Beranda blog Halaman 267

Mendagri Pelajari Surat Aceh ke Dua Badan PBB soal Bantuan Penanganan Bencana

Penulis
Redaksi
-
0
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. (Foto: Nukilan.id)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Pemerintah Aceh resmi mengirimkan surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meminta dukungan dalam penanganan bencana pascabanjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut. Menanggapi langkah itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan terlebih dahulu mempelajari surat permintaan bantuan tersebut.

“Nanti kita pelajari,” kata Tito, dikutip dari Antara, Selasa (16/12/2025).

Pernyataan itu disampaikan Tito kepada wartawan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Senin malam, usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna. Tito juga mengaku belum membaca secara rinci surat yang dikirim Pemerintah Provinsi Aceh kepada dua badan PBB tersebut.

“Saya belum baca, saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa,” ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, membenarkan bahwa Pemprov Aceh telah melayangkan surat permintaan bantuan kepada United Nations Development Program (UNDP) dan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF). Menurutnya, kedua lembaga tersebut dipilih karena memiliki pengalaman dalam pemulihan dan rehabilitasi pengungsi, terutama pascabencana tsunami Aceh 2004.

“Benar (sudah melayangkan surat, red.), (karena) mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan. Kami rasa sangat dibutuhkan,” kata Muhammad MTA.

Ia juga menyebutkan bahwa hingga saat ini setidaknya telah ada 77 lembaga dan 1.960 relawan yang masuk ke Aceh untuk membantu penanganan bencana. Mereka turun langsung ke wilayah terdampak, menyalurkan bantuan, serta mendampingi para pengungsi. Lembaga-lembaga tersebut berasal dari organisasi non-pemerintah (NGO) lokal, nasional, hingga internasional.

“Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini. Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh,” ujar Jubir Pemprov Aceh.

Gubernur yang dimaksud adalah Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Diketahui, banjir bandang dan longsor melanda sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25 November 2025. Hingga Senin (15/12), jumlah korban jiwa di tiga provinsi tersebut tercatat mencapai 1.030 orang, sementara 206 warga dinyatakan hilang. Adapun jumlah pengungsi per 15 Desember 2025 mencapai 608.940 orang.

Aceh Pertahankan Status Informatif di Ajang Keterbukaan Informasi Publik 2025

Penulis
Redaksi
-
0
Aceh Pertahankan Status Informatif di Ajang Keterbukaan Informasi Publik 2025. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Pemerintah Aceh kembali menorehkan capaian nasional dengan mempertahankan predikat Badan Publik Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 untuk kategori pemerintah provinsi. Penghargaan tersebut diserahkan Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) dalam acara yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/12/2025).

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) KI Pusat, Pemerintah Aceh meraih nilai 97,06 dan menempati posisi keenam tertinggi secara nasional. Capaian ini menegaskan konsistensi Aceh dalam menerapkan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan.

Penghargaan diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh selaku PPID Utama, Dr. Edi Yandra, S.STP., MSP, dan diserahkan Ketua Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik KI Pusat, Gede Narayana.

Edi Yandra mengapresiasi kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Aceh. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil komitmen bersama dalam menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

“Alhamdulillah, capaian ini merupakan buah dari kerja kolektif seluruh perangkat Pemerintah Aceh dalam menghadirkan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat,” ujar Edi Yandra.

Ia menambahkan, keberhasilan ini juga didukung pimpinan Pemerintah Aceh serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, termasuk akademisi, media, dan masyarakat sipil.

Pada 2025, KI Pusat melakukan monev terhadap 387 badan publik dari berbagai kategori. Dari jumlah tersebut, 197 badan publik atau 50,9 persen berhasil meraih kualifikasi Informatif, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Penilaian monev mencakup aspek sarana dan prasarana, kualitas dan jenis informasi, komitmen organisasi, digitalisasi, serta inovasi dan strategi. Tahapan penilaian dilakukan melalui pengisian kuesioner evaluasi diri dengan bobot 80 persen dan presentasi atau uji publik sebesar 20 persen.

