Beranda blog Halaman 336

Selama Tiga Bulan Terakhir, Polda Aceh Musnahkan 80,5 Kg Sabu dan 1,3 Ton Ganja

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi pemusnahan narkoa. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus selama tiga bulan terakhir. Total barang bukti yang dimusnahkan mencapai 80,5 kilogram sabu, 1,3 ton ganja, dan 1 kilogram kokain.

“Memang setiap tiga bulan hasil tangkapan kita, baik dari direktorat maupun wilayah, itu kita kumpulkan. Hari inilah kita kumpulkan untuk pemusnahannya,” ujar Dirnarkoba Polda Aceh, Kombes Pol Shobarmen, S.I.K., seperti dilansir dari laman Metrotvnews, Selasa (7/10/2025).

Kombes Pol Shobarmen menjelaskan, pemusnahan barang bukti dilakukan secara berkala sebagai bagian dari penanganan kasus narkotika di wilayah Aceh. Ia menyebutkan bahwa sebagian besar ganja yang disita berasal dari Kabupaten Gayo Lues.

“Polda Aceh bersama jajaran khusus ganja itu sudah bisa kita amankan sebanyak 3 ton yang umumnya kita dapat dari Gayo Lues,” jelasnya.

Selain pemusnahan barang bukti, pihak kepolisian juga berhasil mengamankan 22 tersangka dari berbagai kasus narkotika selama periode tersebut.

Dalam kegiatan pemusnahan ini, Polda Aceh turut menerima kunjungan dari anggota Komisi III DPR RI yang hadir untuk menyaksikan langsung proses pemusnahan barang bukti.

“Bapak-bapak dewan Komisi III sangat antusias dan mengapresiasi kegiatan kita pada hari ini,” tutupnya.

Momen Bobby Nasution Sapa Mualem Saat Bertemu di Jakarta

Penulis
Akil
-
0
Pertemuan Gubsu Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) di Jakarta (Foto: dok. Tim Media Gubernur Aceh)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bertemu dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Bobby menyapa Mualem saat sedang makan siang.

Dalam video yang diperoleh Nukilan.id yang beredar di Tiktok, Selasa (7/10/2025), Bobby terlihat berjalan di belakang Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menuju meja tempat Mualem duduk. Saat melihat keduanya datang, Mualem yang tengah makan bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Reza Saputra langsung berdiri.

“Pak Gub,” ujar Bobby kepada Mualem.

Momen ini menarik perhatian karena sebelumnya keduanya sempat berpolemik terkait penggunaan pelat nomor kendaraan. Saat itu, Bobby melakukan razia terhadap kendaraan berpelat BL dari Aceh agar diganti menjadi pelat BK.

Keduanya kemudian berjabat tangan sambil tersenyum. Dua orang lainnya tampak ikut mendatangi meja Mualem. Seusai bersalaman, Ahmad Luthfi berpamitan lebih dulu meninggalkan lokasi. Dalam video terlihat Bobby dan Mualem tidak berbincang lebih lanjut.

Rombongan Bobby dan Luthfi kemudian meninggalkan tempat. Pertemuan singkat yang berlangsung sekitar 30 detik itu terjadi di sebuah restoran di Jakarta.

Pertemuan para kepala daerah tersebut berlangsung setelah mereka mendatangi Kementerian Keuangan untuk bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam kesempatan itu, sebanyak 18 gubernur hadir langsung, 15 daerah diwakili, dan 5 daerah tidak hadir. (XRQ)

Reporter: Akil

Gubernur Aceh Tegaskan Penolakan atas Kebijakan Pusat Potong Dana Transfer ke Daerah

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menegaskan penolakan terhadap rencana pemerintah pusat yang akan memangkas dana transfer ke daerah (TKD). (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menegaskan penolakan terhadap rencana pemerintah pusat yang akan memangkas dana transfer ke daerah (TKD), termasuk untuk Aceh. Pernyataan itu disampaikan usai pertemuan bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

“Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” ungkap Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Menurut Mualem—sapaan akrab Muzakir Manaf—kebijakan pemotongan dana transfer tersebut akan berdampak serius terhadap stabilitas fiskal daerah dan mengganggu pelaksanaan program-program prioritas di Aceh.

