NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wartawan senior Aceh, Jauhari Ilyas, menyoroti peran media dalam konteks kenegaraan yang kian kompleks seiring perkembangan teknologi informasi. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi bertajuk Ngopi Aceh Damai yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh pada Sabtu, 19 Juli 2025, di Moorden, Beurawe, Banda Aceh.

Amatan Nukilan.id dalam forum yang dihadiri sejumlah pegiat media, akademisi, serta tokoh masyarakat itu, Jauhari menjelaskan bahwa saat ini setidaknya ada dua jenis media yang mendominasi ruang publik.

“Saat ini ada dua jenis media yang sering kita kenal. Pertama, media konvensional, yang dilindungi oleh undang-undang. Kedua, media sosial, yang hingga kini saya belum menemukan payung hukum yang secara khusus mengaturnya,” katanya.

Ia menekankan bahwa keberadaan media sosial yang begitu terbuka dan mudah diakses telah mengubah lanskap komunikasi publik secara signifikan. Kini, siapa pun bisa menjadi ‘penyiar informasi’, namun tanpa regulasi yang ketat, hal ini dapat menjadi pedang bermata dua.

“Semua orang sekarang menjadi pengguna media sosial. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami mengapa dan bagaimana kita bermedia sosial,” lanjutnya.

Jauhari kemudian membandingkan situasi media masa kini dengan kondisi di masa Orde Baru. Menurutnya, pada era tersebut, pers sangat dibatasi oleh aturan negara. Untuk bisa menerbitkan media, dibutuhkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), yang pemberiannya dikendalikan oleh rezim saat itu.

“Kalau melihat ke belakang, di masa Orde Baru, media konvensional itu sangat diatur oleh undang-undang. Dulu, kalau mau menerbitkan media, harus punya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), dan surat izin ini sangat terbatas,” kenang Jauhari.

Ia menjelaskan bahwa pada masa itu, hanya segelintir pihak yang bisa memperoleh SIUPP karena proses penerbitannya sangat dikendalikan oleh pemerintah. Ini membuat ruang kebebasan pers menjadi sempit dan cenderung bersifat satu arah.

“Hanya sedikit yang bisa mendapatkannya karena prosesnya dikendalikan oleh rezim saat itu. Beda dengan sekarang, jauh lebih mudah dan terbuka. Negara memberi kelonggaran yang cukup besar,” sambungnya.

Namun, kemudahan dan keterbukaan yang diberikan negara pada masa kini justru menghadirkan tantangan baru, terutama dalam ranah media sosial yang tidak lagi dikendalikan oleh regulasi seketat media konvensional.

Jauhari menekankan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan hanya kebebasan mengakses informasi, tetapi juga tanggung jawab dalam menggunakannya.

“Nah, dalam konteks media sosial saat ini, yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakannya secara bijak,” ungkapnya.

Ia mengingatkan bahwa setiap individu harus menyadari bahwa konten yang dibagikan memiliki dampak, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat luas. Oleh sebab itu, kehati-hatian dalam menyebarkan informasi sangat diperlukan.

“Kita harus memahami betul konten yang kita tayangkan, jangan asal membagikan informasi tanpa tahu duduk persoalannya,” tegas Jauhari.

Lebih jauh, ia juga mengingatkan ancaman tersembunyi dalam penyalahgunaan media sosial, terutama yang berkaitan dengan isu SARA serta penyebaran hoaks yang bersumber dari informasi yang tidak terverifikasi.

“Kemudian, jangan sampai kita terjerat hal-hal yang berkaitan dengan SARA, atau menyebarkan hoaks karena tidak menguasai data dan fakta,” ujarnya.

Karena itu, Jauhari menegaskan pentingnya verifikasi sebelum membagikan informasi ke ruang publik. Ketepatan dan akurasi menjadi kunci agar media sosial tidak berubah menjadi sumber kekacauan informasi.

“Jadi, sebelum membagikan sesuatu, pastikan dulu informasi itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Di akhir pemaparannya, Jauhari mengajak masyarakat untuk memandang media sosial bukan sebagai alat provokasi, melainkan sebagai medium untuk menyebarkan inspirasi dan nilai-nilai positif.

“Maka media sosial ini seharusnya menjadi sarana untuk mempublikasikan hal-hal positif, bukan sebaliknya,” pungkasnya.