Dalam tahapan awal, Pemerintah Aceh memperoleh nilai 100 pada pengisian kuesioner evaluasi diri melalui aplikasi Monev Elektronik KI Pusat setelah diverifikasi dari sisi kelengkapan, kesesuaian, dan konsistensi data.

Pada Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang digelar 19 November 2025 di Jakarta, Pemerintah Aceh memaparkan empat strategi utama pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik. Strategi tersebut meliputi keterlibatan pemangku kepentingan hingga tingkat gampong, kolaborasi lintas sektor, partisipasi publik dalam kampanye keterbukaan informasi, serta penyebarluasan konten dan peningkatan kebermanfaatan informasi.

Di sisi kebijakan, Pemerintah Aceh menjalankan berbagai program pendukung, antara lain pendampingan PPID kabupaten/kota hingga gampong, monitoring dan evaluasi SKPA, peningkatan kapasitas SDM pengelola informasi, serta penguatan forum koordinasi teknis PPID.

Dukungan infrastruktur layanan informasi publik juga terus diperkuat, mulai dari penyediaan desk layanan, command center, gedung baru, hingga dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Aceh.

Sepanjang 2025, Pemerintah Aceh turut melakukan terobosan berbasis digital dengan menghadirkan lebih dari 233 layanan digital untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi dan layanan publik.

“Konsistensi dalam keterbukaan informasi publik akan terus kami jaga agar hak masyarakat atas informasi dapat terpenuhi secara optimal, sekaligus mendorong partisipasi publik dan terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan transparan,” tutup Edi Yandra.

Dalam penganugerahan tersebut, turut hadir Plh PPID Utama Aceh Safrizal AR serta Komisioner Komisi Informasi Aceh.

Mahasiswa dan Ormawa UBBG Hadirkan Solidaritas di Tengah Tangis Pengungsian Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Mahasiswa dan Ormawa UBBG Hadirkan Solidaritas di Tengah Tangis Pengungsian Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Di tengah dampak banjir dan longsor yang masih menyisakan lumpur serta rumah-rumah rusak, warga terdampak di Aceh bertahan di tenda-tenda pengungsian dengan keterbatasan. Anak-anak beristirahat di atas tikar, para ibu menghadapi kehilangan dapur dan rumah, sementara lansia berupaya menerima kenyataan pahit pascabencana.

Dalam situasi itu, mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG) memilih hadir untuk membantu, meski dengan sumber daya yang terbatas, Senin (16/12/2025).

Mahasiswa dan Ormawa UBBG bergotong royong menggalang bantuan dengan membuka posko darurat, turun ke jalan, serta mengajak masyarakat berpartisipasi. Setiap donasi yang terkumpul dan paket kebutuhan pokok yang disalurkan dimaknai sebagai bentuk kepedulian dan penguatan bagi para penyintas yang hidup dalam ketidakpastian.

Salah satu mahasiswa UBBG, Fadhlanil Hafidhi, kepada Nukilan.id menyampaikan kesan setelah meninjau langsung kondisi pengungsian.

“Di tenda pengungsian, kami melihat anak-anak yang bertanya kapan bisa pulang, sementara rumah mereka sudah rata dengan tanah. Kami melihat orang tua yang kehilangan segalanya, tetapi tetap berusaha tersenyum. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa UBBG, Ormawa, dan masyarakat yang telah membantu. Bantuan ini mungkin tidak mampu menghapus luka, tetapi setidaknya memberi mereka kekuatan untuk bertahan,” ujar Fadhlanil dengan nada lirih.

Ia menegaskan, penderitaan korban bencana tidak semestinya dinormalisasi. Selama kebutuhan dasar seperti makanan layak, selimut, dan obat-obatan masih dibutuhkan, solidaritas harus terus dijaga dan kepedulian tidak boleh meredup.