Data Pemerintah Aceh menunjukkan, alokasi TKD tahun 2025 untuk Aceh dipangkas sekitar 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa daerah lain bahkan mengalami pemangkasan lebih besar, mencapai 30–35 persen.

Mualem menilai kebijakan ini tidak sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan dan penguatan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Pemotongan anggaran tentu akan berimbas pada program prioritas seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan melihat kondisi riil di daerah,” ujar Mualem.

Ia menambahkan, Pemerintah Aceh tetap berkomitmen menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien. Untuk itu, Mualem berharap adanya dialog terbuka antara pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah agar kebijakan yang diambil tidak menghambat pembangunan dan pelayanan publik.

“Kami siap berdiskusi dan memberikan data kinerja keuangan Aceh secara terbuka. Namun, pemotongan bukanlah solusi. Daerah justru perlu diperkuat, bukan dilemahkan,” tegas Muzakir Manaf.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Muzakir Manaf turut didampingi Kepala Badan Keuangan Aceh (BPKA) Reza Saputra dan Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh Said Marzuki.

Wagub Fadhlullah Minta Dukungan Komisi IX DPR RI Perkuat Layanan Kesehatan di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE, meminta dukungan penuh dari Komisi IX DPR RI untuk memperkuat sektor kesehatan. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE, meminta dukungan penuh dari Komisi IX DPR RI untuk memperkuat sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan pekerja di Aceh. Permintaan itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh, Senin (6/10/2025).

Dalam sambutannya, Fadhlullah menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi IX terhadap pembangunan di Aceh. Ia menyebut kunjungan tersebut sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Atas nama Pemerintah Aceh, kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh rombongan Komisi IX DPR RI. Kehadiran Bapak/Ibu sekalian merupakan kehormatan sekaligus kesempatan berharga untuk memperkuat kerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujar Wagub.

Fadhlullah menuturkan, Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat di tengah keterbatasan dana otonomi khusus (Otsus) yang berkurang dalam lima tahun terakhir.

“Meski menghadapi pengurangan dana Otsus, Pemerintah Aceh tetap memastikan seluruh masyarakat Aceh terjamin melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan BPJS Kesehatan,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh tengah mengoptimalkan program Badan Gizi Nasional (BGN), yang kini telah berjalan di 326 dari total 855 titik dapur dengan 1,7 juta penerima manfaat.

Selain itu, Wagub menyoroti pentingnya dukungan Komisi IX terhadap tiga rumah sakit (RS) regional yang dibangun di Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Barat. Dukungan dari Kementerian Kesehatan, sebagai mitra kerja Komisi IX, dinilai sangat dibutuhkan untuk memperkuat fasilitas dan kelengkapan alat kesehatan di tiga RS tersebut.

“Dengan kondisi geografis Aceh yang luas, kehadiran RS regional sangat penting agar masyarakat di daerah terpencil tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke Banda Aceh untuk berobat,” ujar Fadhlullah.

Ia menegaskan kembali komitmen Pemerintah Aceh memperkuat sektor kesehatan dan ketenagakerjaan melalui sinergi dengan DPR RI serta kementerian terkait.

“Kami berharap melalui kunjungan ini lahir kebijakan nyata dan dukungan konkret bagi peningkatan layanan kesehatan, tenaga kerja, dan perlindungan pekerja migran Aceh. Kami titipkan harapan agar Aceh dapat terus maju dan sejahtera,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Drg. Putih Sari, mengatakan kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi daerah.

“Kami telah meninjau langsung RSUD dr. Zainoel Abidin dan kami mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan. Namun, tentu masih ada kebutuhan dukungan pusat untuk memperkuat layanan kesehatan di Aceh,” tuturnya.

Putih Sari juga mengapresiasi capaian Pemerintah Aceh dalam meningkatkan indikator kesehatan, termasuk umur harapan hidup dan akses layanan kesehatan di wilayah terpencil.

