Beranda blog Halaman 335

Cegah Banjir, Pemkab Aceh Barat Segera Normalisasi Sungai Krueng Bubon

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Aceh Barat Tarmizi. (Foto: ANTARA/Teuku Dedi Iskandar)

NUKILAN.ID | MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengambil langkah serius untuk mencegah potensi banjir musiman yang kerap mengancam permukiman warga, terutama di Kecamatan Bubon. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), pemkab segera melakukan pembersihan dan normalisasi aliran Sungai Krueng Bubon.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, Rabu (8/10/2025), menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

“Kita telah menginstruksikan Dinas PUPR bersama camat dan perangkat gampong untuk segera melakukan survei dan pembersihan Krueng Bubon. Tujuannya agar aliran air kembali lancar dan tidak menggenangi pemukiman warga saat musim hujan tiba,” ujar Tarmizi.

Menurut Tarmizi, pendangkalan sungai dan penumpukan sampah menjadi penyebab utama banjir di kawasan tersebut setiap musim hujan. Karena itu, pembersihan sungai menjadi langkah prioritas pemerintah daerah.

Selain melibatkan instansi terkait, Pemkab Aceh Barat juga mendorong partisipasi aktif masyarakat, termasuk kelompok pemuda gampong, dalam kegiatan pembersihan sungai.

“Rencana normalisasi ini akan melibatkan masyarakat setempat agar kegiatan berjalan efektif dan berkelanjutan. Kita ingin semua pihak merasa memiliki dan ikut menjaga lingkungan,” tambahnya.

Bupati menambahkan, program pengendalian banjir ini berjalan seiring dengan upaya peningkatan kualitas perumahan bagi warga kurang mampu. Dua program besar tersebut diharapkan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Membangun Aceh Barat bukan hanya soal infrastruktur besar, tapi juga soal kesejahteraan dasar rakyat. Rumah yang layak dan lingkungan yang aman adalah fondasi kesejahteraan itu,” tutup Tarmizi.

Sementara itu, warga Gampong Bubon, Abdullah (47), mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam menangani persoalan lingkungan yang sudah lama dikeluhkan warga.

“Kalau sungai dibersihkan, kami bisa lebih tenang. Setiap musim hujan, air sering meluap ke rumah. Mudah-mudahan ini jadi solusi permanen,” ungkap Abdullah.

Dengan dimulainya program normalisasi Sungai Krueng Bubon, masyarakat berharap banjir tidak lagi menjadi ancaman tahunan, dan kualitas hidup di kawasan tersebut dapat meningkat secara signifikan.

Tambang Ilegal Masih Marak, Pemerintah Aceh Siapkan WPR

Penulis
Redaksi
-
0
diskusi publik bertajuk Kupie Mining Talk yang digelar Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Aceh, di Banda Aceh, Selasa (7/10/2025) (Foto: RRI Banda Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Said Faisal, mengungkapkan terdapat enam titik lokasi tambang yang beroperasi tanpa izin di delapan kabupaten di Aceh dengan total luas mencapai 1.177 hektare.

Hal tersebut disampaikan Said Faisal dalam diskusi publik bertajuk Kupie Mining Talk yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Aceh di Banda Aceh, Selasa (7/10/2025).

“Sampai saat ini ada enam titik lokasi tambang tanpa izin pada delapan kabupaten dengan luas 1.177 hektare,” ujar Faisal.

Ia menjelaskan, Pemerintah Aceh kini tengah menyiapkan langkah pembinaan dan legalisasi melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). “Skema ini diharapkan dapat memberikan payung hukum bagi masyarakat yang selama ini menambang secara tradisional tanpa izin resmi,” kata Said.

Menurutnya, keberadaan WPR diharapkan mampu mengatur, membina, dan mengawasi kegiatan tambang rakyat agar berjalan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PERHAPI Aceh, Muhammad Hardi, menilai legalisasi tambang rakyat tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebelum proses legalisasi dimulai.

