Beranda blog Halaman 246

Kemenkes Ajukan Dana Rp500 Miliar ke BNPB untuk Pulihkan Fasilitas Kesehatan Pascabencana di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Kemenkes Ajukan Dana Rp500 Miliar ke BNPB untuk Pulihkan Fasilitas Kesehatan Pascabencana di Aceh. (Foto: disway)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengajukan anggaran sebesar Rp500 miliar kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melakukan revitalisasi menyeluruh fasilitas kesehatan di Aceh yang rusak berat akibat bencana.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengajuan anggaran tersebut difokuskan pada tahap ketiga penanganan pascabencana yang mencakup pemulihan total fasilitas kesehatan.

“Kita sudah mengajukan anggaran sekitar 500 miliar untuk revitalisasi tahap tiga tadi,” ujar Budi dalam wawancara di kantor BNPB, Rabu, 7 Januari 2026.

Menurut Budi, dana tersebut tidak hanya dialokasikan untuk perbaikan fisik bangunan, tetapi juga untuk pemulihan dan penggantian alat kesehatan berteknologi tinggi yang mengalami kerusakan. Sejumlah peralatan utama seperti CT Scan, MRI, hingga Cath Lab jantung menjadi prioritas utama dalam pemetaan kerusakan.

Saat ini, tim teknisi telah dikerahkan ke berbagai lokasi terdampak untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi peralatan medis. Hasil pemetaan tersebut akan menentukan perangkat mana yang masih memungkinkan diperbaiki dan mana yang harus diganti dengan unit baru.

“Alat kesehatan yang mahal-mahal, CT Scan, MRI, itu harganya miliaran. Kami lagi kirim teknisi untuk melihat mana yang bisa diperbaiki dan mana yang harus diganti. Kalau harus ganti, pemerintah akan masukkan anggarannya,” tuturnya.

Selain infrastruktur dan peralatan medis, sektor transportasi layanan kesehatan juga menjadi perhatian serius pemerintah. Dari total 204 unit ambulans yang terdata, hanya sekitar 120 unit yang diperkirakan masih dapat diperbaiki. Sisanya kemungkinan besar harus dilakukan pengadaan baru karena mengalami kerusakan berat.

Budi menegaskan bahwa seluruh pengelolaan anggaran penanggulangan bencana dilakukan secara terpusat melalui BNPB guna memastikan transparansi dan mencegah tumpang tindih anggaran antar kementerian dan lembaga.

“Anggarannya nanti dikonsentrasikan satu pintu lewat BNPB. Jadi aman, tidak ada duplikasi anggaran,” tegas Budi.

Hingga saat ini, pemerintah telah menggelontorkan biaya penanganan darurat yang mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring berlanjutnya proses pembersihan dan operasional darurat di wilayah terdampak.

Sementara itu, masih terdapat tiga puskesmas di Aceh yang belum dapat beroperasi normal di gedung asalnya, yakni Puskesmas Rusip Antara di Aceh Tengah, Puskesmas Jambur Lakuk di Aceh Tenggara, serta Puskesmas Malokop di Aceh Timur.

Dua puskesmas dilaporkan mengalami kerusakan sangat parah sehingga harus dibangun kembali, sedangkan satu lainnya masih menjalani proses pembersihan intensif. Untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan, seluruh layanan sementara dipindahkan ke gedung instansi lain agar masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan medis.

Wagub Aceh Minta Data Kerusakan Pascabencana Dipercepat

Penulis
Redaksi
-
0
Wakil Gubernur Aceh, H. Fadlullah didampingi Sekda Aceh, M. Nasir dan sejumlah SKPA Terkait memimpin rapat koordinasi percepatan data kerusakan rumah pasca Bencana Hidro meteorologi Aceh secara zoom dengan Kabupaten Kota yang terdampak di Potensi Daerah Setda Aceh, Banda Aceh, Rabu (7/1/2026). Foto: (Humas Aceh).

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mempercepat pengumpulan dan penyerahan data kerusakan rumah warga pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah di Aceh. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Gubernur Aceh, H. Fadlullah, bersama Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (7/1/2026). Rapat diikuti oleh para bupati dan wali kota dari daerah terdampak secara daring.