“Kami ingin memastikan seluruh program prioritas nasional, termasuk BGN dan BPJS, dapat berjalan optimal dan tepat sasaran,” tambahnya.

Dalam sesi dialog, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh sebelumnya telah menyerahkan aset RS Regional kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Namun, dukungan alat kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat masih sangat dibutuhkan.

“Rumah sakit ini menjadi rujukan bagi lima kabupaten. Kadang pasien meninggal di jalan karena jarak terlalu jauh. Maka kami harap bantuan alat kesehatan segera terealisasi,” ujarnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Gizi Nasional (BGN), BP2MI, serta unsur Forkopimda seperti Pangdam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh.

Polda Aceh Tangkap Pelaku Perdagangan Kulit Harimau Sumatera

Penulis
Rezi
-
0
Ilustrasi Barang bukti organ harimau sumatera. (Foto: Dok. Polda Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Personel Unit I Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Aceh yang dipimpin Kompol Fandi Ba’u berhasil menangkap seorang terduga pelaku tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (KSDA) berinisial SB (36) di Desa Luweng Kutuben, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, pada Jumat, 3 Oktober 2025.

Penindakan tersebut merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya yang terjadi di Aceh Tenggara, saat terduga pelaku hendak melakukan transaksi jual beli satwa liar dilindungi berupa kulit Harimau Sumatera, pada Rabu, 16 Juli 2025. Namun, saat itu terduga pelaku tidak berada di lokasi, sehingga petugas hanya mengamankan sejumlah barang bukti.

“Pada saat itu, kami hanya berhasil mengamankan barang bukti berupa selembar kulit Harimau Sumatera, 16 kuku, dua taring, satu tulang jari, dua tulang pinggul, satu tulang sendi, satu tulang kepala, dan dua unit handphone,” ujar Dirreskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol. Zulhir Destrian, dalam keterangannya, Selasa, 7 Oktober 2025.

Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, polisi akhirnya berhasil melacak dan menangkap SB di wilayah Nagan Raya. Pelaku diduga kuat merupakan bagian dari jaringan perdagangan satwa liar yang memperjualbelikan organ tubuh Harimau Sumatera, salah satu spesies yang dilindungi dan terancam punah.

Zulhir menjelaskan, tersangka akan dijerat dengan Pasal 40A ayat (1) huruf f jo Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

“SB diduga melakukan tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KSDA, dengan cara menyimpan, memiliki, mengangkut, atau memperniagakan bagian tubuh satwa yang dilindungi, seperti kulit dan organ Harimau Sumatera, sebagaimana diatur dalam undang-undang,” jelas Zulhir.

Ia menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan satwa liar merupakan bentuk komitmen Polda Aceh dalam mendukung pelestarian alam dan menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah Aceh yang kaya keanekaragaman hayati.

Zulhir juga mengimbau masyarakat agar tidak terlibat maupun mendukung aktivitas perburuan, perdagangan, atau kepemilikan satwa liar yang dilindungi. Ia jug menekankan pentingnya kesadaran bersama dalam menjaga kelestarian alam sebagai warisan berharga untuk generasi mendatang.

“Jika masyarakat mengetahui adanya aktivitas perdagangan satwa liar atau perburuan ilegal, segera laporkan kepada pihak kepolisian atau instansi terkait. Perlindungan satwa bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua,” pungkas Zulhir.

Reporter: Rezi

Langkah Berani Gubernur Mualem Dorong WPR Perlu Didukung Kesiapan Daerah Secara Hukum dan Teknis

Penulis
Redaksi
-
0
masady manggeng
Politisi PDI Perjuangan, Masady Manggeng. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Ultimatum Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), agar bupati dan wali kota segera mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dinilai sebagai langkah berani yang layak diapresiasi. Kebijakan ini dinilai mampu memperkuat ekonomi rakyat sekaligus menekan maraknya aktivitas tambang ilegal di berbagai daerah. Namun, langkah tersebut harus diikuti dengan kesiapan hukum dan teknis di tingkat kabupaten/kota agar tidak berhenti sebatas wacana.