“Sebelum tambang ilegal ini dilegalisasi, dibutuhkan kajian mendalam. Pemerintah diharapkan dapat melibatkan sektor akademisi, PERHAPI, maupun lembaga swadaya masyarakat terkait,” ujar Hardi.

Hardi menambahkan, sinergi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi pertambangan diharapkan dapat menciptakan penertiban tambang ilegal yang tidak hanya berfokus pada legalitas, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan, keselamatan, serta kesejahteraan masyarakat sekitar.

DPRK Banda Aceh Dukung Sikap Gubernur Tolak Pemotongan Dana Transfer Daerah

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, menyampaikan dukungan terhadap sikap Gubernur Aceh menolak pemotongan dana transfer daerah dalam sidang paripurna di Gedung DPRK Banda Aceh, Rabu (8/10/2025). Foto: (Foto: Humas DPRK Banda Aceh).

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang menolak rencana pemerintah pusat melakukan pemotongan dana transfer ke daerah.

Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, ST, menyampaikan hal itu dalam sidang paripurna di Gedung DPRK Banda Aceh, Rabu (8/10/2025).

Irwansyah menilai, kebijakan pemotongan dana transfer akan memberikan dampak serius terhadap kemampuan keuangan pemerintah daerah, terutama dalam pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan.

“Kita menyadari bahwa Aceh masih membutuhkan dukungan fiskal yang kuat untuk mempercepat pembangunan, mengurangi pengangguran, dan memperkuat sektor-sektor produktif, termasuk investasi daerah,” ujarnya.

Menurutnya, sikap tegas Gubernur Aceh menolak kebijakan tersebut patut diapresiasi dan didukung bersama, sebagai bentuk upaya menjaga kemandirian fiskal daerah dan keadilan dalam pelaksanaan otonomi khusus.

Irwansyah menegaskan, seharusnya pemerintah pusat memperkuat, bukan mengurangi, dukungan fiskal bagi daerah-daerah yang masih menghadapi tantangan pembangunan seperti Aceh.

Ia mengibaratkan kebijakan pemotongan tersebut seperti “memotong uang saku” saat anak belum mandiri.

“Ibaratnya saat kita belum mandiri, di situ pula uang saku dari orang tua dipotong. Memang ke depan pemerintah daerah dituntut mandiri, tapi jangan saat masih membutuhkan dukungan justru dikurangi,” ujarnya.

Ia menambahkan, di Banda Aceh dampak kebijakan pemotongan dana pusat sudah mulai terasa, salah satunya terkait nihilnya alokasi dana untuk perawatan dan peningkatan kualitas jalan kota, yang sebelumnya mencapai lebih dari Rp30 miliar.

“Akhirnya banyak kritik dari warga yang belum mampu kita respons dengan baik. Banyak ruas jalan rusak yang belum bisa diperbaiki,” ungkapnya.

Gubernur Aceh Minta Dukungan Pusat untuk Dana Abadi Eks Kombatan

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq. (Foto: Istimewa)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, meminta dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup untuk pembentukan Dana Abadi bagi eks kombatan dan korban konflik di Aceh. Menurutnya, dana tersebut akan menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan masyarakat yang terdampak konflik.

Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menegaskan, dana abadi ini diharapkan mampu mengelola lahan-lahan bekas konflik agar dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan. Inisiatif tersebut, kata dia, merupakan bentuk komitmen moral dan sosial dalam menjaga perdamaian di Aceh.

“Kami meminta dukungan penuh dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian LH, agar dana abadi kombatan dan korban konflik bisa menjadi langkah nyata membangun kembali kehidupan masyarakat pascakonflik di Aceh,” kata Mualem, Rabu, 8 Oktober 2025.

Selain itu, Gubernur Aceh juga menyampaikan dukungan terhadap Instruksi Gubernur tentang Penataan dan Penertiban Perizinan Sumber Daya Alam. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk memperkuat tata kelola lingkungan sekaligus mendorong investasi berkelanjutan di daerah.