Dalam arahannya, Fadlullah menyampaikan bahwa Kementerian Sosial telah menyiapkan bantuan lauk pauk sebesar Rp450 ribu per jiwa bagi warga terdampak yang nantinya menempati hunian sementara (huntara). Namun, Pemerintah Aceh mengusulkan agar bantuan tersebut dapat disalurkan lebih awal, tanpa menunggu warga resmi menempati huntara.

Selain itu, bagi warga yang mengungsi ke rumah kerabat dan tidak tinggal di huntara, pemerintah menyiapkan bantuan sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga per bulan.

Fadlullah menegaskan bahwa Kemensos sepenuhnya mengacu pada data yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu, ia meminta seluruh daerah terdampak segera melengkapi dan menyerahkan data kerusakan rumah secara akurat dan seragam.

Ia juga menekankan pentingnya keseragaman surat keputusan (SK) penetapan kerusakan rumah, baik kategori rusak ringan, sedang, maupun berat. Seluruh rumah terdampak banjir, kata Fadlullah, diusulkan mendapatkan dana perabotan sebesar Rp3 juta per unit, mengingat kerusakan perabotan yang dialami warga tidak lagi dapat digunakan.

Untuk mempercepat penyaluran bantuan, Fadlullah menyebutkan pengusulan data dapat dilakukan dalam dua tahap. Targetnya, tahap pertama data telah diserahkan sebelum 15 Januari 2026 agar masyarakat dapat segera menerima bantuan hidup (jadup) dari Kemensos serta dana perabotan.

Sementara itu, Sekda Aceh M. Nasir mengingatkan pemerintah daerah agar memastikan data yang diusulkan benar-benar valid. Data tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), yang setelah disahkan pemerintah pusat tidak dapat diubah kembali.

“Program rehabilitasi dan rekonstruksi akan berjalan sesuai dengan data R3P. Karena itu, ketelitian dan keakuratan data menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran,” ujar M. Nasir.

Aceh Utara dan Bener Meriah Masuki Fase Pemulihan Pascabencana

Penulis
Redaksi
-
0
Proses perbaikan jembatan hancur terdampak bencana di Aceh (Foto: ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Bener Meriah resmi mengakhiri status tanggap darurat bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025. Kedua daerah kini memasuki masa transisi darurat menuju pemulihan, menandai dimulainya tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi secara terencana.

Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir, menegaskan bahwa pemerintah provinsi mendorong seluruh kabupaten terdampak agar segera mempercepat pendataan kerusakan, memulihkan layanan dasar masyarakat, serta memperbaiki infrastruktur yang rusak demi memastikan proses pemulihan berjalan tepat sasaran.

“Masa transisi menjadi fase penting untuk memastikan pemulihan berjalan terencana dan terkoordinasi,” kata Nasir, Rabu (7/12).

Di Kabupaten Aceh Utara, masa transisi darurat ditetapkan selama satu bulan, terhitung mulai 6 Januari hingga 5 Februari 2026.
Pelaksana Tugas Sekda Aceh Utara, Jamaluddin, menyebut fokus pemerintah daerah saat ini tertuju pada percepatan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai dasar pemulihan.

“R3P menjadi acuan utama pemulihan, sehingga seluruh OPD diminta bergerak cepat,” ujarnya.

Sementara itu, Kabupaten Bener Meriah menetapkan masa transisi darurat menuju pemulihan selama 90 hari, mulai 7 Januari hingga 6 April 2026.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bener Meriah, Ilham Abdi, menjelaskan bahwa masa ini menjadi jembatan antara penanganan darurat dan pemulihan menyeluruh, khususnya dalam sektor sosial, ekonomi, dan infrastruktur masyarakat terdampak.

“Sistem komando bencana tetap berjalan, kebutuhan dasar masyarakat dipenuhi, kelompok rentan dilindungi, serta pemulihan awal sosial ekonomi mulai dilakukan,” ujar Ilham Abdi.

Sepanjang masa transisi tersebut, Pemerintah Aceh juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan serta berpartisipasi aktif mendukung proses pemulihan agar kehidupan warga dapat kembali berjalan normal.

Persiraja Resmi Datangkan Winger Muda Asgal Habib

Penulis
Akil
-
0
Winger Muda, Asgal Habib. (Foto: @persiraja_official)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Persiraja Banda Aceh resmi mendatangkan pemain muda Asgal Habib untuk memperkuat skuad musim ini. Kabar tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi klub, @persiraja_official.

