Aceh didampingi oleh sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Aceh Jaya, Bupati Aceh Besar, Bupati Pidie, dan Bupati Aceh Utara. Turut hadir pula Ketua TP PKK Aceh, Ny. Marlina Muzakir, serta Wakil Bupati Aceh Jaya, Muslem D, SE.

Gubernur Aceh menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan perumahan di seluruh kabupaten/kota di Aceh. “Pembangunan perumahan harus merata dan menyentuh wilayah pesisir serta pedalaman agar kesejahteraan masyarakat meningkat secara menyeluruh,” katanya.

Sementara itu, Bupati Aceh Jaya menyampaikan sejumlah usulan prioritas, di antaranya pembangunan Rumah Kombatan serta bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Program Rumah Kombatan kami usulkan sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan perdamaian di Aceh. Sementara program bantuan rumah layak huni ditujukan bagi masyarakat kurang mampu serta warga terdampak bencana yang membutuhkan hunian aman dan nyaman,” ujar Bupati Aceh Jaya usai pertemuan.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya siap bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam menyiapkan lahan, data penerima manfaat, serta dokumen pendukung agar program tersebut dapat segera direalisasikan. “Kami berharap dukungan penuh dari Kementerian agar usulan ini dapat masuk dalam program nasional perumahan tahun 2026,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah, menyambut baik berbagai usulan yang disampaikan dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya melalui kajian teknis serta penyesuaian dengan program nasional perumahan rakyat.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi masyarakat Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Jaya, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan permukiman yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Wagub Fadhlullah Terima Kunjungan DPSMAI Bahas Peluang Investasi Malaysia di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Wagub Fadhlullah Terima Kunjungan DPSMAI Bahas Peluang Investasi Malaysia di Aceh. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE, menerima kunjungan Dewan Perniagaan Serumpun Malaysia-Aceh, Indonesia (DPSMAI) di ruang rapat Wakil Gubernur Aceh, Senin (6/10/2025).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyampaikan rencana investasi DPSMAI di Aceh sekaligus membahas peluang kerja sama antara Aceh dan Malaysia di berbagai sektor, mulai dari pariwisata, industri, pertanian, hingga peternakan.

Dalam pertemuan itu, Fadhlullah menyampaikan apresiasi atas upaya kolaborasi tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Aceh selalu terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memastikan setiap investasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu yang disinggung adalah komoditas nilam Aceh yang dikenal memiliki kadar patchouli alcohol (PA) tinggi, namun masih menghadapi perdagangan yang tidak adil dan merugikan petani.

“Walau cuaca di Aceh ini sering panas, tapi orang-orang Aceh itu dingin (ramah dan terbuka). Pemerintah harus hadir dan memastikan bahwa setiap investasi benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Wagub Fadhlullah.

Sementara itu, Wakil I DPSMAI, Norazmi Bin Kamaruzaman, menilai Aceh memiliki potensi besar di berbagai sektor. Menurutnya, sumber daya manusia (SDM) Aceh tergolong kreatif dan berdaya saing, namun belum termaksimalkan karena kurangnya investor. Ia berharap kehadiran DPSMAI dapat memperkuat ekonomi daerah melalui investasi yang berkelanjutan.

“Saya melihat banyak sekali potensi di Aceh. Orang-orang Aceh juga hebat dari segi kreativitas namun masih terhambat karena kurangnya investor yang masuk, karena itulah kami hadir untuk bekerja sama dengan Aceh,” ujarnya.

Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen kedua pihak untuk menindaklanjuti hasil pembahasan melalui tahapan perencanaan dan penyusunan rencana investasi yang lebih jelas dan terarah antara Pemerintah Aceh dan DPSMAI.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Almuniza Kamal, S.STP, M.Si, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Ir. Cut Huzaimah, MP, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Taufik, ST, M.Si, serta jajaran SKPA terkait.

Wali Kota Illiza Lantik 17 Pejabat Eselon II: Energi Baru untuk Kota Banda Aceh, Publik Menunggu Bukti

Penulis
Akil
-
0
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal saat melantik empat Pejabat Eselon II di lingkup Pemko Banda Aceh. (Foto: Humas Kota)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, melantik 17 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi pemerintahan serta menghadirkan energi baru dalam birokrasi guna mewujudkan program pembangunan yang telah direncanakan.