Ia turut menyoroti pentingnya percepatan penyaluran Dana Rehabilitasi Berbasis Kinerja (RBP) dan REDD+ Carbon Aceh, dua program strategis yang diharapkan dapat menurunkan emisi karbon serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

“Pentingnya percepatan penyaluran Dana Rehabilitasi Berbasis Kinerja (RBP) dan REDD+ Carbon Aceh, dua program strategis yang diharapkan mampu menurunkan emisi karbon sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan,” ujar Mualem.

Dalam bidang konservasi, Pemerintah Aceh juga berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan dan perlindungan satwa, terutama gajah Sumatra. Pemerintah akan memperkuat kerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk melindungi satwa endemik tersebut.

“Perlindungan satwa dan hutan bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, tetapi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga warisan alam Aceh,” jelas Mualem.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyambut baik inisiatif tersebut. Ia mengapresiasi semangat Pemerintah Aceh dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan.

“Kami melihat semangat yang kuat dari Pemerintah Aceh dalam mengelola lingkungan secara bijak. Kementerian Lingkungan Hidup akan mendukung penuh program yang mengarah pada pembangunan hijau dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Hanif.

Dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup diharapkan dapat mempercepat realisasi berbagai program lingkungan di Aceh. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Program Dana Abadi untuk korban konflik juga diharapkan mampu memberikan keadilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh sebagai bagian dari upaya menjaga perdamaian dan membangun masa depan yang lebih baik.

Konsolidasi Orang Muda Menyikapi Situasi Demokrasi di Aceh

Penulis
Akil
-
0
Konsolidasi Orang Muda Menyikapi Situasi Demokrasi di Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh berkolaborasi dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Ar-Raniry menggelar kegiatan bertajuk Konsolidasi Orang Muda dalam Menyikapi Situasi Demokrasi Indonesia, khususnya di Aceh.

Kegiatan yang berlangsung di Museum Teater UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini diikuti sekitar 70 peserta yang berasal dari 25 komunitas dan organisasi kampus. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Dekan III FISIP UIN Ar-Raniry.

Ketua DEMA FISIP UIN Ar-Raniry, Al Qadri Naufal, menilai bahwa demokrasi Indonesia tengah menghadapi tantangan serius.

“Demokrasi Indonesia tengah menghadapi tantangan serius, dari dominasi oligarki politik, politik uang, hingga menurunnya partisipasi kritis generasi muda. Di Aceh, dinamika ini semakin kompleks dengan persoalan otonomi khusus yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan rakyat. Ketimpangan sosial, kemiskinan, dan lemahnya transparansi menjadi realitas yang perlu dikritisi bersama,” katanya.

Ia menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan intelektual muda untuk mengembalikan makna sejati demokrasi.

“Mahasiswa, sebagai agen perubahan dan intelektual muda, punya peran penting untuk mengembalikan makna sejati demokrasi: berpihak pada rakyat. Saat kampus kehilangan suara kritisnya, bangsa pun kehilangan masa depannya. Karena itu, sudah saatnya orang muda Aceh bangkit — berpikir tajam, bertindak berani, dan bersatu dalam perjuangan untuk demokrasi yang adil serta pendidikan yang memerdekakan,” tambahnya.

Dari perspektif gender, Istiqamah dari Forum Perempuan Aceh menyoroti rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen daerah.

“Fakta bahwa dari 81 kursi DPRA Aceh, hanya 7 diduduki perempuan itu 8,6 persen, jauh di bawah target nasional 30 persen. Ini krisis representasi akut. Bagaimana kita bicara demokrasi kalau 91 persen kursi dikuasai satu gender? Ini paradoks menyakitkan, kita hormati Cut Nyak Dhien sebagai pahlawan, tapi abaikan suara perempuan di parlemen hari ini,” ungkapnya.

Menurutnya, ketimpangan ini terjadi karena hambatan struktural, kultural, dan personal. Meski begitu, ia percaya generasi muda memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan.
“Perempuan muda menghadapi tantangan berlapis dianggap terlalu muda dan terlalu perempuan untuk memimpin. Tapi generasi muda punya kekuatan digital native, kreatif, dan terbuka pada kesetaraan. Saya ajak perempuan muda berani ambil ruang, laki-laki muda jadi sekutu, dan semua bergabung dalam gerakan ini. Perubahan dimulai dari kita, hari ini, dari Aceh,” tegasnya.