Dikutip Nukilan.id dari unggahan tersebut, Persiraja menuliskan, “𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗶𝗿𝗮𝗷𝗮, 𝗔𝘀𝗴𝗮𝗹 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯.” Pengumuman ini menandai bergabungnya pemain sayap kelahiran 2004 itu ke klub berjuluk Laskar Rencong.

Asgal Habib sebelumnya tercatat sebagai pemain Borneo FC. Kehadirannya diharapkan dapat menambah kedalaman skuad Persiraja, khususnya di sektor sayap, sekaligus menjadi bagian dari regenerasi pemain muda di tubuh tim.

Dalam unggahan yang sama, Persiraja juga menyampaikan pesan dukungan kepada sang pemain, “Mari berjuang, berikan yang terbaik untuk Persiraja. 𝑳𝒂𝒏𝒕𝒂𝒌 𝑳𝒂𝒋𝒖.”

Dengan bergabungnya Asgal Habib, Persiraja menunjukkan komitmennya memberi ruang bagi pemain muda untuk berkembang dan berkontribusi bersama tim. (XRQ)

Reporter: Akil

Pemulihan Pascabencana Aceh Didorong Dipercepat Jelang Ramadan

Penulis
Redaksi
-
0
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA. (Foto: Ist)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa proses pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh harus dilakukan secara cepat dan tepat, terutama menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Pemerintah menilai percepatan pemulihan menjadi krusial agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, mengatakan bahwa fokus utama pemerintah tidak sekadar menyelesaikan pekerjaan fisik, melainkan memastikan kebutuhan masyarakat benar-benar terpenuhi.

“Pemulihan pascabencana bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara cepat. Titik distribusi bahan makanan yang masih terhambat harus benar-benar dicek agar tidak mengganggu stok pangan masyarakat Aceh,” ujar Safrizal, Rabu (7/1/2026).

Safrizal menekankan, pemerintah juga memastikan kelancaran distribusi pangan, ketersediaan air bersih untuk kebutuhan minum dan bersuci, dukungan sandang, serta percepatan pemindahan pengungsi dari tenda ke hunian sementara.

“Seluruh pekerjaan harus dilakukan secara paralel, mulai dari jalan dan jembatan, normalisasi sungai, tanggul, listrik, hingga komunikasi. Integrasi dan kolaborasi lintas K/L di bawah kepemimpinan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas Nasional menjadi kunci agar pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran,” lanjutnya.

Untuk memperkuat langkah tersebut, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri menggelar rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR. Rapat ini digelar dalam rangka mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto serta kepemimpinan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Nasional Pemulihan Pascabencana.

Dalam pertemuan itu, seluruh kementerian dan lembaga sepakat memperkuat sinergi dan menghilangkan ego sektoral agar pemulihan berjalan cepat, terintegrasi, dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat terdampak.

Sejumlah capaian pemulihan turut dilaporkan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah membersihkan 2.756 sekolah terdampak dan memulai kembali kegiatan belajar di 2.468 sekolah. Pemerintah juga mendirikan 18 tenda belajar dan menyiapkan distribusi 80 tenda tambahan, menyalurkan 15.500 paket school kit, serta memberikan tunjangan khusus bagi guru terdampak senilai Rp 15,7 miliar yang telah ditransfer langsung ke rekening penerima.

Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menurunkan sekitar 3.300 tenaga medis dan mengaktifkan seluruh fasilitas layanan kesehatan, meski masih terdapat tiga puskesmas yang perlu direlokasi.

Rapat juga menegaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di wilayah terdampak. Ketua Posko Pemulihan Bencana DPR RI sekaligus Anggota DPR RI, TA Khalid, bersama Safrizal selaku Koordinator Lintas Sektor, menyepakati sejumlah prioritas penanganan pemulihan.

Fokus utama diarahkan pada percepatan pembangunan dan perbaikan jembatan, pemulihan akses jalan penghubung desa dan antarwilayah, pengaktifan kembali fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Selain itu, prioritas juga mencakup normalisasi sungai, rehabilitasi tanggul dan bendungan, serta pemulihan akses jalan nasional.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum melaporkan bahwa percepatan penanganan telah dilakukan di seluruh kabupaten/kota terdampak dan akan terus dikerjakan secara simultan berbasis skala prioritas, termasuk pemantauan teknis jembatan Bailey agar berfungsi optimal.