Aksi kemanusiaan mahasiswa dan Ormawa UBBG menunjukkan peran kampus dalam merespons bencana. Di tengah tangis dan doa di pengungsian, kehadiran mereka menyampaikan pesan kebersamaan: Aceh tidak sendiri, dan duka ini adalah duka bersama. (XRQ)

Reporter: AKIL

Mahasiswa dan Ormawa UBGG Tuai Apresiasi atas Aksi Kemanusiaan Bantu Korban Banjir dan Longsor Aceh–Sumatra

Penulis
Redaksi
-
0
Koordinator Lapangan, Salim Syuhada JA. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Aksi kemanusiaan yang digerakkan mahasiswa dan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Universitas UBGG mendapat apresiasi luas. Di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatra, mahasiswa turun langsung ke lapangan melalui penggalangan serta penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak.

Bantuan yang dihimpun terdiri atas kebutuhan pokok, logistik darurat, dan donasi yang berasal dari mahasiswa, Ormawa, serta masyarakat luas. Kehadiran mahasiswa di lokasi bencana menjadi bentuk kepedulian sekaligus tanggung jawab moral sebagai bagian dari kekuatan sosial yang peka terhadap penderitaan rakyat.

Meski dihadapkan pada keterbatasan dan medan yang tidak mudah, mereka tetap berupaya memastikan bantuan tersalurkan kepada warga yang membutuhkan.

Koordinator Lapangan, Salim Syuhada JA, kepada Nukilan.id menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam aksi tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa UBGG, ormawa, dan masyarakat yang dengan tulus menyumbangkan tenaga, pikiran, dan materi. Apa yang kita lakukan hari ini bukan sekadar bantuan, tetapi wujud nyata solidaritas dan kemanusiaan yang tidak boleh padam,” ujarnya.

Di sisi lain, Salim juga menyoroti peran pemerintah pusat dalam penanganan bencana. Ia menilai kehadiran negara masih belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat terdampak.

“Ketika mahasiswa dan masyarakat sipil harus bergerak lebih dulu, ini menjadi pertanyaan besar tentang di mana negara berdiri. Pemerintah pusat seharusnya tidak datang terlambat. Penanganan bencana harus cepat, serius, dan menyentuh akar persoalan, bukan sekadar seremonial dan janji,” tegasnya.

Aksi kemanusiaan mahasiswa dan Ormawa UBGG ini menjadi pengingat bahwa bencana tidak hanya menguji ketangguhan masyarakat, tetapi juga kepemimpinan dan keberpihakan.

Mereka menegaskan komitmen untuk terus hadir di tengah rakyat, sekaligus mendorong agar tanggung jawab negara terhadap keselamatan dan masa depan masyarakat Aceh dan Sumatra benar-benar diwujudkan. (XRQ)

Reporter: AKIL

Bencana dan Ketahanan Ekonomi Rakyat Aceh

Penulis
Rezi
-
0
Tampak foto udara yang diambil menggunakan drone ini menunjukkan wilayah yang terdampak banjir bandang di Aceh Tamiang, Pulau Sumatra, Kamis 4 Desember 2025. (AP Photo/Binsar Bakkara)

NUKILAN.id | OPINI – Bencana alam yang kembali melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatra tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik dan duka kemanusiaan, tetapi juga mengguncang sendi ekonomi masyarakat. Bagi banyak warga, terutama di wilayah pedesaan dan pesisir, banjir, longsor, dan gempa berarti terhentinya sumber penghasilan dalam waktu singkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak bencana perlu dilihat tidak hanya sebagai persoalan darurat, tetapi juga sebagai tantangan ekonomi jangka menengah dan panjang. 