Diskusi ini menjadi ruang reflektif bagi peserta untuk memahami kembali posisi media—baik konvensional maupun digital—dalam menjaga harmoni sosial serta mendorong peran aktif warga dalam mewujudkan kedamaian di Aceh. (XRQ)

Reporter: AKil

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Aceh, Dr. Wiratmadinata, SH, MH, menyampaikan pandangannya terkait posisi media dalam konteks kenegaraan. Hal itu ia sampaikan dalam diskusi bertajuk Ngopi Aceh Damai yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Sabtu, 19 Juli 2025, di Moorden, Beurawe, Banda Aceh.

Dalam pantauan Nukilan.id, Wiratmadinata menyampaikan bahwa di masa lalu media massa dipandang sebagai alat perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi, peran media telah mengalami pergeseran. Kini, media menjadi ruang bagi beragam kepentingan dan tidak lagi bersuara tunggal seperti dahulu.

“Dalam konteks negara yang sudah merdeka, pendekatan media sebagai alat perjuangan seperti masa lalu sudah tidak relevan lagi. Dulu, media massa digunakan sebagai alat perjuangan untuk kemerdekaan. Tapi sekarang, perjuangan itu sudah berpindah ke masyarakat, ke tengah-tengah kita, melalui berbagai saluran,” ujar Wiratmadinata.

Dalam narasinya, ia menggambarkan bagaimana perubahan pola kepemilikan media turut memengaruhi independensi dan objektivitas pemberitaan. Media, menurutnya, bukan lagi milik publik secara utuh, melainkan berafiliasi dengan berbagai kepentingan politik dan kekuasaan.

“Misalnya, partai politik seperti NasDem punya MetroTV, lalu CNN dimiliki oleh siapa, TVOne juga punya siapa. Hampir semua media sekarang punya pemilik yang punya afiliasi politik,” jelasnya.

Wiratmadinata juga mengajak peserta untuk menengok kembali sejarah media di masa Orde Baru. Saat itu, negara memiliki media resmi yang bertugas menyuarakan narasi tunggal pembangunan dan program pemerintah.

“Dulu, di zaman Orde Baru, negara punya media sendiri seperti Suara Rakyat, Pelita, dan lain-lain. Semuanya satu suara, untuk mendukung pembangunan dan program pemerintah,” katanya mengenang masa lalu.

Menurutnya, saat itu kontrol negara terhadap media sangat kuat sehingga pemberitaan lebih bersifat seragam dan diarahkan untuk menyukseskan agenda negara. Namun seiring dengan reformasi dan terbukanya kebebasan pers, kontrol tersebut melemah, digantikan oleh kepemilikan media yang semakin tersebar.

“Tapi sekarang tidak. Semua kelompok masyarakat, semua partai politik, bahkan ormas, punya medianya masing-masing. Jadi perjuangannya pun jadi sendiri-sendiri, sesuai kepentingannya masing-masing,” lanjutnya.

Ia menilai bahwa fragmentasi kepemilikan ini menyebabkan media tidak lagi berjalan dalam satu narasi kolektif seperti dahulu. Masing-masing media hadir dengan misi yang berbeda, merepresentasikan suara dan aspirasi pemiliknya.

Dalam konteks itu, Wiratmadinata pun menyoroti pergeseran mendasar dalam identitas media. Fungsi idealis media sebagai alat perjuangan perlahan memudar, digantikan oleh fungsi pragmatis yang lebih dekat pada urusan kekuasaan dan kepentingan kelompok.

“Karena itu, media sekarang rasanya sudah nggak pas lagi disebut alat perjuangan. Lebih tepat disebut sebagai alat untuk bisnis. Tapi bisnis di sini bukan cuma soal dagang, tapi soal urusan. Urusan politik, urusan kekuasaan, dan sebagainya,” papar dia.

Ia menjelaskan bahwa istilah “bisnis” dalam konteks media saat ini tidak bisa dipahami secara sempit sebagai aktivitas ekonomi semata. Lebih dari itu, media telah menjadi instrumen politik yang digunakan untuk memengaruhi opini publik dan memperjuangkan kepentingan tertentu.

“Karena kondisinya begitu, media massa hari ini sarat dengan kepentingan yang sifatnya subjektif. Partai A punya kepentingannya sendiri, Partai B juga begitu, Partai C pun sama,” ujarnya.