Sementara itu, Kausar Muharya dari Koalisi Anak Muda Demokrasi Resilience menambahkan pentingnya peran generasi muda dalam memperkuat fondasi demokrasi bangsa.

“Demokrasi seharusnya kritis dan dibangun dari anak muda, karena anak muda jadi garda terdepan apakah demokrasi bangsa akan membaik atau memburuk. Peningkatan ‘kapasitas’ anak muda sejalan dengan peningkatan ‘kualitas’ demokrasi bangsa, dan ruang-ruang seperti ini harus diambil oleh orang muda hari ini,” ujarnya.

Sementara itu, Tim Program GeRAK Aceh, Destika Gilang Lestari, kepada Nukilan.id menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kolaborasi GeRAK Aceh bersama komunitas muda dalam memperkuat kesadaran demokrasi di kalangan generasi muda.

“Bahwa ini bagian dari upaya kolaborasi dari GeRAK Aceh bersama para komunitas muda, hal ini kita lakukan sebagai bentuk konsolidasi orang muda, dimana semua bebas menyampaikan pendapat melihat situasi demokrasi kita hari ini. Jadi yang di depan hanya pemantik diskusi dan semua yang hadir adalah narasumber,” ujarnya.

Pada akhir sesi, seluruh peserta berdiskusi dan merumuskan sejumlah langkah bersama yang akan dijalankan sebagai bentuk komitmen orang muda dalam mengawal serta menjaga keutuhan demokrasi di Indonesia, khususnya di Aceh. (XRQ)

Reporter: Akil

HIMIPOL Unimal Gandeng DPRA dan YKMBI Bahas Bahaya HIV/AIDS dan Kanker Serviks

Penulis
Akil
-
0
HIMIPOL Unimal Gandeng DPRA dan YKMBI Bahas Bahaya HIV/AIDS dan Kanker Serviks. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | LHOKSEUMAWE — Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh menggelar seminar kesehatan bertema “Jejak Penyakit di Balik Hubungan Pranikah: Kenali Ancaman HIV/AIDS dan Kanker Serviks Sejak Dini.”

Kegiatan yang berlangsung di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Malikussaleh itu merupakan hasil kolaborasi antara HIMIPOL Unimal, Yayasan Kesehatan Masyarakat Bersama Indonesia (YKMBI), serta Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) yang membidangi kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan kesehatan.

Seminar diikuti oleh ratusan mahasiswa Ilmu Politik dan civitas akademika FISIP Unimal. Selain menjadi ruang akademik, kegiatan ini juga menjadi ajang sinergi antara lembaga legislatif, organisasi sosial, dan mahasiswa untuk memperkuat kesadaran publik mengenai bahaya penyakit menular seksual serta pentingnya deteksi dini kanker serviks.

“Kami ingin mahasiswa lebih terbuka wawasannya tentang betapa berbahayanya HIV/AIDS dan bagaimana cara pencegahannya. Kami berharap seminar ini dapat menambah wawasan dan menumbuhkan kepedulian mahasiswa agar lebih sadar pentingnya menjaga kesehatan diri dan lingkungan,” tuturnya.

Dukungan juga datang dari Anggota Komisi V DPR Aceh, Syarifah Nurul Carissa, S.Tr.T, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ia mengapresiasi inisiatif HIMIPOL dan YKMBI yang dianggapnya sangat relevan dengan tantangan kesehatan saat ini.

“Kami dari Komisi V DPR Aceh sangat mendukung kegiatan seperti ini. Edukasi kesehatan harus dimulai dari lingkungan akademik, agar generasi muda memiliki pemahaman yang benar tentang pencegahan HIV/AIDS dan kanker serviks. Mereka bukan hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga menjadi pelopor edukasi di lingkungannya,” ujarnya.

Syarifah juga menegaskan komitmen Komisi V DPR Aceh dalam memperkuat kebijakan kesehatan di daerah.