Rapat koordinasi ini diikuti oleh berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kemendikdasmen, Kementerian Perhubungan, Komunikasi dan Digital, Kementerian Keuangan, Kementerian PPPA, BP BUMN, Satgas Darurat Jembatan, unsur TNI, BUMN, serta pemerintah daerah, guna memperoleh pembaruan progres pemulihan dari masing-masing sektor.

Sumur Bor Dompet Dhuafa Ringankan Krisis Air Bersih Penyintas Banjir Aceh Tamiang

Penulis
Redaksi
-
0
Warga memanfaatkan air bantuan dari Lembaga Dompet Dhuafa di Aceh. (FOTO: ANTARA)

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG — Lembaga kemanusiaan Dompet Dhuafa menghadirkan solusi darurat atas krisis air bersih yang dialami warga terdampak banjir bandang di Dusun Serba, Desa Serba Luar, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Melalui Disaster Management Center (DMC), Dompet Dhuafa mengaktifkan fasilitas sumur bor di sekitar pos pengungsian pada Rabu (7/1).

Penanggung jawab Respons DMC Dompet Dhuafa untuk Aceh Tamiang, Ahmad Yamin, menjelaskan bahwa hingga hari ke-40 pascabencana, para penyintas masih kesulitan memperoleh air bersih. Kondisi tersebut memaksa warga menggunakan air dari kubangan banjir maupun parit untuk kebutuhan sehari-hari.

Aktivasi sumur bor ini merupakan hasil kolaborasi Dompet Dhuafa bersama Unit Pengelola Zakat dan Dana Kebajikan (UPZDK) Permata Bank Syariah. Fasilitas tersebut ditujukan untuk melayani sekitar 650 jiwa penerima manfaat yang berada di sekitar posko pengungsian.

Sebelum adanya sumur bor, warga harus berjalan kaki sekitar 20 menit menuju area kebun atau memanfaatkan sungai dengan kondisi air yang tidak layak konsumsi. Kini, akses air bersih menjadi lebih dekat dan aman bagi masyarakat.

Selain penyediaan sumur bor, DMC Dompet Dhuafa juga merencanakan pembangunan fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) guna memastikan pemanfaatan air bersih dapat berlangsung lebih optimal selama masa pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang.

Salah satu penyintas banjir, Nia (27), mengungkapkan bahwa sebelum sumur bor tersedia, warga terpaksa mandi dan mencuci pakaian di sungai dekat posko meski airnya masih keruh.

Ia menyampaikan, “sejak sumur bor dioperasikan, warga dapat memperoleh air bersih di sekitar posko untuk kebutuhan memasak, mencuci, mandi, minum, serta berwudu tanpa harus berjalan jauh.”

Upaya ini diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan dasar air bersih dan sanitasi bagi para penyintas banjir selama masa pemulihan berlangsung.

Update Data Bencana Alam di Aceh per Rabu, 7 Januari 2026

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrsi Warga terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang belum mendapatkan bantuan. (FOTO: ANTARA)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Bencana alam hidrometeorologi yang melanda Provinsi Aceh sepanjang awal 2026 menimbulkan dampak besar, baik terhadap penduduk maupun infrastruktur. Data terbaru yang dirilis Media Center Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh mencatat kerusakan dan korban dalam jumlah signifikan.

Berdasarkan laporan Pusat Informasi dan Media Center Komdigi, hingga Rabu (7/1/2026) pukul 18.00 WIB, bencana tercatat terjadi di 18 kabupaten/kota di Aceh. Sebanyak 670.842 kepala keluarga atau 2.583.376 jiwa terdampak langsung akibat kejadian tersebut.

Dalam laporan yang sama, jumlah korban meninggal dunia tercatat 544 jiwa, sementara 31 orang dinyatakan hilang. Selain itu, terdapat 4.939 orang mengalami luka ringan dan 474 orang luka berat. Kondisi darurat ini juga memaksa warga mengungsi ke 1.008 titik pengungsian, yang dihuni oleh 56.777 KK atau sekitar 214.084 jiwa.

Kerusakan tidak hanya terjadi pada permukiman warga, tetapi juga meluas ke berbagai fasilitas publik. Tercatat 227 gedung atau kantor rusak, 638 rumah ibadah, 150 fasilitas kesehatan, serta 1.697 fasilitas pendidikan mengalami kerusakan.

