NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) 2025, Flower Aceh bersama sejumlah lembaga mitra seperti Komnas Perempuan, Universitas Binus, Islamic Relief Indonesia, Komisi Kesetaraan KSBSI, Balai Syura, KontraS Aceh, Sekolah HAM Perempuan, FORHATI Aceh, Forum Anak Tanah Rencong, FAMM Wilayah Sumatera, serta Lentera Habibi menyelenggarakan webinar bertajuk “Keamanan Cyber bagi Perempuan: Melindungi Ruang Digital dari Kekerasan Berbasis Gender” pada Selasa, 25 November 2025.
Webinar ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik mengenai ancaman kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang kian mengikis rasa aman perempuan di ruang digital, baik di Aceh maupun di tingkat nasional.
Hendra Lesmana, Koordinator Divisi Kajian, Publikasi, dan Pendidikan Flower Aceh, menjelaskan bahwa teknologi membuka banyak peluang bagi perempuan untuk belajar, bekerja, dan berorganisasi. Namun, peluang tersebut juga diiringi peningkatan berbagai bentuk kekerasan digital, seperti doxing, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, peretasan, ancaman, hingga ujaran kebencian berbasis gender. Menurutnya, bentuk-bentuk intimidasi itu berpengaruh langsung terhadap kesehatan mental, keamanan, dan ruang gerak perempuan.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna, menggarisbawahi bahwa kekerasan terhadap perempuan terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.
“Dulu perempuan menghadapi kekerasan struktural karena konflik bersenjata. Hari ini, mereka menghadapinya kembali—di jalanan, juga di layar ponsel mereka. Perempuan tidak boleh terus dibebani tanggung jawab individu untuk melindungi diri dari ancaman siber. Negara harus hadir,” ungkapnya.
Sementara itu, Dosen Universitas Binus, Ika Dyah AR, menekankan bahwa kekerasan digital sering kali meninggalkan dampak yang tak kasat mata.
“Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya memar yang kasat mata, melainkan juga luka yang tersembunyi di balik layar. Ruang digital yang seharusnya menjadi tempat inspirasi dan partisipasi justru menjadi medan baru kekerasan. Keamanan siber adalah garis pertahanan penting. Negara dan platform digital wajib memastikan ruang online yang aman, adil, dan bebas intimidasi,” katanya.
Senada dengan itu, Ernawati, Koordinator Pengorganisasian Masyarakat Flower Aceh, menuturkan bahwa ruang digital kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, namun juga menghadirkan risiko besar bagi perempuan. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pihak untuk menjamin ruang digital yang aman dan inklusif.
Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati, kepada Nukilan.id menerangkan bahwa literasi keamanan digital kini menjadi kebutuhan dasar bagi perempuan dan kelompok rentan.
“Kita harus lebih paham dan kritis terhadap keamanan digital, karena bisa melindungi kita dari ancaman yang terus berkembang. Keamanan digital adalah hak asasi manusia, Negara punya tanggung jawab besar untuk memastikan ruang digital yang aman bukan hanya bagi perempuan, tetapi juga anak-anak, kelompok marjinal agar mereka dapat berekspresi, berkarya, dan berkontribusi secara bebas dalam pembangunan Aceh yang inklusif. Tanpa ruang digital yang aman, partisipasi mereka akan terus terhambat,” kata Riswati.
Moderator webinar, Niswah, mahasiswa FISIP USK, menutup diskusi dengan mengajak semua pihak memperkuat literasi keamanan digital, menghentikan budaya menyalahkan korban, meningkatkan tanggung jawab platform digital, serta mendorong negara menghadirkan regulasi dan layanan perlindungan yang efektif.
Gebrina Rezeki, Koordinator Bidang Acara Kampanye 16 HAKTP Gerakan Perempuan, menyampaikan bahwa rangkaian kampanye 16 HAKTP akan berlangsung dari 25 November hingga 10 Desember 2025. Selama periode tersebut, berbagai kegiatan, kampanye, dan aksi kolektif akan digelar oleh jaringan gerakan perempuan Aceh bersama Balai Syura, Flower Aceh, dan sejumlah lembaga serta instansi terkait lainnya. (XRQ)
Reporter: AKIL
