Beranda blog Halaman 241

LAZISNU Jatim Kirim Truk Tangki 7.000 Liter untuk Bantu Penyintas Bencana di Aceh Tamiang

Penulis
Redaksi
-
0
Pengadaan 1 unit truk tangki berkapasitas 7.000 liter ke Kabupaten Aceh Tamiang. (Foto: dok NU Online Jatim)

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG — Pengurus Wilayah Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (PW LAZISNU) Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan dari warga Nahdliyin se-Jawa Timur kepada para penyintas bencana di wilayah Aceh-Sumatra. Bantuan tersebut diserahkan langsung ke Kabupaten Aceh Tamiang berupa satu unit truk tangki air berkapasitas 7.000 liter, Sabtu (10/1/2026).

Ketua PW LAZISNU Jatim, H A Afif Amrullah, dalam keterangannya kepada Nukilan mengatakan bahwa truk tangki tersebut akan difungsikan sebagai sarana distribusi air bersih yang beroperasi setiap hari.

“Pengadaan tangki air yang kami serahkan itu akan digunakan sebagai sarana penyaluran air bersih yang beroperasi setiap hari,” ujarnya di Aceh saat dihubungi dari Surabaya, Ahad (11/1/2026).

Selain pengadaan truk tangki, penyaluran air bersih juga difokuskan ke wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Kota Lintang yang disebut sebagai daerah terdampak terparah akibat bencana. Ketiga wilayah tersebut masuk dalam status darurat bencana karena hampir seluruh bangunan dilaporkan hancur.

Afif menjelaskan, bantuan yang disalurkan merupakan amanah dari warga NU se-Jawa Timur yang mempercayakan donasinya melalui LAZISNU.

“Donasi yang kami salurkan kepada warga penyintas bencana di Aceh itu merupakan upaya memenuhi amanah warga NU se-Jatim yang memasrahkan bantuan melalui LAZISNU se-Jatim. Kami akan terus mendampingi para penyintas bencana melalui koordinasi dengan PCNU Aceh Tamiang dan PCNU Kota Langsa,” ungkapnya.

Penyerahan donasi tahap pertama senilai Rp3.879.409.566 dilakukan secara simbolis oleh Ketua PWNU Jatim KH Abdul Hakim Mahfudz kepada Ketua PW LAZISNU Jatim H A Afif Amrullah pada acara kick off peringatan 1 Abad NU (1926–2026) di Universitas Islam Malang (Unisma) yang turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur.

Dana tersebut akan difokuskan untuk tahap pemulihan atau recovery, terutama penyediaan tempat tinggal, sarana ibadah terpadu, serta fasilitas pendukung seperti instalasi air bersih dan dapur umum.

Hingga saat ini, LAZISNU Jatim tercatat sebagai wilayah dengan perolehan donasi kemanusiaan terbesar di antara LAZISNU PWNU se-Indonesia untuk penanganan bencana Aceh-Sumatra.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang memercayakan donasi kepada LAZISNU PWNU dan PCNU,” pungkasnya. (XRQ)

Reporter: Akil

Evaluasi APBA 2026 Prioritaskan Penyesuaian Anggaran untuk Penanganan Bencana

Penulis
Redaksi
-
0
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA. Foto: (Humas Aceh).

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh tengah menindaklanjuti hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2026 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Proses pembahasan lanjutan ini berlangsung pada Senin (12/1/2026).

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa pada hari tersebut Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRA telah menjadwalkan rapat khusus untuk membahas hasil evaluasi tersebut.

“Benar, saat ini pembahasan tindak lanjut evaluasi APBA 2026 sedang berproses. Rapat dilaksanakan di DPRA,” ujar MTA.

Menurutnya, salah satu fokus utama yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah penyesuaian alokasi anggaran dengan kondisi kebencanaan yang masih berlangsung di sejumlah wilayah di Aceh.

“Salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah penyesuaian anggaran dengan kondisi bencana yang sedang berlangsung di Aceh,” katanya.

MTA menjelaskan, Pemerintah Aceh terus mengupayakan langkah-langkah pemulihan pascabencana dengan supervisi intensif dari Pemerintah Pusat. Upaya tersebut meliputi percepatan pemulihan ekonomi, perbaikan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.