Rotasi dan promosi jabatan kali ini tidak sekadar pergantian posisi, melainkan bagian dari reformasi birokrasi agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Dengan menempatkan pejabat sesuai kapasitas, pengalaman, dan integritas, Wali Kota Illiza menegaskan komitmennya terhadap prinsip the right man on the right place demi terwujudnya birokrasi yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelantikan tersebut juga menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memperkuat pelayanan publik. Wajah-wajah baru di tubuh birokrasi diharapkan mampu membawa semangat serta inovasi untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Kepemimpinan yang kreatif dan berintegritas menjadi kunci dalam menggerakkan kembali semangat pembangunan pascapandemi.

Dari sisi kebijakan publik, penyegaran ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antarorganisasi perangkat daerah. Pejabat dengan pengalaman lintas bidang diharapkan memperkuat kolaborasi dalam program lintas sektor, seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan ekonomi kreatif, sehingga pembangunan dapat berjalan terpadu dan berkelanjutan.

Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Banda Aceh, M. Abrar Perdana, mengapresiasi langkah Wali Kota Illiza tersebut.

“Pelantikan ini bukan sekadar pergantian jabatan, tapi upaya menghadirkan energi baru di tubuh pemerintahan kota. Dengan memilih pejabat yang kompeten dan berintegritas, Ibu Illiza sedang membangun fondasi birokrasi yang kuat dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujarnya kepada Nukilan.id

Abrar menambahkan, pejabat baru harus segera membuktikan kapasitas dan integritasnya melalui kerja nyata.

“Publik menunggu bukti, bukan sekadar janji. Reformasi birokrasi akan bermakna jika dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan,” pungkasnya.

Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, pelantikan ini menjadi langkah awal menuju pemerintahan Kota Banda Aceh yang lebih maju, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik yang maksimal. (xrq)

Reporter: Akil

1,2 Ton Ganja Diamankan, Bupati Gayo Lues Dorong Warga Beralih ke Kopi dan Kakao

Penulis
Rezi
-
0
Bupati Gayo Lues, Suhaidi. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Kabupaten Gayo Lues terus berupaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap tanaman ganja melalui penguatan sektor ekonomi produktif. 

Hal ini disampaikan oleh Bupati Gayo Lues, Suhaidi, menyusul pengungkapan jaringan peredaran narkoba dalam jumlah besar di Mapolda Aceh, Senin (6/10/2025).

Dalam pengungkapan tersebut, Polda Aceh berhasil menyita barang bukti berupa 80,5 kilogram sabu, 1,3 ton ganja, dan 1 kilogram kokain dengan 22 tersangka dalam operasi selama tiga bulan terakhir. Dari total 1,3 ton ganja yang disita, sebanyak 1,2 ton berasal dari Kabupaten Gayo Lues.

“Upaya kita di Pemerintah Kabupaten Gayo Lues fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan memperbaiki ekonomi warga, kita berharap masyarakat bisa perlahan meninggalkan ganja,” ujar Suhaidi kepada awak media, termasuk Nukilan.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah bersama aparat kepolisian setempat telah memusatkan perhatian pada masyarakat yang tinggal di pinggiran hutan dan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Melalui berbagai program pemberdayaan, masyarakat didorong untuk beralih ke sektor pertanian produktif seperti kopi dan kakao.

“Kita bantu terus masyarakat, terutama yang di pinggiran hutan, agar bisa mengembangkan kebun kopi dan kakao. Harapannya, ketergantungan mereka terhadap ganja bisa beralih ke usaha yang lebih menyejahterakan,” tambahnya.

Selain itu, Pemkab Gayo Lues juga bersinergi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam program Grand Design Alternative Development (GDAD). Program ini selaras dengan visi pemerintah daerah untuk menciptakan sumber ekonomi baru bagi masyarakat yang sebelumnya menggantungkan hidup dari ganja.