Diskusi ini tidak hanya mengungkap fenomena komunikasi digital masa kini, tetapi juga mengajak publik untuk berpikir lebih kritis terhadap konten yang dikonsumsi sehari-hari. Kegiatan Ngopi Aceh Damai kembali menunjukkan peran penting forum-forum terbuka sebagai ruang untuk memperkuat literasi media dan demokrasi di kalangan masyarakat. (XRQ)

Reporter: Akil

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh kembali menggelar diskusi bertajuk Ngopi Aceh Damai pada Sabtu, 19 Juli 2025. Diskusi yang berlangsung di Moorden, Beurawe, Banda Aceh, itu mengangkat tema “Fenomena dan Perilaku Komunikasi Pengguna Media Sosial” dan menghadirkan tiga narasumber yang aktif dalam kajian media serta sosial politik.

Ketiganya adalah Wiratmadinata, Jauhari Ilyas, dan Aryos Nivada. Acara yang dimulai pukul 14.30 WIB itu dipandu oleh wartawan senior, Adi Warsidi.

Algoritma, Echo Chamber, dan Penyempitan Ruang Publik

Dalam pemaparannya, Wiratmadinata menyoroti perubahan mendasar dalam cara kerja media di era digital. Ia menyebut bahwa media kini telah menjadi bagian dari sistem bisnis yang dikendalikan algoritma.

“Mungkin hari ini kita harus mengakui bahwa algoritma media sudah menjadi bagian dari bisnis. Coba lihat saja di internet atau media sosial—ada istilah echo chamber, di mana apa yang kita klik, apa yang kita tonton, akan terbaca sebagai hal yang kita sukai. Kalau kita klik soal mobil, maka yang muncul selanjutnya semuanya tentang mobil,” katanya.

Lebih jauh, Wiratmadinata menilai bahwa fenomena echo chamber bukan semata perkara teknis algoritma, melainkan telah membentuk ulang cara publik mengakses informasi. Alih-alih memperluas wawasan, media sosial justru menciptakan ruang yang sempit.

“Jadi ruang kita sebenarnya makin sempit, karena diarahkan oleh algoritma,” tambahnya.

Peran Media dan Tanggung Jawab Sosial

Sementara itu, wartawan senior Aceh, Jauhari Ilyas, menyoroti pergeseran fungsi media dalam konteks kenegaraan. Ia menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi telah menjadikan hampir semua orang sebagai pengguna media sosial aktif.

“Semua orang sekarang menjadi pengguna media sosial. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami mengapa dan bagaimana kita bermedia sosial,” ujarnya.

Menurut Jauhari, tantangan terbesar bukan lagi soal kebebasan informasi, melainkan bagaimana masyarakat dapat bersikap bijak dalam mengelola informasi tersebut.

“Nah, dalam konteks media sosial saat ini, yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakannya secara bijak,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab atas konten yang dibagikannya.

“Kita harus memahami betul konten yang kita tayangkan, jangan asal membagikan informasi tanpa tahu duduk persoalannya,” tegas Jauhari.

Melawan Hoaks dengan Kebiasaan Verifikasi

Di sesi terakhir, Ketua AMSI Aceh, Aryos Nivada, menyoroti persoalan hoaks yang masih menjadi tantangan besar di tengah arus informasi yang deras. Ia memaparkan materi berjudul “Langkah Cerdas Lawan Hoaks”, dan menegaskan bahwa hoaks tidak hanya menyasar masyarakat awam, tetapi juga kalangan berpendidikan.

“Kecerdasan seseorang tidak selalu linier dengan kemampuannya menyaring informasi. Banyak orang cerdas yang tetap menyebarkan hoaks karena tidak punya habit verifikasi,” jelas Aryos.

Ia mengungkapkan bahwa penyebaran hoaks lebih banyak didorong oleh emosi dan kebencian, serta minimnya kesabaran dalam menyaring informasi.

Budaya “nguping” atau menerima informasi setengah-setengah juga menjadi celah rawan untuk manipulasi. Karena itu, Aryos mendorong masyarakat untuk membangun kebiasaan verifikasi dan memperkuat literasi media.

“Kalau tidak punya kualitas pemahaman informasi, maka akan mudah dikendalikan orang lain,” tutupnya. (XRQ)

Reporter: Akil