“Kami membuka ruang kolaborasi lanjutan dengan kampus dan organisasi mahasiswa. Semoga kerja sama ini tidak berhenti di sini, melainkan terus berkembang dalam bentuk program edukasi yang menyentuh masyarakat secara langsung,” tambahnya.

Dekan FISIP Unimal, Teuku Zulkarnaen, S.E., M.M., Ph.D, memberikan apresiasi kepada HIMIPOL dan Prodi Ilmu Politik atas inisiatifnya mengangkat isu kesehatan ke ranah akademik.

“Melalui seminar ini kita diingatkan bahwa kesadaran kesehatan adalah bagian dari tanggung jawab sosial dan moral, terutama bagi generasi muda. Mahasiswa harus menjadi agen perubahan yang mampu membawa nilai-nilai sehat dan peduli ke tengah masyarakat,” pesannya.

Sementara Ketua Program Studi Ilmu Politik, Teuku Muzaffarsyah, S.IP., M.AP., menilai kegiatan tersebut sebagai momentum penting dalam memperluas wawasan dan menumbuhkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat.

“Seminar ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam menjaga diri dan masyarakat dari ancaman penyakit yang sebenarnya dapat dicegah sejak dini,” ungkapnya.

Ketua Panitia, Said Fadli Pradana, kepada Nukilan.id mengatakan bahwa kegiatan ini lahir dari keprihatinan atas meningkatnya kasus HIV di kalangan anak muda, termasuk di lingkungan kampus.

“Kami berharap melalui seminar ini, para peserta bisa memperoleh ilmu dan inspirasi yang bermanfaat, sehingga dapat diterapkan di lingkungan masing-masing. Kami sadar masih banyak kekurangan, namun semoga acara ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum HIMIPOL Unimal, Surya Ananta Basri, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran generasi muda tentang kesehatan reproduksi dan bahaya penyakit menular.

Seminar menghadirkan narasumber dari YKMBI, Ike Purwantine, A.Md.Keb., yang menyampaikan materi dengan gaya interaktif dan disambut antusias oleh peserta. Dalam paparannya, Ike menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh tentang HIV/AIDS dan kanker serviks, terutama bagi kalangan muda yang rentan karena kurangnya informasi dan kesadaran.

“Pencegahan dimulai dari pengetahuan. Semakin dini kita tahu, semakin besar peluang untuk melindungi diri dan orang lain dari risiko penyakit ini,” tegasnya.

Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Para mahasiswa aktif berdiskusi, berbagi pengalaman, serta menyampaikan pandangan mengenai pentingnya literasi kesehatan di kalangan generasi muda. (XRQ)

Reporter: Akil

Nurchalis Paparkan Riset Rantai Pasok Sawit Aceh di Seminar Internasional ICAGRI 7 USK

Penulis
Redaksi
-
0
Nurchalis Paparkan Riset Rantai Pasok Sawit Aceh di Seminar Internasional ICAGRI 7 USK. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Aceh sekaligus kandidat doktor Ilmu Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK), Nurchalis, S.P., M.Si., menjadi salah satu pembicara pada Seminar Internasional ICAGRI 7 (International Conference on Agriculture and Bio-Industry) yang digelar Fakultas Pertanian USK, Selasa (8/10/2025), di Gedung AAC Dayan Dawood, Darussalam, Banda Aceh.

Konferensi tahunan tersebut dibuka oleh Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan, dengan mengusung tema “Advancing Global Agriculture: Innovations, Sustainability and Food Security.” ICAGRI 7 menghadirkan 133 makalah ilmiah dari 10 negara, serta melibatkan 4 keynote speaker dan 8 invited speaker dari berbagai universitas dan lembaga penelitian internasional.

Dalam forum tersebut, Nurchalis memaparkan hasil penelitiannya berjudul “Performance Analysis of the Precision Supply Chain in the Palm Oil Commodity in Aceh Province.” Ia menyoroti pentingnya penerapan rantai pasok presisi (precision supply chain) untuk meningkatkan efisiensi industri kelapa sawit Aceh yang selama ini menghadapi kendala infrastruktur, integrasi data, dan manajemen pasokan.