RSUD Yulidin Away Masuk Roadmap RSPPU Bedah Nasional, DPRK Sebut Tonggak Baru Layanan Kesehatan Aceh Selatan

Penulis
Redaksi
-
0
Sekretaris Komisi IV DPRK Aceh Selatan, Novi Rosmita SE, M.Kes. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Kabupaten Aceh Selatan mencatatkan capaian penting dalam pembangunan sektor kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Yulidin Away resmi masuk dalam roadmap nasional Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) untuk Program Studi Ilmu Bedah. Penetapan ini menempatkan Aceh Selatan sejajar dengan daerah rujukan layanan kesehatan dan pendidikan dokter spesialis di Indonesia.

Sekretaris Komisi IV DPRK Aceh Selatan, Novi Rosmita, menilai penetapan tersebut sebagai tonggak sejarah, mengingat selama ini masyarakat Aceh Selatan masih sangat bergantung pada rujukan ke luar daerah untuk layanan bedah spesialis.

“Ini bukan hanya status. Ini adalah pengakuan bahwa RSUD Yulidin Away telah memenuhi standar nasional dalam hal SDM, layanan, dan infrastruktur. Aceh Selatan kini menjadi bagian dari pusat pengembangan dokter spesialis Bedah Indonesia,” kata Novi Rosmita, Senin (12/1/2026).

Penetapan RSUD Yulidin Away sebagai RSPPU Bedah tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor: DP.01.08/F/028/2025 tertanggal 6 Januari 2026. Surat tersebut memuat roadmap pengembangan RSPPU periode 2025–2030.

Dalam dokumen itu, RSUD Yulidin Away ditetapkan sebagai RSPPU Program Studi Ilmu Bedah dengan mitra perguruan tinggi Universitas Sumatera Utara (USU) untuk tahap pengembangan 2027–2030.

Menurut Novi, kehadiran pendidikan dokter spesialis Bedah di RSUD Yulidin Away akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kesehatan di Aceh Selatan. Selama ini, pasien dengan kasus bedah berat kerap dirujuk ke Banda Aceh bahkan ke luar provinsi, yang berisiko menimbulkan keterlambatan penanganan.

“Dengan hadirnya pendidikan dokter spesialis Bedah di RSUD Yulidin Away, rantai rujukan akan terpotong. Warga tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan bedah yang memadai. Ini berarti lebih cepat, lebih aman, dan lebih banyak nyawa bisa diselamatkan,” ujarnya.

Ia juga menekankan, status RSPPU berpotensi menjadi daya tarik bagi dokter spesialis dan tenaga medis unggulan untuk berkarier dan mengabdi di Aceh Selatan, sekaligus memperkuat ekosistem pelayanan dan pendidikan kesehatan daerah.

Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, Komisi IV DPRK Aceh Selatan menyatakan komitmennya untuk mengawal penuh proses pengembangan RSUD Yulidin Away agar penetapan RSPPU tidak sekadar bersifat simbolik.

“Kami akan memastikan dukungan anggaran, regulasi, dan pengawasan berjalan seiring dengan program nasional. Ini momentum emas untuk membangun kemandirian layanan kesehatan Aceh Selatan,” tegas Novi.

Masuknya RSUD Yulidin Away ke dalam peta besar RSPPU nasional dinilai menjadi sinyal kuat bahwa daerah pesisir barat selatan Aceh ini tengah bergerak menuju era baru, dari rumah sakit daerah menjadi pusat pendidikan dan rujukan spesialis Bedah yang diperhitungkan di tingkat nasional.

Banmus DPRK Banda Aceh Sahkan Rencana Kerja 2026, Fokus pada Penguatan Fungsi Legislasi dan Pengawasan

Penulis
Redaksi
-
0
Anggota Banmus DPRK Banda Aceh, Royes Ruslan saat menyerahkan draft program kerja 2026 kepada pimpinan DPRK dalam sidang paripurna yang berlangsung, Senin (12/1/2026). (FOTO: DPRK Banda Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menetapkan program kerja Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan tugas kelembagaan legislatif. Program tersebut disusun dengan mengacu pada fungsi, kewenangan, serta hak dan kewajiban DPRK dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyampaian program kerja itu dibacakan oleh Anggota Banmus DPRK Banda Aceh, Royes Ruslan, dalam sidang paripurna yang digelar Senin (12/1/2026) di Gedung DPRK Banda Aceh.

