NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi penyaluran bantuan bagi warga terdampak bencana di Aceh. Hal ini penting dilakukan agar distribusi tidak tumpang tindih dan tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk mencari popularitas.
“Minimal ada proses korelasi agar tidak terjadi tumpang tindih, dan tidak ada kesan bahwa ada pihak yang ‘nebeng’ bantuan untuk mencari nama,” kata Koordinator MaTA, Alfian, di Banda Aceh, Rabu (3/12/2025).
Menurut Alfian, posko induk yang dibentuk pemerintah daerah harus mampu memetakan wilayah dan penerima bantuan dengan jelas. Data itu juga diperlukan untuk memastikan siapa saja pihak yang menyalurkan bantuan, serta ke mana bantuan tersebut ditujukan.
“Kita berharap posko kabupaten, misalnya Pemkab dari Aceh Utara, harus jelas mengontrol siapa saja yang memberi bantuan di daerahnya. Sehingga memudahkan proses distribusi,” ujarnya.
Ia menambahkan, koordinasi yang baik juga dapat mencegah ketimpangan distribusi. Jangan sampai satu wilayah menerima bantuan berlebih, sementara wilayah lain belum tersentuh bantuan sama sekali.
Siapapun, kata Alfian, berhak memberikan bantuan. Namun, semua pihak perlu mengikuti prosedur agar pendistribusian tetap tertib dan tepat sasaran.
“Minimal, siapapun yang memberikan bantuan ke daerah itu harus melapor bantuan dari mana, sehingga jelas. Yang memberi juga harus melakukan distribusi bantuan secara jelas melalui posko utama yang sudah dibentuk,” katanya.
Lebih lanjut, Alfian menegaskan bahwa praktik “nebeng” popularitas dalam situasi bencana harus segera dihentikan.
“Saya pikir, upaya-upaya ‘nebeng’ dalam tanda kutip itu harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Kalau soal-soal demikian, pemerintah daerah pasti sanggup. Tidak mungkin tidak sanggup menangani hal itu,” ujarnya.
