Beranda blog Halaman 240

RESYA Apresiasi Kebijakan Pemerintah Bebaskan Bunga KUR bagi UMKM Aceh, Sejalan dengan Prinsip Ekonomi Syariah

0
Juru Bicara RESYA, Mukhlisin. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah memberikan relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha yang terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan tersebut bertujuan memberi ruang pemulihan bagi para debitur agar dapat kembali menjalankan aktivitas usahanya setelah terdampak musibah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa relaksasi dilakukan melalui skema moratorium kolektibilitas serta restrukturisasi kredit.
“Sudah [diberikan keringanan], yang pertama kan kita moratorium katakan lah kolektibilitas jadi untuk diberikan waktu restrukturisasi,” ucap Airlangga di kantornya pada Jumat (9/1/2026) lalu.

Selain moratorium, pemerintah juga menurunkan beban bunga KUR secara bertahap. Pada 2026, bunga KUR ditetapkan sebesar 0 persen, kemudian naik menjadi 3 persen pada 2027, dan kembali ke level normal 6 persen pada 2028.

“Di tahun pertama ini bunganya kita 0 kan di 2026, 2027 (sebesar) 3 persen, dan 2028 baru kembali ke 6 persen,” katanya.

Menanggapi kebijakan tersebut, Rakyat Ekonomi Syariah Aceh (RESYA) menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah yang dinilai berpihak pada pelaku usaha kecil yang terdampak bencana. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara RESYA, Mukhlisin, dalam wawancaranya bersama Nukilan.id pada Selasa (13/1/2026).

“Kebijakan ini bukan hanya tepat secara ekonomi, tetapi juga sangat sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang menempatkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan sebagai prioritas utama,” kata Mukhlisin.

Menurut Mukhlisin, dalam perspektif ekonomi syariah, kondisi bencana merupakan situasi darurat yang menuntut adanya keringanan dari negara. Ketika pemerintah menurunkan beban bunga hingga nol persen dan memberikan ruang restrukturisasi, hal tersebut mencerminkan nilai ta’awun dan prinsip rahmatan lil ‘alamin dalam kebijakan publik.

“Memberi waktu, menurunkan beban, dan melindungi pelaku usaha kecil agar tidak terjerat gagal bayar adalah bentuk keadilan sosial. Negara sedang menjaga harta rakyatnya, salah satu tujuan utama maqashid syariah,” ungkapnya.

Ia menilai kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai stimulus ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk intervensi moral yang menegaskan bahwa pelaku usaha tidak boleh menanggung dampak bencana seorang diri. Ketika UMKM diberi kesempatan untuk bangkit, negara secara langsung turut menjaga stabilitas sosial dan martabat masyarakat.

“Kebijakan ini juga menunjukkan bahwa sistem keuangan dapat berjalan lebih manusiawi. Ekonomi bukan semata angka, tetapi tentang kehidupan, keberlanjutan usaha, dan keadilan,” jelasnya.

Ke depan, Mukhlisin berharap kebijakan relaksasi semacam ini dapat terus diperluas serta dibarengi dengan program pendampingan usaha dan peningkatan literasi keuangan, agar para pelaku UMKM benar-benar mampu pulih dan berkembang secara berkelanjutan. (XRQ)

Reporter: AKIL

Warga Kota Bahagia Gelar Yasinan dan Doa Besama untuk Pemimpin Aceh Selatan

0
Warga Kota Bahagia Gelar Yasinan dan Doa Besama untuk Pemimpin Aceh Selatan. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Warga Kecamatan Kota Bahagia menggelar yasinan dan doa bersama di Dayah Hidayatul Anam, Senin malam (12/1/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh masyarakat, tokoh setempat, serta pimpinan dayah sebagai bagian dari penguatan nilai religius dan kebersamaan sosial.

Suasana khidmat mewarnai rangkaian kegiatan keagamaan tersebut. Selain menjadi tradisi yang telah mengakar di tengah masyarakat Aceh, yasinan dan doa bersama juga dimaknai sebagai ruang refleksi spiritual dalam menyikapi dinamika yang tengah dihadapi pemimpin Aceh Selatan.