Sidang paripurna dengan agenda penetapan Program Legislasi Kota (Proleg) Banda Aceh Tahun 2026 sekaligus penyampaian rencana kerja DPRK Banda Aceh Tahun 2026 dipimpin Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST. Kegiatan tersebut turut didampingi Wakil Ketua I DPRK Banda Aceh Daniel Abdul Wahab dan Wakil Ketua II DPRK Banda Aceh Dr. Musriadi Aswad, S.Pd, M.Pd, serta dihadiri Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah, B.Sc (Hons), M.T.

Program kerja yang ditetapkan mencakup sejumlah agenda strategis dengan indikator capaian kinerja yang terukur. Salah satu program utama ialah Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dengan target capaian sebesar 85 persen. Program ini meliputi peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRK, pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan, serta optimalisasi kerja fraksi-fraksi.

Selain itu, DPRK Banda Aceh juga menetapkan Program Pengembangan Regulasi Daerah dengan target capaian kinerja 90 persen. Program tersebut difokuskan pada penguatan fungsi legislasi, termasuk penyusunan dan penyebarluasan produk hukum daerah serta sosialisasi rancangan qanun kepada masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik, DPRK Banda Aceh turut menjalankan Program Peningkatan Kehumasan dan Keprotokolan dengan target capaian 85 persen. Program ini mencakup penyelenggaraan kegiatan keprotokolan serta publikasi dan pemberitaan aktivitas anggota DPRK maupun Sekretariat DPRK.

Sementara itu, Program Pelaksanaan Pengawasan dan Penganggaran serta Penyerapan Aspirasi Masyarakat menjadi program dengan target capaian tertinggi, yakni 95 persen. Program ini meliputi pelaksanaan fungsi pengawasan, penguatan kinerja penganggaran, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Melalui pelaksanaan program kerja Tahun 2026 tersebut, DPRK Banda Aceh diharapkan mampu meningkatkan kinerja kelembagaan sekaligus memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Royes Ruslan mengatakan, penyusunan program kerja DPRK Banda Aceh Tahun Anggaran 2026 bertujuan menjadi landasan utama dalam perencanaan dan evaluasi kinerja seluruh alat kelengkapan dewan. Program tersebut mencakup rencana kerja pimpinan DPRK, Badan Musyawarah, Komisi I hingga Komisi IV, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Legislasi, serta panitia khusus DPRK Banda Aceh.

Menurutnya, dokumen program kerja juga berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewajiban DPRK berjalan secara terarah, efisien, dan efektif. Dengan perencanaan yang tersusun sistematis, pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan diharapkan dapat berlangsung optimal.

Program Kerja DPRK Banda Aceh Tahun 2026 sekaligus menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRK dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD) Sekretariat DPRK Banda Aceh.

“Pedoman ini diharapkan mampu memastikan keselarasan antara perencanaan program, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan DPRK Banda Aceh,” tutup Royes.

Kayu Hanyutan Dimaksimalkan untuk Percepat Pemulihan Pascabanjir di Aceh Utara dan Sumatera Utara

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi. (Foto: kehutanan.go.id)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Kementerian Kehutanan mengoptimalkan pemanfaatan kayu hanyutan yang terbawa bencana hidrometeorologi sebagai bagian dari strategi percepatan pemulihan lingkungan dan penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak di Aceh Utara dan Sumatera Utara.

Di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, sebanyak 69 personel Kementerian Kehutanan dikerahkan dengan dukungan 38 unit alat berat. Rinciannya, 30 unit berasal dari Kemenhut yang terdiri dari 14 ekskavator capit, 11 ekskavator bucket, dan 5 unit dozer, serta dukungan 7 unit alat berat dari TNI, dan tambahan 1 ekskavator serta 3 dump truck dari PUPR dan Kemenhut.

Kegiatan difokuskan pada pembersihan serta pemilahan kayu hanyutan di kawasan permukiman warga agar dapat dimanfaatkan sebagai material pembangunan hunian sementara (huntara).

Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) Subhan menyampaikan bahwa hingga 11 Januari 2026, tim Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Aceh telah melakukan pengukuran terhadap 938 batang kayu hanyutan dengan total volume mencapai 1.506,08 meter kubik.

“Kayu hanyutan ini menjadi sumber material utama untuk mendukung pembangunan hunian sementara secara cepat dan terkontrol,” ujar Subhan.

Pemanfaatan kayu tersebut telah mendukung pembangunan 13 unit huntara. Dari jumlah itu, 10 unit masih dalam proses pembangunan dan 3 unit telah ditempati warga Desa Geudumbak. Selain pembangunan hunian, sebanyak 50 personel Kemenhut juga melakukan pembersihan fasilitas pemerintahan desa, termasuk empat ruangan di Kantor Keuchik Leubok Mane.