Aktivitas ekonomi rakyat merupakan sektor yang paling rentan saat bencana terjadi. Lahan pertanian terendam, peralatan usaha rusak, hasil panen gagal dipetik, dan aktivitas perdagangan terhenti. Nelayan pun menghadapi keterbatasan melaut akibat kerusakan sarana dan kondisi alam yang belum stabil. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, bencana sering kali berarti hilangnya modal usaha yang dikumpulkan dalam waktu lama. 

Dalam konteks ini, penanganan bencana tidak cukup hanya berfokus pada bantuan darurat. Bantuan logistik dan kebutuhan dasar memang penting pada fase awal, namun pemulihan ekonomi masyarakat perlu menjadi bagian dari agenda utama pascabencana. Tanpa pemulihan mata pencaharian, risiko kemiskinan dan kerentanan sosial akan semakin meningkat. 

Pemerintah pusat dan daerah telah menunjukkan komitmen dalam penanganan bencana melalui berbagai program bantuan dan pemulihan. Namun, tantangan ke depan adalah memastikan bahwa program pemulihan ekonomi benar-benar menjangkau masyarakat paling terdampak. Pendekatan berbasis data dan kondisi lokal sangat diperlukan agar bantuan tidak bersifat seragam, melainkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. 

Pemulihan ekonomi rakyat juga membutuhkan pelibatan aktif masyarakat. Petani, nelayan, dan pelaku UMKM perlu dilibatkan dalam proses perencanaan agar program yang dijalankan selaras dengan realitas lapangan. Skema bantuan modal bergulir, perbaikan sarana produksi, serta pendampingan usaha dapat menjadi langkah awal untuk membantu masyarakat kembali mandiri secara ekonomi. 

Selain itu, peran sektor swasta dan lembaga sosial dapat menjadi penguat dalam proses pemulihan. Kolaborasi lintas sektor memungkinkan percepatan pemulihan ekonomi melalui penyediaan akses permodalan, pasar, dan pelatihan keterampilan. Dalam kerangka ini, komunikasi yang transparan dan saling percaya menjadi kunci agar kerja sama berjalan efektif dan berkelanjutan. 

Bencana juga memberikan pelajaran penting tentang keterkaitan antara ekonomi dan lingkungan. Kerusakan alam yang terjadi akibat bencana berpengaruh langsung pada keberlangsungan usaha masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemulihan ekonomi seharusnya berjalan seiring dengan pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan, seperti rehabilitasi lahan, pengelolaan daerah aliran sungai, dan perlindungan kawasan pesisir. 

Aceh memiliki pengalaman panjang dalam membangun kembali ekonomi masyarakat pascabencana. Modal sosial yang kuat, semangat gotong royong, dan solidaritas antarwarga menjadi kekuatan utama dalam menghadapi masa sulit. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, kolaborasi lintas sektor, serta komunikasi publik yang empatik, pemulihan ekonomi rakyat Aceh dapat berjalan lebih cepat dan berkeadilan. 

Bencana memang membawa kerugian besar, tetapi juga menjadi momentum untuk menata kembali sistem ekonomi yang lebih tangguh. Ketahanan ekonomi rakyat bukan hanya soal bangkit dari kerugian, melainkan tentang membangun masa depan yang lebih siap menghadapi risiko. Dalam konteks itulah, pemulihan ekonomi pascabencana harus dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang bagi Aceh.

Oleh: Devi Khairunnisa (Mahasiswa Ilmu Komunikasi, UNISKA Banjarmasin Kalimantan Selatan)

Wali Nanggroe Serahkan 2.000 Paket Makanan untuk Pengungsi Banjir dan Longsor di Pidie–Pidie Jaya

Penulis
Redaksi
-
0
Wali Nanggroe Serahkan 2.000 Paket Makanan untuk Pengungsi Banjir dan Longsor di Pidie–Pidie Jaya. (Foto: For NUKILAN)

NUKILAN.ID | MEUREUDU – Kepedulian terhadap masyarakat Aceh kembali ditunjukkan Paduka Yang Mulia (PYM) Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al Haytar. Di tengah bencana banjir dan tanah longsor yang melanda, PYM Wali Nanggroe menyalurkan 2.000 kotak makanan siap saji kepada para pengungsi di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Senin (15/12/2025).