Melalui doa-doa yang dipanjatkan, jamaah berharap agar pemimpin daerah diberikan kekuatan, keteguhan, serta petunjuk dalam menghadapi berbagai ujian dan proses yang sedang berjalan. Sejumlah tokoh masyarakat menilai pendekatan religius menjadi cara masyarakat dalam merespons persoalan sosial dan kepemimpinan.

Dalam beberapa waktu terakhir, pemimpin Aceh Selatan memang menjadi perhatian publik menyusul polemik yang berujung pada sanksi administratif dari kementerian. Polemik tersebut berkaitan dengan pelaksanaan nazar ke Tanah Suci Mekkah pasca kemenangan politik, yang memunculkan beragam pandangan di tengah masyarakat.

Sebagian pihak menilai tindakan tersebut melanggar etika pemerintahan, sementara sebagian lainnya memaknainya sebagai ekspresi spiritual yang bersifat personal. Namun, warga yang hadir dalam kegiatan di Dayah Hidayatul Anam memilih menyikapi situasi tersebut dengan cara yang menenangkan.

Mereka menilai doa dan munajat merupakan ikhtiar batin yang tidak bertentangan dengan proses hukum maupun administrasi yang sedang berlangsung.

“Dalam pandangan kami, pemimpin juga manusia biasa yang tidak luput dari khilaf dan ujian. Selain kritik, doa juga penting agar setiap proses dapat dijalani dengan baik,” ujar Abdullah Yen kepada Nukilan.id usai kegiatan yasinan.

Sementara itu, pimpinan dayah dalam tausiyahnya menyampaikan bahwa ujian merupakan bagian dari perjalanan iman dan amanah. Ia menegaskan bahwa semakin besar tanggung jawab yang diemban seseorang, maka semakin besar pula tantangan yang harus dihadapi, baik secara lahir maupun batin.

Secara sosial dan politis, kegiatan yasinan tersebut mencerminkan sikap masyarakat akar rumput dalam merespons dinamika kepemimpinan daerah. Di tengah perbedaan pandangan dan perdebatan publik, masyarakat memilih menjaga ketenangan, persaudaraan, serta nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan munajat yang dipimpin oleh ulama dayah. Jamaah tampak khusyuk mengikuti doa hingga selesai. Melalui kegiatan ini, masyarakat berharap Aceh Selatan tetap berada dalam suasana kondusif, serta pemimpin daerah diberikan kekuatan dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap proses yang ada. (XRQ)

Reporter: Akil

Update Korban Banjir Aceh Utara: Bertambah Total 245 Orang Meninggal Dunia

0

NUKILAN.ID | LHOKSUKON — Jumlah korban meninggal dunia akibat banjir di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, kembali bertambah. Tim gabungan menemukan 14 jenazah korban banjir pada Selasa (13/1/2026), sehingga total korban jiwa kini mencapai 245 orang.

Sebelumnya, pada 10 Januari 2026, korban meninggal tercatat sebanyak 231 orang. Penambahan korban terbaru ini menjadikan Aceh Utara sebagai wilayah dengan jumlah korban jiwa tertinggi dibandingkan daerah terdampak banjir lainnya di Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat.

Kepala Dinas Informasi, Telekomunikasi, dan Persandian Kabupaten Aceh Utara, Halidi, kepada Nukilan.id mengatakan seluruh korban yang baru ditemukan berasal dari Kecamatan Baktiya.

“Korban teridentifikasi dari Desa Alue Ie Puteh, Cot Kumbang, Matang Cut, Alue Jamok, Glumpang Bungkok, Matang Raya Timu, Lhok Seutuy, Tanjong Gelumpang, Matang Kumbang dan Geulumpang Samlako,” ujar Halidi.

Meski belasan jenazah telah berhasil dievakuasi, upaya pencarian belum dihentikan. Tim pencarian dan pertolongan masih terus menyisir sejumlah lokasi yang diduga menjadi titik keberadaan korban lainnya.