Sementara itu, di Sumatera Utara, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara, Novita Kusuma Wardani, menjelaskan bahwa penanganan kayu hanyutan di Desa Garoga, Huta Godang, dan Aek Ngadol telah memasuki tahap penatausahaan dan pemanfaatan.

“Fokus kami saat ini memastikan kayu hanyutan yang sudah diolah benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan hunian warga dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan,” kata Novita.

Hingga 11 Januari 2026, kayu olahan dari wilayah Garoga tercatat mencapai 1.376 keping dengan total volume 19,5755 meter kubik yang diperuntukkan bagi pembangunan huntara di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru. Dari jumlah tersebut, sebanyak 752 keping atau 9,9373 meter kubik telah diangkut ke lokasi pembangunan hunian sementara.

Selain pemanfaatan kayu, pemulihan lingkungan juga dilakukan melalui normalisasi Sungai Garoga. Hingga saat ini, pekerjaan normalisasi dan pembersihan sumbatan kayu di bagian hulu sungai telah mencapai sekitar 1,329 kilometer atau 25,07 persen dari target total sepanjang 5,5 kilometer, dengan melibatkan tujuh unit alat berat.

Penanganan pascabencana ini merupakan bagian dari upaya terpadu Kementerian Kehutanan bersama pemerintah daerah dan mitra terkait untuk memastikan kayu hanyutan sebagai barang negara dapat dimanfaatkan secara legal, aman, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat terdampak bencana.

BMKG Prediksi Cuaca Aceh 12 Januari: Hujan dan Angin Kencang Mengintai Sejumlah Wilayah

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Hujan Lebat dan Angin Kencang. (Foto: BNPB)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Aceh memprakirakan kondisi cuaca di Provinsi Aceh pada Senin, 12 Januari 2026, secara umum berada dalam kategori cukup baik. Meski demikian, sejumlah daerah diprediksi akan mengalami hujan dengan intensitas bervariasi, mulai dari ringan hingga lebat, yang disertai petir dan angin kencang.

“Untuk cuaca di provinsi Aceh hari ini diperkirakan baik, namun di sebagian besar wilayah ada potensi hujan ringan terjadi di wilayah Aceh tengah dan juga Aceh Barat Daya untuk siang dan sore hari. Untuk wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Aceh Tenggara dan juga Aceh selatan,” kata Nofrida prakirawan cuaca BMKG Aceh.

BMKG mencatat angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan sekitar 20 kilometer per jam. Suhu udara di Aceh hari ini berada pada kisaran 18 hingga 31 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara antara 60 hingga 100 persen.

Kondisi perairan Aceh juga perlu mendapat perhatian. Tinggi gelombang laut diperkirakan berada pada kategori sedang, yakni 0,5 hingga 2,5 meter, dengan potensi gelombang tinggi mencapai 2,5 meter di beberapa perairan, meliputi Aceh Besar–Meulaboh, Sabang–Banda Aceh, Aceh Barat–Simeulue, perairan barat Simeulue, serta perairan Singkil–Pulau Banyak.

Selain itu, BMKG turut mendeteksi sembilan titik panas yang tersebar di wilayah Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Subulussalam, dan Nagan Raya. Masyarakat, khususnya di Aceh Tenggara dan Aceh Selatan, diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba.

Megawati Tinjau Pendidikan Anak Korban Bencana Aceh, Dorong Sekolah Segera Kembali Beroperasi

Penulis
Redaksi
-
0
Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDIP saat dialog langsung bersama warga terdampak bencana Aceh dan tim relawan PDIP lewat sambungan virtual di sela-sela acara Rakernas, Minggu (11/1/2026). (Foto: Faiz Fadjarudin suarasurabaya.net)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak yang terdampak banjir dan longsor di Aceh. Perhatian tersebut ditunjukkan melalui dialog langsung bersama warga dan tim relawan PDIP melalui sambungan virtual.

Dialog berlangsung setelah Megawati memberikan arahan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Minggu (11/1/2026).

Dalam dialog itu, Megawati terlebih dahulu meminta laporan kondisi terkini dari Sri Rahayu, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP yang menjadi penanggung jawab lapangan, serta tim medis yang bertugas di Kapal Rumah Sakit Laksamana Malahayati.