“Industri sawit merupakan sektor strategis bagi ekonomi Aceh, namun masih menghadapi masalah efisiensi logistik dan fluktuasi pasokan bahan baku. Melalui penerapan sistem digital berbasis Internet of Things (IoT), efisiensi rantai pasok dapat meningkat hingga 15 persen dan keterlambatan distribusi dapat ditekan,” ungkap Nurchalis dalam presentasinya.

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan berbasis data serta kolaborasi lintas sektor dalam membangun rantai pasok yang berkelanjutan. “Rantai pasok presisi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang keberpihakan kebijakan terhadap produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan petani,” tambahnya.

Sementara itu, Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan, menyampaikan apresiasinya atas kontribusi para pembicara dari berbagai negara, termasuk Nurchalis, yang dinilai mampu mengintegrasikan perspektif ilmiah dan kebijakan publik dalam risetnya.

ICAGRI 7 menjadi wadah strategis bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk bertukar pengetahuan dalam memperkuat inovasi pertanian berkelanjutan serta mendukung ketahanan pangan global. Tahun ini, konferensi turut diikuti pembicara dari Oman, Jepang, Australia, Thailand, serta akademisi dari sejumlah universitas di Indonesia.

Jelang Musorprovlub, KONI Aceh Gelar Rakorsus

Penulis
Redaksi
-
0
Jelang Musorprovlub KONI Aceh Gelar Rakorsus. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Menjelang pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) pada Kamis, 9 Oktober 2025, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh di bawah kepemimpinan Caretaker menggelar Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Rakorsus) di Banda Aceh, Rabu (8/10/2025).

Rakorsus tersebut diikuti oleh pengurus sementara (caretaker) KONI Aceh, perwakilan KONI kabupaten/kota, serta pengurus provinsi cabang olahraga (Pengprov Cabor). Pertemuan itu membahas pemantapan persiapan pelaksanaan Musorprovlub KONI Aceh Tahun 2025 yang bertujuan memilih Ketua Umum KONI Aceh periode 2025–2029.

Ketua Caretaker KONI Aceh, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo, menegaskan bahwa seluruh tahapan menuju Musorprovlub telah dijalankan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI.

“Semua sudah clear. Tahapan-tahapan dalam agenda sudah jelas, mulai dari mekanisme penyaringan dan penjaringan calon ketua umum, penetapan anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP), hingga proses pendaftaran calon,” ujar Soedarmo.

Sebelumnya, KONI Pusat telah menunjuk Soedarmo sebagai Ketua Caretaker KONI Aceh melalui Surat Keputusan Nomor 149 Tahun 2025 yang ditandatangani Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman pada 3 Oktober 2025.

Dalam keputusan tersebut, KONI Pusat mengambil alih kepengurusan KONI Aceh lantaran masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) sebelumnya telah berakhir tanpa melaksanakan Musorprovlub sebagaimana hasil Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) yang telah menetapkan jadwal pada 27–28 September 2025.

“Seharusnya Musorprovlub sudah dilaksanakan sesuai hasil Rakerprov KONI Aceh, namun tidak dilakukan oleh kepengurusan sebelumnya. Karena itu, KONI Pusat mengambil alih dan menunjuk Caretaker untuk menata kembali organisasi serta melaksanakan Musorprovlub,” jelas Soedarmo.

Terkait adanya gugatan yang telah dilayangkan ke Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI), Soedarmo memastikan hal tersebut tidak akan menghambat pelaksanaan Musorprovlub.

“Proses gugatan itu tidak mungkin selesai dalam waktu satu atau dua hari. Bahkan, dari pengalaman kasus yang ditangani BAKI, ada yang memakan waktu hingga enam bulan. Kalau harus menunggu sampai enam bulan, bagaimana kondisi KONI Aceh? Sementara di depan, ada banyak kejuaraan yang harus diikuti oleh KONI Aceh,” katanya.