Sektor infrastruktur turut terdampak dengan rusaknya 1.593 ruas jalan dan 468 unit jembatan. Sementara itu, kerugian pada sektor ekonomi masyarakat meliputi 144.942 unit rumah rusak, 63.187 ekor ternak terdampak, 53.519 hektare sawah, 27.620 hektare kebun, serta 39.910 hektare tambak.

Media Center Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh menegaskan bahwa angka-angka tersebut masih bersifat dinamis dan berpotensi berubah seiring perkembangan situasi di lapangan serta proses pendataan lanjutan. (Xrq)

Reporter: Akil

Pemerintah Aceh Desak Penyaluran Segera Bantuan Jaminan Hidup bagi Korban Bencana

Penulis
Redaksi
-
0
Dek Fadh
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Aceh mendesak pemerintah pusat agar segera menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak bencana hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Aceh.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fad dalam rapat virtual yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Selasa (6/1/2026). Rapat itu turut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Sekda Aceh M. Nasir, serta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Aceh mengusulkan skema bantuan komprehensif bagi korban bencana. Kepala keluarga yang rumahnya mengalami rusak berat atau hilang diusulkan menerima bantuan tunai Rp8 juta, terdiri atas Rp3 juta untuk pengadaan perabot rumah tangga dan Rp5 juta sebagai modal pemulihan ekonomi.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga menekankan pentingnya jaminan kelangsungan hidup bagi warga yang masih berada di pengungsian. Bantuan Jaminan Hidup (Jadup) diusulkan sebesar Rp15 ribu per jiwa per hari atau setara Rp450 ribu per bulan. Sementara bagi keluarga korban meninggal dunia, diusulkan santunan duka sebesar Rp15 juta yang akan diserahkan langsung kepada ahli waris.

Dek Fad menegaskan bahwa bantuan jadup Rp450 ribu per bulan harus diprioritaskan bagi warga yang hingga kini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian.

“Bantuan jaminan hidup ini akan diberikan selama tiga bulan secara tunai kepada masing-masing kepala keluarga, disesuaikan dengan jumlah anggota keluarganya,” jelas Dek Fad.

Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir menambahkan bahwa bantuan tersebut sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup korban bencana pada masa pemulihan.

“Bantuan Rp450 ribu per orang setiap bulannya dinilai sangat dibutuhkan oleh korban untuk memenuhi kebutuhan pokok harian,” ujar Sekda Aceh, M. Nasir usai rapat.

Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyatakan pihaknya akan melakukan kajian lebih lanjut terhadap usulan Pemerintah Aceh. Ia menekankan pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan.

“Kami akan pelajari terlebih dahulu. Pastinya, bantuan akan disalurkan dengan skema by name by address untuk memastikan semuanya tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” pungkas Gus Ipul.

Pemkab Aceh Barat Minta Dukungan DPRA untuk Anggaran RS Regional Meulaboh

Penulis
Redaksi
-
0
Pertemuan Tim Pemkab Aceh Barat dengan DPR Aceh, Selasa (6/1/2026). (Foto: Diskominsa Aceh Barat)

NUKILAN.ID | Meulaboh — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama DPRK Aceh Barat melakukan audiensi dengan DPR Aceh pada Selasa (6/1/2026). Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan kebutuhan anggaran untuk percepatan penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Regional Meulaboh.

Audiensi itu dihadiri langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM, Wakil Bupati Said Fadheil SH, Sekda, Asisten II, Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK, Komisi IV DPRK, Kepala Dinas Kesehatan, manajemen serta Ketua Dewan Pengawas RSUD Cut Nyak Dhien. Dari pihak DPR Aceh hadir Ketua dan Wakil Ketua DPRA, Komisi V, para ketua fraksi, Sekwan, serta perwakilan Dinas Kesehatan Aceh.

Bupati Tarmizi menyampaikan bahwa pada tahun 2026 belum tersedia alokasi anggaran untuk pembangunan Rumah Sakit Regional Aceh Barat. Karena itu, pihaknya meminta dukungan penuh DPRA agar pembangunan rumah sakit tersebut tetap dapat dilanjutkan pada tahun ini.

“Rumah Sakit Regional dilahirkan pada masa Mualem menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh, dan juga menjadi program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur periode ini, bahkan masuk dalam 9 program cepat gubernur,” kata Tarmizi.