Politisi PDI Perjuangan sekaligus Putra Aceh, Masady Manggeng, menilai bahwa sebagian besar daerah belum menyiapkan prasyarat pengajuan WPR secara serius. Ia mengingatkan bahwa tanpa revisi Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), tanpa Qanun Pertambangan Rakyat sebagai turunan dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), serta tanpa peta teknis dan kajian lingkungan yang memadai, pengusulan WPR berpotensi mandek di meja birokrasi.

Masady juga menyoroti bahwa hingga kini Aceh belum memiliki Qanun Pertambangan Rakyat, padahal Pemerintah Aceh memiliki kewenangan khusus dalam mengatur dan mengelola sumber daya alam melalui peraturan daerah. Ketiadaan qanun ini, menurutnya, menjadi hambatan bagi kabupaten/kota untuk menetapkan kriteria dan wilayah WPR secara sah dan terukur.

Selain pembenahan aspek tata ruang, pemerintah daerah juga diingatkan untuk menyiapkan peta wilayah calon WPR, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta data calon penambang atau koperasi rakyat yang akan menjadi dasar penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Persiapan ini, kata Masady, penting agar pengajuan WPR tidak hanya bersifat politis, tetapi juga memenuhi aspek teknis dan keberlanjutan lingkungan.

“Langkah Gubernur Mualem sangat tepat, tapi daerah harus kerja ekstra. Pemerintah Kabupaten/Kota bersama DPRK, Pemerintah Aceh dan DPRA harus melibatkan akademisi, pakar tata ruang, serta asosiasi penambang rakyat agar usulan WPR benar-benar siap secara hukum, teknis, dan sosial,” ujar Masady.

Ia menegaskan, WPR dapat menjadi peluang besar bagi masyarakat Aceh jika pemerintah mampu membangun pondasi regulatif dan administratif yang kuat. Namun, jika tidak, kebijakan tersebut justru bisa menimbulkan masalah baru.

“Jangan sampai nanti usulan ditolak dan rakyat justru dihadapkan dengan pemerintah pusat karena lemahnya kesiapan daerah,” pungkasnya.

Komplotan Bandit Warung Kopi Ajak Siswa SMAN 1 Julok Cintai Sastra Lewat Bedah Buku “Hantu Padang”

Penulis
Redaksi
-
0
Komplotan Bandit Warung Kopi Ajak Siswa SMAN 1 Julok Cintai Sastra Lewat Bedah Buku “Hantu Padang” (Foto: For NUKILAN)

NUKILAN.ID | IDI — Komunitas Sastra Komplotan Bandit Warung Kopi kembali melanjutkan agenda Parade Bedah Buku Sastra, kali ini di SMAN 1 Julok, Aceh Timur, Selasa (7/10) pukul 09.00–12.00 WIB. Kegiatan ini menjadi seri ketiga setelah sebelumnya digelar di Café Loyalty, Idi, dan Café Rolly Angkup, Aceh Tengah.

Dalam acara tersebut, dua pembicara utama, Haikal Riza dan Maulana Ikhsan, memantik diskusi seputar buku “Hantu Padang” karya Esha Tegar Putra—pemenang Kusala Sastra Khatulistiwa 2025 untuk kategori kumpulan puisi.

Buku ini bertema perantauan dan kerinduan terhadap kota kelahiran, menggambarkan bagaimana kenangan masa lalu terus menghantui batin sang penulis. Sebanyak 50 siswa SMAN 1 Julok mengikuti sesi diskusi dengan antusias, menyimak dan menanggapi isi buku secara mendalam.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Penguatan Komunitas Sastra yang didukung oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendra, menyampaikan bahwa program ini bertujuan menjembatani karya sastra dengan pembaca, mengingat penyebaran buku sastra selama ini belum optimal.

Komunitas sastra, ujarnya, memiliki peran penting sebagai ujung tombak penyebaran karya melalui diskusi dan pengalihwahanaan.

Perwakilan Komunitas Sastra Komplotan Bandit Warung Kopi, May Yusra, berharap kegiatan semacam ini dapat menumbuhkan minat baca, melatih daya kritis, serta memperluas wawasan siswa dalam bidang sastra dan literasi. Selain sesi diskusi dan tanya jawab, kegiatan ini juga memberi ruang bagi siswa untuk berpendapat dan mengasah apresiasi terhadap karya sastra Indonesia kontemporer.