Ia menambahkan, pihak Caretaker tidak bertindak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan, melainkan berpedoman pada AD/ART serta hasil Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Aceh yang digelar pada 28 Agustus lalu.

“Kita sudah mempelajari seluruh aturan. Tugas kami hanyalah melanjutkan proses dari yang sudah dilaksanakan,” tambah Soedarmo.

Dengan rampungnya seluruh tahapan administratif dan teknis, Soedarmo memastikan Musorprovlub KONI Aceh akan digelar pada 9 Oktober 2025 untuk memilih kepengurusan baru periode 2025–2029.

“Seluruh tahapan sudah selesai. Besok kita melaksanakan Musorprovlub,” tegasnya.

Harga Emas di Banda Aceh Tembus Rp 2,15 Juta per Gram

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi mahar pernikahan. (Foto: Freepik)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Harga emas di Banda Aceh kembali menunjukkan tren menguat pada awal Oktober 2025. Berdasarkan pantauan Nukilan.id dari toko perhiasan Bina Nusa, Selasa (8/10/2025), harga emas logam mulia (LM) berada di kisaran Rp 2.153.000 hingga Rp 2.133.000 per gram.

Adapun harga emas per mayam tercatat mencapai Rp 6.890.000, belum termasuk ongkos pembuatan.

Harga ini diperkirakan dipengaruhi oleh tren penguatan harga emas global menjelang akhir tahun serta meningkatnya permintaan masyarakat untuk kebutuhan perhiasan dan investasi.

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui pembaruan harga emas setiap hari, informasi lengkap dapat dilihat melalui akun media sosial @bina.nusa di Instagram atau Bina Nusa di Facebook, maupun menghubungi langsung nomor WhatsApp 0811-6810-030.

Reporter: Akil

DPR Minta Kemenkes Tindak Tegas Kasus Kasur Berbelatung di RSUD Cut Meutia Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh. (Foto: Humas DPR RI)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap kasus kasur pasien yang dipenuhi belatung di RSUD Cut Meutia, Aceh Utara.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai insiden tersebut merupakan bentuk kelalaian serius dalam menjaga standar pelayanan kesehatan.

“Kemenkes harus bergerak cepat, memberikan sanksi tegas kepada pihak manajemen RSUD Cut Meutia, serta melakukan audit kebersihan di seluruh fasilitas kesehatan,” kata Nihayatul Wafiroh kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Ia menegaskan bahwa kebersihan ruang perawatan pasien merupakan bagian penting dalam upaya penyembuhan.

“Kebersihan ruang perawatan pasien merupakan salah satu komponen dalam kewaspadaan standar yang mutlak dilakukan. Kalau bersih tentu sangat menentukan penyembuhan pasien selama masa perawatan dan menjalani pengobatan. Tidak boleh ada kompromi terhadap kebersihan,” ujarnya.

Nihayatul juga meminta Kemenkes melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia agar kasus serupa tidak terulang.

“Jangan sampai pasien yang sedang berjuang untuk sembuh justru menghadapi kondisi lingkungan yang kotor dan membahayakan. Pemerintah harus memastikan kebersihan menjadi bagian utama dalam pelayanan kesehatan,” katanya.

Ia menambahkan, kejadian ini harus menjadi peringatan keras bagi seluruh manajemen fasilitas kesehatan.

“Ini bukan hanya soal citra layanan kesehatan, tetapi menyangkut keselamatan dan hak pasien mendapatkan perawatan yang layak,” tegas Nihayatul.

Sebelumnya, sebuah video yang diunggah keluarga pasien di media sosial pada 29 September 2025 menjadi viral. Dalam video tersebut, terlihat kondisi kasur di salah satu kamar RSUD Cut Meutia yang robek dan dipenuhi belatung. Pasien berinisial A, peserta BPJS Kesehatan yang dirawat di IGD, terpaksa menggunakan ranjang tersebut. Keluarga pasien mengaku sudah meminta pergantian kasur, namun tidak direspons oleh petugas.

1...334335336...2,525Halaman 335 dari 2,525

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id