Bantuan kemanusiaan tersebut diserahkan untuk kemudian diterima langsung oleh Bupati Pidie, Tgk. Sarjani Abdullah, dan Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, bersama masing-masing tim. Selanjutnya, bantuan itu didistribusikan kepada masyarakat di lokasi-lokasi pengungsian yang terdampak paling parah.

Kedua kepala daerah menyampaikan apresiasi serta rasa terima kasih atas perhatian dan kepedulian PYM Wali Nanggroe Aceh, yang dinilai selalu hadir saat rakyat menghadapi situasi sulit akibat bencana.

Mereka menilai bantuan makanan siap saji tersebut sangat membantu meringankan beban para pengungsi, terutama di wilayah yang hingga kini masih mengalami keterbatasan akses akibat banjir dan longsor.

“Alhamdulillah, bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat kami yang sedang berjuang bertahan di tengah bencana. Kepedulian PYM Wali Nanggroe Aceh menjadi penguat moral dan harapan bagi rakyat,” ujar kedua bupati dengan penuh haru.

Selain menjawab kebutuhan mendesak para pengungsi, bantuan ini juga menjadi simbol kuatnya nilai kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian antarsesama dalam menghadapi cobaan. Diharapkan, semangat gotong royong tersebut terus terjaga dan menjadi kekuatan bersama untuk bangkit dari bencana di wilayah Aceh yang terdampak.

PP Muhammadiyah Salurkan Rp 1 Miliar untuk Korban Bencana di Aceh

Penulis
Rezi
-
0

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyalurkan bantuan senilai Rp 3 miliar untuk korban banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera. Dana tersebut terdiri dari Rp 1 miliar untuk Aceh, Rp 1 miliar untuk Sumatera Utara, dan Rp 1 miliar untuk Sumatera Barat.

Penyerahan bantuan untuk Aceh dilakukan secara simbolis oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, M.Si., bersama para tokoh di Lantai 1 Gedung Dakwah/Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh, Senin (15/12/2025).

Prof. Haedar Nashir mengatakan, bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab PP Muhammadiyah beserta para kadernya untuk meringankan beban masyarakat Aceh yang terdampak musibah berat.

“Ini merupakan bagian dari kepedulian dan tanggung jawab pimpinan pusat bersama para kader terbaiknya untuk ikut meringankan beban warga dan saudara-saudara kita di Aceh yang mengalami musibah banjir dan longsor yang tidak ringan, bahkan terasa sangat berat,” kata Haedar kepada Nukilan.

Ia menjelaskan, Muhammadiyah melalui Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu), Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), serta seluruh komponennya terus bergerak melakukan tanggap darurat. Seluruh upaya tersebut dikoordinasikan dari Gedung Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh.

Menurutnya, proses tanggap darurat bukanlah hal yang mudah karena dihadapkan pada berbagai kendala, termasuk kondisi dan akses lokasi terdampak bencana. Karena itu, gerak Muhammadiyah dilakukan seiring dan menjadi satu kesatuan dengan langkah pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

“Kami merasakan penderitaan dan musibah berat yang dialami saudara-saudara kami di Aceh. Selain terus berikhtiar, saling membantu, dan berbagi, kami juga berdoa agar penderitaan ini segera diringankan oleh Allah dan Aceh dapat pulih sebagaimana mestinya,” katanya.

Lebih lanjut, kata Haedar, penanganan bencana membutuhkan usaha bersama seluruh komponen, mulai dari warga, pemerintah, hingga organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Menurutnya, di tengah musibah besar, persatuan dan persaudaraan menjadi ujian sekaligus kekuatan utama.