“Kebutuhan apa yang paling mendesak dan perlu segera dikirimkan dari Jakarta?” tanya Megawati kepada tim di lapangan.

Tim dokter melaporkan masih dibutuhkannya susu bayi usia 0–6 bulan serta makanan pendamping ASI bagi balita. Menindaklanjuti laporan tersebut, dilakukan koordinasi logistik agar bantuan tambahan segera dikirimkan.

Sri Rahayu kemudian mempersilakan seorang warga terdampak untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Megawati. Seorang ibu yang menggendong anak balitanya muncul di layar Zoom.

“Assalamualaikum, Ibu Mega,” sapa warga tersebut.
“Waalaikumsalam,” jawab Megawati.

Warga tersebut mengucapkan terima kasih atas pelayanan kesehatan yang diterimanya di Kapal Laksamana Malahayati.

“Saya sudah diperiksa, diberi vitamin, dan mendapat bantuan. Terima kasih atas perhatian Ibu,” tuturnya.

Dalam percakapan tersebut, Megawati menanyakan kondisi keluarga warga tersebut, termasuk pendidikan anak-anaknya. Sang ibu menjelaskan bahwa ia memiliki dua anak, dan anak sulungnya yang berusia 17 tahun masih bersekolah.

Mendengar hal itu, Megawati langsung menanyakan apakah kegiatan belajar mengajar sudah kembali normal pascabencana.

“Sekolahnya bagaimana? Sudah mulai belajar lagi atau masih terdampak bencana?” tanya Megawati.

Warga itu menjelaskan bahwa aktivitas sekolah belum berjalan normal karena fasilitas pendidikan masih dalam proses pembersihan akibat banjir.

“Masih bersih-bersih, Bu. Belum mulai sekolah lagi,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Megawati berharap agar proses pembersihan sekolah bisa segera diselesaikan sehingga anak-anak dapat kembali belajar.

“Semoga bisa cepat dibersihkan supaya anak-anak segera kembali ke sekolah. Pendidikan mereka jangan sampai terhenti,” kata Megawati.

Di akhir dialog, warga tersebut kembali menyampaikan terima kasih sekaligus mengucapkan selamat ulang tahun ke-53 kepada PDI Perjuangan. Megawati menutup percakapan dengan pesan hangat.

“Terima kasih. Jaga kesehatan, sampai bertemu lagi,” ucapnya.

Tito Karnavian Minta Pemda Aceh Rampungkan Pendataan Rumah Rusak dalam Tiga Hari

Penulis
Redaksi
-
0
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian. (Foto: Dok. Ist)

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG — Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah di Aceh segera menyelesaikan pendataan rumah warga yang terdampak bencana dalam waktu tiga hari.

Hal itu disampaikan Tito saat meninjau progres pemulihan serta menyerahkan bantuan sosial di Aceh Tamiang, Minggu (11/1/2026). Ia menegaskan, pendataan tersebut mencakup rumah warga dengan kategori rusak ringan hingga rusak sedang.

“Saya beri waktu mulai dari kemarin tiga hari untuk diverifikasi di tingkat BNPB, diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik dan Capil. Kalau tiga hari sudah clear uangnya oleh BNPB segera bayarkan, Rp15 juta yang rumahnya rusak ringan dan Rp30 juta rusak sedang,” kata Tito Karnavian di Aceh Tamiang, Minggu.

Menurut Tito, bantuan dana itu diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak, khusus tambahan biaya untuk membersihkan rumah dari lumpur banjir. Ia menyebut, pekerjaan pembersihan dapat dilakukan secara mandiri maupun dengan gotong royong keluarga.

Selain itu, untuk rumah yang mengalami kerusakan berat atau hilang akibat hanyut, pemerintah menyiapkan dua skema penanganan. Warga dapat memilih tetap tinggal di tenda sambil menerima bantuan biaya hidup, atau berpindah ke hunian sementara (Huntara) yang saat ini sedang dibangun sebanyak 600 unit.

Untuk skema hunian sementara, pemerintah memberikan bantuan biaya sebesar Rp1,8 juta per bulan selama tiga bulan, yang dapat diperpanjang sampai rumah permanen selesai dibangun.

“Atau kalau mau bangun sendiri silakan membangun, diberikan dana di Rp60 juta oleh BNPB,” ujarnya.