“Program GDAD ini berupaya mengalihkan masyarakat yang selama ini bergantung pada ganja agar beralih ke komoditas lain yang produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan,” pungkas Bupati Suhaidi.

Reporter: Rezi

Zulkarnain Tekankan Pentingnya Disiplin dan Sinergi dalam Pelayanan Sosial

Penulis
Redaksi
-
0
Zulkarnain Tekankan Pentingnya Disiplin dan Sinergi dalam Pelayanan Sosial. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Dinas Sosial Aceh, Zulkarnain, SKM., M.Kes., menegaskan pentingnya disiplin, profesionalisme, dan sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat. Hal itu disampaikannya saat memimpin apel perdana bulan Oktober di halaman Kantor Dinas Sosial Aceh, Senin (6/10/2025).

Zulkarnain menyampaikan, bertambahnya jumlah panti sosial di Aceh menuntut peningkatan mutu pelayanan, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun tata kelola.

“Kita harus memastikan setiap pelayanan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menuturkan, pada tiga bulan terakhir tahun 2025, Dinas Sosial Aceh akan fokus pada penyelesaian realisasi anggaran dan penyusunan perencanaan program 2026 yang diarahkan untuk memperkuat penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan sosial.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran dan sarana, Zulkarnain optimistis jajaran Dinas Sosial Aceh mampu menghadapi tantangan melalui kerja sama tim yang solid.

“Kita bukan Superman, tapi super team yang memiliki tanggung jawab dan semangat kerja profesional,” tegasnya.

Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Chaidir, SE., MM., turut mendukung arahan Plh. Kadis tersebut. Ia menekankan pentingnya penataan aset, kebersihan lingkungan kerja, serta peningkatan disiplin pegawai. Chaidir juga mendorong setiap bidang agar mematangkan perencanaan program 2026 dengan sasaran yang mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKS), sehingga manfaat program dapat lebih tepat sasaran.

“Kita harus terus berbenah dari dalam agar pelayanan sosial kita semakin optimal,” ujarnya.

Sebagai bagian dari pembenahan internal, Dinas Sosial Aceh akan mengaktifkan kembali senam pagi setiap Jumat, mengadakan Monday Meeting usai apel, serta Rapat Struktural tiap Jumat siang untuk evaluasi dan sinkronisasi program.

“Mari kita perkuat fondasi agar pelayanan sosial di tahun 2026 lebih baik dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Aceh,” pungkas Zulkarnain.

Ketua KIP Aceh Isi Podcast di KIP Langsa, Bahas Peran Penyelenggara di Masa Non Tahapan

Penulis
Akil
-
0
Ketua KIP Aceh Isi Podcast di KIP Langsa. (FOTO: KIP ACEH)

NUKILAN.ID | LANGSA – Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh, Agusni AH, menjadi narasumber dalam Podcast KIP Kota Langsa yang digelar pada Senin (6/10). Dalam kesempatan tersebut, Agusni membahas berbagai kegiatan non dan pra-tahapan pemilu serta pilkada, sekaligus menekankan pentingnya peran aktif penyelenggara di masa jeda tahapan pemilu.

Agusni menilai, masa non tahapan merupakan waktu yang penting untuk memberikan pencerahan dan pemahaman tentang kepemiluan kepada masyarakat luas, terutama kalangan pemilih pemula.

“Apalagi saat ini dalam situasi efisiensi yang belum tersedianya fasilitas untuk kegiatan non tahapan, maka para penyelenggara harus pro aktif secara mandiri untuk melakukan berbagai aktivitas non tahapan seperti sosialisasi dan pemahaman kepemiluan dengan menggunakan platform media sosial yang ada,” sebut Agusni dalam keterangannya yang diterima Nukilan.id pada 6 Oktober 2025.

Ia menegaskan, berakhirnya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 bukan berarti pekerjaan penyelenggara pemilu selesai. Sebaliknya, kata Agusni, kerja-kerja kepemiluan tetap berlanjut, baik melalui evaluasi internal dan eksternal maupun kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilakukan secara rutin hingga menjelang pemilihan berikutnya.