Hingga kini, masih terdapat enam warga yang dilaporkan hilang. Mereka adalah Syawaluddin dari Desa Paloh Igeuh, Kecamatan Dewantara; Saidah dan Mawardah, warga Desa Lhok Reudeub, Kecamatan Tanah Jambo Aye; M Salah dari Desa Geudumbak, Kecamatan Langkahan; Yahwa dari Desa Gunci; serta M Reza dari Desa Babah Krueng, Kecamatan Sawang.

Pemerintah daerah memastikan proses pencarian akan terus dilakukan sampai seluruh korban ditemukan.

“Sesuai instruksi Bupati Ismail A Jalin pencarian tak akan pernah dihentikan. Tim gabungan terus memantau perkembangan lapangan guna untuk mendapatkan korban bencana banjir ini,” kata Halidi. (XRQ)

Reporter: Akil

Katibul Wali Pimpin Rapat Koordinasi Penguatan Nilai Adat Aceh di Istana Wali Nanggroe

0
Katibul Wali Pimpin Rapat Koordinasi Penguatan Nilai Adat Aceh di Istana Wali Nanggroe. (Foto: LWN)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Katibul Wali, Abdullah Hasbullah, S.Ag., MSM memimpin rapat koordinasi membahas nilai-nilai adat Aceh bersama sejumlah dinas terkait, Selasa (13/1/2026), di Istana Wali Nanggroe.

Rapat tersebut diikuti oleh perwakilan dari berbagai instansi, di antaranya Dinas Syariat Islam, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), Majelis Adat Aceh (MAA), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta beberapa dinas lainnya.

Dalam kesempatan itu, Abdullah Hasbullah menyampaikan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menjaga dan memperkuat nilai-nilai adat yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Aceh.

Ia menegaskan bahwa adat dan syariat memiliki keterkaitan yang erat dalam kehidupan masyarakat Aceh, sehingga diperlukan kesamaan persepsi dan langkah strategis antarorganisasi perangkat daerah dalam implementasinya.

Rapat koordinasi tersebut menjadi forum untuk menyamakan pandangan sekaligus mempererat kerja sama antarlembaga dalam merumuskan langkah-langkah konkret terkait penguatan nilai-nilai adat di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengelolaan lingkungan.

Kegiatan yang berlangsung di Istana Wali Nanggroe itu berjalan dalam suasana diskusi dan koordinasi antardinas, dengan harapan dapat menghasilkan kebijakan dan program yang sejalan dengan karakter dan kearifan lokal Aceh.

Stabilkan Harga Jelang Ramadhan, Pemerintah Aceh Pastikan Pasokan Pangan Tetap Aman Pascabencana

0
Kepala Disperindag Aceh, T Adi Darma ST. (Foto: for nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Aceh mempercepat pemulihan jalur distribusi logistik untuk menekan laju inflasi pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025. Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah.

Berdasarkan catatan pemerintah, inflasi Aceh tercatat mencapai 6,71 persen, dipicu oleh terganggunya aktivitas ekonomi dan distribusi akibat bencana. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemulihan pasar rakyat di 18 kabupaten/kota menjadi fokus utama.

Kepala Disperindag Aceh, T Adi Darma ST, menyebut pemerintah tengah menyiapkan tenda darurat agar pasar yang terdampak banjir tetap bisa beroperasi.

“Kami sedang mengupayakan penyediaan tenda jualan darurat agar pasar yang terdampak banjir tetap bisa beroperasi. Target kami, aktivitas ekonomi kembali normal sebelum Ramadhan,” ujarnya.

Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Data Sistem Pemantauan Pasar (SP2KP) mencatat sejumlah komoditas strategis yang sebelumnya mengalami lonjakan harga kini berangsur turun. Harga cabai yang sempat menyentuh Rp300.000 per kilogram, kini berada di kisaran Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Sementara harga telur ayam kembali stabil di angka Rp55.000 per papan.

Untuk memperkuat pengendalian harga, Pemerintah Aceh juga akan menggelar Operasi Pasar Murah dan meminta Bulog menyalurkan beras SPHP serta Minyakita secara rutin ke pengecer.

Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan, serta meminta pelaku usaha mematuhi harga eceran tertinggi (HET) dan tidak menimbun barang.

“Pemerintah terus mengawasi dan akan mengambil tindakan tegas bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan, begitu juga masyarakat jangan panik, beli sesuai kemampuan dan kebutuhan jangan beli seuai keinginan,” imbau T Adi Darma.

Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga dan ketersediaan pangan tetap terjaga selama bulan Ramadhan, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana di seluruh wilayah Aceh.

Relawan ESDM Aceh Turun Tangan Bersihkan Sekolah Terdampak Banjir di Aceh Tamiang

0
Relawan ESDM Aceh Turun Tangan Bersihkan Sekolah Terdampak Banjir di Aceh Tamiang. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | ACEH TAMIANG – Pemerintah Aceh kembali menunjukkan kepedulian terhadap pemulihan sektor pendidikan pascabencana. Mengikuti arahan Gubernur Aceh, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh menerjunkan sebanyak 70 Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai relawan untuk membersihkan fasilitas sekolah yang terdampak banjir besar di Kabupaten Aceh Tamiang.

Kegiatan sosial tersebut difokuskan di SMP Negeri 5 Karang Baru yang berada di Gampong Sekerak Kanan, Kecamatan Sekerak, salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah akibat bencana hidrometeorologi Aceh pada akhir November 2025. Para relawan membersihkan berbagai ruang penting sekolah, mulai dari ruang kelas, musalla, ruang guru hingga perpustakaan yang sebelumnya tertutup lumpur.

Aksi ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh kepada seluruh perangkat daerah untuk kembali mengirimkan relawan ASN ke Aceh Tamiang selama dua hari, yakni Sabtu dan Ahad (3–4 Januari 2026). Upaya tersebut dilakukan guna mempercepat pemulihan sarana pendidikan agar proses belajar mengajar semester genap dapat kembali berjalan sesuai kalender pendidikan.

Sekolah Terdampak Parah Banjir

Secara geografis, SMPN 5 Karang Baru berada hanya beberapa ratus meter dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang. Meski berada di kawasan dataran tinggi, banjir yang melanda menyebabkan air setinggi hampir dua meter menggenangi lingkungan sekolah. Dampaknya, sebagian besar sarana dan prasarana pendidikan mengalami kerusakan berat meskipun bangunan utama masih berdiri.

Lebih dari sebulan setelah banjir, sisa-sisa kerusakan masih terlihat jelas. Endapan lumpur mengeras menutupi lantai dan dinding ruangan, disertai aroma lumpur yang masih menyelimuti area sekolah saat para relawan mulai bekerja sejak Sabtu pagi.

Dengan perlengkapan kebersihan yang memadai, para ASN bahu-membahu membersihkan sedimen lumpur di berbagai ruangan. Semangat gotong royong terlihat ketika para relawan bekerja bersama untuk mengembalikan kondisi sekolah agar kembali layak digunakan para siswa.

“Pendidikan Tidak Boleh Berhenti”

Kepala Dinas ESDM Aceh, Taufik, S.T., M.Si., turut hadir langsung di lokasi dan memberikan semangat kepada para relawan. Ia menegaskan bahwa pemulihan fasilitas pendidikan menjadi prioritas utama setelah bencana.

“Kami hadir di sini bukan sekadar menjalankan tugas, tetapi karena panggilan hati. Anak-anak kita sudah terlalu lama kehilangan waktu belajar akibat banjir besar ini. Kami ingin memastikan saat mereka kembali ke sekolah, ruang-ruang belajar sudah bersih dan layak digunakan. Pendidikan dan masa depan mereka tidak boleh berhenti karena bencana,” tegas Taufik, Ahad (4/4/2025).

Bantuan Peralatan Kebersihan

Selain kegiatan pembersihan, Dinas ESDM Aceh juga menyerahkan bantuan peralatan kebersihan kepada pihak sekolah. Bantuan tersebut berupa sekop, cangkul, gerobak dorong, mesin pompa air, serta water jet spray yang diharapkan dapat membantu pihak sekolah melakukan perawatan mandiri dan membersihkan sisa lumpur secara menyeluruh.