Tito juga menekankan pentingnya mempercepat pemulangan warga dari lokasi pengungsian setelah dana perbaikan rumah dicairkan. Menurutnya, kondisi tinggal terlalu lama di tenda tidak sehat, terutama bagi anak-anak dan bayi.

“Karena itu engak sehat, di tenda sudah mulai ada yang sakit, kemudian juga yang kasihan anak-anak bayi. Nah, untuk itu kemarin saya mengejar untuk pemerintah daerah dan sudah disampaikan oleh bupati, sedapatnya dulu sampaikan data masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang,” demikian Tito Karnavian.

Pemkab Aceh Tengah Matangkan Data Jitupasna untuk Dasar Rehabilitasi Pascabencana

Penulis
Redaksi
-
0
Sekda Aceh Tengah saat memimpin Rakor Jitupasna. (Foto: Humas Aceh Tengah)

NUKILAN.ID | TAKENGON — Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggelar rapat koordinasi pemutakhiran data Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) sebagai langkah awal penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Aceh Tengah, Mursyid, dan berlangsung di Aula Kantor BPKK Aceh Tengah, Sabtu (10/1/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan unsur pemerintahan daerah yang terlibat dalam penanganan kebencanaan dan perencanaan pembangunan.

Dalam arahannya, Sekda Mursyid menegaskan bahwa data Jitupasna akan menjadi blueprint atau acuan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Aceh Tengah pascabencana hidrometeorologi.

Ia juga menekankan pentingnya manajemen yang baik dalam pengendalian bencana guna mencegah potensi penyimpangan selama proses pemulihan.

“Para kepala OPD kita minta juga harus menyesuaikan dengan data yang ada di perencanaan pembangunan,” katanya.

Lebih lanjut, Mursyid meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera memutakhirkan data Jitupasna serta menindaklanjuti setiap masukan yang muncul dalam rapat koordinasi tersebut secara serius dan terfokus.

Langkah pemutakhiran ini diharapkan dapat memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh Tengah berjalan tepat sasaran, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Menkes Keluhkan Mahalnya Tiket ke Aceh, Relawan Kemenkes Terpaksa Transit Malaysia

Penulis
Redaksi
-
0
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin saat menemui wartawan usai acara ground breaking pembangunan gedung central medical unit (CMU) RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, Kamis (8/01/2026).(FOTO: KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengeluhkan mahalnya harga tiket pesawat menuju Aceh, yang berdampak langsung pada proses pengiriman relawan Kementerian Kesehatan untuk membantu korban banjir dan longsor. Akibatnya, sebagian relawan terpaksa diberangkatkan melalui Malaysia terlebih dahulu karena biaya perjalanan yang lebih murah.

Hal tersebut disampaikan Budi dalam rapat antara DPR dan pemerintah yang digelar di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).

“Karena kita, yang penting jalan kan, kita kirim lewat Malaysia, karena murah tuh kirim lewat Malaysia. Tiketnya bisa Rp 2 juta, Rp 3 juta,” ungkap Budi.

Namun, langkah tersebut menimbulkan persoalan baru. Sekitar 400 relawan Kemenkes yang tiba dari Malaysia sempat viral di media sosial karena disangka sebagai relawan dari negara tersebut.

“Masuk tuh relawan Kemenkes tuh 400 dari Malaysia dengan baju biru-biru kayak gini, keluar di IG, ‘alhamdulillah relawan kesehatan Malaysia datang’. Jadi kan kita juga jadi enggak enak gitu disangkanya,” jelasnya.

Merasa kurang nyaman dengan situasi itu, Budi kemudian meminta pihak terkait agar relawan Kemenkes dapat memperoleh harga tiket pesawat khusus menuju Aceh. Ia menilai harga tiket seharusnya tidak jauh berbeda dengan biaya perjalanan melalui Malaysia.

“Jadi itu permintaan pertama kita, kalau bisa kita harganya jangan terlalu jauh dengan yang lewat Malaysia. Pak Gubernur pasti merasakan, orang-orang Aceh pasti tahu. Bahwa memang muter itu, dan lebih murahnya jauh,” katanya.

Budi juga menekankan bahwa kebutuhan tenaga kesehatan di Aceh sangat mendesak, terutama di wilayah pengungsian dan desa terpencil.

“Padahal kita butuh 700-800 kita kirim per 2 minggu untuk bantu teman-teman tenaga kesehatan Aceh, terutama di pos pengungsian dan desa terpencil,” pungkasnya.

1...240241242...2,519Halaman 241 dari 2,519

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id