Dalam paparannya, Haikal mengajak peserta untuk memahami sastra secara lebih dalam, mengenali fungsinya di masyarakat, dan belajar memaknai puisi.

“Jika puisi bermakna mengajarkan sebanyak mungkin dengan kata sesedikit mungkin, maka ketika kita memilih kata yang boros, itu perlu dipertanyakan ’kenapa harus kata ini’. Dalam buku ini, Esha menggunakan kata ’ombak laut, badai laut, gelombang laut’ untuk menggambarkan rintangan atau masalahnya,” ujarnya.

Sementara itu, Maulana menyoroti pentingnya keberanian berpikir kritis dalam membaca karya sastra.

“Tidak perlu sopan santun dalam berpikir karena puisi diciptakan untuk kita, para pembaca, agar lebih kritis,” katanya.

Komunitas Komplotan Bandit Warung Kopi menyampaikan apresiasi kepada SMAN 1 Julok atas dukungannya dalam menghadirkan kegiatan literasi di lingkungan sekolah. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa sastra dapat hidup dan berkembang di mana pun, selama ada kemauan untuk membaca dan berbagi gagasan.

Kepala BPKA Dampingi Gubernur Aceh Temui Menkeu Purbaya

Penulis
Akil
-
0
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, S.STP, M.Si. mendampingi Gubernur Aceh Temui Menkeu Purbaya. (Foto: MetroTV)

NUKILAN.ID | Jakarta — Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), dengan tegas menolak rencana pemerintah pusat yang akan memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD). Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi membebani keuangan provinsi dan mengancam keberlanjutan program-program prioritas di Aceh.

Penegasan itu disampaikan Mualem usai pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bersama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di Jakarta, Selasa (7/10/2025). Amatan Nukilan.id, dalam pertemuan tersebut, Mualem didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, S.STP, M.Si.

“Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” kata Mualem kepada wartawan.

Mualem menjelaskan, pemotongan dana TKD akan berdampak serius terhadap stabilitas fiskal daerah dan berpotensi menunda pelaksanaan sejumlah program penting, termasuk di sektor pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang diterima Pemerintah Aceh, alokasi transfer ke daerah tahun 2025 untuk Aceh disebut mengalami pemangkasan sekitar 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, beberapa provinsi lain bahkan diperkirakan mengalami pengurangan hingga 30–35 persen.

Menurut Mualem, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan dan penguatan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Pemotongan anggaran tentu akan berimbas pada program prioritas seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan melihat kondisi real di daerah,” ungkapnya.

Meski demikian, Gubernur Aceh menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien. Ia juga mendorong adanya ruang dialog antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik yang tidak menghambat pembangunan.

“Kami siap berdiskusi dan memberikan data kinerja keuangan Aceh secara terbuka. Namun, pemotongan bukanlah solusi. Daerah justru perlu diperkuat, bukan dilemahkan,” tegas Mualem.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh memastikan kepentingan fiskal daerah tetap terjaga di tengah dinamika kebijakan nasional. Pemerintah Aceh berharap langkah ini menjadi momentum memperkuat koordinasi pusat dan daerah demi keberlanjutan pembangunan yang berkeadilan. (XRQ)

Reporter: AKil

[HOAKS] Gubernur Aceh Putuskan Hubungan Dagang dengan Medan

Penulis
Akil
-
0
HOAKS] Gubernur Aceh Putuskan Hubungan Dagang dengan Medan. (Foto: Komdigi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Beredar di Facebook sebuah unggahan video yang mengklaim bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf memutus hubungan dagang dengan Kota Medan.

Dari informasi yang dihimpun oleh Nukilan.id, faktanya klaim tersebut tidak benar. Melansir dari turnbackhoax.id, Senin (6/10/2025), hasil penelusuran mengarah pada video di kanal YouTube METRO TV berjudul “[FULL] Bobby Nasution Razia Plat Aceh, Muzakir Manaf Tanggapi Santai | Primetime News”, yang tayang pada Selasa, 30 September 2025.