“Seiring proses PDPB yang terus dilakukan, kita sebagai penyelenggara juga terus berikhtiar memberi pemahaman, bahwa dalam pesta demokrasi itu ada empat unsur yang wajib terlibat untuk kesuksesannya, yaitu Penyelenggara, Peserta Pemilu, Pemerintah dan Pemilih. Empat unsur ini wajib berkolaborasi dan saling menyokong menyukseskan pemilu dan pilkada, bila kurang salah satunya, dapat dipastikan pemilu atau pilkada itu tidak berjalan dengan baik,” ungkap Agusni.

Ia juga mengapresiasi inisiatif KIP Kota Langsa yang memanfaatkan platform podcast sebagai media edukasi publik. Menurutnya, kegiatan semacam ini merupakan bentuk kreativitas penyelenggara dalam masa non tahapan untuk terus meningkatkan literasi kepemiluan masyarakat.

“Bahwa kegiatan podcast yang dilaksanakan KIP Kota Langsa ini dapat menjadi salah satu bentuk dari kreativitas penyelenggara dalam masa non tahapan untuk memberikan pemahaman tentang kepemiluan kepada masyarakat. Sehingga pemilu ke depan akan semakin baik dan pemahaman masyarakat juga semakin tinggi,” tutup Agusni. (XRQ)

Reporter: Akil

Dirresnarkoba Polda Aceh Sebut 80,5 Kg Sabu yang Dimusnahkan Berasal dari Thailand

Penulis
Rezi
-
0
Pemusnahaan barang bukti di Mapolda Aceh, Banda Aceh, pada Senin 6 Oktober 2025. (Foto: Dok. Polda Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Dirresnarkoba Polda Aceh, Kombes Pol. Shobarmen, mengungkapkan bahwa barang bukti narkotika jenis sabu seberat 80,5 kilogram yang dimusnahkan hari ini berasal dari Thailand—Indonesia, dan rencananya akan diedarkan oleh pelaku ke wilayah Sumatera Utara.

“Barang bukti narkotika jenis sabu yang kita musnahkan hari ini merupakan hasil pengungkapan selama tiga bulan terakhir. Sabu ini berasal dari Thailand dan akan dibawa oleh pelaku ke Sumatera Utara,” ujar Kombes Shobarmen kepada awak media termasuk Nukilan, saat kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika di Mapolda Aceh, Senin, 6 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan sesuai amanat dalam Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mewajibkan agar setiap barang bukti hasil tindak pidana narkotika segera dimusnahkan untuk mencegah penyalahgunaan kembali.

Selain sabu, Polda Aceh juga memusnahkan 1,3 ton ganja dan 1 kilogram kokain. Seluruh barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kolaboratif antara Ditresnarkoba Polda Aceh, BNNP Aceh, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Polresta Banda Aceh, Polres Aceh Timur, Polres Gayo Lues, dan Polres Sabang.

Dalam kesempatan itu, Shobarmen mengingatkan bahwa ancaman narkoba terhadap bangsa Indonesia sangat nyata dan serius. Karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Hal itu sejalan dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Asta Cita tentang pemberantasan narkoba.

“Seluruh stakeholder di Aceh harus bekerja sama tanpa mengenal lelah untuk memberantas perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba. Ancaman ini nyata dan menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala BNNP Aceh, jajaran Bea dan Cukai, serta seluruh personel Polda Aceh yang telah berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika di Provinsi Aceh.

Kegiatan pemusnahan barang bukti tersebut turut dihadiri oleh Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, perwakilan Komisi III DPR RI, serta unsur Forkopimda. Semua barang bukti dimusnahkan dengan cara dibakar, dilebur, dan diurai secara kimiawi, sehingga tidak dapat digunakan kembali.

Reporter: Rezi

Kapolda Aceh Tinjau Program PMT bagi Ibu Hamil dan Lansia di Gampong Tibang

Penulis
Rezi
-
0

NUKILAN.id | Banda Aceh — Kapolda Aceh, Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, meninjau langsung pelaksanaan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Posyandu Gampong Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, pada Senin, 6 Oktober 2025.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah gampong dalam meningkatkan gizi masyarakat, khususnya bagi ibu hamil, balita, dan lanjut usia (lansia).