Ia menargetkan, Rumah Sakit Regional Aceh Barat dapat diresmikan pada tahun 2028. Untuk merealisasikan target tersebut, dibutuhkan anggaran sebesar Rp80 miliar pada tahun 2026, kemudian dilanjutkan dengan skema multiyears pada tahun 2027 dan 2028 dengan kebutuhan dana sekitar Rp150 miliar.

“Jika sudah diresmikan dan diserahterimakan ke daerah, maka akan menjadi kewajiban daerah untuk mencari sumber anggaran,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, pimpinan DPRA, pimpinan fraksi, dan Komisi V DPRA menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan penganggaran serta menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit Regional Aceh Barat.

“Kita juga berharapnya agar Rumah Sakit Regional Aceh Barat bisa diresmikan pada tahun 2028 sebelum berakhirnya masa pemerintahan Gubernur Mualem dan Wakil Gubernur Dak Fad,” tutur Tarmizi.

Sebagai tindak lanjut audiensi tersebut, dalam waktu dekat pimpinan DPRA akan menemui Gubernur Aceh Mualem untuk membahas kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Regional Aceh Barat.

Sekolah di Aceh Terdampak Banjir Terapkan Skema Pembelajaran Fleksibel

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin,(Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Proses belajar mengajar (PBM) semester genap tahun ajaran 2025/2026 di sejumlah wilayah Aceh yang terdampak banjir bandang dilaksanakan dengan sistem fleksibilitas pembelajaran. Kebijakan ini diberlakukan untuk memastikan hak peserta didik tetap terpenuhi di tengah kondisi pascabencana.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, menjelaskan bahwa penerapan fleksibilitas tersebut disesuaikan dengan tingkat dampak bencana di masing-masing wilayah, mulai dari kategori parah, sedang, hingga rendah. Ketentuan itu mengacu pada Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 400.3.8/17472 tentang Penyesuaian Kegiatan Pembelajaran dalam Masa Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025.

“Pemerintah memastikan hak peserta didik tetap terpenuhi melalui kebijakan yang fleksibel, tanpa mengabaikan keselamatan serta kondisi psikologis warga sekolah pascabencana,” kata Murthalamuddin dalam keterangannya, Selasa (6/1/2026).

Ia menyampaikan, bagi sekolah yang belum dapat digunakan karena terdampak banjir, lumpur, atau longsor, pelaksanaan pembelajaran dan ujian semester dilakukan dengan penyesuaian waktu serta metode. Penilaian hasil belajar dapat mengacu pada nilai semester sebelumnya atau berdasarkan pertimbangan profesional guru mata pelajaran agar peserta didik tidak dirugikan.

Pelaksanaan pembelajaran semester genap di daerah tersebut juga dapat dilakukan secara fleksibel, baik menggunakan tenda darurat maupun dengan menumpang di sekolah terdekat yang tidak terdampak.

“Murid yang kehilangan rapor akan memperoleh nilai sementara hingga rapor pengganti diterbitkan,” ujarnya.

Untuk wilayah dengan tingkat dampak sedang, sekolah didorong melakukan kegiatan gotong royong pembersihan bersama warga sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan setempat agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal. Pelaksanaan ujian di wilayah ini dapat dilakukan melalui tugas mandiri terstruktur dengan jadwal yang menyesuaikan kalender pendidikan.

Sementara itu, daerah dengan dampak rendah mulai melaksanakan hari pertama sekolah semester genap pada 5 Januari 2026.

Murthalamuddin juga menegaskan bahwa pembayaran honor guru dan tenaga kependidikan (GTK) non-ASN serta tunjangan sertifikasi guru triwulan IV tahun 2025 tetap dilaksanakan di seluruh wilayah terdampak dengan mengacu pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang telah dibuat sebelumnya.

“Kami juga menekankan pentingnya gerakan gotong royong pembersihan sekolah, rumah guru, dan tenaga kependidikan sebagai bagian dari pemulihan bersama,” tuturnya.

Kebijakan tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/1446/2025 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh Tahun 2025, serta keputusan bersama antara Dinas Pendidikan Aceh dan Kementerian Agama Provinsi Aceh terkait penyesuaian kalender pendidikan.

1...245246247...2,519Halaman 246 dari 2,519

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id