Bantuan itu disambut penuh rasa syukur oleh pihak sekolah. Kepala SMPN 5 Karang Baru, Sulastri, menyebut peralatan tersebut sangat membantu dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah pascabencana.

Wujud Kepedulian Pemerintah Aceh

Taufik menegaskan bahwa kegiatan sosial ini merupakan bentuk kepedulian Gubernur Aceh, Wakil Gubernur, serta Sekretaris Daerah Aceh terhadap keberlangsungan pendidikan di wilayah terdampak bencana.

“Aksi sosial ini semata-mata menjalankan instruksi Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda Aceh. Jika ada ucapan terima kasih, maka kepada merekalah apresiasi itu layak disematkan,” jelas Taufik.

Momen Haru Kepala Sekolah

Kondisi sekolah yang mulai kembali bersih menghadirkan suasana haru bagi Kepala SMPN 5 Karang Baru, Sulastri, S.Pd. Ia menyaksikan langsung kerja keras para relawan sejak awal kegiatan hingga ruang kelas, musalla, ruang guru, dan perpustakaan kembali dapat digunakan.

Saat dimintai testimoni, Sulastri menyampaikan rasa terima kasihnya dengan penuh emosi. “Saya benar-benar tidak menyangka bantuan ini akan sebesar ini, rasanya separuh beban saya sudah terangkat. Terima kasih kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda Aceh, Bapak Taufik, dan seluruh tim ESDM Aceh. Semoga ini menjadi amal jariah untuk bapak ibu semuanya”,” ujarnya lirih.

Koalisi Sipil Aceh: Perpanjangan Darurat Bencana Bukti Negara Gagal Tangani Banjir dan Longsor

0
Juru Bicara Koalisi Sipil Aceh, Alfian. (Foto: Ist)

NUKILAN.ID | Banda Aceh — Koalisi Sipil Aceh menilai perpanjangan ketiga masa tanggap darurat banjir dan tanah longsor di Aceh mencerminkan kegagalan negara dalam menangani bencana secara serius dan menyeluruh.

Juru Bicara Koalisi Sipil Aceh, Alfian, menyebut sejak awal terjadinya bencana pihaknya telah meminta pemerintah pusat menetapkan status darurat bencana nasional atas banjir dan longsor yang melanda Sumatera. Namun hingga kini, permintaan tersebut belum mendapat respons.

“Namun, alih-alih menetapkan bencana nasional, pemerintah pusat terus membangun berbagai narasi ke publik dan klaim kondisi aman terkendali dan itu sama sekali tidak perlu dan tidak patut,” kata Alfian dalam keterangan tertulis, Minggu (11/1/2026).

Menurut Alfian, langkah terbaru pemerintah pusat justru semakin memperlihatkan ketidakkonsistenan kebijakan. Ia mengungkapkan bahwa Menteri Dalam Negeri merekomendasikan kepada Gubernur Aceh untuk kembali memperpanjang status darurat bencana di Aceh, sebuah rekomendasi yang dinilai janggal.

Koalisi Sipil menilai, apabila pemerintah pusat melihat adanya hambatan dalam penanganan di daerah, maka seharusnya keputusan yang diambil adalah menetapkan status darurat bencana nasional, bukan terus mendorong perpanjangan status di tingkat daerah.

Selain itu, mereka juga menyoroti sikap pemerintah pusat yang dinilai enggan memimpin langsung penanganan banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera dalam kerangka kebijakan bencana nasional.

“Apa karena takut akan terjadi refocusing anggaran program prioritas Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menghabiskan anggaran negara Rp 1 triliun per hari ke penanganan banjir dan longsor di Sumatera? Publik bisa menilai itu,” tegasnya.

Koalisi Sipil juga mengkritik pembentukan berbagai satuan tugas oleh pemerintah pusat, termasuk Satgas Pemulihan Pascabencana oleh DPR RI, yang dinilai tidak menyelesaikan akar persoalan.