“Semua tentu berproses. Mudah-mudahan kita semua dapat sabar, sungguh-sungguh, dan terus berikhtiar. Insyaallah Aceh akan segera bangkit,” ujarnya.

Terkait dampak bencana terhadap fasilitas Muhammadiyah, Haedar menyebutkan saat ini pendataan masih terus dilakukan, baik di Aceh maupun di wilayah terdampak lain seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Data tersebut bersifat dinamis dan akan terus diperbarui sebagai dasar penanganan pascabencana.

“Hal-hal yang menyangkut fisik relatif lebih mudah untuk diinventarisasi. Namun, yang tidak kalah penting adalah pendampingan psikososial dan spiritual bagi saudara-saudara kita yang terdampak,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah didampingi sejumlah pimpinan dan tokoh, antara lain H. Yendra Fahmi, DR. Agung Danarto, M.Ag, dr. Agus Taufiqurrahman, AM., Kes., Sp.S., DR. Anwar Abbas, Bapak M. Sayuti, M.Ed., M.Pd., Ph.D., DR. Fajar Riza Ul Haq, Letjen TNI (Purn) Burhanudin Amin, Irjen Pol. Rusdianto, serta Irjen Pol. Syafrizal.

Reporter: Rezi

Mahasiswa UTU Salurkan Bantuan ke Pante Ceureumen, Soroti Krisis Lingkungan Aceh Barat

Penulis
Redaksi
-
0
Mahasiswa UTU Salurkan Bantuan ke Pante Ceureumen. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | MEULABOH – Pemerintahan Mahasiswa Universitas Teuku Umar (PEMA UTU) menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak bencana di Kecamatan Pante Ceureumen, Aceh Barat, Minggu, 14 November. Aksi tersebut merupakan bentuk respons mahasiswa terhadap musibah alam yang berdampak serius pada kehidupan masyarakat setempat.

Bantuan yang disalurkan merupakan hasil penggalangan dana publik yang dilakukan di kawasan perkotaan Meulaboh, serta donasi melalui transfer dari berbagai elemen masyarakat. Penyaluran bantuan dipimpin langsung oleh Presiden Mahasiswa UTU, Putra Rahmat, dan diterima oleh kepala desa bersama aparatur gampong setempat.

Distribusi bantuan berlangsung tertib dan terkoordinasi dengan baik berkat keterlibatan aktif perangkat desa dalam memastikan bantuan diterima secara merata oleh warga terdampak. Meski dihadapkan pada keterbatasan akses dan kondisi medan menuju lokasi, hal tersebut tidak mengurangi komitmen mahasiswa UTU untuk menuntaskan misi kemanusiaan yang telah dirancang sejak tahap awal pengumpulan donasi.

Di luar penyaluran bantuan, PEMA UTU juga menyoroti bencana yang melanda sejumlah desa di Aceh Barat sebagai persoalan yang berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan. Menurut mereka, dampak bencana mencerminkan menurunnya daya dukung alam akibat berbagai praktik eksploitasi yang berlangsung dalam jangka panjang.

Presiden Mahasiswa UTU menegaskan bahwa bencana tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh faktor cuaca ekstrem.

“Faktor alam memang berperan, namun eskalasi dampak terjadi akibat aktivitas oknum-oknum mulai dari alih fungsi lahan, tambang ilegal, perusakan aliran sungai oleh perusahaan, hingga pembalakan liar. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan kegagalan Pemerintah dalam melindungi ruang hidup masyarakat,” ujarnya.

PEMA UTU mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret sesuai arahan Kementerian ATR/BPN, antara lain percepatan penyediaan hunian sementara dan relokasi yang aman bagi warga terdampak, penataan ruang berbasis mitigasi bencana, serta percepatan legalisasi lahan. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya ketegasan negara, termasuk pencabutan Hak Guna Usaha (HGU), apabila terbukti merugikan kepentingan publik.