Program PMT di Gampong Tibang diketahui telah berjalan secara konsisten selama kurang lebih delapan tahun, dengan sumber pembiayaan yang dialokasikan dari dana desa.

Kapolda Aceh dalam kesempatan itu mengapresiasi pelaksanaan program tersebut sebagai wujud nyata sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan kesehatan keluarga.

Ia menilai, inisiatif lokal seperti ini perlu terus didukung agar mampu menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak serta lansia di Provinsi Aceh.

“Program seperti ini sangat baik karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Polda Aceh mendukung penuh setiap langkah kolaboratif yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” ujar Irjen Pol. Marzuki.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari Kapolda Aceh, diharapkan program ini dapat menjadi contoh bagi gampong lain dalam pengelolaan dana desa yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Polda Aceh Amankan 1,3 Ton Lebih Narkoba dengan 22 Tersangka

Penulis
Rezi
-
0
Konferensi pers pengungkapan peredaran narkoba jenis sabu, ganja dan kokain di Mapolda Aceh, pada Senin 6 Oktober 2025. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kepolisian Daerah (Polda) Aceh berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba dalam jumlah besar sepanjang tiga bulan terakhir. Total barang bukti yang disita hampir 1,4 ton dengan 22 tersangka diamankan.

Kapolda Aceh Irjen Marzuki Ali Basyah mengungkapkan, barang bukti yang berhasil disita terdiri dari sabu seberat 80,5 kilogram, ganja 1,3 ton, dan kokain 1 kilogram.

“Ada sabu, ganja, dan kokain. Untuk sabunya sendiri 80,5 kilo, untuk ganja 1,3 ton, dan kokain 1 kilo,” ungkap Marzuki Ali Basyah saat konferensi pers di Mapolda Aceh, Senin 6 Oktober 2025.

Pengungkapan kasus ini berasal dari tiga Tempat Kejadian Perkara (TKP), yakni Aceh Utara, Gayo Lues, dan Sabang. Sebanyak 22 tersangka berhasil diamankan dalam operasi tersebut.

Marzuki menjelaskan, seluruh barang bukti berhasil diamankan di daratan sehingga tidak memerlukan pengejaran hingga ke laut. Khusus untuk kokain, ditemukani di pantai hutan mangrove Sabang.

“Untuk kokain sendiri itu kita temukan ada di pantai mangrove yang di daerah Sabang dalam bentuk kiriman paket. Jadi yang sudah terombang-ambing di pantai sehingga nyangkut di mangrove sehingga kita amankan,” jelasnya.

Karena ditemukan tersangkut di hutan bakau tanpa ada pelaku di sekitar lokasi, pihak kepolisian hanya dapat mengamankan barang bukti tanpa tersangka untuk kasus kokain tersebut.

Marzuki menduga, paket kokain tersebut kemungkinan dilempar ke laut karena tidak bisa masuk ke daratan atau memang sengaja dilempar namun tidak berhasil diambil oleh nelayan yang menjadi bagian dari jaringan kejahatan.

“Bisa jadi mungkin karena dia tidak bisa masuk, dilempar ke laut begitu saja. Bisa jadi atau memang dilempar ke laut tapi tidak terambil oleh nelayannya, nelayan yang bersembunyi di balik kejahatannya,” ungkapnya.

Kapolda Aceh menyebutkan, ganja dan sabu yang berhasil disita diperkirakan akan diedarkan ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk Bali. Namun, sebelum sempat keluar dari Aceh, jaringan tersebut berhasil digagalkan.

Sementara untuk kokain, yang memiliki harga sangat mahal, diduga ditujukan untuk konsumsi orang asing yang berada di Indonesia.

“Karena kokain itu kan sangat mahal harganya dan memang untuk Indonesia sendiri itu biasanya belum sejauh ini pemakan kokain. Biasanya adalah konsumsi untuk orang-orang asing yang ada di Indonesia, terutama di beberapa pulau yang banyak orang asingnya. Mereka memang konsumsinya kokain, jadi kita curigai memang larinya ke sana,” pungkasnya.

Reporter: Rezi

1...336337338...2,525Halaman 337 dari 2,525

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id