“Kami melihat Satgas ini hanya sebagai upaya pemerintah pusat lari dari penetapan status bencana nasional, akibatnya terjadi ketidakjelasan dalam kebijakan anggaran khusus untuk penanganan banjir dan longsor Sumatera,” jelas Alfian yang juga Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA).

Berdasarkan catatan Koalisi Sipil, hingga hari ke-46 bencana banjir dan longsor di Sumatera, kondisi di lapangan masih sangat serius. Ratusan ribu warga masih mengungsi, ratusan orang dilaporkan hilang, dan lebih dari seribu korban meninggal dunia. Bahkan, disebutkan terdapat korban yang meninggal akibat kelaparan dan kedinginan.

Curah hujan tinggi yang masih mengguyur sejumlah wilayah Aceh dan Sumatera turut memperparah situasi. Di Aceh Utara, status transisi yang baru berlangsung dua hari kembali berubah menjadi tanggap darurat akibat hujan deras.

“Itu artinya banjir dan tanah longsor Sumatera belum pada tahapan pascabencana,” tegas Alfian.

Atas kondisi tersebut, Koalisi Sipil kembali mendesak Presiden Prabowo segera menetapkan status darurat bencana nasional untuk bencana di Sumatera.

“Negara wajib hadir secara utuh, konsisten, dan bertanggung jawab, terutama ketika masa darurat terus diperpanjang dan dampak terhadap masyarakat semakin kompleks sehingga ada kepastian bagi para korban,” pungkasnya.

Pemerintah Aceh Percepat Pemulihan Distribusi Pangan untuk Kendalikan Inflasi Jelang Ramadhan

0
Kepala Disperindag Aceh, T Adi Darma ST. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mempercepat pemulihan jalur distribusi logistik guna menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah.

Langkah ini dilakukan setelah inflasi Aceh tercatat mencapai 6,71 persen yang dipicu oleh bencana hidrometeorologi pada akhir tahun lalu.

Kepala Disperindag Aceh, T Adi Darma ST, mengatakan pemulihan aktivitas pasar rakyat di 18 kabupaten/kota menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat.

“Kami sedang mengupayakan penyediaan tenda jualan darurat agar pasar yang terdampak banjir tetap bisa beroperasi. Target kami, aktivitas ekonomi kembali normal sebelum Ramadhan,” ujarnya, Selasa (13/1/2026).

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar (SP2KP), harga sejumlah komoditas yang sebelumnya sempat melonjak kini mulai menunjukkan tren penurunan.

Harga cabai yang sempat mencapai Rp300.000 per kilogram kini turun ke kisaran Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Sementara itu, harga telur ayam juga mulai stabil di angka Rp55.000 per papan.

Selain memperbaiki jalur distribusi, Pemerintah Aceh juga berencana menggelar operasi pasar murah guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Pemerintah turut meminta Perum Bulog untuk menyalurkan beras program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta minyak goreng Minyakita secara rutin kepada para pengecer.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying serta berbelanja sesuai kebutuhan.

“Pemerintah terus mengawasi dan akan mengambil tindakan tegas bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan, begitu juga masyarakat jangan panik, beli sesuai kemampuan dan kebutuhan jangan beli seuai keinginan,” imbau T Adi Darma.

Sebelumnya, lonjakan harga sejumlah komoditas terjadi akibat gangguan distribusi pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada akhir tahun lalu. Pemerintah berharap berbagai langkah stabilisasi yang dilakukan dapat memastikan ketersediaan pangan tetap aman menjelang Ramadhan.

Jusuf Kalla Tinjau Langsung Warga Terdampak Banjir di Aceh Utara

0
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla disambut oleh Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil saat tiba di bandara (Foto: dokumentasi rri)

NUKILAN.ID | LHOKSUKON — Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, kembali melakukan kunjungan kemanusiaan ke wilayah terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara. Kali ini, ia menyambangi sejumlah gampong di Kecamatan Sawang, Senin (12/1/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Jusuf Kalla menyerahkan bantuan kepada warga yang terdampak bencana, berupa peralatan sekolah, mukena, serta berbagai perlengkapan kebersihan yang dibutuhkan untuk membersihkan lumpur dan sisa material banjir.