Melalui kegiatan tersebut, PEMA UTU menegaskan posisinya tidak hanya sebagai penggerak solidaritas kemanusiaan, tetapi juga sebagai kekuatan kritis yang mendorong keadilan ekologis dan perlindungan hak-hak masyarakat Aceh Barat.

Korban Bencana di Sumatera Tembus 1.022 Orang, Aceh Catat Angka Kematian Tertinggi

Penulis
Redaksi
-
0
Proses perbaikan jembatan hancur terdampak bencana di Aceh (Foto: ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data korban bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan laporan terbaru, jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.022 orang.

Mengacu pada data resmi BNPB yang dipantau pada Senin (15/12/2025), bencana tersebut juga menyebabkan kerusakan pada 158.049 unit rumah, dengan sebagian besar mengalami kerusakan berat. Selain itu, lebih dari 600 ribu warga dilaporkan masih berada di lokasi pengungsian.

BNPB juga mencatat terdapat 206 orang yang hingga kini masih dinyatakan hilang, sementara sekitar 7.000 orang lainnya mengalami luka-luka akibat bencana.

Dampak kerusakan tidak hanya terjadi pada permukiman warga. Sedikitnya 1.200 fasilitas umum terdampak, termasuk 219 fasilitas kesehatan, 581 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 290 gedung perkantoran, serta 145 jembatan.

Aceh menjadi wilayah dengan jumlah korban meninggal terbanyak. Di provinsi tersebut, korban tewas mencapai 424 orang, dengan 4.300 orang mengalami luka-luka dan 32 orang dilaporkan hilang.

Sementara itu, di Sumatera Utara tercatat 355 orang meninggal dunia, 2.300 orang luka-luka, serta 84 orang masih dalam pencarian. Adapun di Sumatera Barat, jumlah korban tewas mencapai 243 orang, dengan 382 orang luka-luka dan 90 orang dinyatakan hilang.

BNPB menyebutkan, jumlah korban meninggal masih berpotensi bertambah seiring berjalannya proses pencarian dan evakuasi yang terus dilakukan oleh petugas bersama masyarakat. Saat ini, pemerintah fokus pada perbaikan infrastruktur yang rusak serta penyaluran bantuan bagi warga terdampak bencana.

FastDuk Pemerintah Aceh Masuk 28 Inovasi Terbaik Nasional KIPP 2025

Penulis
Redaksi
-
0
FastDuk Pemerintah Aceh Masuk 28 Inovasi Terbaik Nasional KIPP 2025. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Aceh meraih penghargaan Outstanding Public Service Innovations (OPSI) dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Penghargaan tersebut diberikan kepada inovasi FastDuk (Solusi Cepat Layanan Adminduk) yang digagas Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Inovasi ini dinilai berhasil menghadirkan layanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, mudah, terintegrasi, serta mampu menjangkau wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Aceh.

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 551 Tahun 2025, FastDuk ditetapkan sebagai salah satu dari 28 inovasi terbaik tingkat nasional. Melalui FastDuk, pemerintah daerah mempercepat berbagai layanan dokumen kependudukan, mulai dari penerbitan KTP elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, hingga perubahan data dan dokumen administrasi kependudukan lainnya.

Inovasi ini dirancang untuk memangkas prosedur birokrasi, meningkatkan ketepatan data kependudukan, serta memperluas akses pelayanan hingga ke wilayah terpencil. Dengan sistem yang lebih efisien, masyarakat di berbagai daerah Aceh dapat memperoleh layanan adminduk tanpa harus menghadapi proses yang berbelit.

Penghargaan OPSI KIPP 2025 diserahkan dalam kegiatan Peresmian Mal Pelayanan Publik dan Penyerahan Apresiasi OPSI KIPP 2025 yang berlangsung di Aula Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (15/12/2025). Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Aceh, Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si.

Capaian ini menegaskan komitmen Pemerintah Aceh dalam mendorong transformasi digital pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

1...266267268...2,520Halaman 267 dari 2,520

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id