Konteks asli video tersebut adalah saat Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem merespons santai tindakan razia pelat yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Mualem meminta warga Aceh tetap tenang dan menyebut langkah Bobby “hanya akan merugikan dirinya sendiri.”

Tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim bahwa Gubernur Aceh memutus hubungan dagang dengan Medan. (xrq)

Reporter: Akil

Wagub Fadhlullah Minta Dukungan Komisi IX DPR RI untuk Perkuat Layanan Kesehatan di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Wagub Fadhlullah Minta Dukungan Komisi IX DPR RI untuk Perkuat Layanan Kesehatan di Aceh. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., meminta dukungan penuh dari Komisi IX DPR RI untuk memperkuat sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan pekerja di Aceh. Permintaan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh, Senin (6/10/2025).

Dalam sambutannya, Fadhlullah menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Komisi IX terhadap pembangunan sektor kesehatan dan ketenagakerjaan di Aceh. Ia menyebut kunjungan itu menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Atas nama Pemerintah Aceh, kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh rombongan Komisi IX DPR RI. Kehadiran Bapak/Ibu sekalian merupakan kehormatan sekaligus kesempatan berharga untuk memperkuat kerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujar Wagub.

Fadhlullah menjelaskan, Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat di tengah berkurangnya dana otonomi khusus (Otsus) dalam lima tahun terakhir.

“Meski menghadapi pengurangan dana Otsus, Pemerintah Aceh tetap memastikan seluruh masyarakat Aceh terjamin melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan BPJS Kesehatan,” katanya.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga mengoptimalkan program Badan Gizi Nasional (BGN) yang saat ini telah berjalan di 326 dari total 855 titik dapur, dengan 1,7 juta penerima manfaat.

Dalam kesempatan itu, Wagub juga menyoroti pentingnya dukungan Komisi IX terhadap tiga rumah sakit (RS) regional yang sedang dibangun di Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Barat. Menurutnya, dukungan Kementerian Kesehatan—mitra kerja Komisi IX—diperlukan untuk memperkuat fasilitas dan kelengkapan alat kesehatan di tiga RS tersebut.

“Dengan kondisi geografis Aceh yang luas, kehadiran RS regional sangat penting agar masyarakat di daerah terpencil tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke Banda Aceh untuk berobat,” kata Fadhlullah.

Ia kembali menegaskan komitmen Pemerintah Aceh memperkuat sektor kesehatan dan ketenagakerjaan melalui kerja sama dengan DPR RI dan kementerian terkait. “Kami berharap melalui kunjungan ini lahir kebijakan nyata dan dukungan konkret bagi peningkatan layanan kesehatan, tenaga kerja, dan perlindungan pekerja migran Aceh. Kami titipkan harapan agar Aceh dapat terus maju dan sejahtera,” ujarnya.

Ketua Komisi IX DPR RI, Drg. Putih Sari, mengatakan kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi daerah.

“Kami telah meninjau langsung RSUD dr. Zainoel Abidin dan kami mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan. Namun, tentu masih ada kebutuhan dukungan pusat untuk memperkuat layanan kesehatan di Aceh,” ujarnya.

Putih Sari juga mengapresiasi capaian Pemerintah Aceh dalam peningkatan indikator kesehatan, termasuk umur harapan hidup dan akses layanan di wilayah terpencil. “Kami ingin memastikan seluruh program prioritas nasional, termasuk BGN dan BPJS, dapat berjalan optimal dan tepat sasaran,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh sebelumnya telah menyerahkan aset RS Regional kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Namun, pihaknya masih memerlukan dukungan untuk pengadaan alat kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat.

“Rumah sakit ini menjadi rujukan bagi lima kabupaten. Kadang pasien meninggal di jalan karena jarak terlalu jauh. Maka kami harap bantuan alat kesehatan segera terealisasi,” ujarnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Gizi Nasional (BGN), BP2MI, serta perwakilan Pangdam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh.

Editor: Akil

1...335336337...2,525Halaman 336 dari 2,525

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id