Ia menilai bahwa meski masa tanggap darurat mulai terlewati, tantangan sesungguhnya justru muncul pada fase pascabencana.

“Setelah masa darurat, yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa kembali bangkit,” ujarnya, dikutip dari RRI Lhokseumawe, Senin (12/1/2026).

Jusuf Kalla menekankan pentingnya perhatian pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terhadap pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. PMI, menurutnya, berkomitmen terus mendampingi warga melalui berbagai bantuan dan dukungan agar aktivitas kehidupan dapat kembali berjalan normal.

Kehadiran Jusuf Kalla disambut antusias oleh masyarakat setempat. Warga berharap perhatian dan bantuan dari berbagai pihak terus berlanjut hingga kondisi benar-benar pulih.

Selain bantuan logistik, PMI juga memberikan dukungan dalam proses pemulihan lingkungan dan fasilitas umum. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu warga menata kembali rumah, jalan, serta sarana publik secara bertahap.

Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemulihan ekonomi dan sosial menjadi fokus utama pascabencana, sembari mengajak seluruh elemen untuk bersinergi mendukung masyarakat agar kembali produktif dan mandiri.

Gubernur Aceh Terima Bantuan Kemanusiaan PMI Nasional dari Jusuf Kalla di Aceh Utara

0
Gubernur Aceh Terima Bantuan Kemanusiaan PMI Nasional dari Jusuf Kalla di Aceh Utara. (FOTO: HUMAS ACEH)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menerima bantuan kemanusiaan dari Palang Merah Indonesia (PMI) Nasional yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum PMI, H. M. Jusuf Kalla, dalam sebuah kegiatan di Desa Paya Gaboh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Senin (12/1/2026).

Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas kemanusiaan PMI Nasional untuk mendukung proses penanganan serta pemulihan dampak bencana di Aceh. Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi atas perhatian yang terus diberikan kepada masyarakat Aceh.

Kegiatan penyerahan bantuan turut dihadiri jajaran pengurus PMI Nasional, antara lain Hamid Awaluddin, Sudirman Said, dan Tri Bowo Budi Santoso, serta Ketua PMI Aceh Murdani. Hadir pula Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., Wakil Bupati Tarmizi, S.I.Kom, bersama unsur pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Aceh mengungkapkan terima kasih secara langsung kepada PMI Nasional atas dukungan yang diberikan.

“Atas nama Pemerintah Aceh dan seluruh masyarakat Aceh, kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Jusuf Kalla dan seluruh jajaran PMI Nasional. Kehadiran dan bantuan ini menjadi bukti nyata bahwa Aceh tidak sendiri. Ini sangat berarti bagi rakyat kami,” ujar Gubernur Aceh.

Bantuan yang disalurkan meliputi dukungan alat berat, perlengkapan kebersihan, serta bantuan pangan dalam jumlah besar. Sejumlah unit mini excavator dan mesin sedot lumpur diserahkan untuk mempercepat pembersihan sisa material banjir dan pemulihan lingkungan permukiman warga.

Selain itu, PMI Nasional juga menyalurkan berbagai perlengkapan kebersihan seperti sapu, pel, sikat, serokan air, pengki, karbol, jerigen lipat, hygiene kit, serta perlengkapan sanitasi lainnya. Bantuan pangan yang diberikan meliputi beras, mi instan, air mineral, biskuit, dan paket makanan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak selama masa pemulihan.

Jusuf Kalla menegaskan fokus penanganan saat ini berada pada tahap rehabilitasi.

“Saat ini kita fokus pada proses Rehabilitasi dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 2026.”

Seluruh bantuan tersebut dikirim menggunakan Kapal Kemanusiaan PMI Kalla Lines II dan akan didistribusikan secara bertahap dan tepat sasaran ke wilayah-wilayah terdampak melalui koordinasi antara Pemerintah Aceh, PMI, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah Aceh memastikan bahwa seluruh bantuan akan dimanfaatkan secara optimal, transparan, dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.